Sumber: Bintang Merah Nomor Special Jilid I, Dokumen-Dokumen Kongres Nasional Ke-VI Partai Komunis Indonesia, 7-14 September 1959. Yayasan Pembaruan, Jakarta 1960
Kawan-kawan yang tercinta!
Pertama-tama ijinkanlah saya mengucapkan terimakasih yang tak terhingga karena Partai telah memberi kehormatan kepada saya untuk menyampaikan Laporan Umum ini kepada Kongres Nasional ke-VI Partai, Kongres daripada penggalang-penggalang front nasional dan pembangun-pembangun Partai Komunis Indonesia yang jaya, Kongres dari pada pejuang-pejuang militan untuk kemerdekaan nasional yang penuh, untuk demokrasi dan perdamaian dunia yang abadi. (Tepuk tangan).
Kongres Nasional ke-VI ini adalah Kongres yang disiapkan dengan baik, dengan semangat revolusioner yang tinggi dan dengan semangat pengabdian yang tulus kepada rakyat.
Lebih setengah tahun sebelum Kongres ini dilangsungkan bahan-bahan Kongres sudah disebarkan untuk dibahas oleh kader-kader dan anggota-anggota Partai. Ribuan rapat besar dan kecil, ceramah umum dan diskusi dilangsungkan untuk membahas bahan-bahan Kongres kita, yaitu Rencana Tesis Daripada Laporan Umum CC PKIyang akan disampaikan kepada Kongres nasional ke-VI Partai, Rencana Perubahan Program dan Rencana Perubahan Konstitusi PKI. Mengenai bahan-bahan ini banyak pendapat yang berupa saran-saran sudah disampaikan kepada Sekretariat CC. Semuanya telah dipelajari oleh Komisi Tesis, Komisi Perubahan Program dan Komisi Perubahan Konstitusi. Pendapat-pendapat yang akan menambah baiknya bahan-bahan Kongres telah dimasukkan kedalam dokumen-dokumen yang akan dibahas oleh Kongres kita sekarang. Dalam Laporan Umum yang saya sampaikan itu sudah dimasukkan usul-usul yang tepat dan penting mengenai Rencana Tesis Laporan Umum.
Tentu dalam Kongres ini tidak mungkin tiap-tiap usul mendapat pembahasan-pembahasan satu per satu. Satu kenyataan ialah bahwa semua rapat anggota, rapat fraksi-fraksi dan Komite-Komite Partai serta semua Konferensi Partai yang diadakan untuk membahas bahan-bahan Kongres, telah menyetujui pokok-pokok pikiran yang dikemukakan dalam Rencana Tesis. (Tepuk tangan lama).
Rencana Tesis telah memainkan peranan yang luar biasa besarnya dalam membangkitkan semangat dan perhatian anggota-anggota Partai terhadap semua masalah penting dan pokok yang akan dibahas dalam Kongres Nasional ke-VI PKI. Laporan umum ini pada hakekatnya merupakan perpaduan antara Rencana Tesis dengan pendapat-pendapat yang tepat dan penting mengenai Rencana Tesis. Oleh karena itu sesudah ada Laporan Umum ini, Rencana Tesis sudah tidak mempunyai peranan apa-apa lagi dalam kehidupan Partai kita.
Sebagaimana kawan-kawan ketahui, bahan-bahan Kongres ini oleh Sekretariat CC juga disampaikan kepada orang-orang diluar PKI, kepada pembesar-pembesar sipil dan militer, kepada tokoh-tokoh partai-partai dan organisasi-organisasi massa, kepada sarjana-sarjana dan pekerja-pekerja kebudayaan. Kita juga meminta pendapat-pendapat perseorangan dari kalangan massa Rakyat pekerja. Banyak pendapat, baik tertulis maupun secara lisan telah kita terima, dan juga telah menjadi bahan diskusi dalam komisi-komisi yang bersangkutan. Atas nama seluruh anggota Partai Komunis Indonesia dan atas nama Kongres Nasional ke-VI PKI dari mimbar ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada semua mereka yang berada diluar PKI, tetapi yang sudah begitu baik hati sudi menyampaikan saran-sarannya mengenai bahan-bahan Kongres PKI.
Kegiatan anggota-anggota Partai dalam menyambut Kongres Nasional ke-VI ini tidak hanya dalam membahas bahan-bahan Kongres, tetapi juga dalam hal-hal lain. Kongres ini kita siapkan juga dengan berbagai acara yang dapat lebih mengeratkan hubungan Partai dengan mssa dalam bentuk kegiatan-kegiatan memperbesar amal kepada rakyat, mendorong maju kesenian rakyat, menggiatkan pendidikan dalam Partai, meluaskan anggota dan organisasi Partai. Semua kegiatan ini telah mengangkat taraf kesadaran ideologi, politik dan organisasi partai kita dan ini sangat penting bagi perkembangan Partai kita selanjutnya.
Sebagai contoh ingin saya kemukakan, bahwa dalam kegiatan memperbesar amal kepada Rakyat dalam rangka menyambut Kongres Nasional ke-VI PKI, ribuan regu kerja bakti telah terbentuk dan kita mendapat pengalaman-pengalaman yang sangat kaya di lapangan ini. Dalam regu-regu kerja bakti ini telah mengambil bagian pemimpin-pemimpin Partai dari semua tingkat dan tidak sedikit orang-orang diluar PKI. Regu-regu kerja bakti sangat penting untuk dikembangkan sesudah Kongres. Pendeknya, Kongres ini bukanlah hanya Kongres kaum Komunis, tetapi berjuta-juta Rakyat Indonesia ikut merasakan bahwa Kongres ini adalah kongresnya sendiri. (Tepuk tangan lama).
Kawan-kawan!
Kongres kita menerima banyak surat-surat dan telegram-telegram ucapan selamat dari Partai-Partai sekawan. Atas ucapan-ucapan selamat ini kita menyampaikan rasa terima kasih dan harapan semoga persaudaraan yang hangat antara Partai-Partai Marxis-Leninis menjadi semakin tergembleng.
Kongres kita juga menerima sumbangan-sumbangan berupa barang, menerima banyak surat dan telegram dari seluruh pelosok tanah air, dari organisasi-organisasi massa dan perseorangan-perseorangan yang menunjukkan simpatinya pada Kongres kita. Semua tanda simpati ini merupakan dorongan bagi Partai, dan khususnya bagi peserta-peserta Kongres, untuk bekerja lebih baik dalam melaksanakan tugas-tugas patriotiknya. Kepada semua penyumbang ini atas nama Kongres saya mengucapkan banyak terimakasih. (Tepuk tangan).
Kawan-kawan!
Sejak Kongres nasional ke-V Partai sampai sekarang kita telah banyak kehilangan kawan-kawan kita yang terbaik. Diantaranya kita kehilangan Kawan Bachtaruddin, anggota CC Partai. Selain dari pada itu kawan-kawan yang gagah berani dan pantang mundur telah dibunuh dengan cara yang sangat biadab oleh pemberontak-pemberontak kontra revolusioner “PRRI” di Sumatera Barat, khususnya di Situjuh, Suliki dan Atar. Demikian juga kebiadaban kaum kontra-revolusioner “Permesta” telah menyebabkan sampai ajalnya sejumlah Komunis-Komunis yang terbaik di Sulawesi Utara. Disamping itu tidak sedikit kawan-kawan kita yang menjadi korban kebiadaban DI-TII.
Di luar negeri kita juga telah kehilangan kawan-kawan yang sudah teruji dalam kesetiaannya dan keuletannya dalam mengibarkan dan membela panji-panji Marxisme-Leninisme, yang dicintai dengan sepenuh hati oleh proletariat internasional, seperti kawan-kawan Boleslav Bierut dari Polandia, Antonin Zapotocky dari Cekoslowakia, Kuichi Tokuda dari Jepang, Marcel Cachin dan Juliot Curie dari Perancis, Dimitri Manuilsky dari Uni Sovyet dll.
Untuk putera-putera terbaik dari tanah airnya ini dan untuk pahlawan-pahlawan proletariat yang dicintai dengan sepenuh hati oleh kelas dan Rakyatnya, baik yang di dalam maupun yang di luar negeri, saya mengajak para peserta Kongres Nasional ke-VI PKI untuk berdiri sebentar dan mengheningkan cipta. (Semua hadirin berdiri dan suasana hening meliputi ruangan).
Kawan-kawan!
Lebih 5 tahun sudah berlalu sejak Kongres Nasional Partai kita yang ke-V. Dengan kebanggaan Komunis dapat kita katakan, bahwa pada pokoknya kita telah melaksanakan dengan baik tugas-tugas yang diberikan oleh Kongres Nasional ke-V Partai.
Banyak yang sudah terjadi selama lebih dari 5 tahun itu, baik di dalam negeri, di luar negeri maupun di dalam Partai sendiri. Tetapi apapun yang sudah terjadi, dan betapapun kesulitan-kesulitan yang pernah dihadapi oleh Rakyat dan Partai kita selama itu, Kongres sekarang dilangsungkan dalam situasi dalam dan luar negeri, dan situasi intern Partai yang jauh lebih baik, lebih maju dan lebih terkonsolidasi, daripada ketika kita melangsungkan Kongres nasional ke-V dalam bulan Maret tahun 1954. (Tepuk tangan lama).
Sejak Kongres Nasional ke-V sampai sekarang sudah dilangsungkan 3 kali Konferensi Nasional Partai, 8 kali Sidang Pleno CC dan beberapa kali Sidang Politbiro yang dipeluas dengan anggota-anggota CC yang bertempat tinggal di Jakarta, dimana pimpinan sentral Partai telah memeriksa pelaksanaan tugas-tugas yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V, menganalisa situasi dan menetapkan pelaksanaan tugas-tugas dengan cara-cara yang lebih efektif.
Berkat petunjuk-petunjuk Kongres Nasional ke-V, dapat dikatakan bahwa Partai selalu berkedudukan memegang inisiatif dalam kehidupan politik negeri kita. Kepercayaan massa Rakyat makin lama makin bertambah besar akan kebenaran garis politik dan akan ketulusan serta kemampuan Partai dalam melaksanakan tugas-tugas nasional dan internasionalnya. Kenyataan-kenyataan ini telah membikin lebih erat hubungan Partai dengan massa Rakyat. Kepercayaan rakyat yang makin besar kepada Partai telah menimbulkan rasa iri hari, takut dan kuatir pada partai-partai, golongan-golongan dan orang-orang yang memusuhi kepentingan Rakyat, atau yang karena ketidak jujuran dan keragu-raguannya membela kepentingan rakyat merasa berdosa kepada Rakyat. Mereka memfitnah Partai, berusaha menimbulkan provokasi-provokasi dan membikin komplotan-komplotan terhadap Partai dengan tujuan “membendung Komunisme” atau “membasmi Komunisme” di Indonesia.
Sekarang kita menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang lebih berat. Makin bertambah besar kepercayaan yang diberikan oleh Rakyat kepada Partai, makin berat kewajiban dan tanggung jawab yang dipikul oleh tiap-tiap anggota partai. Persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Partai makin pelik.
Dilapangan politik luar negeri kita harus lebih bersungguh-sungguh lagi melanjutkan politik anti-kolonial dan cinta damai, sedangkan dilapangan politik dalam negeri kita harus terus memperjuangkan supaya lebih banyak hak-hak politik berpindah ke tangan Rakyat pekerja.
Tugas-tugas politik luar dan dalam negeri hanya dapat kita laksanakan dengan baik jika kita tetap setia dan dengan lebih sungguh-sungguh meneruskan pelaksanaan tugas-tugas urgen seperti yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, yaitu, pertama, menggalang front persatuan nasional anti-imperialis yang berbasiskan persekutuan kaum buruh dan kaum tani anti-feodal dibawah pimpinan kelas buruh; dan kedua meneruskan pembangunan Partai yang tersebar di seluruh negeri dan mempunyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi. Melaksanakan dua tugas urgen ini sekaligus berarti memperkuat front internasional anti-kolonial dan cinta damai.
Jadi, tugas-tugas urgen Partai kita sekarang masih belum berubah dari yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V. Berdasarkan dua tugas urgen tersebut, telah kita siapkan dan sekarang kita langsungkan Kongres Nasional ini dengan empat semboyan pokok, yaitu: “Dengan PKI didepan meneruskan perjuangan Rakyat untuk Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis”, “Perbaiki pekerjaan front nasional, pencilkan lebih lanjut kekuatan kepala batu”, “Perkuat front internasional anti-kolonial dan cinta damai” dan “Lanjutkan pembangunan Partai di seluruh negeri yang bersatu erat dengan massa, yang terkonsolidasi di lapangan ideologi, politik dan organisasi”. (Tepuk tangan lama). Empat semboyan pokok ini menjiwai semua kegiatan Kongres Nasional ke-VI kita dan selanjutnya akan menjiwai semua kegiatan Partai sesudah Kongres. (Tepuk tangan). Dengan dijiwai oleh semboyan-semboyan ini juga kita berjuang terus untuk perluasan hak-hak demokrasi bagi Rakyat dan untuk Kabinet Gotong royong. (Tepuk tangan lama).
Tujuan pokok daripada Kongres Nasional ke-VI Partai ini ialah untuk menetapkan tugas-tugas di lapangan ideologi, politik dan organisasi berdasarkan dua tugas urgen diatas, agar Partai kita lebih mampu mengubah imbangan kekuatan politik di dalam negeri. Dengan berbuat demikian berartilah, bahwa kita menciptakan syarat-syarat untuk lebih mendekatkan Rakyat dan nasion Indonesia kepada tujuan strategis revolusi Indonesia, yaitu penyelesaian tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai keakar-akarnya. (Tepuk tangan). Ini berarti mengakhiri sama sekali kekuasaan imperialisme dan feodalisme, berarti membentuk Pemerintah Rakyat, yaitu Pemerintah dari Rakyat, oleh Rakyat dan untuk Rakyat. (Tepuk tangan lama).
Dengan melakukan tugas-tugas seperti diuraikan diatas, berarti bahwa kita dipimpin oleh rasa tanggung jawab yang ada pada kita terhadap kelas buruh, terhadap rakyat pekerja, terhadap seluruh Rakyat dan Nasion Indonesia dan terhadap gerakan kelas buruh revolusioner internasional.
(1) Imperialisme Belanda Masih Tetap Musuh Pertama Rakyat Indonesia
Kawan-kawan!
Program PKI yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai antara lain menyatakan, bahwa tugas-tugas pembebasan nasional dan perubahan-perubahan demokratis di Indonesia belum lagi terlaksana. Hasrat Rakyat Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan nasional yang penuh, untuk kebebasan-kebebasan demokratis dan untuk memperbaiki penghidupannya masih belum terpenuhi. Apa yang dinyatakan oleh program PKI ini sampai sekarang masih berlaku.
Dengan menyatakan bahwa tugas-tugas pembebasan nasional dan perubahan-perubahan demokratis di negeri kita belum lagi terlaksana, tidaklah berarti bahwa kita tidak menilai hasil-hasil yang dicapai oleh Rakyat Indonesia dan Partai kita dalam perjuangan untuk kemerdekaan nasional dan demokrasi sejak Kongres Nasional ke-V Partai sampai sekarang. Partai kita selamanya menilai sukses-sukses dalam tiap-tiap perjuangan sebagai hasil jerih payah dan pengorbanan Rakyat yang harus dijunjung tinggi.
Selama waktu yang ditinjau, Rakyat Indonesia telah berhasil mengusir pulang Misi Militer Belanda (MMB), membubarkan apa yang dinamakan Uni Indonesia-Belanda, membubarkan “Sticusa” (lembaga hubungan kebudayaan Indonesia-Belanda), membatalkan “hutang Indonesia” kepada Belanda, menyingkirkan pengawasan pemerintah Belanda atas politik luar negeri dan perdagangan luar negeri Indonesia, membatalkan persetujuan KMB, mengeluarkan dari Indonesia pegawai-pegawai kolonial Belanda dan orang-orang Belanda lainnya yang dapat merugikan kepentingan Indonesia, mengambil alih dan menasionalisasi perusahaan-perusahaan kepunyaan kaum kolonialis Belanda (Tepuk tangan lama).
Juga dalam pendemokrasian sistem pemerintahan telah tercapai hasil-hasil sebagai akibat kemenangan Partai dan kekuatan-kekuatan demokratis lainnya dalam pemilihan umum untuk Parlemen pertama dan pemilihan-pemilihan DPRD tingkat I dan II.
Tepat sekali garis politik yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, yaitu, bahwa imperialisme Belanda adalah musuh pertama Rakyat Indonesia, (Tepuk tangan). Garis politik ini adalah objektif dan dengan garis politik ini Partai menjadi lebih mampu memobilisasi kekuatan Rakyat Indonesia yang sebesar-besarnya untuk dipukulkan kepada imperialisme Belanda dan kaki tangan-kaki tangannya. (Tepuk tangan).
Dengan tercapainya hasil-hasil dalam perjuangan melawan imperialisme Belanda dan adanya pendemokrasian sistem pemerintahan, mungkin timbul pertanyaan-pertanyaan: Apakah dengan demikian tidak berarti bahwa tugas-tugas pembebasan nasional dan perubahan demokratis sudah selesai? Apakah dengan demikian imperialisme Belanda sudah bukan musuh pertama Rakyat Indonesia lagi?
Dengan hasil-hasil yang sampai sekarang sudah dicapai dalam perjuangan melawan kolonialisme Belanda sama sekali tidak berarti bahwa tugas-tugas pembebasan nasional sudah selesai. Juga adanya sekedar pendemokrasian sistem pemerintahan, walaupun soal ini sangat penting, sama sekali tidak berarti bahwa tugas-tugas perubahan-perubahan demokratis di negeri kita sudah rampung.
Kenyataan sekarang ialah, bahwa kaum kolonialis Belanda masih menduduki 20% dari pada wilayah Republik Indonesia, yaitu Irian Barat; bahwa perusahaan-perusahaan Belanda yang sudah diambil alih belum semua dinasionalisasi; bahwa dalam perdagangan luar negeri Indonesia masih banyak menggunakan saluran kapitalis-kapitalis Belanda; bahwa di Indonesia masih ada kapital Belanda di lapangan perminyakan (BPM atau Anglo-Dutch Shell) yang belum diganggu gugat sama sekali; bahwa kaki tangan Belanda masih banyak yang menduduki fungsi penting dalam alat-alat negara dan dilapangan ekonomi; bahwa masih ada gerombolan-gerombolan bersenjata yang beroperasi untuk kepentingan kaun kolonialis Belanda; bahwa udara, lautan dan pantai-pantai Indonesia masih terus menerus diancam oleh pesawat-pesawat udara dan kapal selam-kapal selam Belanda; dan bahwa dilapangan pendidikan dan kebudayaan kaum kolonialis Belanda masih mempunyai pengaruh. Semuanya ini menunjukkan bahwa perjuangan Rakyat Indonesia untuk mengakhiri kekuasaaan kaum imperialis Belanda masih belum selesai, bahwa tugas pembebasan nasional sama sekali belum rampung, bahwa Indonesia masih belum merdeka penuh atau pada hakekatnya masih berkedudukan setengah-jajahan. Imperialisme Belanda masih tetap merupakan musuh pertama Rakyat Indonesia. (Tepuk tangan lama).
Masih bercokolnya sisa-sisa feodalisme di desa-desa dalam bentuk monopoli tanah oleh tuan tanah, dalam bentuk sewa tanah yang berwujud barang dan berwujud kerja, dan dalam bentuk hutang-hutang yang menempatkan kaum tani dalam kedudukan budak terhadap tuan tanah-tuan tanah merupakan bukti-bukti bahwa kita tidak mungkin berbicara tentang sudah terlaksananya tugas-tugas perubahan demokratis. Indonesia masih tetap negeri setengah-feodal.
Selain daripada itu, kita sama sekali belum dapat berbicara tentang selesainya tugas-tugas pembebasan nasional, karena imperialisme Amerika Serikat makin lama makin mendesak kedudukan imperialisme Belanda, makin menempati kedudukan-kedudukan penting di Indonesia dilapangan ekonomi, politik dan kebudayaan. Kalau kita berbicara tentang kebebasan nasional,maka tidaklah berarti bahwa kita ingin bebas dari imperialis Belanda untuk menerima imperialis AS atau imperialis lainnya. Adanya kekuatan militer AS di Irian Barat; adanya tokoh-tokoh dan partai-partai kanan yang masih leluasa menjalankan politik imperialis AS di Indonesia; adanya infiltrasi kebudayaan AS melalui lektur, film, pendidikan dsb.; adanya bantuan kapal udara-kapal udara, pilot-pilot, senjata-senjata dan perlengkapan-perlengkapan militer lainnya dan instruktur-instruktur militer dari AS kepada kaum pemberontak kontra-revolusioner “PRRI-Permesta”; berkeliarannya perwira-perwira AS dan orang-orang “FBI” (jawatan mata-mata AS) di Indonesia, semuanya ini merupakan bukti-bukti, bahwa imperialisme AS sudah merupakan bahaya yang terus menerus mengancam kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. (Tepuk tangan).
Imperialis AS adalah musuh Rakyat Indonesia yang paling berbahaya berhubung imperialisme ini adalah yang paling agresif, paling mampu melaksanakan maksud-maksud jahat, berhubung dengan penanaman modalnya yang semakin besar di Indonesia, berhubung masih agak banyak orang-orang Indonesia yang berkedudukan penting tetapi naif mengira imperialisme AS begitu jahat. Politik anti imperialisme tanpa melawan infiltrasi-infiltrasi dan intrik-intrik AS adalah omong kosong. Imperialisme AS pada waktu sekarang adalah musuh Rakyat Indonesia yang lebih berbahaya daripada imperialisme yang mana saja, karena jika ia sudah masuk maka sukarlah untuk menendangnya keluar.
Diterimanya Undang-Undang Penanaman Modal Asing oleh Parlemen dalam bulan September tahun 1958, walaupun ditentang keras oleh PKI dan Rakyat Pekerja Indonesia, berarti dibukanya pintu Indonesia untuk masuknya dan diperkuatnya kegiatan-kegiatan politik, ekonomi dan kebudayaan negeri-negeri imperialis, terutama Amerika Serikat, Jepang dan Jerman Barat. PKI menentang dengan teguh ketika rancangan Undang-Undang ini dibicarakan di parlemen, karena PKI yakin, bahwa Undang-Undang ini semata-mata hanya menguntungkan kaum imperialis dan memudahkan kaum imperialis melakukan intervensi-intervensinya, dan secara legal mendapatkan dan memupuk komprador-kompradornya dikalangan orang-orang Indonesia. Undang-Undang ini merintangi pelaksanaan tugas-tugas pembebasan nasional dan membuka jalan bagi kaum imperialis untuk mempertahankan Indonesia sebagai tempat penanaman modalnya, dan ini berarti menghalangi pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Oleh karena itu PKI akan terus mengajak seluruh kaum buruh dan seluruh Rakyat Indonesia untuk menuntut kepada pemerintah agar Undang-Undang Penanaman Modal Asing dibatalkan. (Tepuk tangan dan seruan: “Setuju”).
Dari uraian diatas jelaslah, bahwa perjuangan nasional untuk melikuidasi sepenuhnya kekuasaan ekonomi Belanda dalam rangka merealisasi pembatalan KMB dan perjuangan membebaskan Irian Barat tidak dapat dipisahkan dari perjuangan nasional melawan intrik-intrik, infiltrasi-infiltrasi dan bahaya intervensi AS. Jadi, kewajiban pembebasan nasional kita sekarang ialah membersihkan sisa-sisa kolonialisme Belanda, dengan teguh melawan kegiatan subversif Amerika Serikat dengan SEATO-nya, mencegah bertambahnya penanaman modal AS dan negeri-negeri imperialis lainnya, dan memperlakukan perusahaan-perusahaan AS sama dengan perusahaan-perusahaan Belanda apabila AS terus menerus mempersenjatai gerombolan-gerombolan kontra revolusioner atau memberikan bantuan senjata kepada Belanda dalam agresi terhadap Republik Indonesia. (Tepuk tangan lama).
(2) Indonesia Masih Tetap Berada Dalam Cengkeraman Krisis Ekonomi
Kesimpulan Kongres Nasional ke-V Partai kita antara lain ialah, bahwa Indonesia berada dalam cengkeraman krisis ekonomi yang terus menerus sebagai akibat sifat ekonomi yang masih kolonial. Kesimpulan ini masih tetap berlaku hingga sekarang. Adanya krisis ekonomi Amerika Serikat dalam tahun 1957-1958 yang berakibat sangat luas pada dunia kapitalis lebih memperdalam lagi cengkeraman krisis pada tubuh ekonomi Indonesia.
Beberapa hal pokok yang menyebabkan masih berlangsungnya keadaan ekonomi yang suram ialah:
Pertama: pembagian kerja internasional secara kapitalis, dimana Indonesia termasuk didalamnya, mengakibatkan (a) perbedaan yang makin besar diantara negeri-negeri industri dan negeri-negeri terbelakang, dan (b) tetap terbelakangnya negeri-negeri yang sudah terbelakang itu.
Pembagian kerja internasional secara kapitalis telah membikin Indonesia praktis tidak mempunyai potensi dan kemampuan untuk mengatur dan memperbesar produksinya dalam segala lapangan. Ini disebabkan karena kedudukan bahan-bahan ekspor kita makin tak terjamin di pasaran dunia kapitalis, sebab menghadapi saingan barang-barang sintetis, menghadapi spekulasi dan manipulasi harga dari kaum monopolis besar, menghadapi kegoncangan permintaan yang semakin sering dan hebat, dan menghadapi pasaran kapitalis yang semakin terbatas. Keadaan yang demikian telah membikin Indonesia kurang mampu mengimpor barang-barang yang dibutuhkan, terutama barang-barang modal, dan menyebabkan tidak adanya dasar sama sekali bagi Indonesia untuk memperbesar produksi barang-barang yang dijual dalam pasaran kapitalis itu.
Angka-angka produksi Indonesia yang sepenuhnya dapat dipercaya sukar didapat. Angka-angka resmi menunjukkan produksi barang expor sbb.: dalam tahun 1958, selain satu-dua barang seperti kina dan tembakau yang produksinya naik sedikit, dan minyak, batubara serta bauxiet yang produksinya konstan, barang-barang ekspor lainnya semuanya menunjukkan kemunduran. Misalnya, jika dibandingkan dengan tahun 1957 produksi karet dalam tahun 1958 merosot dengan 6%, padahal produksi karet dalam tahyn 1957 sudah 15% lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 1954. Produksi barang-barang ekspor lain seperti serat, kopi, minyak sawit, kopra dan lada sejak 1954 menunjukkan garis menurun yang tetap. Produksi timah yang dalam tahun 1957 sudah merosot hampir 23% jika dibandingkan dengan 1954, dalam tahun 1958 merosot lagi dengan 18%.
Mengenai produksi industri dalam negeri yang sudah sangat kecil dan yang masih sangat tergantung pada impor bahan baku, juga mengalami kemunduran. Industri dalam negeri bukan hanya tidak berkembang, tetapi selama tahun 1958 banyak perusahaan industri yang bekerja jauh dibawah kapasitas yang ada. Sektor ini umumnya mengalami kesukaran-kesukaran besar karena menghadapi persaingan hebat dari barang jadi yang diimpor, lemahnya pasar dalam negeri, dan Pemerintah sampai sekarang gagal dalam mendatangkan barang-barang modal dan dalam memberikan perlindungan kepada industri nasional berupa jaminan pasar, persediaan bahan baku dan bantuan modal.
Walaupun dalam keadaan dunia ekonomi kapitalis sedang menaik, ekonomi negara kita tetap berada dalam keadaan yang sulit. Apalagi diwaktu krisis! Per Jacobbsen, Sekretaris Jenderal Dana Moneter Internasional, terus terang mengatakan dimuka sidang ECOSOC dari PBB yang diadakan di Mexico dalam bulan April 1959 bahwa “negeri-negeri penghasil bahan mentah janganlah mengharapkan bahwa pemulihan industri dunia akan menolong mereka dari kesulitan-kesulitan mereka”. Apakah lagi yang masih dapat diharapkan oleh Indonesia dari pasaran dunia kapitalis, jika dalam situasi pemulihan (“recovery”) sudah begitu tipis harapan bagi kedudukan bahan-bahan ekspor kita? Harga barang jadi yang diekspor oleh negara-negara kapitalis tetap naik, sedang harga bahan-bahan mentah yang mereka impor dari kita turun dengan hebat. Hal ini dibenarkan oleh tinjauan ekonomi dunia tahun 1958 dari PBB yang berbicara tentang “kemerosotan penghasilan ekspor negara-negara yang menghasilkan bahan-bahan ekspor sebanyak 7-8% dibandingkan dengan tahun sebelumnya, padahal harga barang jadi terus menerus naik”. Perkembangan ini dibenarkan oleh kenyataan di Indonesia, dimana ditahun 1958 nilai impor dalam rupiah turun dengan 37% dan volume impor malahan turun dengan 47% dibandingkan dengan tahun 1957. Mengenai volume ekspor dalam tahun 1958 turun dengan hampir 14% (tidak termasuk minyak dan hasil-hasilnya), padahal nilainya dalam rupiah turun dengan lebih dari 25%. Lihatlah betapa Indonesia menderita sebagai akibat krisis ekonomi di negari-negari Barat.
Dari kenyataan-kenyataan diatas jelaslah, bahwa sistem Bukti Ekspor (BE) yang dianggap jalan keluar oleh Menteri Keuangan dalam kabinet Juanda dll., Mr. Sutikno Slamet (PNI), tidak dapat memperbaiki situasi ekspor impor dan semakin memerosotkan nilai rupiah serta menyebabkan kenaikan harga barang-barang keperluan hidup. Sistem BE malahan lebih mengikatkan Indonesia kepada ekonomi kapitalis dan makin membikin parah ekonomi Indonesia. Sistem ini hanya bertujuan mengejar devisen (mata uang asing – dolar atau pound sterling) dan menghambat perluasan perdagangan dengan negeri-negeri Sosialis, sehingga Indonesia tidak menarik keuntungan secukupnya dari kenyataan adanya kubu Sosialis yang ekonominya kuat dan terus tumbuh. Sekalipun sekarang sistem BE sudah dihapuskan, tetapi ini tidak berarti bahwa orientasi perdagangan luar negeri dengan sendirinya kan berubah.
Dengan politik yang tidak realistis ini, yang dirugikan bukanlah negeri-begeri sosialis, tetapi Indonesia sendiri, khususnya pembangunan ekonominya.
Kedua: Sisa-sisa feodalisme yang masih merajalela tidak memungkinkan pembebasan tenaga-tenaga produktif di desa-desa dan tidak memungkinkan adanya kenaikan produksi bahan-bahan makanan dan hasil-hasil pertanian lainnya. Bahan-bahan makanan seperti beras, ketela, jagung dan lain-lain pada umumnnya tetap atau sedikit sekali mengalami kenaikan dalam tahun 1958. Kemacetan produksi ini tidak memungkinkan adanya perbaikan hidup bagi kaum tani yang meliputi 60-70% dari seluruh penduduk Indonesia. Keadaan sekarang malah lebih serius lagi, yaitu dimana produksi bahan makanan kita sudah tidak lagi bisa mengejar kenaikan jumlah penduduk. Ini berarti tambahan beban berat bagi impor Indonesia, kenaikan harga barang-barang pokok dan kemerosotan yang lebih lanjut dalam tingkat hidup Rakyat banyak. Kemacetan ini yang pada pokoknya disebabkan oleh masih kuatnya sisa-sisa feodalisme dalam ekonomi kita, juga disebabkan oleh kemacetan transpor dan oleh karena Pemerintah belum sama sekali mengambil tindakan-tindakan kongkrit dan tepat untuk membantu kaum tani dengan kredit yang langsung, murah dan mudah, dengan menyediakan bibit-bibit dan rabuk yang cukup dan baik.
Keadaan tersebut tidak hanya menyulitkan peningkatan produksi barang-barang pertanian tetapi juga tidak memungkinkan diperluasnya pasaran dalam negeri yang sangat diperlukan bagi perkembangan industri nasional. Dengan demikian, maka masih adanya sisa-sisa feodalisme dalam ekonomi Indonesia terang juga sangat menghalangi kemajuan-kemajuan ekonomi dalam segala lapangan.
Ketiga: krisis ekonomi Indonesia juga disebabkan oleh sangat lemahnya sektor ekonomi yang dikuasai negara. Ekonomi sektor negara seharusnya menempati “posisi komando”, seharusnya merupakan sektor yang mendorong, memimpin dan memupuk perkembangan industri dalam negeri, termasuk industri berat. Selain dari pada itu, pemerintah Indonesia tidak akan dapat mengatasi kesukaran-kesukaran keuangan berupa defisit yang terus menerus meningkat dalam anggaran belanja negara dan kenaikan uang yang dipinjam dari bank sentral, selama ekonomi sektor negara belum kuat, selama negara belum menguasai sebagian yang berarti daripada lapangan usaha Indonesia. Mengembangkan ekonomi sektor negara adalah satu keharusan jika menurut pasal 33 daripada Undang-Undang Dasar 1945. Kesukaran-kesukaran keuangan negara belum dapat diatasi, selama ekonomi kita terus menerus digoncangkan oleh inflasi dan kemacetan produksi seperti yang dijelaskan diatas.
Demikian secara singkat krisis ekonomi Indonesia yang bersifat kemacetan dalam produksi, kelemahan karena masih tergantung pada ekspor-impor yang terus menerus mengalami kegoncangan, semakin banyaknya uang yang beredar yang tidak produktif dan semakin merajalelanya inflasi dan kenaikan harga barang-barang pokok. Dengan demikian, teranglah bahwa krisis ekonomi kita berpangkal kepada sifatnya yang kolonial, ekonomi yang masih sangat tergantung pada pasaran dunia ekonomi kapitalis.
Keadaan yang suram dan macet ini pula membikin Pemerintah Indonesia tidak sanggup menguasai dan mengatur keadaan harga di dalam negeri. Malahan sebaliknya, tindakan dilapangan ekspor-impor seperti misalnya sistem BE telah mengakibatkan makin meningkatnya harga barang-barang. Keadaan ini lebih parah lagi setelah Menteri Perdagangan dalam Kabinet Juanda dll. RachmatMuljomiseno (NU), menyerah bulat-bulat kepada manipulasi kaum spekulan dan tukang catut besar yang sewenang-wenang mempermainkan pasaran, yang akibatnya lebih hebat menekan penghidupan Rakyat. Barang-barang kebutuhan pokok seperti beras, tekstil, gula dan minyak menjadi tak terkendalikan harganya atau lenyap dari pasar.
Kaum spekulan berhasil menunggangi situasi peredaran barang-barang yang sulit, pertama karena macetnya produksi dalam negeri, kedua karena terbatasnya persediaan barang-barang impor, berhubung dengan adanya pengurangan impor karena kemunduran ekspor, ketiga karena tidak lancarnya transpor, dan keempat karena politik harga yang mendorong merajalelanya spekulasi.
Politik harga Menteri Perdagangan kabinet Juanda dll. yang disokong oleh golongan liberal adalah menyesuaikan harga pemerintah dengan harga pasar. Alasannya supaya tidak terdapat perbedaan harga resmi dan harga pasar yang sudah tinggi. (Tawa). Jadi, pemerintah mengikuti apa yang sudah diperbuat oleh kaum spekulan (tawa), dan ini dilakukan atas nama...........ekonomi terpimpin”. (Tawa). Ya, terpimpin oleh kaum spekulan! (Tawa). Ini adalah politik melindungi kaum parasiter, yaitu para pedagang dan tukang catut besar, yang main spekulasi dengan mengorbankan kepentingan konsumen yang sebagian sangat terbesar terdiri dari massa Rakyat yang berpuluh-puluh juta.
Politik harga yang dijalankan seharusnya politik harga rendah yang ditetapkan dan dikendalikan secara konsekuen oleh pemerintah. Cara mengendalikan harga dan mencegah merajalelanya spekulasi dan catut adalah supaya pemerintah mengharuskan pasar mengikuti harga rendah yang ditetapkan oleh pemerintah. (tepuk tangan), membanjiri pasar dengan barang-barang kebutuhan Rakyat sehari-hari dan langsung melaksanakan distribusi barang-barang tersebut untuk menjamin golongan konsumen yang tidak mampu. Pemerintah Juanda pernah menetapkan harga pasar supaya tidak melebih harga 15 Desember 1958. Tetapi ketentuan pemerintah ini kemudian dicabut setelah ternyata tidak jalan. Sebabnya kemacetan ialah karena tidak diikuti oleh tindakan-tindakan yang diperlukan untuk itu dan tidak dilakukan secara konsekuen, malahan kepentingan para pedagang dan tukang catut besar lebih dilindungi daripada kepentingan berpuluh-puluh juta massa Rakyat konsumen.
Permainan harga oleh kaum spekulan dan golongan parasiter lainnya sangat dimungkinkan karena politik distribusi yang dijalankan oleh Kementerian Perdagangan selama ini tidak sehat. Pemerintah masih saja memupuk susunan aparat perdagangan yang berlapis-lapis dalam peredaran barang-barang dipasar antara importir atau distributor dengan penjual eceran (detailis). Susunan aparat perdagangan yang berlapis-lapis ini menyebabkan adanya perdagangan perantara yang sangat banyak jumlahnya sehingga menyebabkan pengambilan keuntungan yang banyak dan berlapis-lapis pula oleh golongan parasiter atas kerugian para konsumen yang sebagian sangat terbesar terdiri dari Rakyat pekerja yang tidak mampu. Karena itu pemerintah dalam menjalankan politik distribusinya harus sebanyak mungkin mengurangi jumlah pedagang perantara dan menggunakan koperasi-koperasi Rakyat, RK-RK, RT-RT dan warung-warung sebagai saluran distribusi yang utama.
Berbicara tentang koperasi, maka sudah seharusnya dituntut pada pemerintah supaya lebih banyak memberikan proteksi dan fasilitas tanpa diskriminasi guna mengembangkan koperasi-koperasi yang didirikan oleh Rakyat Pekerja, karenakoperasi-koperasi ini lebih sehat dasarnya daripada “koperasi kapitalis model Hatta. Koperasi-koperasi Rakyat Pekerja harus sungguh-sungguh dikembangkan dengan cara-cara yang demokratis untuk membantu melancarkan distribusi barang-barang keperluan hidup yang pokok. Politik yang dijalankan oleh jawatan koperasi yang tidak menghendaki koperasi menjual barang-barang dibawah harga pasar harus dihentikan. Politik ini adalah kelanjutan daripada politik harga yang sangat liberal dari jawatan perdagangan, yang apabila dipraktekkan dalam koperasi, maka koperasi-koperasi akan menjadi organisasi-organisasi pedagang spekulan dan catut. Kehidupan koperasi yang demokratis harus dipupuk dengan membiasakan adanya rapat-rapat anggota koperasi untuk mengontrol kebijaksanaan pengurus-pengurusnya.
Mengenai status perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih ada beberapa kemajuan dilapangan perundang-undangan, tetapi masih banyak rintangan-rintangan dalam mengefektifkan perusahaan-perusahaan itu sebagai perusahaan negara. Usaha untuk mempartikelirkan perusahaan-perusahaan tersebut medapat tentangan keras dari kaum buruh dan dari kaum patriot pada umumnya. Usaha-usaha kaum kapitalis untuk menjadikan perusahaan-perusahaan campuran dengan 20% kapital partikelir juga tidak berhasil, sehingga kemungkinan besar perusahaan-perusahaan itu akan tetap 100% perusahaan-perusahaan negara. Pemerintah sudah mengeluarkan PP no. 2 dan PP no. 3 tahun 1959 untuk melaksanakan Undang-Undang Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Belanda. Apabila kedua PP ini, dan terutama sekali PP no. 2 tahun 1959 dilaksanakan secara konsekuen, maka usaha untuk mempartikelirkan perusahaan-perusahaan tersebut sudah gagal sama-sekali. Tetapi PP no. 2 dan no. 3 itu mengandung kelemahan-kelemahan, misalnya dalam badan-badan pelaksana nasionalisasi masih juga belum terjamin komposisi keanggotaan yang demokratis, tidak ada ketentuan dimana wakil-wakil serikat buruh dalam badan-badan pelaksana daripada perusahaan-perusahaan yang sudah diambil alih dan yang sudah dinasionalisasi tidak hanya penting untuk ketertiban perusahaan dan peningkatan produksi, tetapi lebih-lebih lagi pentingnya untuk menghalangi penguasa-penguasa tertentu yang bermaksud mempartikelirkan perusahaan atau menjalankan kekuasaaan direksi secara bebas untuk mengadakan manipulasi-manipulasi dan korupsi.
Mengenai produksi perusahaan-perusahaan yang diambil alih ada yang naik, tetapi pada umumnya konstan jika dibanding dengan ketika belum diambil alih. Jika terdapat kemunduran maka sebabnya bukanlah karena ketidak mampuan kaum buruh, tetapi karena tidak cukup persediaan bahan-bahan baku yang harus diimpor atau karena pasaran luar negeri mengalami kesulitan-kesulitan.
Hingga sekarang secara berangsur-angsur memang makin lama makin banyak penasionalisasian perusahaan-perusahaan yang sudah diambil alih, terutama perusahaan-perusahaan perkebunan. Dengan tetap memperhatikan segala kekurangannya, politik ambil alih dan kemudian politik nasionalisasi perusahaan-perusahaan kaum kolonialis Belanda adalah salah satu hasil kongkrit dan penting, satu tindakan patriotik yang besar dari pada kabinet Juanda yang didukung oleh PKI dan kekuatan-kekuata demokratis lainnya. (tepuk tangan). Satu pelajaran, bahwa dengan persatuan nasional yang kuat dan tindakan tegas anti-kolonialisme, kita bisa berbuat sesuatu yang menguntungkan tanah air dan rakyat Indonesia. Sekarang harus dijaga agar hasil-hasil yang positif ini tidak dirusak oleh kaum egois anti-nasional, kaum pedagang spekulan, tukang catut dan koruptor baik sipil maupun militer.
Dalam hubungan dengan memperbaiki ekonomi negeri adalah sangat penting masalah komunikasi dan transpor. Yang sangat serius dan perlu segera dan pertama-tama mendapat pemecahan ialah soal transpor laut. Adalah tepat sekali bahwa pemerintah melarang KPM bekerja di Indonesia, karena maskapai pelayaran ini dapat digunakan oleh pihak Belanda sebagai alat sabotase dilapangan ekonomi dan alat penyelundup orang-orang jahat masuk dan keluar Indonesia. Sekarang tonase nasional untuk pelayaran inter-insuler belum 50% pulih jika dibanding dengan ketika masih ada KPM (kira-kira 290.000 BRT pada November 1957). Lebih-lebih lagi berhubung kapal-kapal sangat diperlukan untuk operasi-operasi militer, maka tonase kapal sekarang masih jauh dari cukup. Problem mengatasi kekurangan tonase kapal adalah problem yang penting dan sangat mendesak. Ini dapat ditempuh dengan menggiatkan pembikinan kapal di dalam negeri, dengan mencarter atau membeli kapal dari luar negeri oleh pemerintah.
Pembangunan jalan raya dan pengangkutan sungai diluar jawa merupakan masalah transpor yang sangat penting dan mendesak. Sebenarnya soal ini bukanlah soal yang sangat sulit, asal Pemerintah mau menggunakan secara maksimal kemungkinan-kemungkinan yang bisa didapat dari hubungan ekonomi dengan negara-negara Sosialis yang pengalamannya banyak dan memiliki alat-alat yang paling modern untuk keperluan ini, sedangkan tenaga manusia kita lebih dari cukup.
Pengangkutan kereta api sebagai alat transpor yang murah sampai sekarang belum lagi direhabilitasi. Dilihat dari sudut banyaknya kecelakaan kereta api masalah rehabilitasi adalah masalah yang sangat urgen, disamping soal kecelakaan ini harus juga dilihat dari sudut kegiatan elemen-elemen subversif asing. Tetapi rehabilitasi tidak akan dapat dilaksanakan apabila tidak diadakan rekonstruksi secara luas dengan memperlengkapi bengkel-bengkel kereta api dengan alat-alat mesin baru untuk mempertinggi kemampuan bekerjanya. Loko-loko dan wagon-wagon perlu diperbanyak, pemeliharaan dan servis harus diperbaiki.
Pengangkutan bermotor mengalami kesulitan-kesulitan yang disebabkan oleh kurangnya persediaan dan mahalnya onderdil-onderdil motor, sebagai akibat daripada macetnya ekspor yang membikin kemampuan impor kita menjadi sangat terbatas. Dari sini dapat ditarik pelajaran, betapa buruknya jika tertalu menggantungkan diri pada impor dan jika kita belum juga memiliki pabrik-pabrik mesin yang dapat membikin onderdil-onderdil untuk kendaraan bermotor dan untuk pabrik-pabrik kita yang sudah ada. Selanjutnya pemasukan alat-alat pengangkutan bermotor harus mengutamakan truck, bus dan alat-alat pengangkutan umum lainnya, sedangkan impor mobil-mobil lux supaya dihentikan.
Sudah tentu, dalam hubungan dengan membicarakan komunikasi dan transpor adalah sangat penting masalah memperluas dan mengintensifkan lin-lin hubungan udara. Bepergian dengan kapal terbang sudah menjadi kebutuhan sehari-hari dari kehidupan ekonomi, politik dan sosial Rakyat Indonesia.
Karena Indonesia adalah negeri yang luas dengan ribuan pulau, maka penilaian terhadap sesuatu pemerintah akan diukur a.l. dari seriusnya dan berhasilnya pemerintah itu memecahkan masalah komunikasi dan transpor. Masalah kesatuan Indonesia juga banyak tergantung dari pemecahan masalah ini.
(3) Memperluas Perdagangan Dengan Negeri-Negeri Sosialis
Dari uraian diatas menjadi jelas, bahwa krisis ekonomi di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh tergantungnya ekonomi negeri kita pada dunia kapitalis. Oleh karena itu, untuk mengatasi keadaan ini, kedudukan yang tergantung ini harus dihentikan dan Indonesia harus memperluas hubungan ekonominya dengan pasaran dunia Sosialis yang stabil dan yang tidak mengenal krisis.
Angka-angka statistik pemerintah yang terakhir menunjukkan kenaikan dalam hubungan perdagangan dengan negara-negara Sosialis dalam tahun 1958 dan permulaan tahun 1959 dibandingkan degan tahun 1957. Ekspor ke negara-negara Sosialis yang dalam tahun 1957 hanya 3% (seluruh ekspor Indonesia 11 miliar rupiah), dalam tahun 1958 menjadi dua kali lipat, sedangkan impor dari negara-negara Sosialis yang dalam tahun 1957 hanya kira-kira 4% (seluruh impor Indonesia 9 miliar rupiah), dalam tahun 1958 juga menjadi dua kali lipat. Jadi krisis AS yang terakhir membawa perkembangan baru dalam perdagangan Indonesia dengan negara-negara Sosialis. Sebaliknya ekspor ke Eropa Barat dan Amerika Serikat secara langsung dan melalui Singapura (termasuk minyak tanah) mengalami kemunduran dari Rp. 8,1 miliar dalam tahun 1957 menjadi Rp. 5,7 miliar dalam tahun 1958 atau merosot dengan 2,4 miliar rupiah devisen (hampir 30%). Dengan sendirinya impor dari negara-negara kapitalis juga merosot.
Tetapi, walaupun sudah ada kemajuan dalam perdagangan dengan negara-negara Sosialis, terutama dengan Uni Sovyet dan RRT, politik perdagangan luar negeri Indonesia masih tetap berat ke Barat. Negeri-negeri kubu Sosialis adalah produsen dari lebih sepertiga daripada produksi industri dunia, sedangkan perdagangan Indonesia dengan negara-negara Sosialis masih dibawah 10%. Baru dapat kita katakan bahwa politik perdagangan luar negeri Indonesia tidak berat sebelah jika perdagangan Indonesia dengan negara-negara Sosialis sudah meliputi paling kurang sepertiga dari seluruh perdagangan.
Pemerintah Indonesia sekarang belum mengadakan tindakan-tindakan yang cukup penting dan sungguh-sungguh guna meluaskan hubungan dagang dengan negeri-negeri kubu Sosialis agar dapat mengurangi beban Indonesia dari akibat-akibat krisis ekonomi negeri-negeri imperialis. Dalam kata-kata sudah banyak diucapkan oleh pejabat-pejabat resmi tentang mengubah orientasi perdagangan luar negeri , tetapi dalam perbuatan orientasi perdagangan luar negeri Indonesia masih tetap berat ke AS, Inggris, Jerman Barat, Jepang dan negeri-negeri imperialis lainnya.
Dalam hubungan dengan perdagangan luar negeri kenyataan masih menunjukkan, bahwa sekalipun perusahaan-perusahaan Belanda sudah diambil alih, saluran perdagangan Belanda di luar negeri masih digunakan dengan alasan “tradisi” dan “ahli”. Masih digunakannya sistem transito dalam perdagangan luar negeri, dalam hal ini Bremen dan Antwerpen, menunjukkan masih kuatnya ikatan perdagangan luar negeri Indonesia dengan pasaran kapitalis. Tindakan ini sampai batas-batas tertentu merugikan kaum monopolis Belanda, tetapi tidak berarti besar bagi perbaikan ekonomi Indonesia. Merugikan Belanda memang penting, tapi yang lebih penting ialah supaya menguntungkan Indonesia. Baru besar artinya bagi perbaikan ekonomi Indonesia jika Indonesia sama sekali meninggalkan sistem transito dalam perdagangan luar negerinya.
Dimasa lampau cara penguasaan modal monopoli Belanda atas perdagangan impor-ekspor Indonesia adalah dilakukan melalui sistem “persetujuan-persetujuan agen-agen tunggal” (“sole agency agreements”) dari pabrik-pabrik dan industri-industri besar di negeri-negeri Barat. Sistem ini didasarkan atas prinsip leberalisme dalam perdagangan luar negeri, yaitu bebas mengimpor dan bebas mengekspor dari dan ke negeri mana saja yang disukai oleh pedagang. Bercokolnya sistem “persetujuan-persetujuan agen tunggal” ini dengan sendirinya berarti kuatnya kedudukan monopoli industri-industri Barat dipasaran Indoesia dengan segala kesewenang-wenangannya dalam politik harga mereka. Melalui sistem ini kaum monopolis Belanda sebagai agen tunggal dari kebanyakan industri-industri besar di Barat, menerima komisi-komisi atas penjualan barang-barangnya di pasaran Indonesia. Komisi-komisi ini, yang merupakan pendapatan yang luas biasa besarnya, dikirim langsung oleh industri-industri Barat ke kantor-kantor pusat kongsi-kongsi Belanda di nederland. Sekalipun perusahaan-perusahaan Belanda sudah diambil alih dan dinasionalisasi oleh pemeritah Indonesia, tetapi selama transaksi-transaksi perdagangan dengan Barat itu masih diteruskan dan Indonesia masih terus dibikin tergantung pada pasaran dunia kapitalis, maka selama itu pula komisi-komisi besar masih terus mengalir ke Nederland atas kerugian Rakyat Indonesia sebagai konsumen. Kenyataan ini menunjukkan betapa modal Belanda masih mempunyai kekuasaan dalam perdagangan luar negeri kita, khususnya impor kita.
Jelaslah mengapa kaum modal monopoli asing berkepentingan sekali untuk, melalui agen-agen mereka di Indonesia, mempertahankan terus sistem liberal dari impor Indonesia. Siapapun mengetahui bahwa dengan sistem impor yang liberal ini adalah sukar untuk bisa mengambil langkah-langkah yang nyata guna memperluas perdagangan kita dengan negeri-negeri Sosialis. Kita tidak bisa memperluas perdagangan kita dengan negeri-negeri Sosialis apabila tidak diciptakan syarat-syarat dan kemungkinan-kemungkinan untuk membeli dari negeri-negeri itu. Padahal, negeri-negeri Sosialis tidak hanya merupakan pasaran yang stabil dan luas bagi barang-barang ekspor kita, tetapi juga merupakan sumber yang terpercaya untuk mendapatkan barang-barang modal dan barang-barang konsumsi yang kita butuhkan. Ini merupakan syarat objektif yang baik untuk mengatasi kemacetan dalam impor-ekspor dan produksi kita. Syarat-syarat cukup banyak untuk memperluas hubungan ekonomi dan teknik dengan negeri-negeri Sosialis atas dasar persamaan dan saling menguntungkan, jadi tidak atas dasar keuntungan satu pigak saja.
Pemerintah Ali Sastroamidjojo yang pertama pernah mulai menerobos ikatan sistem liberal tersebut dengan mengadakan sistem “impor berencana” (“impor planning”) dan pembayaran dengan jalan “clearing” (“clearing payment”). Tetapi sistem impor berencana ini tidak mencapai maksud mengatasi liberalisme dalam impor atau dalam perdagangan luar negeri umumnya, sebab apa yang dijalankan oleh Pemerintah Ali Sastroamidjojo pada pokoknya hanya memindahkan pembagian devisen dari tangan importir-importir asing ke tangan importir-importir partikelir nasional yang pada waktu itu berjumlah kira-kira 6.000.
Impor atau perdagangan luar negeri yang berencana seharusya disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dalam negeri yang berdasarkan politik pembangunan ekonomi yang kongkrit. Motif perdagangan luar negeri seharusnya tidak terutama mengejar devisen (mata uang asing) tetapi untuk mendapatkan barang-barag modal, bahan-bahan baku dan sejumlah barang-barang kebutuhan Rakyat sehari-hari.
Segi yang baik dari tindakan Kabinet Ali Sastroamidjojo ialah pelaksanaan sistem pembayaran secara “clearing”, artinya dalam jangka waktu tertentu diadakan perhitungan nilai barang-barang yang diekspor dan diimpor antara Indonesia dengan negara lain dan pembayaran baru diselesaikan setelah jangka waktu itu habis. Sistem “clearing” inilah yang telah memungkinkan adanya orientasi baru dalam perdagangan luar negeri Indonesia, yaitu dengan memasuki pasaran-pasaran baru, khususnya pasaran Sosialis. Jika sistem ini dikembangkan bisa mengadakan politik perdagangan luar negeri yang baru dan yang menyambung pada politik pembangunan, yaitu politik impor yang disesuaikan dengan jurusan dan perkembangan ekspor kita guna memenuhi kebutuhan ekonomi dalam negeri.
Tetapi sistem “clearing” tidak berlangsung lama, karena politik impor liberal dari “sosialis” Sumitro, Menteri Perekonomian dalam kabinet B.H., telah menghapus sistem “clearing” ini dan dengan demikian kembali meliberalisasi sistem impor kita. Sayangnya, sistem liberal yang dipulihkan kembali ini pada pokoknya masih saja tetap dipergunakan sampai kini, kecuali untuk satu-dua negeri, yaitu Cekoslowakia, Mesir dan RRT.
Jadi kalau Indonesia ingin mengatasi kemacetan dalam ekonominya dan ingin mendapatkan barang-barang yang sangat diperlukan untuk memperbaiki keadaan ekonominya, maka jalan yang sebaik-baiknya ialah menghapuskan sistem liberal tsb. Dan kembali kesistem “clearing”, terutama dalam perdagangan dengan negeri-negeri Sosialis, negeri-negeri Asia-Afrika dan Amerika Latin. Politik impor kita harus disesuaikan dengan rencana pembangunan yang kongkrit dan urgen sehingga barang-barang yang diimpor sungguh-sungguh berguna untuk mengatasi krisis ekonomi sekarang. Dengan jalan ini orientasi yangmasih sangat berat ke Barat dalam struktur perdagangan luar negeri kita dapat dirombak.
Bertalian dengan masalah impor ini, perlu diperhatikan bahwa Pemerintah Juanda dll. telah mengeluarkan peraturan impor baru, yang jika dilaksanakan secara baik memang bisa membantu untuk memperbaiki keadaan ekonomi Indoesia. Menurut peraturan impor baru ini, Pemerintah menguasai langsung impor barang-barang penting (1. Kapas kasar, 2. Benang tenun, 3. Tekstil, 4. Kertas, 5. Semen, 6. Besi beton dan besi pengikat beton, 7. Tinplate, 8. Goni jute, 9. Tepung terigu). Selain daripada 9 jenis barang-barang ini ada 4 barang lain yang juga masuk penguasaan Pemerintah (1. Beras, 2. Cengkeh, 3. Cambrics dan 4. Rabuk). Yang diserahi tugas melaksanakan impor barang-barang ini ialah “8 besar” yang sepenuhnya bekerja dengan modal negara (CTC, Usindo, PT. Indestin, PT. Indivitra, Pt. Juga Bhakti, PT. Mira Sari, PT. Satya Negara, PT. triangle).
Segi positif peraturan impor baru ialah, bahwa dengan ini dipenuhilah sebagian daripada tuntutan Rakyat supaya impor barang-barang penting dikuasai oleh Pemerintah, dan dengan demikian berarti bahwa 75% daripada nilai seluruh impor yang berupa devisen berada ditangan Pemerintah. dengan tindakan ini, jika dilaksanakan dengan konsekuen, maka dapatlah diakhiri permainan daripada lk. 4.000 importir, yang pada umumnya avonturir dan spekulan-spekulan legal dai illegal.
Tetapi peraturan impor baru bisa gagal dalam pelaksanaannya jika tidak segera diikuti oleh tindakan-tindakan yang diperlukan. Perusahaan-perusahaan “8 besar” hanya menjadi penyalur barang-barang impor dan ekspor itu. Dengan demikian dapat dihindari persaingan diantara perusahaan-perusahaan “8 besar” yang bisa terjadi karena perebutan keuntungan dan perebutan komisi diantara pengurus-pengurusnya.
Tindakan lebih lanjut ialah supaya Badan Impor-Ekspor Negara dan “8 besar” serta semua perusahaan negara yang bentuk dan statusnya bermacam-macam seperti NV atau PT, Yayasan dll. diatur statusnya oleh Undang-Undang Perusahaan Negara yang menetapkan prinsip-prinsip antara lain seperti berikut: sepenuhnya modal pemerintah pusat atau swatantra, pimpinan atau pengusahaan harus langsung oleh pemerintah pusat atau swatantra, dibentuk dewan pertimbangan atau dewan penasehat dimana ikut serta wakil-wakil serikat buruh yang bersangkutan, upah dan jaminan sosial kaum buruh diperbaiki.
Dengan berkomplot dengan kapitalis-kapitalis besar asing dan kai tangan-kaki tangannya yang bercokol dipemerintahan, kaum pengusaha impor partikelir yang berkepala batu, kaum spekulan dan tukang catut besar tentu akan mengadakan perlawanan dengan sekuat tenaga terhadap tindakan-tindakan maju Pemerintah dilapangan impor dan distribusi a.l. dengan menggunakan “relasi-relasi baik” mereka diluar negeri untuk mensabot usaha-usaha pemerintah. oleh karena itu Pemerintah dan Rakyat harus waspada, dengan pandai dan teguh mematahkan perlawanan kaum reaksioner dilapangan ekonomi ini.
Kawan-kawan!
Untuk menghentikan kemerosotan yang terus menerus dilapangan ekonomi dan terutama untuk melepaskan Indonesia dari akibat buruk krisis dunia kapitalis, kita mengajukan tuntutan-tuntutan sbb.:
Pertama, supaya produksi dalam negeri diperbesar, antara lain dengan jalan membikin perusahaan-perusahaan milik kolonialis Belanda yang telah diambil alih menjadi sepenuhnya milik negara, dengan sendirinya termasuk Bank-Bank Belanda di Indonesia. Saham-saham Belanda dalam BPM harus dioper oleh Pemerintah Indonesia. Juga perusahaan-perusahaan KMT harus disita dan dijadikan milik negara. (Tepuk tangan). Perusahaan-perusahaan negara harus terus diperluas dan diperkuat sehingga menduduki “posisi komando”. Dengan jalan kerjasama antara Pemerintah, para ahli dan Rakyat pekerja segala usaha supaya dilakukan untuk merealisasi politik sedapat mungkin memenuhi kebutuhan sendiri dalam perekonomian, dan terutama sekali dalam soal bahan makanan dan pakaian, atau dalam istilah sekarang sandang-pangan. (Tepuk tangan). Untuk suksesnya peningkatan produksi di perusahaan-perusahaan negara harus dilaksanakan prinsip “pimpinan patriotik, pertinggi produksi, cegah korupsi dan sabotase, jamin demokrasi dan perbaiki nasib buruh”. (Tepuk tangan). Untuk memperbesar produksi bahan makanan areal tanah garapan harus diperluas, cara mengerjakan tanah harus lebih intensif dan tingkat hidup kaum tani harus diperbaiki.
Kedua, supaya ekspor-impor dan distribusi bahan-bahan penting sepenuhnya ditangan pemerintah. pemerintah harus menjalankan politik harga rendah yang disesuaikan dengan kemampuan daya beli Rakyat. Penyelundupan dan barter liar supaya diberantas sampai keakar-akarnya. Pemerintah supaya sungguh-sungguh mengutamakan ekonomi sektor negara, sebagai jaminan dapatnya pemerintah mengendalikan seluruh perekonomian negeri dan menggerogoti kekuasaan ekonomi modal asing. Masalah komunikasi dan transpor harus mendapat pemecahan segera.
Ketiga, prinsip perdagangan luar negeri harus diubah. Perdagangan luar negeri harus dititik beratkan pada usaha merombak orientasi yang berat sebelah ke negara-negara imperialis dengan jalan meluaskan hubungan dagang dengan negeri-negeri A-A dan dengan negeri-negeri Sosialis yang tidak mengenal krisis ekonomi, agar tecapai maksud lebih meluaskan pasara bagi bahan-bahan ekspor Indonesia dan untuk mendapatkan barang-barang modal yang diperlukan untuk mendirikan industri, terutama industri guna mengolah sendiri bahan-bahan mentah yang dihasilkan Indonesia. Juga supaya didatangkan cukup bahan-bahan baku untuk keperluan industri dalam negeri. Devisen yang dihasilkan oleh maskapai-maskapai minyak asing supaya dapat dikuasai oleh Pemerintah dan digunakan untuk melancarkan pembangunan dalam negeri dan untuk menyehatkan keuangan negara.
Keempat, supaya Pemerintah berusaha mengatasi keperluan akan barang-barang modal dan teknik dari luar negeri melalui pinjaman luar negeri dengan bunga yang serendah-rendahnya dan tanpa ikatan politik atau militer, baik ikatan secara terang-terangan maupun rahasia, untuk keperluan rehabilitasi dan pembangunan industri negeri kita dan untuk mengeksploitasi pelikan (mineral) yang banyak ragam dan jumlahnya yang terdapat di dalam bumi negeri kita. Dalam rangka pinjaman luar negeri harus dipentingkan juga pembangunan tanur-tanur, pabrik-pabrik kimia dan pabrik-pabrik yang memproduksi mesin-mesin dan alat-alat produksi lainnya sebagai usaha permulaan untuk membebaskan Indonesia dari ketergantungan dalam ekonomi pada luar negeri. Undang-Undang Penanaman Modal Asing harus dibatalkan. (Tepuk tangan).
Dengan melaksanakan tuntutan-tuntutan diatas, maka akan terciptalah syarat-syarat untuk melepaskan Indonesia dari cengkeraman krisis ekonomi yang terus menerus dan hingga sekarang berlangsung di negeri kita. Jadi, kemerosotan ekonomi yang terus menerus di Indonesia dapat diatasi, dengan melaksanakan tuntutan-tuntutan diatas, dan bukan dengan jalan mengundang penanaman modal asing, memperberat pajak Rakyat, mempartikelirkan atau meyayasankan perusahaan-perusahaan negara dan tindakan-tindakan reaksioner lainnya dilapangan ekonomi dan keuangan.
Pelaksanaan tuntutan-tuntutan ekonomi tsb. tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tuntutan-tuntutan Rakyat banyak sekarang, yaitu membasmi habis sisa-sisa pemberontak kontra-revolusioner “PRRI-Permesta” (tepuk tangan) dan gerombolan-gerombolan teror DI-TII dan melakukan tindakan-tindakan “tangan besi” terhadap pengacau-pengacau ekonomi dari kamu modal besar asing yang berkomplot dengan kaum komprador dan elemen-elemen parasiter, baik sipil maupun militer, yang ada di dalam badan-badan ekonomi dan aparat-aparat pemerintah. (Tepuk tangan).
Untuk memulihkan sepenuhnya keamanan dalam negeri dan memperbaiki keadaan ekonomi semua kekuatan nasional perlu dibangkitkan dan digerakkan. Telah menjadi pengalaman Rakyat, bahwa sejak persetujuan KMB kabinet-kabinet silih berganti, tetapi ternyata belum ada kabinet yang cukup kuat untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang menimpa negeri dan Rakyat. Rakyat sudah mengalami kabinet-kabinet yang anti-Komunis seperti kabinet-kabinet Hatta, Natsir, Sukiman dan BH (Burhanuddin Harahap). Kabinet-kabinet ini bukan hanya tidak mampu memecahkan masalah-masalah mendesak daripada Rakyat, tetapi telah menyeret Indonesia lebih jauh kedalam jurang krisis ekonomi dan perpecahan nasional. Kabinet-kabinet non-Komunis, yaitu tanpa orang Komunis turut didalamnya, tetapi disokong oleh Komunis, seperti kabinet Wilopo, kabinet-kabinet Ali Sastroamidjojo pertama dan kedua dan kabinet Juanda juga tidak berdaya dalam mengangkat Indonesia dari krisis. Bercermin kepada pengalaman-pengalaman ini dan berpedoman pada gagasan-gagasan yang terkandung dalam Konsepsi Presiden Sukarno, adalah pada tempatnya dan adil jika Rakyat dalam rangka pelaksanaan UUS 45 menuntut pembentukan Kabinet Gotong Royong dibawah pimpinan Presiden Sukarno, (tepuk tangan) dimana didalamnya diwakili secara adil partai-partai dan golongan-golongan karya yang mempunyai kesungguh-sungguhan untuk melaksanakan cita-cita Revolusi Agustus 1945 yang bersifat nasional dan demokratis. Hanya dengan Kabinet Gotong Royong, yaitu kabinet dengan orang-orang Komunis, akan dapat semua kekuatan nasional dibangkitkan dan digerakkan secara besar-besaran untuk mengatasi kesulitan-kesulitan apa saja yang dihadapi oleh negeri dan Rakyat kita, termasuk krisis ekonomi yang sudah berlarut-larut ada harapan dapat diatasi.
(4) Pengangguran, Kemiskinan, Ketidak adilan Ekonomi dan Sosial
Sebagai akibat krisis ekonomi di Indonesia yang makin mendalam, ditambah dengan merajalelanya perdagangan spekulasi sehinga harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari menjadi tak terkendalikan sama sekali, dan ditambah lagi dengan politik harga Kementerian Perdagangan yang tunduk pada kaum spekulan, penderitaan Rakyat pekerja Indonesia makin lama makin bertambah berat.
Kaum buruh: Sebagai akibat krisis ekonomi yang diderita oleh Indonesia, kehidupan kaum buruh bertambah berat. Kaum buruh Indonesia dihadapkan pada kesulitan-kesulitan pokok a.l. sebagai berikut:
- Kemerosotan terus menerus daripada tingkat hidup kaum buruh, pegawai dan Rakyat pekerja pada umumnya;
- Terus membubungnya harga barang-barang kebutuhan hidup yang pokok dengan cepat;
- Bertambah besarnya ancaman pemecatan dan meluasnya pengangguran;
- Bertambah sempitnya kesempatan kerja karena tidak berkembangnya industri sektor negara dan partikelir nasional.
Menurut statistik Kementerian Perburuhan tahun 1956 dari jumlah 3.896 perselisihan antara buruh dengan majikan, 2.893 perselisihan adalah mengenai persoalan upah dan pemecatan. Dalam tahun 1957 angkanya ialah 4.131 perselisihan, 3.216 mengenai persoalan upah dan pemecatan, sedangkan dalam tahun 1958 dari sebanyak 3.350 perselisihan, 2.613 mengenai upah dan pemecatan.
Menurut buku statistik resmi tahun 1959, selama 4 tahun dari 1954 sampai 1958 dapat disimpulkan, bahwa kenaikan upah rata-rata sebesar 50%. Juga dikalangan pegawai dan pekerja negeri selama 4 tahun tercatat kenaikan-kenaikan gaji dan yang terakhir dikeluarnya PP 7/1959, yaitu peraturan yang mengatur berlakunya index 135 dengan pengurangan tunjangan kemahalan daerah, mengatur kenaikan pensiun bagi para pensiunan pegawai serta 10% kenaikan upah bagi para pekerja negeri. Tetapi dengan kenaikan upah yang diperjuangkan dengan susah payah itu, nasib kaum buruh dan pegawai negeri tidak menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena kenaikan harga-harga kebutuhan hidup jauh lebih tinggi dari kenaikan upah. Index 19 macam barang-barang kebutuhan sehari-hari menurut BPS (Biro Pusat Statistik) tercatat angka 106 untuk tahun 1954 dan 258 untuk tahun 1958 (1953 = 100) atau dalam 4 tahun ini harga-harga naik dengan 143%. Ini berarti upah riil tahun 1954 yang sudah sangat rendah itu tidak dapat dipertahankan dan sampai tahun 1958 merosot dengan 38%. Keadaan pada pertengaha tahun 1959 bertambah suram dengan sangat cepatnya meningkat harga barang-barang kebutuhan sehari-hari, terutama tekstil, gula, minyak kelapa, ikan asin dll. dengan demikian komposisi dan mutu makanan serta kebutuhan hidup lainnya dari kaum buruh bertambah merosot menjadi komposisi dan mutu yang lebih jelek. Hal mana terang mengancam kesehatan jasmani dan rohani kaum buruh. Lazimnya keadaan penghidupan Rakyat pekerja adalah lebih buruk daripada apa yang dinyatakan oleh laporan-laporan resmi borjuis. Upah rata-rata sekarang dengan wujud uang RP. 6,50 dan ditambah natura menjadi rata-rata Rp. 10,~, sedangkan disamping itu masih ada kaum buruh lepas yang menerima upah sehari antara Rp. 4,50 ~ Rp. 5, ~, yang berarti hanya kira-kira cukup untuk membeli 1 liter beras.
Dalam bidang perundang-undangan yang langsung menyangkut soal-soal perburuhan perlu dicatat tentang Undang-Undang yang meratifikasi Konvensi I.L.O. No. 98 yang memuat larangan bagi majikan untuk menggunakan segala macam daya upaya untuk menghalangi atau menghambat kemajuan pertumbuhan organisasi serikat buruh; Undang-Undang yang meratifikasi Konvensi I.L.O. No. 100 tentang hapusnya perbedaan-perbedaan upah antara buruh wanita dengan buruh laki-laki; Undang-Undang No. 22 tahun 1957 tentang penyelesaian perburuhan yang sedikit lebih demokratis daripada Undang-Undang Darurat No. 16 tahun 1951. Pengalaman sampai sekarang ini ternyata, bahwa kemenangan yang dicapai dalam bidang perundang-undangan yang sebenarnya cukup penting bagi perkembangan organisasi serikat buruh belum dengan sungguh-sungguh dilaksanakan Pemerintah. Oleh serikat buruh-serikat buruh pelaksanaan undang-undang ini masih belum cukup kuat dituntut.
Laporan Kementerian Perburuhan yang terakhir menggambarkan disatu pihak bertambahnya tenaga kerja sebagai akibat dari bertambahnya penduduk yang menurut taksiran dengan kira-kira 1.500.000 orang setahun, sedangkan dipihak lain kesempatan bekerja bukannya bertambah melainkan berkurang. Kebangkrutan perusahaan-perusahaan nasional dan pembubaran yayasan-yayasan pemerintah mengakibatkan pemecatan massal. Juga modernisasi dibeberapa perusahaan besar asing, terutama diperusahaan-perusahaan minyak, disamping membawa kenaikan produksi yang besar sehingga lebih menguntungkan kaum monopolis asing, telah menambah jumlah pengangguran.
Bagi kaum imperialis, Indonesia masih tetap merupakan tempat penanaman kapitalnya dan gudang tenaga buruh yang murah. Mereka dengan sekuat tenaga berusaha tidak hanya untuk mempertahankan kapitalnya yang sudah ditanam di Indonesia, tetapi juga untuk menambahnya. Modernisasi hanya mereka lakukan apabila tindakan ini lebih banyak mendatangkan keuntungan daripada jika menggunakan tenaga manusia yang murah. Mereka pada pokoknya mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan memaksa kaum buruh Indonesia untuk memproduksi lebih banyak dengan upah yang tetap rendah. Mereka mengintensifkan penghisapannya dengan menambah kewajiban kerja, memperpanjang jam kerja dengan mempraktekkan kerja lembur paksa, mengubah status buruh tetap menjadi buruh lepas supaya dapat membebaskan diri dari keharusan memberi jaminan sosial, dan selanjutnya dengan menyerahkan bagian-bagian tertentu dari pekerjaan kepada pemborong-prmborong supaya bisa membebaskan diri dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan di dalam perjanjian kerja kolektif antara majikan dengan serikat buruh-serikat buruh. Malah belakangan ini ada juga usaha-usaha dari agen-agen imperialis untuk menambah jam kerja yang sekarang 7 jam menjadi 8 jam sehari.
Oleh karena itu, adalah kewajiban Partai kita dan serikat buruh-serikat buruh untuk dengan gigih melawan pemecatan, mencegah kenaikan harga, berjuang untuk kenaikan upah, kenaikan pangkat dan perbaikan jaminan sosial kaum buruh dan pegawai. (Tepuk tangan).
Dewasa ini disementara kalangan sedang ramai dipersoalkan tentang mempertinggi produktivitas kerja dengan semboyan “untuk mempertinggi pendapatan nasional”. Memang, adalah kewajiban yang terhormat untuk mempebesar pendapatan nasional. Tetapi adalah keliru jika pemecahan persoalan ini didasarkan atas pandangan kapitalis yang juga dengan sekuat tenaga berusaha mempertinggi produktivitas kerja dengan tujuan lebih memperbesar keuntungan kaum kapitalis monopoli. Pemecahan mengenai persoalan ini hanya mungkin jika dihubungkan dengan soal merombak struktur ekonomi Indonesia dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, dari ekonomi yang hidup matinya tergantung pada impor-ekspor menjadi ekonomi yang merdeka berlandaskan industri nasional dimana peranan utama ada pada ekonomi sektor negara. Setiap usaha mempertinggi produktivitas kerja di dalam rangka struktur ekonomi lama atau ekonomi kolonial yang masih berlaku sampai sekarang, tidak akan membawa hasil yang menguntungkan Rakyat pekerja dan kepentingan nasional, ia akan menguntungkan kaum kapitalis monopoli, dan oleh karena itu tidak mungkin didukung oleh Rakyat pekerja. Diperusahaan-perusahaan dan jawatan-jawatan pemerintah mungkin produktivitas kerja dipertinggi, jika pemerintah yang berkuasa didukung oleh Rakyat dan ada perhatian pemerintah yang pantas terhadap perbaikan nasib kaum buruh dan pegawainya.
Kaum tani: Kaum tani Indonesia dewasa ini mengalami bermacam-macam penindasan dan gangguan a.l. sbb.:
- Penindasan dari pihak tuan tanah dan lintah darat berhubung masih bercokolnya sisa-sisa feodalisme;
- Gangguan gerombolan-gerombolan DI-TII dan sisa-sisa bandit “PRRI Permesta” yang dibantu oleh tuan tanah-tuan tanah dan pengusaha-pengusaha asing serta dipersenjatai oleh kaum imperialis.
Bagian terbesar penduduk Indonesia, yaitu antara 60-70% dari seluruh penduduk terdiri dari kaum tani. Pada waktu sekarang, bagian terbesar dari kaum tani adalah kaum tani yang tidak memiliki atau tidak cukup memiliki tanah. Hak milik atas bagian yang sangat besar dari tanah garapan berada ditangan sejumlah kecil tuan tanah bumi putera dan ditangan kapitalis-kapitalis monopoli asing. Tetapi walaupun bagian terbesar kaum tani tidak memiliki atau tidak cukup memiliki tanah, segala bencana yang dialami oelh desa dan pertanian juga menjadi tanggungan kaum tani, seperti bencana alam, musim hujan atau musim kemarau yang tidak tentu, gangguan hama dan gerombolan-gerombolan bersenjata.
Dalam rangka persiapan Kongres Nasional ke-VI ini kader-kader Partaitelah mengadakan gerakan “turun kebawah”, antara lain pengiriman kader-kader tinggi dan menengah untuk mengadakan penyelidikan (research) tentang hubungan-hubungan agraria didesa dan penghidupan kaum tani. Hasil-hasil penyelidikan ini belum dapat dikatakan sempurna, tetapi ia merupakan permulaan yang sangat penting untuk memperbaiki pekerjaan Partai dikalangan kaum tani. Sesudah Kongres ini pekerjaan penyelidikan harus kita lanjutkan dengan lebih luas dan lebih mendalam. Dari penyelidikan-penyelidikan yang sudah kita lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa disatu pihak beberapa orang tuan tanah didesa menguasai tanah yang sangat luas, dan ada kalanya menguasai lebih daripada separoh tanah didesa. Dipihak lain buruh tani dan tani miskin yang berjumlah lebih daripada separoh penduduk desa, dan ada yang sampai berjumlah sampai 90% daripada penduduk desa, ada kalanya memiliki kurang daripada separoh tanah didesa. Umumnya penggarap-penggarap tanah tuan tanah harus membayar sewa tanah 50% atau lebih dari hasil panen.
Kaum borjuis Indonesia, bahkan juga yang maju diantara mereka, karena kedudukan mereka yang masih erat berhubungan dengan sisa-sisa feodalisme, pada umumnya masih menghindari cara yang revolusioner dalam mengubah pemilikan tanah tuan tanah menjadi pemilikan tanah kaum tani yang langsung mengerjakan tanah. Dengan begitu sudah tentu masalah membebaskan kaum tani dan membebaskan tenaga-tenaga produktif didesa tidak akan tercapai. Oleh karena itu harapan kaum tani satu-satunya ialah pada pelaksanaan Program Agraria yang revolusioner dari PKI, pada pelaksanaan semboyan “tanah untuk petani” yang dikibarkan tinggi oleh PKI. (Tepuk tangan).
Partai kita menilai dan mendorong bermacam-macam usaha pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki keadaan didesa dan kedudukan kaum tani seperti:
- Diundangkannya UU Penghapusan tanah Pertikelir, UU Pengawasan Terhadap pemindahan Hak Perkebunan dan UU tentang Tindakan-tindakan Terhadap Perkebunan Asing serta Peraturan-Peraturan Pemerintah mengenai penyelesaian sengketa tanah antara kaum tani dengan pihak perkebunan dan Jawatan Kehutanan. Peraturan-peraturan ini sedikit atau banyak memudahkan kaum tani memperjuangkan tuntutan-tuntutannya;
- Bantuan kredit pemerintah untuk kaum tani dan kegiatan-kegiatan Jawatan Pemerintah dilapangan pertanian dan dikalangan kaum tani;
- Usaha-usaha Pemerintah untuk mengikutsertakan wakil-wakil kaum tani dalam berbagai badan atau panitia yang dibentuk oleh Pemerintah;
- Usaha-usaha Pemerintah untuk memajukan koperasi-koperasi tani guna meningkatkan produksi pertanian dan memperbaiki penghidupan kaum tani.
Tetapi walaupun demikian, kenyataan menunjukkan bahwa nasib kaum tani sekarang masih belum mengalami perubahan yang berarti, bahkan pada tahun-tahun belakangan ini menjadi lebih buruk. Oleh karena itu sekejappun tidak boleh dilupakan, bahwa tujuan terpenting gerakan tani ialah menghapuskan samasekali sisa-sisa feodalisme.
Kaum Miskin Kota: Kalangan borjuasi kecil yang belum cukup mendapat perhatian partai ialah kaum miskin kota, yang jumlahnya tidak sedikit. Dalam hubungan dengan memperbaiki pekerjaan Partai di-kota-kota, haruslah diperbaiki pekerjaan membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa kaum miskin kota yang antara lain terdiri dari bakul yang menjajakan barang dagangan yang diterimanya dari juragan, tukang loak, tukang beca yang memiliki sebuah beca untuk ditarik sendiri, tukang warung kecil, tukang sol sepatu, tukang pateri, tukang potong rambut dll. lagi. Walaupun ada diantara kaum miskin kota ini yang mempunyai alat produksi yang sederhana, tetapi penghidupannya umumnya sengsara.
Jumlah kaum miskin kota dalam tahun-tahun belakangan ini menjadi lebih besar dengan adanya urbanisasi, yaitu perpindahan sebagian dari kaum tani miskin atau buruh tani dari desa ke kota. Kebanyakan dari mereka tidak mempunyai cukup modal untuk bisa berusaha sendiri secara kecil-kecilan sedang untuk mendapat pekerjaan sebagai buruh adalah sukar berhubung sempitnya lapangan kerja atau berhubung diperlukannya pengetahuan minimum tentang sesuatu vak. Masalah kaum miskin kota adalah juga suatu problem masyarakat yang serius, bukan hanya karena tenaga yang banyak ini sampai sekarang tidak dapat digunakan secara baik dalam lapangan produksi, tetapi karena banyak diantara mereka masih muda-muda dan jumlahnya makin lama makin besar.
Kaum miskin kota, sebagaimana halnya dengan borjuasi kecil pada umumnya, termasuk tenaga penggerak revolusi. Tetapi dalam keadaan penghidupan yang terlalu sukar, sebagian dari kaum miskin kota dapat dipergunakan oleh majikan-majikan sebagai pematah pemogokan, atau bisa sampai tertarik pad pikiran-pikiran yang ekstrim atau liar sehingga dapat ditarik oleh kaum petualang untung menjadi anggota gerombolan pengacau. Mereka mudah merosot menjadi orang gelandangan. Oleh karena itu, Partai harus bekerja lebih baik dikalangan kaum miskin kota, mengorganisasi mereka dalam organisasi-organisasi yang sesuai dengan kepentingan mereka sehari-hari guna perbaikan penghidupannya.
Kaum Nelayan: Karena Indonesia adalah negeri kepulauan, berjuta-juta penduduknya berdiam di tepi pantai dan hidup sebagai nelayan. Kaum nelayan mempunyai peranan penting dalam produksi bahan makanan yang berupa ikan dan ada kalanya mereka mempunyai peranan penting dalam melindungi keamanan dan keselamatan negeri serta juga dalam melancarkan pengangkutan pantai dan sungai. Kecuali bagian yang sangat kecil nelayan-nelayan kaya, sebagian terbesar daripada kaum nelayan kita hidup dalam kesengsaraan dan keterbelakangan. Sebagian diantara mereka hidup sebagai buruh nelayan yang dihisap oleh juragan-juragan sero dan juragan-juragan perahu besar, yang juga melakukan penghisapan sebagai lintah darat dan tengkulak. Tingkat kebudayaan kaum nelayan kita pada umumnya masih rendah, alat-alat kerjanya kuno sedang hubungan kerjanya pada umumnya masih bersifat feodal.
Massa kaum nelayan merupakan tenaga penggerak revolusi bersama-sama dengan kelas buruh, kaum tani, kelas borjuis kecil kota dan elemen-elemen demokratis lainnya. Kemelaratan yang keterlaluan di desa telah menyebabkan sebagian dari kaum tani yang hidup ditepi pantai meninggalkan pertanian dan memperkuat barisan nelayan. Oleh karena itu semakin urgenlah pekerjaan Partai dikalangan nelayan untuk mengorganisasi dan membangkitkannya dalam aksi-aksi buat perbaikan nasib dan kebebasan-kebebasan demokratis, dan juga untuk memperbaiki alat kerja mereka, yang sekaligus akan turut membantu memecahkan kekurangan bahan makanan yang penting bagi Rakyat Indonesia, yaitu kebutuhan yang besar akan ikan.
Juga inteligensia, termasuk para pekerja ilmu dan kebudayaan, masih tetap mengalami kesukaran-kesukaran. Kurangnya alat, kurangnya biaya, sukarnya kesempatan kerja dan tingginya pajak sangat menyukarkan pekerjaan dilapangan ilmu dan kebudayaan. Kenyataan pada waktu sekarang ialah, bahwa ditengah-tengah kekurangan sekolah, puluhan ribu guru SR menganggur. Adalah menggembirakan bahwa pada waktu-waktu belakangan ini makin banyak para pekerja ilmu dan kebudayaan serta para mahasiswa yang menceburkan diri kedalam gerakan progresif, yang bersimpati pada Partai atau masuk Partai. Partai harus dengan sepenuh hati bersatu dengan para pekerja ilmu dan kebudayaan serta mahasiswa dan membantu mereka dalam mengatasi kesulitan-kesulitannya dan dalam mengembangkan bakat-bakatnya.
Gambaran keadaan penghidupan kaum buruh, kaum tani, kaum miskin kota, nelayan dan inteligensia seperti dijelaskan diatas menunjukkan bahwa penderitaan sebahagian yang sangat terbesar dari Rakyat Indonesia memang bertambah berat. Pengangguran, kemiskinan, ketidakadilan ekonomi dan sosial makin merajalela. Mereka adalah korban dari krisis ekonomi sekarang, korban daripada politik pemerintah-politik pemerintah yang kurang mencerminkan kepentingan nasional dan kepentingan Rakyat banyak.
(5) Memperbaiki Pekerjaan Front Nasional Dan Memencilkan Lebih Lanjut Kekuatan Kepalabatu
Kawan-kawan!
Secara politik dalam tahun-tahun belakangan ini Indonesia bergeser kekiri. Sesudah berlangsung pemilihan umum Parlemen yang pertama dinegeri kita, Sidang Pleno ke-IV CC Partai telah menganalisa dan menyimpulkan adanya tiga macam kekuatan politik yang hampir seimbang, yaitu kekuatan kepalabatu, kekuatan progresif dan kekuatan tengah yang masing-masing mempunyai konsep sendiri-sendiri tentang penyelesaian Revolusi Agustus 1945.
Jadi, di dalam negeri kita dewasa ini terdapat kontradiksi-kontradiksi diantara tiga kekuatan ini, kontradiksi yang satu lebih tajam daripada kontradiksi yang lain, ada kontradiksi yang tidak pokok dan ada yang pokok. Kontradiksi antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah adalah kontradiksi yang tidak pokok, kontradiksi dikalangan Rakyat. Sedangkan kontradiksi antara Rakyat dengan kekuatan kepalabatu adalah kontradiksi yang pokok, karena kaum kepalabatu mewakili kepentingan kaum imperialis yang memusuhi Rakyat Indonesia.
Bagaimanakah sekarang keadaan tiap-tiap kekuatan itu? Dan bagaimana pula imbangan diantara ketiga kekuatan? Tentang ini dapat diterangkan sbb.:
Karena politik mereka yang terlalu reaksioner, sangat anti-nasional dan anti-Rakyat, “Prestise” kekuatan kepalabatu sudah sangat merosot, mereka sudah kehilangan “perspektif”, mereka tidak mempunyai harapan lagi untuk kembali memimpin dan menguasai pemerintahan sentral lewat jalan parlementer. Oleh karena itulah mereka telah memaksakan konsepnya lewat jalan-jalan ekstra-parlementer, jalan teror dan sampai mengadakan pemberontakan untuk bisa memegang kembali tampuk pemerintahan. Mereka sudah menempuh jalan fasis. Kekuatan pokok mereka tidak lagi terletak pada kepercayaan yang mereka dapat dari sebagian Rakyat Indonesia yang politis paling terbelakang, tetapi pada bantuan uang, senjata dan perlengkapan-perlengkapan militer lainnya dari imperialis AS, Belanda dan Kuomintang, terletak pada sementara orang-orang militer yang korup, pada organisasi-organisasi teror, pada sabotase-sabotase dilapangan militer, ekonomi dan keuanga, pada penyelundupan-penyelundupan dan barter-barter liar. Pada pokoknya kekuatan mereka sekarang terletak pada bantuan kaum imperialis.
Sudah semakin banyak dari pengikut-pengikut kaum kotra-revolusioner yang meninggalkan mereka, tetapi bersamaan dengan itu semakin erat hubungan mereka dengan kaum imperialis yang menjadi dalangnnya, terutama kaum imperialis AS. Jika tidak ada bantuan dari luarnegeri kekuatan kepalabatu ini sudah tidak mempunyai peranan lagi.
Walaupun demikian kekuatan kepalabatu tidak boleh diremehkan, sebab masih ada faktor-faktor yang menguntungkan mereka. Yang pertama dan terpokok ialah kenyataan bahwa Indonesia sekarang pada hakekatnya masih merupakan negeri setengah jajahan dan setengah feodal. Selama negeri kita masih setengah jajahan maka berartilah bahwa kekuatan imperialis masih ada dinegeri kita masih setengah feodal, maka berarti bahwa kekuasaan kelas tuantanah yang kontra revolusioner masih ada. Feodalisme adalah basis sosial daripada imperialisme. Sisa-sisa feodalisme yang masih berkuasa dalam kehidupan ekonomi, kehidupan sosial dan kebudayaan akan selalu merupakan sumber hidup kekuatan kepala batu.
Jadi, walaupun kekuatan kepalabatu sudah mendapat pukulan-pukulan politik yang berat, walaupun sudah semakin tertelanjangi watk anti-nasionalnya, walaupun semakin terbuka kedoknya yang memperalat agama dan mensalahgunakan perasaan kesukuan, walaupun ia sudah semakin terang-terangan memusuhi Rakyat, selama negeri kita masih merupakan negeri setengah-jajahan dan setengah-feodal, kekuatan kepalabatu masih tetap merupakan salah satu kekuatan yang harus tidak henti-hentinya ditelanjangi dan dilawan dengan segenap kekuatan (Tepuktangan lama).
Mengenai kekuatan tengah, kita telah mempunyai pengalaman-pengalaman Partai kira telah menyimpulkan, bahwa kekuatan tengah disatu pihak bimbang dalam melawan imperialisme dan feodalisme karena hubungan ekonomi mereka yang belum terputus samasekali dengan kaum imperialis dan tuantanah dan karena mereka juga termasuk kelas penghisap. Tetapi dipihak lain mereka revolusioner, karena untuk kelanjutan dan kelapangan hidupnya mereka harus menghilangkan perintang-perintang imperialis dan tuan tanah. Dengan kekuatan progresif yang besar ditambah dengan adanya program Partai yang menguntungkan golongan tengah, dengan langgam kerja Partai yang baik, dan dengan kemampuan kekuatan kaum progresif memberikan pukulan-pukulan yang berat dan jitu pada kaum kepalabatu, ada kemungkinan bahwa kekuatan tengah untuk waktu yang lama bersikap setia pada perjuangan anti-imperialis dan anti-feodal.
Juga telah disimpulkan bahwa jika kekuatan tengah ini tidak lagi setia menjalankan politik anti-imperialisme, jika mereka meninggalkan kepentingan kelasnya dan melacurkan diri pada kaum kepalabatu, mereka bisa bersama-sama dengan kekuatan kepalabatu mengadakan pukulan-pukulan terhadap kekuatan progresif sehingga untuk sementara waktu dapat menghalangi perkembangan gerakan demokratis. Tetapi beberapa kali pengalaman besar sudah membuktikan bahwa persekutuan kekuatan tengah dengan kaum kepalabatu, seperti ketika kabinet Hatta dan Sukiman, samasekali tidak menguntungkan kekuatan tengah, sebaliknya kepentingan ekonomi mereka makin terdesak oleh kaum monopolis asing dan komprador serta prestise politik mereka merosot karena dipersalahkan Rakyat telah ikut ambil bagian dalam menjual Republik Indonesia dan Rakyatnya.
Kaum borjuis nasional Indonesia pada umumnya adalah borjuasi dagang. Kedudukan borjuasi Indonesia yang sangat lemah dilapangan ekonomi membikin mereka sangat tergantung pada perdagangan ekspor dan impor, dengan tekanan pada impor, dan dengan demikian berarti tergantung pada kaum imperialis yang menguasai kedua lapangan ini. Jika kedudukan mereka sebagai borjuasi dagang sudah demikian lemahnya, maka lebih mencolok lagi kelemahan mereka dilapangan perindustrian.
Seandainya borjuasi nasional Indonesia mempunyai kedudukan yang kuat dalam lapangan perindustrian, maka mereka dalam menghadapi kaum monopolis asing akan bersikap lebih berani sebagai saingan, dimana mereka akan mempertahankan hak hidupnya sebagai industrialis dan melawan kaum imperialis. Sebagai industrialis mereka juga akan lebih melawan sisa-sisa feodalisme karena mereka membutuhkan jaminan pasar dalam negeri. Dalam perlawanan terhadap imperialisme dan sisa-sisa feodalisme mereka akan bertemu dan akan sejalan dengan massa Rakyat banyak yang juga anti imperialisme dan anti feodalisme. Tetapi dalam kedudukan sebagai borjuasi dagang hampir semua usaha mereka tergantung pada kaum imperialis. Mereka harus menyesuaikan diri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh kaum imperialis. Seandainya ada niat untuk melawan, mereka tidak cukup kuat. Keadaan-keadaan inilah yang menjadi sebab daripada watak yang sangat bimbang dan sangat tidak konsekuen dari borjuasi nasional Indonesia, keadaan yang telah menjadikan negeri kita tanah yang subur untuk tumbuhnya komprador-komprador dan kapitalis-kapitalis birokrat. Tetapi, dipihak lain, kelemahan kedudukan ekonomis borjuasi nasional tidam memberikan dasar materiil yang kuat untuk adanya pertentangan yang tajam antara borjuasi nasional dengan kelas buruh pada umumnya. Hal ini sampai batas-batas tertentu membantu penggalangan front nasional.
Tetapi, dengan keterangan diatas tidaklah berarti bahwa borjuasi nasional Indonesia tidak merupakan faktor politik yang penting. Mereka mempunyai pengaruh ideologi dan politik yang berarti dikalangan kaum intelektual dan alat-alat negara. Oleh karena itu tetap menjadi masalah yang penting soal penggalangan persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah, disamping berusaha mencegah mereka berkapitulasi pada kekuatan kepalabaru dan imperialis.
Karena tidak ada kekuatan dan keberanian yang cukup untuk melawan kaum imperialis dilapangan ekonomi, maka sesuai dengan politik imperialis, golongan-golongan tertentu dari borjuasi nasional mempertajam pertentangan antara kapitalis-kapitalis Indonesia sendiri, yaitu yang “asli” dengan yang “tidak asli”, dan bersamaan dengan ini menyebarkan racun sovinisme dikalangan Rakyat. Ini namanya melindungi musuh asing yang besar dan memukuli teman sendiri, musuh asing yang besar menjadi semakin besar dan makin berbahaya, sedangkan teman sendiri menjadi babak belur. Ini adalah politik “merusak rumah sendiri untuk memasukkan pencuri”. Bahwa merka memasukkan pencuri tampak jelas dari sikap mereka yang bukan hannya menolak investasi modal besar asing, tetapi malahan menjadi arsitek Undang-Undang Penanaman Modal Asing. Kalau mereka benar-benar anti-modal asing, maka kewajiban mereka yang nomor satu ialah menolak investasi modal besar asing dan menggerowoti yang sudah ada. Jika mereka tidak menolak investasi modal besar asing, tetapi menjadikan pemilik-pemilik toko dan warung kecil asing sebagai sasarannya, maka ini bukanlah politik yang benar-benar nasional, tetapi politik tuan tanah dan lintah darat bumi putera yang menggunakan sovinisme untuk memperhebat eksploitasinya sendiri atas Rakyat pekerja. Padahal kewajiban sejarah mereka ialah mempersatukan sebanyak mungkin kapital Indonesia, melawan kaum kapitalis besar asing dan ambil bagian dalam mengindustrialisas negeri, yaitu menjalankan politik “memperkuat rumah sendiri dan mengusir pencuri”.
Sesudah perjuangan anti-kolonialisme melangkah maju dengan mengambilalih perusahaan-perusahaan kaum kolonialis Belanda, nampaklah dengan jelas watak egois dari sebagian kaum tengah. Setelah kaum buruh dengan risiko yang besar dan dengan sama sekali tidak mementingkan diri sendiri mengambilalih perusahaan-perusahaan Belanda, maka dengan menggunakan kekuasaannya dalam pemerintahan, kaum tengah yang egois berusaha memindahkan perusahaan-perusahaan itu ketangan perseorangan mereka. Disinilah bertemu kepentingan kaum tengah dengan kepentingan kaum reaksioner yang bisa merupakan landasan daripada politik reaksioner yang bisa merupakan landasan daripada politik reaksioner mereka bersama. Inilah salah satu latar belakang yang penting daripada persetujuan-persetujuan “tukang kelontong” antara borjuasi kepalabatu dengan elemen-elemen nasionalis kanan dengan semboyan untuk “membendung Komunisme”. Mereka kira dengan mengoper semboyan imperialis tersebut akan ada Rakyat yang mau memaafkan perbuatan anti nasional mereka.
Kaum tengah ragu-ragu ketika kaum buruh dengan semangat patriotisme yang tinggi dan risiko besar mengambilalih perusahaan-perusahaan kolonialis Belanda. Tetapi begitu ada kesempatan tampillah mereka untuk “menyelamatkan” hasil-hasil perjuangan kaum buruh, berusaha melarang kegiatan-kegiatan serikat buruh dan menempatkan dirinya sebagai pengusaha-pengusaha kolonialis Belanda. Politik mempartikelirkan perusahaan-perusahaan Belanda yang diambil alih pada pokoknya dapat digagalkan berkat tentangan yang keras dari Rakyat Indonesia dan Prediden Sukarno. (Tepuk tangan). Tetapi usaha kaum reaksioner untuk mempartikelirkan masih cukup kuat, dan malahan sudah ada bukti-bukti kearah ini.
Bahaya baru ialah bahwa sejumlah penguasa perusahaan-perusahaan tersebut menyalahgunakan kedudukannya untuk menumpuk kekayaan buat diri sendiri dengan kliknya dan merusak produksi untuk mendemonstrasikan “ketidakmampuan pemerintah dan buruh”, dan bersamaan dengan itu berkaok-kaok bahwa pengusaha-pengusaha partikelir adalah lebih “cakap”.
Berhubung dengan jatuhnya “prestise” kaum kepalabatu, untuk sementara kaum imperialis Amerika tidak dapat menjalankan politiknya di Indonesia secara efektif lewat saluran kaum kepalabatu yang dikepalai oleh pimpinan-pimpinan Masyumi dan PSI. Oleh sebab itu kaum imperialis memang sangat membutuhkan komprador-komprador baru dari kalangan kekuatan tengah, baik sipil maupun militer, sambil berusaha menegakkan kembali kedudukan kaum kepalabatu Indonesia. Inilah latar belakang sikap sayap kanan dari kekuatan tengah yang berusaha menarik seluruh kekuatan tengah meninggalkan politik kerjasama dengan kekuatan progresif.
Tetapi di dalam kekuatan tengah itu juga terdapat sayap kiri dan sentris disamping sayap kanan. Golongan sentris dalam kekuatan tengah biasanya bukanlah golongan yang kuat, tetapi yang mampu “mengawinkan” (tawa) sayap kiri dan kanan, dan mempunyai kecenderungan untuk memihak yang kuat dalam kekuatan tengah. Oleh karena itulah, kemenangan sayap kiri dalam kekuatan tengah merupakan besi berani yang bisa menarik golongan sentris kekiri, dan dengan demikian dapat mencegah kekuatan tengah bergeser kekanan.
Sayap kiri dalam kekuatan tengah menentang politik melacurkan diri pada imperialisme dan kaum reaksioner dalam negeri. Politik sayap kiri dari kekuatan tengah sampai batas-batas tertentu mencerminkan perasaan-perasaan dan harapan-harapan massa pengikut tengah, yang sebagian besar terdiri dari massa borjuis kecil. Sayap kiri dari kekuatan tengah memperlihatkan sifat-sifat anti imperialisme yang lebih teguh dan tidak mudah masuk perangkap kaum imperialis. Mereka juga tidak menyetujui persetujuan-persetujuan “tukang kelontong” yang dilakukan oleh golongan nasionalis kanan dengan kaum kepalabatu, sebab tidak sesuai dengan kepentingan langsung dari massa pengikut kekuatan tengah, terutama borjuasi kecilnya. Juga mereka menentang Undang-Undang Penanaman Modal Asing, karena dengan Undang-Undang ini hanya beberapa gelintir pimpinan-pimpinan kekuatan tengah yang akan kepercikan komisi atau keuntungan lainnya atas kerugian massa pengikut kekuatan tengah sendiri. Kontradiksi intern yang terdapat dikalangan kekuatan tengah jika tidak terlalu tajam bisa diselesaikan secara diam-diam, tetapi jika sudah terlalu tajam, jika kesadaran sayap kiri sudah cukup tinggi dan sayap kanannya tetap berkepalabatu mesti berkesudahan dengan perpecahan.
Dalam hubungan dengan penyelesaian tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945, telah dapat disimpulkan, bahwa pada taraf sekarang sayap kiri dari kekuatan tengah sudah tidak percaya lagi akan kemampuan dan kejujuran lapisan atas dari borjuasi nasional untuk menyelesaikannya. Mereka juga melihat pertumbuhan kekuatan proletariat Indonesia, dan mulai menyadari bahwa kelas buruh menduduki tempat yang penting dalam gerakan kemerdekaan nasional, dalam memimpin penyelesaian tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus. Akan tetapi dengan ini belum berarti bahwa sayap kiri dari kekuatan tengah sudah menerima dan mengakui pimpinan proletariat. Untuk ini proletariat harus lebih memperkuat diri lagi dan harus menunjukkan kemampuannya yang lebih besar dalam membela kepentingan seluruh Rakyat.
Ada lagi satu hal yang perlu dibikin jelas mengenai kekuatan tengah, yaitu tentang adanya tokoh-tokoh mereka yang memihak kaum pemberontak kontra-revolusioner “PRRI-Permesta”. Dalam menganalisa hal ini kita harus tidak melupakan bahwa kontradiksi terpokok dinegeri kita sekarang ialah antara Rakyat Indonesia dengan imperialisme, yang dalam kehidupan politik sehari-hari diwakili oleh kaum kepalabatu. Perjuangan menyelesaikan kontradiksi ini masih membutuhkan waktu panjang dan Partai kita harus berusaha menghimpun sebesar mungkin kekuatan untuk dipukulkan sekeras mungkin kepada imperialisme dan kaki tangan-kaki tangannya.
Ada berbagai sebab mengapa tokoh-tokoh kekuatan tengah memihak kaum kotra-revolusioner. Ada yang sudah sejak semula memang reaksioner, tetapi sebelum pemberontakan kontra-revolusioner terjadi mereka berjubah kaum tengah. Terhadap orang-orang ini sikap Partai sama seperti sikap terhadap kaum kepalabatu. Tetapi, ada juga yang memihak kontra-revolusi karena tidak puas berhubung borjuasi nasional yang berkuasa dipusat tidak mampu atau tidak mau meladeni kepentingan borjuasi nasional yang ada didaerah-daerah, misalnya, tidak cepat memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah, tidak adilnya pembagian “rejeki” yang berupa keuntungan ekonomi atau posisi dalam pemerintahan, dsb. Dalam keadaan tidak puas ini borjuasi nasional di daerah-daerah berhadapan dengan kampanye yang luar biasa kuatnya dari kaum kontra-revolusioner dengan semboyan-semboyan “untuk pembangunan daerah”, “persetan dengan orang-orang pusat”, “orang-orang pusat hanya mementingkan Jawa”, dsb. Mereka tertipu oleh semboyan-semboyan ini, mereka tertarik oleh keuntungan-keuntungan materiil yang bersifat sementara, dan oleh karena itu mereka memihak kontra-revolusi.
Jadi, kontradiksi dalam tubuh kekuatan tengah yang tidak mendapat penyelesaian telah berakibat memperlemah kekuatan Rakyat dan menambah kekuatan kontra-revolusioner, karena kaum kontra-revolusioner dapat menarik kepihaknya sebagian dari borjuasi nasional, artinya sebagian dari Rakyat. Sikap Partai kita terhadap mereka yang sudah tersesat ini, tetapi yang sesudah “PRRI-Permesta” dikalahkan menyatakan setia lagi kepada Republik Indonesia, tidaklah seperti terhadap kaum kepalabatu. Kita harus menarik mereka kembali kedalam front persatuan nasional, karena tugas Partai kita bukanlah menghancurkan borjuasi nasional, tetapi menghancurkan kaum kontra-revolusioner. Tentu saja sikap yang demikian ini samasekali tidak boleh berarti mengurangi kewaspadaan politik. Kesimpulan lain yang dapat kita tarik ialah, bahwa kontradiksi antara Rakyat Indonesia dengan “PRRI-Permesta” samasekali bukan kontradiksi antara Rakyat di Jawa dengan yang diluar jawa, tetapi antara seluruh Rakyat Indonesia dengan kaum kontra-revolusioner “PRRI-Permesta”, yang diongkosi dan dipersenjatai oleh kaum imperialis yang dikepalai oleh AS. Ini adalah salahsatu bentuk daripada kontradiksi terpokok , yaitu kontradiksi antara Rakyat Indonesia dengan imperialisme.
Dari uraian diatas jelaslah, bahwa ada kesukaran-kesukaran tertentu yang sudah dan akan dihadapi oleh Partai kita dalam menggalang front persatuan nasional, yaitu menggalang persatuan antara kekuatan progresif dengan kekuatan tengah. Tetapi, kenyataan bahwa ada sikap dan tindakan bersama antara kekuatan progresif dengan gerakan nasionalis yang dipimpin oleh Presiden Sukarno dalam melawan imperialisme, khususnya dalam memukul kepentingan ekonomi imperialisme Belanda dan dalam menghancurkan “PRRI-Permesta” serta melemahkan kekuatan kepalabatu pada umumnya, adalah bukti bahwa front persatuan nasional dinegeri kita makin bertambah kuat. Soal yang paling penting sekarang dalam hubungan dengan memperkuat front persatuan nasional ialah: terus mengembangkan kekuatan progresif dengan mengutamakan kekuatan massa buruh dan tani dan memenangkan sayap kiri di dalam kekuatan tengah. Politik kita mengenai seluruh kekuatan tengah ialah: mendorong yang sudah maju, menarik yang bimbang dan membangkitkan yang masih terbelakang.
Mengenai perkembangan kekuatan progresif, peranan kaum buruh Indonesia disekitar pengambilalihan sedikit banyak memberikan gambaran. Laporan Pleno ke-VI CC menegaskan mengenai hal itu a.l. sbb.: “Dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh kaum buruh, sekali lagi proletariat Indonesia menunjukkan rol pelopornya yang gagah berani dalam perjuangan nasional untuk kemerdekaan tanahair dan kepentingan seluruh nasion. Kaum buruh mengambil alih perusahaan-perusahaan imperialis bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk diserahkan kepada Republik Indonesia yang pemerintahnya bukan pemerintah kelas buruh. Semuanya ini dilakukan oleh proletariat Indonesia dengan risiko-risiko yang besar, risiko dibunuh, dipecat dari pekerjaan, dihukum dsb. Untuk kepentingan nasional proletariat melakukan semuanya ini tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri.
Selanjutnya, pengalaman menghancurkan pemberontakan “PRRI-Permesta” membikin semakin naiknya martabat PKI dan kaum progresif pada umumnya. Sudah sejak kaum pemberontak mempersiapkan perebutan kekuasaan di daerah-daerah, orang-orang Komunis dengan organisasi-organisasi massa yang dipimpinnya memberikan perlawanan yang gigih. Orang-orang Komunis adalah korban-korban pertama daripada penangkapan dan pembunuhan oleh kaum pemberontak. Dalam situasi yang demikian, kekuatan tengah terus dalam kebimbangan. Kekuatan progresif dibawah pimpinan PKI memperlihatkan sikap yang paling tegas mendorong pemerintah dan membantu Angkatan Perang untuk menghancurkan kaum pemberontak. Tetapi, setelah kaum pemberontak kontra-revolusioner hancur, maka sibuklah kaum tengah menempati posisi-posisi yang penting dan dimana mungkin menendang kaum progresif. Dengan perbuatan-perbuatannya yang tidak adil ini kaum tengah tidak hanya lebih mendiskreditkan dirinya dimata massa Rakyat Indonesia dan aparat-aparat negara yang patriotik, tetapi mereka juga telah sangat mempelemah potensi Rakyat Indonesia dalam usaha menghancurkan kamu kontra-revolusioner.
Baik dalam soal pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda maupun dalam soal membasmi kaum pemberontak kontra-revolisioner terbukti, bahwa proletariat Indonesia sudah semakin dapat menempatkan dirinya dan sudah mulai mendapat pengakuan sebagai pelopor dalam perjuangan nasional pada tingkat sekarang ini, sebagai pelopor perjuangan Rakyat Indonesia dalam menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945. Rakyat Indonesia telah menunjukkan kepercayaan yang tidak kecil lewat 3 kali pemilihan umum kepada PKI dan kekuatan progresif pada umumnya. Lahirnya Konsepsi Presiden Sukarno yang bertujuan membentuk Kabinet Gotong Royong berdasarkan perwakilan berimbang, artinya ikutsertanya orang-orang Komunis di dalam pemerintahan sentral, adalah pencerminan yang wajar dari harapan seluruh Rakyat pekerja. Dukungan yang begitu kuatnya untuk mendirikan Kabinet Gotong royong, tidak akan mungkin jika Rakyat tidak mempunyai kepercayaan yang besar kepada PKI. Kepercayaan ini menjadi lebih besar lagi setelah Rakyat mendapat pengalaman yang langsung dan baik diberbagai daerah dimana orang-orang Komunis yang memerintah, dimana Rakyat menyaksikan sendiri tentang satunya perkataan orang-orang Komunis dengan perbuatannya, dimana Rakyat untuk pertamakalinya mempunyai perasaan ikutserta menentukan jalannya perkembangan masyarakat didaerahnya. (Tepuk tangan).
Tetapi tidaklah mudah bagi kekuatan progresif untuk mengembangkan dirinya. Sayap kiri dari kekuatan tengah bermaksud, disamping memukul kekuatan kepalabatu, menggunakan dan membatasi kekuatan progresif. Sayap kanan dari kekuatan tengah berusaha menghambat perkembangan dari kekuatan progresif dengan politiknya “pukul kanan dan pukul kiri”, tetapi karena irihati, kuatir dan takut setengah mati pada perkembangan kekuatan progresif mereka lebih banyak memukul kekiri daripada kekanan. (Tawa). Untuk politik kanannya, sampai batas-batas tertentu mereka bersedia berkompromi dengan kekuatan kepalabatu. Kaum kepalabatu berusaha mati-matian tidak hanya untuk menghambat perkembangan kekuatan progresif, tetapi untuk “membasminya”.
Kecuali usaha menghambat perkembangan kekuatan progresif dari pihak kaum nasionalis kanan, usaha memukul dan selanjutnya menghancurkan dengan kekerasan dari pihak kaum kepalabatu, dan dorongan yang terus menerus untuk membasmi gerakan komunis dari pihak kaum imperialis, juga kaum trotskis merasa sangat berdosa jika tidak turut ambil bagian dalam “memburu Komunis” ini. (Tawa).
Jelaslah sekarang kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kekuatan progresif dalam mengembangkan dirinya. Kaum Komunis tidak boleh mempunyai rasa puas diri dengan sukses-sukses yang telah diperolehnya dalam mengembangkan kekuatan progresif, sebaliknya ia harus senantiasa mempertinggi kewaspadaannya dan tidak jemu-jemunya terus mengeratkan dan meluaskan hubungannya dengan seluruh lapiran Rakyat. Kekurangan-kekurangan yang penting dalam pekerjaan menggalang front nasional masih terdapat di dalam Partai kita. Dikalangan kader-kader Partai masih terdapat kekaburan pandangan tentang kontradiksi tidak pokok dan pokok di dalam masyarakat Indonesia sekarang, dan kurangnya pengertian bahwa pada suatu keadaan kontradiksi yang antagonistis bisa menjadi antagonistis. Karena kekaburan dan kuranya pengertian ini, maka kita kurang mampu tepat pada waktunya menggunakan tiap-tiap keadaan untuk memperkuat front nasional. Dengan lebih banyak belajar teori dan dengan bertambahnya pengalaman, serta tidak lupa menyimpulkan pengalaman-pengalaman yang sudah didapat, kelemahan-kelemahan ini secara berangsur akan dapat kita atasi.
Seluruh perkembangan sesudah Kongres Nasional ke-V Partai membuktikan benarnya analisa mengenai “3 kekuatan dan 3 konsep penyelesaian Revolusi Agustus 1945”. Juga adalah satu kenyataan bahwa tiga kekuatan ini mengalami pergeseran terus menerus, dan sampai sekarang pergeseran ini adalah kekiri. Dilihat dari sudut pengikutnya, PKI bukan hanya sudah menjadi Partai yang nasional, yaitu meliputi seluruh negeri dan seluruh suku bangsa, tetapi juga Partai yang terbesar dinegeri kita. (Tepuk tangan lama).
Sekarang bagaimana imbangan kekuatan sesudah perjuangan anti-imperialisme Belanda meningkat selangkah maju dengan pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda, sesudah “PRRI-Permesta” pada pokoknya digulung dan sesudah kegagalan mereka mencegah mereka mencegah kembali ke UUD ’45? Dapat dipastikan bahwa kekuatan kepalabatu sudah jauh merosot, dan bersamaan dengan itu kekuatan progresif sudah semakin besar, sedangkan kekuatan tengah pada pokoknya tetap. Walaupun martabat dari pimpinan kekuatan tengah menurun karena sikapnya yang terlalu bimbang dalam melawan kontra-revolusi dan karena persetujuan-persetujuan “tukang kelontong” dengan kaum kepalabatu yang dilakukan oleh sayap kanan dari pimpinannya, tetapi posisi kekuatan tengah dapat tertolong karena adanya sayap kiri kekuatan tengah yang tetap anti-imperialisme, dan juga berhubung dengan sebagian dari massa kekuatan kepalabatu bergeser ketengah. Garis politik PKI menghadapi tiga kekuatan ini adalah tetap, yaitu: mengembangkan kekuatan progresif, bersatu dengan kekuatan tengah dan memencilkan kekuatan kepalabatu. Ini berarti melaksanakan semboyan perbaiki pekerjaan front nasional, pencilkan lebih lanjut kekuatan kepalabatu! (Tepuk tangan).
(6) PKI Mempertahankan Republik Proklamasi
Dewan Konstituante adalah saluran yang oleh Partai telah dipakai sebaik-baiknya untuk mempertahankan jiwa dan semangat Republik Proklamasi 17 Agustus 1945, jiwa dan semanga yang dapat mempersatukan seluas mungkin Rakyat Indonesia. Mempertahankan Republik Proklamasi berarti mempertahankan prinsip, bahwa untuk kejayaannya Rakyat Indonesia harus bersatu, bahwa kedaulatan ada pada Rakyat, bahwa Rakyat menjalankan ledaulatannya dengan melewati dewan-dewan pilihan Rakyat dan bahwa semua penduduk adalah sama dihadapan Undang-undang. PKI mempertahankan jiwa dan semangat Republik Proklamasi karena Republik Proklamasi selama Revolusi Rakyat tahun 1945-1948 terbukti adalah Republik yang revolusioner, alat perjuangan yang penting dalam mempertahankan kemerdekaan nasional, perdamaian, demokrasi dan persatuan seluruh Rakyat dengan tidak memandang perbedaan keturunan, sukubangsa, laki-laki atau waita, agama, filsafat dan keyakinan politik. Mempertahankan Republik Proklamasi berarti mempertahankan Republik, dimana didalamnya dijamin kebebasa dengan jiwa Revolusi Agustus 1945 dan dimana badan-badan keagamaan dipisahkan dari negara.
PKI tetap mempertahankan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang daerahnya meliputi seluruh wilayah “Hindia Belanda” dulu. Dalam negara kesatuan ini dijamin adanya otonomi yang seluas-luasnya bagi daerah-daerah. PKI mempertahankan isi daripada pasal-pasal mengenai ekonomi yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang bertujuan untuk melikuidasi ekonomi Kolonial.
Demikianlah sebab-sebabnya, mengapa setelah Konstituante gagal membikin UUD baru yang memuat pokok-pokok pikiran seperti tersebut diatas, PKI dan golongan patriotik lainnya dengan teguh memperjuangkan supaya UUD Revolusi, yaitu UUD ’45 diterima oleh Konstituante. Setelah terbukti Konstituante pada sidang-sidangnya akhir Mei dan permulaan Juni tahun ini tidak dapat mensahkan UUD ’45, walaupun sudah didukung oelh golongan terbesar daripada anggota-anggota Konstituante, tetapi tidak mencukupi 2/3 suara yang dibutuhkan menurut UUD Sementara, maka PKI menganggap satu-satunya jalan untuk menyelamatkan negeri ini dari bencana perpecahan nasional lebih lanjut hanyalah jika Presiden Sukarno mendekritkan UUD ’45 atasnama mayoritas Rakyat Indonesia. (Tepuk tangan). PKI menuntut pendekritan dengan maksud untuk tidak memberi kesempatan kepada elemen-elemen reaksioner guna menimbulkan perpecahan-perpecahan nasional yang lebih jauh, dan utuk lebih mengkonsolidasi persatuan anti-imperialisme dari Rakyat. Dengan pendekritan telah dapat dicegah kompromi yang memalukan dan merugikan Rakyat antara kekuatan tengah yang pro dengan mereka yang kontra UUD ’45. Kekurangan-kekurangan yang terdapat pada UUD ’45 akan dapat diisi melalui sidang-sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang demokratis dikemudian hari. Oleh karena itu PKI dan Rakyat pekerja Indonesia menyambut pendekritan berlakunya kembali UUD ’45 oleh Presiden/ Panglima Tertinggi Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959.
(7) Sikap PKI Terhadap Kabinet Sukarno- Juanda
Dalam menetapkan sikap politik yang praktis, kita harus berpedoman kepada program tuntutan yang disahkan oleh Kongres Nasional ke-V Partai, yang kemudian diperbaharui oleh Sidang Pleno ke-IV CC dan yang sekarang diajukan lagi kepada Kongres ini, yang sudah disesuaikan dengan perkembangan situasi. Tugas pokok program tuntutan Partai adalah untuk mempersatukan seluruh Rakyat dan untuk memenuhi tuntutan-tuntutan ekonomi dan politik daripada Rakyat pada tingkat-tingkat tertentu sebelum penyelesaian Revolusi Agustus sampai keakar-akarnya. Dalam lapangan politik program tuntutan kita sekarang pada pokoknya menghendaki pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional atau pembentukan Kabinet Gotongroyong, sebagai pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%.
Dapat atau tidaknya Pemerintah Koalisi Nasional dibentuk tergantung pada pekerjaan Partai menggalang front persatuan, pengembangan kekuatan progresif dan melakukan pukulan-pukulan yang jitu terhadap kekuatan kepalabatu. Tentang duduknya orang-orang Komunis di dalam Kabinet tergantung pada imbangan kekuatan yang riil pada waktu kabinet dibentuk. PKI telah dan akan terus mengajukan tuntutan pembentukan Pemerintah Koalisi Nasional atau Pemerintah Gotongtoyong diantara partai-partai, golongan-golongan dan perseorangan-perseorangan yang suka. PKI harus mempersoalkan duduknya dalam kabinet, karena PKI bertujuan memperkuat persatuan nasional dan PKI selamanya merasa bertanggungjawab mengenai keadaan Rakyat dan bangsa Indonesia.
Dalam hal tidak duduk dalam kabinet, Partai telah menentukan sikap sebagai berikut: Pertama, PKI bisa menyokong dengan syarat-syarat jika programnya maju, komposisinya dan menteri-menterinya cukup baik untuk melaksanakan program; Kedua, ialah beroposisi, jika programnya reaksioner atau sekedar hanya sebagai demagogi saja, sehingga tidak memenuhi tuntutan-tuntutan politik dan ekonomi yang paling minimum dari Rakyat.
Masalah Angkatan Perang merupakan faktor yang tidak boleh dianggap kecil dalam menggalang front persatuan nasional, dalam mengembangkan kekuatan progresif, dalam memencilkan kekuatan kepalabatu, dan dalam usaha Rakyat membentuk kabinet yang maju. Setelah Kabinet Sukiman turun panggung sebagai akibat desakan kekuatan demokratis dan sebagai gantinya berdiri kabinet Wilopo atas dukungan kekuatan demokratis, maka kaum sosialis kanan dan kaum militeris mencoba melakukan kudeta (17 Oktober 1952). Kegagalan kaum kontra-revolusioner pada tahun 1952 itu dicoba untuk ditebus dengan mencetuskan peristiwa “13 Agustus 1956” dan “16 November 1956”, sebagai percobaan melawan kekuasaan yang sah dengan kekuatan tentara. Ketika mereka sempat berkuasa kembali selama kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi), mereka mencoba mereorganisasi pimpinan Agkatan Darat dan Angkatan Udara dengan mempergunakan kekuasaan politik yang ada di dalam tangannya. Tetapi semua usaha ini mengalami kegagalan disebabkan oleh antara lain tiga faktor penting yaitu: Pertama, Presiden Sukarno yang menyatukan diri dengan Rakyat mempunyai pengaruh yang kuat dikalangan angkatan bersenjata, dan Presiden Sukarno menolak menjadi diktator militeris. Kedua, APRI adalah anak kandung Revolusi Rakyat, karena itu mayoritas daripada para perwira, bintara dan tamtaman APRi tidak mudah dipaksa untuk menjalankan perintah yang ditujukan untuk melikuidasi Republik Proklamasi dengan jalan membentuk diktator militer atau diktator perseorangan. (Tepuktangan). Ketiga, Rakyat Indonesia tidak hanya mencintai demokrasi, tetapi dibawah pimpinan Partai yang waspada Rakyat aktif membela demokrasi itu. Itulah sebab-sebab pokok mengapa kudeta Masyumi-PSI dan kaum militeris yang memihak mereka menemui kegagalan, dan semuanya ini tetap merupakan kekuatan-kekuatan yang dapat menggagalkan tiap-tiap usaha perebutan kekuasaan reaksioner. (Tepuk tangan ).
Sebagaimana sudah berulang-ulang dinyatakan, kaum Komunis akan berjuang terus supaya diktator militer seperti yag pernah dialami Rakyat Indonesia dimasa pendudukan Jepang tidak kembali lagi, walaupun dalam bentuk lain. Bagi perkembangan maju Indonesia, soal yang paling penting buat Rakyat Indonesia ialah mempertahankan dan meluaskan demokrasi. Tetapi, seandainya diktator militer tidak tercegah, jadi toh terjadi juga, maka kewajiban tiap-tiap Komunis ialah melawannya dengan dengan sekuat tenaga. (Tepuk tangan lama). Melawan diktator militer berarti membela kemerdekaan nasional Indonesia dari serangan kekurangajaran imperialis. Rakyat tidak suka pada diktator militer, ini sudah dibuktikan ketika penjajahan Jepang dan ketika sebagian Rakyat Indonesia dibeberapa daerah menghadapi kaum militeris-fasis “PRRI” dan “Permesta”. Oleh karena itulah perlawanan terhadap diktator militer pasti akan memang. Untuk sementara memang mungkin ada orang yang takut pada diktator militer (tawa), tapi ini hanya untuk sementara waktu. Orang bisa takut selama ia belum langsung berhadapan semua rasa takut dan keragu-raguan akan hilang dan keberanian serta tekad bulat Rakyat akan bagaikan air bah raksasa mendobrak dan menghancurluluhkan diktator militer itu. (Tepuk tangan lama). Ini sudah dibuktikan ketika Rakyat Indonesia menghadapi kaum militeris Jepang, dan sekarang dalam membasmi habis kaum pemberontak kontra-revolusioner “PRRI-Permesta”.
Sekarang perlu dianalisa secara khusus kemungkinan-kemungkinan tentang perkembangan kabinet Sukarno-Juanda sebagai kelanjutan dari kabinet Juanda yang sudah memperoleh hasil-hasil tertentu dalam mematahkan kekuasaaan ekonomi Belanda dalam rangka perjuangan mengembalikan Irian Barat dan dalam menindas pemberontakan kontra-revolusi “PRRI-Permesta”.
Keadaan yang khusus yang harus kita perhatikan sekitar Pemerintah Sukarno-Juanda sekarang adalah masih tetap berlakunya kekuasaan militer. Walaupun SOB bikinan kolonial Belanda sudah dihapuskan dan sudah diganti dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya bikinan Parlemen RI, akan tetapi kenyataannyapihak milierlah yang berkuasa. Kekuasaan militer telah memperlihatkan segi-segi positif, terutama di daierah-daerah bergolak. Akan tetapi tidak sedikit segi-segi negatifnya, yang jika tidak segera diakhiri bisa berlarut-larut dan bisa menutupi segi-segi yang positif daripada kekuasaan militer itu. Mengenai segi-segi negatif ini, yang sangat serius ialah pengekangan hak-hak demokrasi bagi Rakyat, seperti masih berlakunya Undang-Undang Keadaan Bahaya di daerah-daerah yang tidak bergolak seperti pembatasan kegiatan politik, pemberangusan koran-koran demokratis, larangan untuk melangsungkan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh partai-partai, termasuk partai-partai yang melawan pemberontakan kontra-revolusioner dan yang mendukung UUD ’45, larangan mogok, termasuk mogok diperusahaan-perusahaan yang memihak kaum pemberontak kontra-revolusioner, pengusiran kaum tani, larangan untuk menjadi anggota Partai bagi pegawai negeri tertentu, dan larangan-larangan lain yang sangat mengekang perkembangan gerakan progresif dan demokratis.
Segi negatif yang lain dari kekuasaan militer yang juga cukup serius ialah soal campur tangan sementara perwira yang masih aktif dalam perekonomian, keuangan dan politik pemerintahan. Jika bekas-bekas perwira Achmad Husein, M. Simbolon, V. Sumual dan perwira-perwira pemberontak lainnya memulai pengkhianatannya dengan mengadakan petualangan dilapangan ekonomi dan politik yang bukan bidangnya dan mengakhirinya dengan pemberontakan kontra revolusioner, maka adalah tidak tepat jika perbuatan khianat ini ditiru perwira-perwira yang menentang kaum pemberontak kontra-revolusioner.
Pada waktu-waktu yang diperlukan PKI dan Rakyat bisa memberikan kekuasaan sampai batas-batas tertentu kepada Angkatan Perang yang patriotik, selama kekuasaan ii tidak disalahgunakan. Kita harus mencegah timbulnya kontradiksi yang tidak perlu atau yang tajam antara Rakyat dan Angkatan Perang, dan hal-hal yang mungkin menuju kearah pertajaman kontradiksi harus dihindari. Pelaksanaan garis “Dwitunggal Rakyat dan Tentara”, yaitu garis ”Rakyat bantu Tentara dan Tentara bantu Rakyat” atau “saling bantu Rakyat dan Tentara” adalah jaminan dalam mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. (Tepuk yangan lama).
Dengan pada pokoknya berhasil menumpas kaum pemberontak kontra-revolusioner “PRRI-Permesta”, prestise Pemerintah meningkat, baik dimata Rakyat Indonesia maupun dimata negara-negara sahabat diluarnegeri. Prestise ini akan bisa terus meningkat jika Pemerintah dapat mempertahankan kedudukannya sebagai pemerintah yang menjalankan politik sesuai dengan keinginan Rakyat banyak, selalu berorientasi dan bersandar pada Rakyat, selalu dapat mengendalikan semua aparatnya guna pelaksanaan programnya dan sampai batas-batas tertentu mampu mengadakan perbaikan-perbaikan dalam tingkat hidup Rakyat.
Dengan berlakunya kembali UUD ’45 lewat dekrit Presiden Sukarno pada tanggal 5 Juli 1959 negara Indonesia adalah tetap negara hukum dan kedaulatan tetap ada ditangan Rakyat, yang dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sedangkan kekuasaan membentuk Undang-Undang ada pada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berhubung dengan ini segala kecenderungan untuk berbuat sewenang-wenang terhadap kebebasan politik Rakyat seperti sengaja memperlambat pemilihan untuk DPR, nafsu ingin mengebiri dan membubarkan partai-partai, menyingkirkan atau mengebiri DPR sebelum maupun sesudah MPR terbentuk merupakan ancaman-ancaman terhadap sendi-sendi demokrasi yang merupakan kepentingan vital Rakyat Indonesia, dan ini berarti mencederai UUD ’45.
Sesudah lewat dekrit Presiden yang didukung oleh mayoritas yang meyakinkan, Rakyat Indonesia kembali ke UUD ’45, maka adalah sangat masuk akal bahwa Rakyat mengharapkan terbentuknya Kabinet Gotongroyong dibawah pimpinan Presiden Sukarno, sesuai dengan gagasan-gagasan yang ada dalam Konsepsi Presiden Sukarno. Tetapi dengan terbentuknya Kabinet Kerja yang dipimpin oleh Sukarno-Juanda, yang bukan Kabinet Gotongroyong, maka untuk sementara harapan Rakyat ini tidak terpenuhi. Rakyat Indonesia tidak akan berhenti ditengah jalan dan tidak akan melupakan tidak akan berhenti ditengah jalan dan tidak akan melupakan pernyataan Presiden Sukarno yang berkali-kali mengatakan, bahwa Rakyat berhak menagih pelaksanaan program Pemerintah, dan bahwa sewaktu-waktu menteri bisa diganti oleh Presiden. Rakyat Indonesia yang cinta persatuan nasional, yang demokratis dan progresif tidak akan melepaskan tuntutan politiknya yang praktis, yaitu pembentukan Kabinet Gotongroyong, baik lewat penggantian menteri-menteri yang tidak tepat maupun dengan mengadakan perombakan kabinet keseluruhannya. Tuntutan ini sangat adil dan oleh karena itu cepat atau lambat pasti akan terlaksana! Pembentukan Dewan Pertimbangan Agusng Sementara (DPAS) dan Dewan Perancang Nasional (Depernas) yang komposisinya mendekati semangat gorongroyong telah lebih mendorong Rakyat Indonesia untuk meneruskan tuntutan pembentukan Kabinet Gotongroyong.
PKI akan dengan sekuat tenaga membantu pelaksanaan program kabinet Sukarno-Juanda dan pelaksanaan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Manifesto Politik Presiden Sukarno yang diucapkan pada tanggal 17 Agustus 1959, selama pemerintah tidak menghalang-halangi perkembangan gerakan kemerdekaan dan gerakan demokratis. Sokongan PKI terhadap Kabinet Sukarno-Juanda adalah sokongan yang ikhlas dan kritis, berpedoman pada prinsip: menyokong politiknya yang maju tanpa reserve, mengkritik politiknya yang ragu-ragu supaya menjadi maju, dan menentang menteri-menteri yang politiknya merugikan Rakyat. Dengan membantu perkembangan gerakan kemerdekaan dan gerakan demokratis, kabinet akan dapat memperkuat kedudukannya sendiri dan berjasa pada perjuangan Rakyat menuju Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis, menuju pelaksanaan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai keakar-akarnya.
(8) Memperkuat dan Memperluas
Ketidak mampuan sisten demokrasi liberal memecah berbagai persoalan penting yang dihadapi oleh Rakyat Indonesia telah menyebabkan bahwa kebangkrutan daripada sistem ini tidak dapat ditutup-tutupi lagi terhadap Rakyat Indonesia. Bersamaan dengan makin merosotnya kewibawaan sistem ini merosot pulalah kedudukan partai-partai borjuis yang telah menggunakan sistem ini “sebaik-baiknya” untuk memperkaya lapisan atas dari borjuasi dengan jalan menggunakan kedudukan politik untuk melakukan korupsi dan perbuatan-perbuatan tercela lainnya. Sistem yang dalam masa krisis umum kapitalisme sekarang secara sejarah sudah bangkrut, juga di Indonesia sudah terbukti satunya sistem demokrasi liberal dengan korupsi dan birokrasi, dengan ketidakmampuan memecahkan persoalan-persoalan pokok dan penting yang dihadapi oleh Rakyat Indonesia.
Kaum kanan yang paling reaksioner, setelah melihat gelagat bahwa mereka tidak dapat lagi memperalat demokrasi liberal, sudah sejak jauh hari berusaha menutupi ketidakmampuan sistem ini dengan percobaan merebut kekuasaan politik engan jalan ekstra-parlementer untuk menciptakan sistem pemerintahan fasis yang berbentuk juta-militer. Setelah gagal percobaan mereka dipusat, maka mereka mencoba dengan menjagokan tokoh-tokoh militer dibeberapa daerah untuk merebut kekuasaan politik secara lokal sebagai alat untuk menekan Pemerintah pusat supaya bertekuk lutut. Dengan pemberontakan kontra-revolusioner “PRRI-Permesta” pada awal tahun 1958 tokoh-tokoh Masyumi-PSI dapat menjadikan dirinya “Raja-Raja sehari” di Sumatera Barat dan Sulawesi Utara, berkat bayonet orang-orag militer yangs epaham dengan mereka dan berkat dorongan dan bantuan negara-negara imperialis yang dikepalai oleh Amerika Serikat.
Tetapi, meskipun tokoh-tokoh reaksioner dan petualang-petualang dari “PRRI-Permesta” telah mengalami kegagalan, kaum reaksioner dan petualang politik masih cukup banyak dinegeri kita, dan masih ada tuan Hatta (tawa) yang dapat dijadikan alat guna percobaan menundukkan Rakyat Indonesia, baik dengan jalan membentuk kabinet reaksioner seperti yang dituntut oleh Dr. Sukiman (Masyumi) maupun dengan mendirikan diktatur militer atau diktatur perseorangan.
Tepatnya kebangkrutan demokrasi liberal di Indonesia disebabkan oleh dua proses. Pertama, proses kesadaran Rakyat Indonesia sendiri, yang berdasarkan pengalamannya sendiri melihat bahwa demokrasi liberal identik dengan korupsi, birokrasi dan ketidakmampuan dalam memecahkan persoalan-persoalan pokok dan penting dari Rakyat Indonesia. Kedua, karena agitasi anti-Parlemen, yang pada hakekatnya anti-kehidupan demokratis oleh promotor-promotor junta-militer dan elemen-elemen fasis lainnya.
Kebangkrutan sistem demokrasi liberal dimata Rakyat Indonesia tidak terjadi dalam situasi dimana imbangan kekuatan antara Rakyat Indonesia disatu pihak dan kaum imperialis berserta tuan tanah dipihak lain sudah memungkinkan Rakyat Indonesia mengatasi krisis sistem politik ini dengan menciptakan kekuasaan Rakyat, yaitu kekuasaan politik dimana kedaulayan sepenuhnya berada ditangan Rakya, dan dimana musuh-musuh Rakyat dicabut samasekali hak-hak politiknya.
Tetapi, walaupun demikian Rakyat Indonesia tidak mengijinkan krisis demokrasi liberal “diatasi” dengan kemenangan kaum reaksioner, yaitu kemenangan “PRRI-Permesta”, kemenangan diktator militer atau diktator perseorangan, atau dengan terbentuknya kabinet reaksioner. Di dalam tangan Rakyat Indonesia sudah ada senjata untuk mengatasinya, yaitu Konsepsi Presiden Sukarno dan gagasan Demokrasi Terpimpin . inilah jawaban Rakyat Indonesia pada waktu sekarang, supaya krisis demokrasi liberal berakhir dengan kemenangan Rakyat. (Tepuktangan).
Dalam situasi yang demikian ini sangatlah penting arti gagasan Demokrasi Terpimpin dari Presiden Sukarno. PKI menerima Demokrasi Terpimpin dengan pengertian bahwa yang diterimanya adalah demokrasi, meskipun bukan Demokrasi Rakyat, tetapi demokrasi yang anti-liberalisme, anti diktator militer dan anti diktator perseorangan. Segi positif daripada Demokrasi Terpimpin ialah, disatu pihak anti-diktator militer dan anti-diktator perseorangan, dan dipihak lain anti-liberalisme. Anti-liberalisme dilapangan ekonomi tidak bisa diartikan lain kecuali anti “persaingan bebas” (“free fight liberalism”), dan ini berarti mengutamakan ekonomi sektor negara sebagai syarat untuk dapat memimpin seluruh perekonomian negeri dan menggerowoti kekuasaan ekonomi kapital besar asing.
Segi-segi positif dari Demokrasi Terpimpin harus dikembangkan dan ditujukan untuk pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno 100%. Demokrasi Terpimpin dan Konsepsi Presiden Sukarno adalah satu kesatuan.
Pelaksanaan Konsepsi Presiden Sukarno harus dilakukan diantara partai-partai, golongan-golongan dan perseorangan yang menyetujuinya. Mereka yang menolaknya adalah anti-persatuan nasional, pro-liberalisme, pro-diktator militer atau pro-diktator perseorangan. Karena itu adalah keliru jika pelaksanaan cita-cita yang baik ini digantungkan pada mereka yang menolaknya.
Masih adanya partai-partai, golongan-golongan dan klik-klik yang menolak Konsepsi Presiden Sukarno dan Demokrasi Terpimpin, dan menginginkan adanya diktator militer atau diktator perseorangan adalah bukti, bahwa walaupun Rakyat Indonesia sudah memilik demokrasi, tetapi bahaya fasisme masih tetap ada. Oleh karena itu kewaspadaan revolusioner harus dipertinggi untuk mengalahkan bahaya ini.
Untuk mengalahkan bahaya fasisme, PKI berpendapat bahwa kewajiban seluruh Rakyat Indonesia ialah dengan gigih memperjuangkan agar Pemerintah:
- Sungguh-sungguh melaksanakan programnya untuk memenuhi kebutuhan Rakyat akan makanan dan pakaian, menjamin keamanan Rakyat dan negara dan meneruskan peruangan melawan imperialisme.
- Memberikan kebebasan-kebebasan demokratis yang seluas-luasnya kepada Rakyat dan organisasi-organisasi Rakyat, membatalkan semua undang-undang dan peraturan yang membatasi kebebasan gerakan patriotik, dan dimana kaum pemberontak kontra-revolusioner dan gerombolan-gerombolan teroris tidak ada atau sudah dihancurkan, maka kebebasan-kebebasan demokratis bagi Rakyat harus segera dipulihkan dengan mencabut berlakunya Undang-Undang Keadaan Bahaya.
- Menjamin semua hak dan kebebasan kepada kaum buruh untuk membela kepentingan-kepentingannya yang sah, membatalkan semua undang-undang dan peraturan yang melarang kaum buruh mogok.
- Menindas dan membasmi kaum pemberontak kontra-revolusioner “PRRI-Permesta”, DI-TII dan gerombolan-gerombolan teroris lainnya sampai keakar-akarnya, memberi kebebasan kepada organisasi-organisasi Rakyat mengembangkan diri untuk mematahkan pengaruh politik dan kekuatan bersenjata kontra-revolusioner, terutama di daerah-daerah dimana bandit-bandit “PRRI-Permesta” dan bandit-bandit “DI-TII” masih leluasa melakukan kekejamannya. Memberi hak kepada kaum tani untuk mengangkat senjata dibawah pimpinan APRI buat membela diri terhadap perbuatan-perbuatan gerombolan-gerombolan teroris kontra-revolusioner.
- Menghormati kedudukan dan hak-hak daripada Dewan-Dewan PERwakilan Rakyat Pusat (Parlemen) dan Daerah, mempertahankan sistem kepala daerah yang dipilih oleh Rakyat, (tepuk tangan), meluaskan wewenang daripada pemerintah-pemerintah daerah Swatantra tingkat I dan II dan melaksanakan pembentuka pemerintah daerah Swatantra tingkat III.
- Mendemokrasikan semua lembaga umum yang menjalankan fungsi yang bersifat ekonomi dan sosial.
- Mendemokrasikan dan mereorganisasi alat-alat negara, memecat dari jabatan-jabatan sipil dan militer pengkhianat-pengkhianat bangsa, orang-orang reaksioner, penggelap-penggelap serta koruptor-koruptor dan supaya orang-orang ini dihukum. Mengisi alat-alat negara dengan orang-orang yang bersedia mengabdikan diri kepada kepentingan Rakyat. Mendemokrasikan tentara dan mengadakan hubungan yang erat antara Tentara dan Rakyat. (Tepuk tangan).
Kawan-kawan!
Dari pengalamannya yang banyak sejak meletusnya Revolusi Agustus 1945 sampai sekarang, Rakyat Indonesia yakin bahwa usaha-usaha serta cita-citanya tidak dapat dipisahkan dari proses kejadian-kejadian didunia dan bahwa hari depan negerinya juga tak terpisahkan dari perjuangan Rakyat di seluruh dunia untuk perdamaian dan kemajuan, untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan sosialisme.
Pengalaman dan cita-citanya sendiri tidak memungkinkan Rakyat Indonesia bersikap netral atau acuh tak acuh terhadap kolonialisme dan kemerdekaan, terhadap fasisme dan demokrasi, terhadap peperangan dan perdamaian, terhadap keterbelakangan dan kemajuan, terhadap kapitalisme dan sosialisme. Untuk kepentingan nasionalnya sendiri dan untuk cita-cita kemanusiaannnya, Rakyat Indonesia memihak kemerdekaan, demokrasi, perdamaian, kemajuan dan sosialisme. Netral atau acuh tak acuh terhadap semuanya ini adalah bertentangan dengan pendirian dan pandangan hidup Rakyat Indonesia, bertentangan dengan kepentingan nasional Rakyat Indonesia.
Sejak hari-hari permulaan Revolusi Agustus 1945 politik luar neger RI merupakan bagian yang penting dari revolusi. Ini berarti bahwa politik luar negeri RI harus tegas-tegas diabadikan untuk memenangkan Revolusi Agustus. Juga sudah terbukti, bahwa kebijaksanaan politik luar negeri yang tidak diabdikan kepada tugas nasional memenangkan Revolusi Agustus, adalah suatu pengkhianatan terhadap Republik dan Rakyat Indonesia.
Bersamaan dengan mengabdi Revolusi Agustus 1945, politik luar negeri RI harus mengabdi perdamaian antara bangsa-bangsa. Dua tugas politik luar negeri ini, yaitu memenangkan Revolusi Agustus dan perdmaian, tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.
Dalam perkembangannya semenjak 1945, politik luar negeri RI mengalami kemunduran-kemunduran dan kemajuan-kemajuannya. Ternyata bahwa tiap kali kebijaksanaan politik luar negeri menyeleweng dari tujuan dan semangat Revolusi Agustus, maka tiap kali pula politik luar negeri itu dikutuk oleh Rakyat, dan Indonesia mengalami masa yang celaka dalam pergaulan antara bangsa-bangsa. Sebaliknya tiap kali politik luar negeri ditujukan untuk mengabdi Revolusi Agustus, maka tiap kali pula politik luar negeri disokong Rakyat dan membawa RI kekemajuan-kemajuan di gelanggang internasional. Semua ini seharusnya menjadi pelajaran bagi pemimpin-pemimpin Rakyat, para penguasa dan petugas negara dibidang ini.
Pengalaman Indonesia sudah cukup banyak untuk dapat menyimpulkan suatu kebijaksanaan politik luar negeri yang objektif dan benar, ditujukan untuk melaksanakan dua tugas politik luar negeri seperti tersebut diatas.
Pengalaman Indonesia sudah cukup banyak untuk dapat menyimpulkan suatu kebijaksanaan politik luar negeri yang objektif dan benar, ditujukan untuk melaksanakan dua tugas pokok politik luar negeri seperti tersebut diatas.
Sejarah diplomasi dan pengalaman Indonesia memberi pelajaran bahwa politik luar negeri yang tepat adalah politik luar negeri yang disokong oleh Rakyat dan yang bisa dicapai hanya apabila dibentuk dan disusun bersama-sama dengan Rakyat melalui konsultasi-konsultasi demokratis dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya yang tetap antara Pemerintah dan Rakyat.
Politik luar negeri yang tepat dan bisa sukses hanyalah politik luar negeri yang bersandarkan kekuatan dan kepentingan massa Rakyat Indonesia, dan bersandarkan kekuatan dan kepentingan umum Rakyat diseluruh dunia.
Berdasarkan tinjauan dan kebijaksanaan politik luar negeri ini, Partai sudah dan akan dapat membangkitkan dan memelihara kewaspadaan nasional. Partai sudah dan akan dapat mengawasi dengan seksama jalannya politik luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, memperbaiki dan mendorongnya maju, atau jika perlu, menentangnya. Dengan demikian Partai akan selalu bisa mensinyalir proletariat dan Rakyat Indonesia terhadap bahaya-bahaya provokasi, intervensi dan agresi imperialis yang mengancam Republik terus menerus.
Partai harus merumuskan politik luar negerinya yang mampu menghadapi musuh internasional Rakyat Indonesia yang paling berbahaya, yaitu imperialisme AS. Ia harus mampu mencegah dan mengalahkan intervensi dan agresi imperialis yang tiap saat mengancam keutuhan dan kedaulatan Republik Indonesia. Ia harus mampu menghadapi segala muslihat politik reaksioner dan segala komplotan kontra-revolusioner yang bersumber pada politik subversi dan intervensi imperialis terhadap Indonesia. Politik luar negeri kita harus mampu membantu tercapainya pelaksanaan pembangunan ekonomi dan perbaikan hidup seperti yang dicita-citakan oleh Rakyat Indonesia. Ia harus benar-benar sesuai dan mencerminkan segala yang maju daripada keadaan dalam negeri Indonesia.
Politik luar negeri yang wajar dan objektif inilah yang harus digariskan oleh Partai dan yang harus dijadikan milik Rakyat, supaya Partai bersama Rakyat memperjuangkan politik luar negeri ini untuk lambat laun dapat dijadikan garis kebijaksanaan resmi dari Pemerintah Republik Indonesia.
(1) Inti Pokok Zaman Kita Ialah Peralihan dari Kapitalisme Ke Sosialisme
Dalam rangka menetapkan arah politik luar negeri Partai kita, adalah sangat penting untuk mengetahui terlebih dahulu perubahan ekonomi dan sosial apakah yang sedang terjadi didunia kita sekarang. Tentang ini “Deklarasi” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh dari negeri-negeri Sosialis, yang dikeluarkan dalam bulan November 1957 antara lain mengatakan, bahwa “Inti pokok dari zaman kita ialah peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme yang telah dimulai dengan Revolusi Sosialis Oktober Besar Rusia”. (“Deklarasi” halaman 7, Yayasan “Pembaruan” 1958). Kebenaran daripada apa yang telah dinyatakan ini dibuktikan oleh kenyataan, bahwa kira-kira 1.000 juta penduduk dunia atau lebih dari sepertiga umat manusia telah menempuh jalan Sosialisme dan sedang membina hidup baru. (Tepuk tangan lama).
Dalam periode antara Kongres Nasional ke-V Partai sampai kini, kehidupan politik Internasional sangat kaya dengan perubahan-erpubahan intensif dab cepat, dengan pengalaman-pengalaman dan kemajuan-kemajuan. Imbangan kekuatan internasional mengalami perubahan besar. Ini disebabkan oleh lanjutnya dua proses sosial yang berlawanan satu sama lain dan yang makin cepat menurut arahnya masing-masing. Disatu pihak dunia imperialis dengan proses sosialnya menuju kehancurannya sendiri dan dipihak lain dunis Sosialis dengan proses sosialnya menuju kearah perluasan dan kemajuan terus menerus. Satu dengan proses sosial yang kedua ini adalah perkembangan gerakan kemerdekaan nasional yang sekarang sudah banyak melahirkan negeri-negeri yang baru merdeka dan dengan sejelas-jelasnya menunjukkan makin rontoknya sistem kolonial-imperialis. Seluruh perkembangan kejadian-kejadian didunia berkisar disekitar dua proses pokok ini. Tentang ini “Deklarasi” tersebut diatas menyatakan seperti berikut: “Sedang Sosialisme tengah dalam menaik, imperialisme menuju kepenurunan. Kedudukan imperialisme telah sangat menjadi lemah sebagai akibat menghancurnya sistem kolonial” (halaman 9).
Kegagalan berbagai avontur imperialis seperti misalnya kegagalan agresi militernya terhadap Mesir dan kegagalan kontra-revolusi terhadap Hongaria pada akhir 1956, kegagalan kasak-kususknya di Kamboja, kegagalan intervensinya yang aktif membantu kaum pemberontak kontra-revolusioner “PRRI-Permesta”, kegagalan agresinya di Libanon dan Jordania sehingga dengan demikian berarti kegagalan rencana intervensi terhadap Republik Irak yang baru lahir pada waktu itu, kegagalan agresinya di Selat Taiwan, kegagalan intervensinya di Tibet, adalah tanda-tanda yang jelas menunjukkan merosotnya kedudukan dan kekuatan kaum imperialis. Perlu juga disebut ketidak mampuannya mengatasi secara damai krisis yang kini sedang menimpa lagi ekonomi AS. Seluruh dunia termasuk Rakyat Indonesia sudah cukup mengenal sifat agresif, intervensionis dan penindas, dan sifat lapuk dan mundur kalau dilawan dari imperialis Amerika Serikat.
Rakyat di Amerika Latin menyatakan perasaan tidak senangnya dengan memberikan sambutan yang mencemoohkan dan menolak terhadap kunjungan John Foster Dulles dan Wakil Presiden Nixon pada tahun 1958 yang lalu. Makin terdesak kaum imperialis, makin nekad dan biadab pula tindakan-tindakannya sehingga makin dibenci dan dimusuhi oleh Rakyat sedunia. Akhirnya dalam keadaan mereka sudah tidak bisa lagi mengatasi kesulitan-kesulitannya dengan cara-cara yang biasa dilakukannya, maka dalam usahanya untuk mempertahankan kekuasaan kolonialnya, mereka tidak segasegan untuk menggunakan cara-cara kudeta fasis dan junta-militer untuk membentuk pemerintahan boneka seperti misalnya sekarang di Korea Selatan, di Vietnam Selatan, di Pakistan, di Muangthai dan dibeberapa negeri lain di Asia, Afrika dan Amerika Latin. Tetapi jalan pemerintah boneka tidak selalu jalan yang aman bagi imperialis seperti ternyata dari penggulingan kekuasaan Nuri es Said oleh Revolusi Irak. (Tepuk tangan lama).
Kaum imperialis AS adalah musuh nomor satu dari seluruh bangsa-bangsa di dunia. “Deklarasi” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh tersebut tentang ini menyatakan bahwa “Dengan politik mereka golongan-golongan agresif tertentu di Amerika Serikat berusaha keras untuk menghimpun disekitar mereka semua kekuatan reaksioner dari dunia kapitalis. Dengan bertindak begini mereka menjadi pusat reaksi dunia, menjadi musuh bebuyutan Rakyat” (halaman 12). Melawan imperialisme AS dalam situasi dunia sekarang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripada perjuangan untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian abadi. (Tepuk tangan ).
(2) Situasi Ekonomi Dunia Kapitalis Sekarang
Kawan-kawan!
Berbicara tentang ekonomi dunia kapitalis sekarang berarti berbicara tentang krisis “kelebihan produksi” (“over produksi), tentang pengangguran, tentang kontradiksi-kontradiksi sosial yang makin sulit dapat diatasi. Berbicara tentang ekonomi dunia kapitalis sekarang berarti berbicara tentang ekonomi Amerika yang sekarang dengan sekuat tenaga berusaha untuk berbicara tentang semakin tajamnya persaingan diantara negeri-negeri kapitalis itu sendiri. Berbicara tentang ekonomi dunia kapitalis dewasa ini tidak dapat terlepas dari hubungannya dengan situasi ekonomi dunia Sosialis yang sedang berkembang dengan megahnya.
Kontradiksi-kontradiksi di dalam masyarakat kapitalis berpokok pada keinginan kaum kapitalis untuk memperbesar produksinya dan dengan demikian memperbesar keuntungan-keuntungannya secara tidak terbatas, hal mana berlawanan dengan kemampuan daya beli yang terbatas dari pasaran dalam negeri. Kontradiksi-kontradiksi ini sudah berkali-kali menimbulkan krisis di AS sejak berakhirnya Perang Dunia II dan akibatnya sudah pula dirasakan oleh negeri-negeri kapitalis di Eropa Barat. Kontradiksi-kontradiksi ini bertambah dengan makin sempitnya dunia kapitalis karena meluasnya dunia ekonomi Sosialis dan karena kemajuan negeri-negeri non-Sosialis yang baru merdeka dan mulai membangun ekonominya yang berindustri. Dengan demikian kesulitan-kesulitan dalam bentuk krisis ekonomi yang makin mendalam makin sering menimpa dunia kapitalis. Persaingan diantara negeri-negeri kapitalis untuk menguasai pasaran kapitalis semakin menghebat seperti terlihat dari pertarungan sengit yang sedang terjadi disekitar masalah Pasaran Bersama Eropa diantara 6 negara Eropa Barat (Jerman Barat, Perancis, Italia, Belanda, Belgia dan Luxemburg) dan konsepsi Inggris tentang Daerah Dagang Bebas yang meliputi 17 negeri anggota Organisasi Kerjasama Ekonomi Eropa. Pasaran Bersama Eropa maupun Daerah Dagang Bebas, walaupun ada pertentangan-pertentangan diantaranya, kedua-duanya memusuhi gerakan kemerdekaan nasional dan merintangi usaha peredaran ketegangan internasional. Karena kedua-duanya tetap bertujuan memonopoli pembelian bahan-bahan mentah dengan harga yang semurah-murahnya dan mempertahankan adanya blok-blok militer.
Dalam beberapa kali krisis ekonomi yang dialami oleh ekonomi AS sesudah Perang Dunia II, nilai produksinya turun dengan 10% dalam krisis ditahun-tahun 1948/1949, dengan 11% dalam krisis ditahun-tahun 1953/1954, dan dengan 14% dalam krisis ditahun-tahun 1957/1958. Satu kekhususan dari krisis yang sekarang ini ialah bahwa berbeda dengan ditahun-tahun 1948/1949 dan 1953/1954, maka selama krisis ditahun-tahun 1957/1958 semua negara kapitalis, tanpa perkecualian, seluruhnya terkena dan menderita. Dalam enam bulan pertama dari tahun 1958 kemunduran produksi dari seluruh dunia kapitalis berjumlah sebesar 6% dibanding dengan massa yang sama ditahun 1957, sedangkan kemunduran dari nilai perdagangan dunia kapitalis adalah 8%.
Krisis di AS yang paling belakangan, yang dimulai dalam tahun 1957, dan yang kemudian disusul oleh krisis-krisis di negeri-negeri kapitalis lainnya sangat mempengaruhi kehidupan ekonomi di neggeri-negeri yang kurang maju. Harian “Financal Times” yang terbit di London mengatakan bahwa “salah satu segi yang paling serius daripada resesi yang baru ini menghinggapi AS dan Eropa adalah pengaruhnya terhadap harga bahan-bahan mentah dan oleh karenanya terhadap ekonomi dinegeri-negeri yang menghasilkan bahan-bahan mentah”. Harian itu menjelaskan bahwa angka-angka yang dikemukakan dalam “World Economic Survey” tahun 1958 yang dikeluarkan oleh PBB menunjukkan bahwa “penghasilan ekspor dari negara-negara yang menghasilkan bahan-bahan mentah telah turun dengan 7,8 % dalam tahn 1958 jika dibandingkan dengan tahun 1957”. Dan jika diingat bahwa harga barang-barang industri yang dibeli oleh negeri-negeri itu dari negeri-negeri kapitalis terus meningkat selama krisis, maka dapat dibayangkan betapa hebatnya pukulan yang diderita oleh negeri-negeri yang kurang maju sebagai akibat dari krisis ekonomi negeri-negeri kapitalis itu.
Inggris dan umumnya negeri-negeri kapitalis di Eropa selain menghadapi kontradiksi-kontradiksi sosial dalam masyarakat mereka sendiri, juga menderita karena turunnya penghasilan dan daya beli dari negeri-negeri yang kurang maju, disebabkan karena krisis di AS yang mengurangi pembelian-pembeliannya di negeri-negeri ini. Akibatnya ialah kemerosotan ekspor Eropa ke negeri-negeri yang kurang maju, khususnya ekspor barang-barang modal. Produksi industri baja Inggris misalnya di tahun 1958 turun dengan 17% jika dibandingkan dengan tahun 1957, dan dalam triwulan pertama tahun ini turun lagi dengan 15% jika dibandingkan dengan waktu yang sama tahun yang lalu.
Perbandingan angka rata-rata pengangguran penuh dibeberapa negeri kapitalis dalam tahun 1957, 1958, dan 1959 lebih menjelaskan keadaan, yaitu sbb.:
|
1957 |
1958 |
1959 |
AS |
2.936.000 |
4.700.000 |
4.700.000 (Jan.) |
Kanada |
274.000 |
450.000 |
750.000 (Jan.) |
Inggris |
347.000 |
500.000 |
620.000 (Jan.) |
Belgia |
116.000 |
180.000 |
250.000 (Jan.) |
Jepang |
530.000 |
600.000 |
(Belum tersedia) |
Di AS masalah pengangguran sangat mengkhawatirkan umum. Tentang pengangguran di AS ini majalah “Economist” dari London (Januari 1959) mengatakan: “Bahkan atas dasar perkiraan-perkiraan yang paling optimis dari produksi total selama 1959, tidak ada harapan bahwa pengangguran akan turun dibawah 3,5 juta selama seluruh tahun”. Oleh umum sudah diakui bahwa ekonomi AS harus menyesuaikan diri dengan suatu “pengangguran kronis yang permanen” (“permanent chronic unemployment”) sebesar kira-kira 5% dari seluruh tenaga kerja (sebelum 1957/1958 angka tetap ini kira-kira 3% dari seluruh tenaga kerja). Jikalau menurut dalil ahli-ahli ekonomi borjuis pengangguran sejumlah 2,5% dari seluruh tenaga kerja dianggap tidak ada pengangguran, maka golongan yang berkuasa di AS menganggap angka 2,5% itu terlalu kecil dan merasa perlu diperbesar menjadi 5%! (Tawa; seruan: “Wah, wah!”). Dengan kenyataan ini maka lenyaplah segala omongan tentang “masa kemakmuran” bagi ekonomi AS. Dalam hubungan ini baik pula diperhatikan apa yang dikatakan oleh “U.S. News and World Report” (Februari 1959), yaitu bahwa dalam 10 tahun yang terakhir ini (1948-1958) jumlah buruh diindustri AS hanya naik dengan 1%, sedangkan hasil-hasilnya naik dengan 32%. Dalam sistem kapitalisme seperti AS sekarang, kenaikan mutu teknik dalam produksi seperti misalnya otomasi, ternyata tidak membawa kemakmuran bagi rakyat seperti di negeri-negeri Sosialis, tetapi sebaliknya membawa pengangguran, kerugian-kerugian fisik dan materiil dari kaum buruh serta ketegangan-ketegangan sosial yang lebih genting. Hal ini dengan jelas dibuktikan oleh pemogokan 500.000 buruh baja AS pada minggu ke-3 bulan Juli tahun ini yang telah melumpuhkan kira-kira 90% dari produksi baja di AS.
Dengan dalih melawan inflasi, pemerintah AS yang dikuasai oleh kaum monopolis besar sekarang sedang mempersiapkan diri untuk melawan setiap usaha kaum buruh untuk mencapai perbaikan nasibnya. Dengan adanya pengangguran kronis, maka teranglah bahwa perjuangan kaum buruh di AS untuk perbaikan nasib menjadi semakin sengit. Ahli-ahli ekonomi di Barat suka membanggakan bahwa krisis, yang oleh mereka masih biasa disebut “resesi” telah dapat diatasi. Tetapi kenyataanya ialah, bahwa kenaikan-kenaikan dalam nilai produksi yang tercapai sejak bulan Mei 1958 belum dapat memulihkan produksi sampai pada tingkatan produksi tahun 1957, dan sama sekali tidak membawa perbaikan dalam penghidupan Rakyat.
Dalam hubungan dengan krisis ekonomi dunia sekarang, yang mulai dalam tahun 1957, baik pula kiranya hal yang berikut diperhatikan:
Pertama: situasi ekspor AS, yang ditahun 1958 telah turun dengan 18% jika dibandingkan dengan tahun 1957 dan yang dewasa ini masih berada dalam tingkatan yang jauh dibawah situasi sebelum krisis. Berbicara tentang ekspor AS majalah “Economist” (Mei 1959) mengatakan bahwa “masih saja belum kelihatan ada perbaikan disektor ini”.
Kedua, situasi investasi modal, yang telah turun dari angka rata-rata saban tahun berjumlah US $ 37.000 juta ditahun 1957 menjadi US $ 30.000 juta ditahun 1958. Menurut perkiraan, tingkatan tahun 1957 baru akan dapat dicapai lagi paling cepat pada tahun 1960. Tetapi inipun belum lagi berarti perluasan kapasitas produksi dan kesempatan kerja, karena sebagian besar dari investasi-investasi yang direncanakan untuk tahun 1959 bukanlah untuk mendirikan pabrik-pabrik baru tetapi untuk mengganti dan memodernisasi mesin-mesin yang sekarang sudah ada. Yang terakhir ini akan memperbesar lagi pengangguran seperti yang sudah dijelaskan dimuka.
Ketiga, kenaikan dalam produksi industri baja yang memainkan peranan penting dalam kenaikan produksi selama 5 bulan pertama tahun 1959 ternyata disebabkan oleh muslihat kaum monopolis AS untuk menimbun persediaan baja yang cukup supaya bisa lebih mampu menghadapi aksi-aksi mogok kaum buruh industri baha yang menuntut kenaikan upah. Pemogokan buruh industri baja yang sangat ditakuti oleh kaum monopolis AS sudah terjadi seperti diterangkan diatas.
Keempat, mengenai sifat umum daripada krisis yang sekarang inim, perlu dikemukakan bahwa proses penarikan negeri-negeri kapitalis kedalam krisis ini berjalan relatif lambat dan menunjukkan pula ketidak serentakan. Disaat krisis disatu atau dibeberapa negeri kapitalis seakan-akan telah berakhir, dinegeri-negeri lain sedang menghebat atau malahan baru mulai, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa krisis telah berakhir. Dan pula, setiap adanya krisis disatu negeri kapitalis mempersukar negeri-negeri kapitalis lainnya seperti terlihat dari kenyataan bahwa belumlah terjadi perbaikan dalam ekspor AS kenegeri-negeri kapitalis lainnya.
Semuanya ini cukup menjelaskan bahwa sekarang ekonomi AS masih belum dapat mengatasi kesulitan-kesulitan pokok yang dihadapinya dan bahwa kontradiksi-kontradiksi intern dalam masyarakat kapitalis itu sendiri akan makin tajam, halmana berarti bahwa krisis sekarang diduga akan lebih cepat disusul oleh krisis lain yang lebih dalam lagi.
Kawan-kawan!
Dalam usahanya untuk mengatasi krisis-krisis ekonomi yang dihadapinya itu, kaum monopolis mengambil jalan memperbesar pengeluaran-pengeluaran militer. Jalan memiliterisasi ekonomi negeri merupakan satu-satunya jalan keluar yang masih terbuka bagi mereka. Inilah keterangannya mengapa negara-negara imperialis menjalankan politik luar negeri yang makin agresif terhadap negeri-negeri lain.
Sejarah ekonomi kapitalis telah membuktikan bahwa pengeluaran militer dari pemerintah memang merupakan satu-satunya tindakan anti-krisis yang terpenting dan efektif. Majalah “U.S. News and World Report” pernah menamakan angkatan perang sebagai “langganan Amerika yang paling besar” (“America’s biggest customer”).
Depresi besar yang berlangsung selama 10 tahun (1930-1940), yaitu ketika angka pengangguran di AS tidak pernah turun dibawah 10 juta, baru dapat diatasi hanya setelah AS mulai terlibat dalam persiapan-persiapan Perang Dunia II. Krisis ekonomi ditahun-tahun 1949-1950 baru dapat diatasi setelah kaum imperialis mulai mempersiapkan dan melakukan agresinya terhadap Korea. Dan krisis ekonomi ditahun-tahun 1953-1954 timbul setelah kaum imperialis terpaksa harus menghentikan perang kolonialnya terhadap Korea karena desakan Rakyat cinta damai seluruh dunia.
Ekonomi AS sesungguhnya tidak pernah selengkapnya dikembalikan menjadi ekonomi damai sesudah berakhirnya Perang Dunia II. Pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk keperluan angkatan perang, yang rata-rata berjumlah 60% dari pengeluaran, merupakan sumber pokok dan terpenting dari penghasilan kongsi-kongsi besar dan seluruh kegiatan ekonomi AS. Ia mewakili bagian yang menentukan dalam “pendapatan nasional” AS dan merupakan sumber yang menentukan bagi kesempatan kerja di AS. Industri perang AS memakai hampir separuh dari seluruh investasi industri partikelir dan merupakan sampai 39% dari total produksi industri partikelir dan merupakan sampai 39% dari total produksi industri berat AS. Senjata merupakan bahan ekspor Amerika yang terpenting juga dalam rangka “bantuan” yang diberikannya kepada negeri-negeri lain. Sekalipun tidak setingkat seperti selama Perang Dunia II, namun jelas merupakan kenyataan, bahwa ekonomi AS adalah ekonomi perang, dimana pengeluaran dan konsumsi militer merupakan unsur pokok yang paling menentukan.
Ini berarti bahwa AS dan kapitalisme dunia lebih tidak mungkin lagi mengatasi kekacauan dalam sistem ekonominya sendiri. Satu-satunya yang dapat mereka coba ialah melalui jalan memperbesar pasaran bagi industri perangnya, yaitu dengan menjalankan politik luar negeri yang menimbulkan peperangan lokal yang baru. Tiap kali ekonomi imperialis mengalami krisis, maka tiap kali pula politik inernasional menjadi lebih tegang dan masalah perang dan damai menjadi masalah dunia yang paling penting dan menonjol. Tetapi politik militerisasi ekonomi AS tidak lain hanya makin mempertajam lagi kontradiksi-kontradiksi inten di dalam tubuh sistem kapitalisme AS sendiri.
Jelaslah bahwa kepentingan imperialis adalah bertentangan dengan kepentingan hidup seluruh umat manusia. Ketakutan terhadap kekuatan militer yang unggul dari negeri-negeri Sosialis dan terhadap pendapat umum dunia yang kuat menentang perang menyebabkan kaum imperialis sampai sekarang tidak berani begitu saja nekad untuk membakar dunia dalam perang dunia yang baru.
Politik kaum imperialis yang bersumber pada jalan buntu daripada sistem kapitalisme, sistem yang tidak mempunyai hari depan lagi, merupakan sumber dan biang keladi utama dari semua ketegangan internasional dan telah berakibat mempertentangkan bangsa-bangsa tertentu satu sama lain.
Politik ini harus dilawan dan dikalahkan demi keselamatan dan keamanan dunia, demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa-bangsa. Partai Komunis disemua negeri mempelopori dan memimpin perlawanan terhadap perang, terhadap politik pembunuhan massal. Adalah satu kenyataan, apakah orang suka atau tidak suka mengakuinya, bahwa Partai Komunis dan Pemerintah Uni Sovyet mempelopori perjuangan melawan politik perang negara-negara imperialis yang dikepalai oleh AS. (Tepuk tangan lama).
(3) Kubu Sosialis Dan Pengaruh Internasionalnya
Kawan-kawan!
Tidak ada seorangpun dapat membantah bahwa sekarang Sosialisme sedang mengungguli kapitalisme dalam semua hal yang berarti maju, berguna dan baik bagi Rakyat pekerja dan umat manusia. Sekarang tidak lain dari Amerika Serikat sendiri, negara pimpinan daripada kapitalisme, yang sudah memikirkan bagaimana mengejar Uni Sovyet dalam sejumlah cabang penting daripada ilmu dan teknologi. Dalam produksi industri Uni Sovyet sudah lama melampaui negara-negara kapitalis yang terbesardi Eropa yaitu Inggris, Perancis, dan Jerman Barat. Dalam laporannya kepada Kongres ke-21 (Luarbiasa) PKUS, yang dilangsungkan dari tanggal 27 Januari – 5 Fenruari 1959, Kawan Chrusjov a.l. mengatakan, bahwa dalam waktu Rencana Tujuh Tahun ditambah dengan kira-kira 5 tahun, jadi dalam tahun 1970, atau mungkin juga sebelumnya “Uni Sovyet akan menduduki tempat nomor satu didunia, baik dalam volume produksi mutlak, maupun dalam produksi perkapita (tiap jiwa). Hal ini akan merupakan kemenangan Sosialisme yang bersejarah-dunia dalam perlombaan damai dengan kapitalisme digelanggang internasional”. (Tepuk tangan lama).
Tak dapat dibantah oleh siapapun, bahwa sputnik-sputnik dan planet-planet adalah bukti yang paling mencolok dari kenyataan bahwa dibawah Sosialisme telah diujudkan hasrat-hasrat yang paling berani dan berhasil daripda manusia (Tepuktangan).
Kawan-kawan!
Sekarang inipun produksi industri per kapita dari seluruh dunia Sosialis telah menyusul produksi industri per kapita dari seluruh dunia kapitalis. (Tepuk tangan). Negeri-negeri Sosialis yang didiami oleh sepertiga penduduk dunia sekarang sudah menghasilkan lebih dari sepertiga produksi industri dunia, hampir separuh dari produksi gandum dan 43% dari produksi kapas. Sesudah Rencana Tujuh Tahun Uni Sovyet terlaksana sepenuhnya, dan ditambah lagi dengan kecepatan yang tinggi dari perkembangan ekonomi negari-negeri demokrasi Rakyat, maka dalam tahun 1965 sistem dunia Sosialis bukan hanya akan unggul dalam produksi per kapita, tetapi juga akan menghasilkan lebih dari separuh produksi industri dunia. (Tepuk tangan). Sebagaimana sudah dikatakan diatas, dalam tahun 1970 atau sebelumnya Uni Sovyet akan menduduki tempat nomor satu didunia, baik dalam volume produksi mutlak maupun dalam produksi per kapita. Ini berarti bahwa dalam tahun 1970 Uni Sovyet, sebagai pelopor daripada negeri-negeri kubu Sosialis, akan mampu menjamin tingkat penghidupan yang paling tinggi diseluruh dunia. (Tepuk tangan). Ini nanti akan merupakan peristiwa dunia yang bersejarah dalam perlombaan damai antara Sosialisme dengan kapitalisme digelanggang intenasional, perlombaan yang secara pasti akan dimenangkan oleh Sosialisme. (Tepuk tangan).
Kongres ke-21 PKUS telah menetapkan tugas-tugas pokok untuk mewujudkan segala syarat materiik dan teknik serta menyiapkan massa Rakyat politis dan ideologis untuk memasuki masa pembangunan Komunisme di Uni Sovyet.
Plan 7 Tahun URSS memang suatu tugas raksasa, sehingga pers borjuispun seperti yang dinyatakan oleh majalah Inggris “Economist” terpaksa mencatat, bahwa rencana itu menimbulkan “kesan yang mengagumkan”. Pekerjaan raksasa dari Rakyat Sovyet ini menunjukkan bahwa sekarang Uni Sovyet sudah memasuki tingkat yang baru dalam perlombaan ekonomi dengan kapitalisme, suatu tingkat yang menunjukkan bahwa Uni Sovyet sudah bisa “mengadu tenaga” dengan negeri Kapitalis yang paling tinggi.
Sejak sekarang sudah dapat dibayangkan bahwa keadaan dan imbangan kekuatan internasional akan berubah samasekali, apabila nanti Uni Sovyet sudah menjadi negeri industri nomor satu didunia dan seluruh negeri-negeri Sosialis sudah menghasilkan lebih dari separuh produksi industri dunia. Sukses Sosialisme ini akan berarti diperkokohnya kekuatan cinta damai diseluruh dunia. Walaupun kemenangan Sosialisme didunia belum tercapai sepenuhnya, dan disebagian dunia masih ada kapitalisme, namun sudah terdapat cukup syarat untuk menghilangkan peperangan dunia dari kehidupan manusia. Keunggulan kubu Sosialis dalam imbangan kekuatan internasional merupakan syarat objektif yang menentukan bagi tercapainya kemenangan perjuangan untuk memaksa kaum imperialis buat selama-lamanya meninggalkan perang sebagai cara penyelesaian masalah-masalah internasional.
Republik Rakyat Tiongkok, sekalipun masih menghadapi tugas dilapangan politik dan militer untuk membebaskan Taiwan, sekarang sedang melaksanakan tugas-tugas pembangunan Sosialis dengan gaya maju melompat. Pembentukan Komune-Komune Rakyat membuktikan sekali lagi daya kreasi yang tinggi dari Rakyat dan Partai Komunis Tiongkok dalam memperkuat Sosialisme dan dalam menuju ke Komunisme di Tiongkok. Setelah menyelesaikan Plan Lima Tahun Pertama dalam waktu 4 tahun, sekarang Rakyat Tiongkok sedang giat membangun untuk menyusul dan melampaui Inggris, negeri industri yang paling tua didunia, dalam waktu 15 tahun sejak tahun 1957 dalam jumlah produksi besi dan baja serta hasil-hasil industri lainnya yang terpenting. Melihat perkembangan produksi besi dan baja di Tiongkok sekarang, sangat mungkin bahwa rencana ini akan tercapai dalam waktu yang jauh kurang dari 15 tahun.
Kemajuan-kemajuan yang dicapai RRT dalam tahun 1958 memang sangat mengagumkan. Nilai total produksi industri dalam tahun 1958 adalah 66% lebih tinggi daripada tahun 1957, dan produksi baja, besi, batubara dan hasil-hasil industri lainnya menjadi dua kali lipat. Hasil mesin perkakas (“machine tools”) naik 3,2 kali lipat dalam tahun itu. Dilapangan pertanian produksi kapas mentah ditahun 1958 naik lagi dengan 28% daripada tahun 1957, sehingga RRT sekarang menduduki tempat nomor satu didunia sebagai negeri penghasil kapas. Produksi gandum telah naik dengan 35% ditahun 1958, yaitu mencapai angka 250 juta ton.
Suksesnya gerakan Komune Rakyat di RRT menandakan suatu tingkat baru dari pembangunan Sosialis di desa-desa dan mempunyai arti internasional yang amat penting. Sejak semula Komune Rakyat telah menarik perhatian seluruh dunia. Terhadap organisasi sosial yang baru ini musuh-musuh Rakyat berteriak-teriak seolah-olah Komune Rakyat menghancurkan kehidupan keluarga. Teriakan imperialis AS yang memfitnah RRT itu juga diikuti oleh teriakan kaum reaksi di Indonesia semacam Hatta, yang memang tidak bisa melihat sesuatu yang sungguh-sungguh baik untuk rakyat. (Tawa). Komune-Komune Rakyat yang makin berkembang di desa-desa RRT sejak pertengahan tahun 1958 telah “mengabungkan industri, pertanian, perdagangan, pendidikan dan urusan kemiliteran, dan dimana administrasi pemerintahan dan urusan Komune telah dipersatupadukan” (Revolusi Tentang Beberapa Masalah Komune Rakyat, Sidang Pleno ke-VI CC ke-8 Partai Komunis Tiongkok, Desember 1958). Perkembangan Komune Rakyat merupakan bagian yang wajar dari kemajuan terus menerus dan secara melompat disegala lapangan dalam produksi pertanian dan kesadaran politik dari 500 juta petani Tiongkok yang kian hari kian meningkat. Semua ini mempercepat dan memperkokoh pembangunan Sosialis di RRT, yang berarti sumbangan besar bagi kemenangan Sosialisme didunia. Ratusan juta Rakyat Tiongkok yang sudah terkonsolidasi dalam Komune-Komune Rakyat dan yang tidak semata-mata berkecimpung dalam urusan ekonomi, tetapi juga terlatih dalam kebudayaan dan kemiliteran, terang merupakan kekutan yang luar biasa dalam perjuangan untuk membela perdamaian dan untuk mengalahkan imperialisme.
Lawan-lawan Sosialisme tidak dapat membantah adanya kemajuan-kemajuan luarbiasa yang telah dicapai oleh Tiongkok Sosialis. Kenyataan ini menunjukkan bahwa jalan yang diambil oleh RRT adalah jalan yang benar dan jaya dan yang wajar ditempuh pula oleh negeri-negeri Asia lainnya, tentu saja dengan mengingat kekhususan-kekhususan negeri-negeri itu (Tepuktangan).
Perkembangan Sosialisme dunia yang dipelopori oleh Uni Sovyet juga ditandai oleh penyelesaian pembangunan Sosialisme disejumlah negeri lain di Eropa dan Asia. Di Cekoslovakia penghisapan mausia atas manusia pada dasarnya sudah dihapuskan. (Tepuktangan). Ditinjau dari sudut volume produksi industri, Cekoslovia sekarang merupakan salah satu Republik yang terkemuka di dunia. Di Bulgaria Sosialisme sudah menang di kota-kota dan desa. Di Republik Demokrasi Jerman, Polandia, Rumania, Hongaria, Albania, Republik Rakyat Demokrasi Korea, Republik Demokrasi Vietnam dan Republik Rakyat Mongolia Pembangunan Sosialisme maju dengan pesat.
Keunggulan ekonomi Sosialis juga terbukti dari tingkat kecepatan perkembangan yang lebih tinggi dibanding dengan negeri-negeri kapitalis. Selama 40 tahun yang lalu, produksi industri di Uni Sovyet naik dengan rata-rata 10,1% tiap tahun, sedangkan untuk AS angka ini adalah 3,2%, untuk Inggris 1,9% dan untuk Perancis 3,2%. Jika hanya tahun-tahun damai saja yang diperhitungkanm perkembangan ekonomi Aovyet malahan ternyata lebih cepat lagi. Selama 11 tahun sebelum perang (1930-1940) dan 11 tahun sesudah perang (1947-1957) kenaikan perkembangan produksi industri Sovyet rata-rata berjumlah 16,2%, sedangkan AS 2,7%, Inggris 3,2% dan Perancis 3,1%. Ditahun 1957 total produksi industri di Uni Sovyet berjumlah 33 kali lipat lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 1913. Untuk AS angka ini adalah 4,1 untuk Inggris 1,8 dan untuk Perancis 2.
Kerjasama dilapangan ekonomi antara negeri-negeri Sosialis menjadi lebih sempurna dengan adanya Dewan Saling Bantu Ekonomi. Kerjasama ekonomi ini terutama ditujukan untuk memajukan sumber-sumber bahan-bahan mentah dan tenaga listrik serta pada soal mempergunakan segala cara yang paling baru dicapai dilapangan teknologi. Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan koordinasi yang lebih besar dan pada spesialisasi dilapangan permesinan yang akan memungkinkan pelaksanaan massa-produksi secara besar-besaran serta modern dan yang akan sangat mengurangi biaya produksi. Dewan Saling Bantu Ekonomi ini merupakan pernyataan yang semurni-murninya dari internasionalisme proletar. Ini adalah bentuk dan sistem kerjasama internasional bagi masyarakat dunia dihari depan.
Berlainan dengan sistem pembagian kerja seperti yang terdapat didunia kapitalis, dimana Indonesia juga termasuk, dimana kemajuan-kemajuan yang tercapai hanya terbatas pada beberapa negeri imperialis yang berkuasa saja, sedangkan negeri-negeri lainnya tinggal terbelakang dan tidak mengalami kemajuan, maka sistem pembagian kerja internasional didunia Sosialis menjamin adanya kemajuan yang merata, cepat dan saling menguntungkan bagi semua negeri pesertanya. Dalam waktu beberapa tahun saja, semua negeri Sosialis, tanpa kecuali, telah mencapai kemajuan-kemajuan yang nyata dan mengagumkan dalam membangun industri dan seluruh ekonominya.
Kemajuan ekonomi yang merata dan cepat dari semua negeri Sosialis mempunyai arti yang sangat penting bagi negeri-negeri yang masih terbelakang, sebab kubu Sosialis semakin merupakan sumber dari barang-barang yang mereka perlukan bagi pembangunan ekonomi nasionalnya dan semakin sanggup membeli bahan-bahan mentah yang mereka hasilkan. Dengan adanya kubu Sosialis yang terus maju, maka tercipta dan terjaminlah kemungkinan untuk maju bagi negeri-negeri yang masih terbelakang. (Tepuk tangan).
Kawan-Kawan!
Proses peralihan dari kapitalisme ke Sosialisme yang berlangsung dalam abad kita sekarang ini tidak hanya melahirkan Sosialisme di daerah-daerah yang luas di Benua Eropa dan Asia, tetapi juga telah melahirkan kubu perdamaian yang sangat kuat dan melahirkan gerakan kemerdekaan nasional yang belum pernah ada taranya dalam sejarah dunia.
Sebelum Perang Dunia II hanya ada satu negeri Sosialis diseperenam permukaan bumi, yaitu Uni Sovyet dengan penduduk kira-kira 170,4 juta. Dalam tahun 1956 penduduk dunia ada 2.737 juta (angka PBB). Sekarang ini hampir 1.000 juta dari penduduk dunia hidup di negeri-negeri Sosialis, 700 juta di negeri-negeri yang baru merdeka dan anti imperialis seperti Indonesia, India, Irak, Birma, Mesir, dll. 600 juta sedang berjuang untuk kemerdekaan nasionalnya melawan imperialisme dan hanya 400 juta tinggal di negeri-negeri imperialis seperti AS, Inggris, Perancis, Belgia, Italia, dsb. Tetapi dari yang 400 juta itu sebagian yang terbesar ambil bagian dalam perjuangan revolusioner melawan imperialisme dan kapitalisme. (Tepuk tangan).
Sebelum Perang Dunia II keanggotaan serikat buruh diseluruh dunia hanya 40 juta, tetapi sekarang sudah 4 kali lipat yaitu 160 juta. (Tepuk tangan). Gerakan perdamaian yang juga berwatak anti-kolonial, terutama sesudah Konferensi Stockholm pada pertengahan tahun 1958, makin hari makin bertambah kuat dan meluas. Persekutuan kaum buruh dengan kaum tani, sebagai tulang punggung daripada persatuan Rakyat, makin berkembang diseluruh dunia.
Sebagai tulang punggung dan sebagai tenaga pimpinan daripada gerakan Rakyat progresif diseluruh dunia, sebelum Perang Dunia II Partai Komunis hanya terdapat di 83 negeri dengan keanggotaan 8 kali lipat, yaitu 33 juta, (tepuk tangan lama) dimana 1,5 juta terdapat di Indonesia. (Tepuk tangan dan seruan: “Hidup!”). sebelum Perang Dunia II di Indonesia hanya terdapat beberapa ribu orang Komunis yang tidak terorganisasi sebagaimana mestinya.
Sosialisme sebagai sebuah ide sudah mengisi pikiran bagian terbesar penduduk dunia. Sampai-sampai kepada tokoh-tokoh negara-negara non-Sosialis yang baru merdeka di Asia dan Afrika dalam berbagai bentuk pernyataan juga menghendaki dan bercita-cita Sosialisme. Kita mungkin tidak sependapat dengan tokoh-tokoh ini mengenai cara-cara mencapai Sosialisme dan maksud-maksud yang terkandung dibelakang pernyataan itu, tetapi yang penting ialah bahwa mereka telah menyatakan apa yang menjadi hasrat Rakyat, yaitu Sosialisme. Sesungguhnya, meluapnya dan menangnya perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa di Asia dan Afrika sesudah perang, adalah merupakan satu bagian yang penting dan merupakan salah satu bentuk peralihan dari proses runtuhnya kapitalisme dunia dan tumbuhnya Sosialisme. (Tepuk tangan).
Sosialisme sudah menjadi sistem dunia, menjadi simbol dan perwakilan dari segala sesuatu yang baik dan maju serta menjadi daya penarik internasional dan harapan serta tujuan hidup bagi beratus-ratus juta manusia yang masih meringkuk dan sengsara dibawah penghisapan dan penindasan kapital.
Sosialisme dalam diplomasi dan politik internasional merupakan pembela yang setia dan teguh dari kemerdekaan bangsa-bangsa dan perdamaian dunia, penganjur dan pelaksana dari hidup berdampingan secara damai dan bersahabat antara bangsa-bangsa, contoh daripada kemauan baik dan kesanggupan hidup dan kerjasama secara damai antara bangsa-bangsa dengan sistem sosial yang berlainan, penganjur dari normalisasi perdagangan internasional tanpa diksriminasi dan tukar menukar hasil ilmu dan kebudayaan secara damai antara Timur dan Barat.
Sosialisme dilapangan ekonomi merupakan kesanggupan bekerja secara berencana, mengindustrialisasi negeri secara besar-besaran, penggunaan otomasi seluas-luasnya, mekanisasi pertanian, dan kesanggupan membawa kemajuan da kemakmuran yang terus menerus meningkat dalam kehidupan materiil dan kulturil manusia. Keunggulan sistem Sosialisme atas kapitalisme dicerminkan dilapangan kesejahteraan Rakyat. Angka kematian di Uni Sovyet adalah paling rendah didunia, sedangkan tambahnya penduduk lebih tinggi daripada kebanyakan negara kapitalis. Pada tahun terakhir daripada Plan 7 Tahun akan dilaksanakan secara berangsur-angsur 30 jam kerja seminggu untuk kaum buruh yang bekerja dibawah tanah dan dalam produksi dengan syarat-syarat kerja yang merugikan kesehatan dan 35 jam kerja seminggu bagi kaum buruh lainnya. Tujuan lebih jauh ialah untuk melaksanakan minggu-kerja 5 hari dengan enam-tujuh jam kerja sehari. Pengurangan jumlah hari kerja seminggu bukan hanya tidak diikuti oleh pengurangan gaji, tetapi malahan diikuti oleh kenaikan gaji yang nyata. Pendeknya, dalam waktu yang tidak lama lagi di Uni Sovyet akan ada hari kerja dan minggu kerja yang paling singkat didunia bersamaan dengan perkembangan kesejahteraan penduduk. Semuanya ini mungkin karena keunggulan Sosialisme, dimana produksi yang makin meningkat tidak ditujukan untuk memperbesar keuntungan tuan-tuan besar kapitalis, tetapi untuk pemenuhan maksimal kebutuhan-kebutuhan semua anggota masyarakat.
Keunggulan Sosialisme atas kapitalisme adalah juga dibuktikan oleh keunggulan dilapangan ilmu dan teknologi, dilapangan kebudayaan, moral dan kekuatan militer.
Segala komplotan kontra-revousioner satu persatu telah dapat digagalkan dimana saja ia muncul dinegeri Sosialis. Barisan Sosialis menjadi makin kokoh, pembangunan Sosialis makin lancar dan martabat Sosialisme makin menaik.
Intisari dari pengalaman-pengalaman Komunis yang paling berharga telah dirumuskan dalam “Deklarasi” dari 12 Partai Komunis dan Partai Buruh negeri-negeri Sosialis dan “Manifes Perdamaian” dari 64 Partai Komunis dan Partai Buruh sebagai hasil dan kesimpulan dari Konferensi Moskow dibulan November 1957. Juga Partai kita adalah peserta aktif dalam Konferensi yang bersejarah itu. Suksesnya Konferensi ini menandakan permulaan dari suatu tingkatan baru dalam gerakan Komunis sedunia.
Kedua dokumen tersebut memberikan analisa jelas tentang situasi dunia sekarang beserta perspektif yang terang tentang perkembangannya dihari depan. Kedua dokumen tersebut merupakan pedoman aksi dan program kerja yang demokratis bagi perjuangan kaum Komunis dan semua orang yang cinta damai dan kemerdekaan.
Dalam hubungan ini, orang perlu diperingatkan akan usaha-usaha yang hendak mengacau dan memecahbelah gerakan Komunis sedunia. Usaha ini adalah sangat berbahaya bagi Sosialisme dunia, bagi front internasional anti-kolonial dan cinta damai. Yang perlu disebut disini adalah penyelewengan yang berupa revisionisme modern, yang sekarang menghinggapi klik Tito dalam pimpinan Liga Komunis Yugoslovakia (LKJ). Atas nama Sosialisme dan atas nama Komunisme, klik Tito menempatkan diri diluar kubu Sosialis dan diluar gerakan Komunis.
Dalam kata-kata, klik Tito ini juga menempatkan diri diluar kubu imperialis, tetapi dalam kenyataanya mereka sama sekali tidak pernah secara tegas menyalahkan apalagi mengutuj politik pemerintah AS yang agresif. Sebaliknya, bersama Turki dan Yunani mereka membikin Pakt Baklan yang menyalurkan mereka ke-NATO. Tidaklah mengherankan apabila klik Tito dengan semangat balas dendam (Semangat revansis) tidak jemu-jemunya berulang-ulang menuduh dan memfitnah Uni Sovyet sebagai imperialis yang hendak meniadakan kemerdekaan Yugoslovakia. Mereka menyatakan dirinya berdiri diluar “Dua blok politik militer”. Dengan pernyataan ini mereka memfitnah seolah-olah tujuan politik luar negeri Uni Sovyet sama dengan tujuan politik luar negeri yang agresif dari imperialis AS. Padahal, seseorang tidak perlu menjadi Komunis untuk mengerti perbedaan antara Sosialisme dan imperialisme dan perbedaan politik luar negeri dari masing-masing sistem ini.
Klik Tito dari Liga Komunis Yugoslovakia suka berteriak-teriak seperti juga kaum imperialis, tentang “imperialisme Sovyet” dan menuduh negara-negara Sosialis sebagai “Satelit-satelit Sovyet”. Tetapi tahukah mereka bahwa di Yugoslovakia sekarang bisa berkuasa kembali raja-raja jika tidak ada kubu Sosialis yang dipelopori oleh Uni Sovyet, karena kaum imperialis lebih percaya kepada raja-raja daripada kepada pemimpin-pemimpin LKJ? Kecuali kalau pemimpin-pemimpin LKJ sudah tidak ada bedanya lagi dengan raja-raja! Karena sekarang sudah ada kubu Sosialis yang dapat mengungguli dunia kapitalis dalam banyak hal, karena sudah ada front internasional anti-kolonial dan cinta damai yang kuat, penguasaan imperialis secara lama sudah tidak dimungkinkan lagi. (Tepuk tangan).
Jelaslah bahwa klik Tito sedang menjalankan suatu politik yang pada hakekatnya sama dengan politik imperialis, yaitu memecah belah persatuan kaum Komunis sedunia. Dengan berbuat demikian mereka juga mengharap akan dapat menarik pemimpin-pemimpin borjuasi nasional yang memerintah di negeri-negeri non-Sosialis yang baru merdeka di Asia dan Afrika yang menjalankan politik luar negeri untuk perdamaian dunia dan anti-kolonial. Dengan jalan ini kaum revisionis berharap akan dapat menarik mereka kedalam apa yang mereka namakan suatu “blok ketiga” sebagai saluran dan aparatur untuk menjauhkan negara-negara non-Sosialis di Asia dan Afrika dari kubu Sosialis yang menjadi inti daripada front perdamaian dan anti imperialis serta menyeret negara-negara tsb. keblok imperialis. Dengan demikian mereka bermaksud memecah front internasional anti-kolonial dan cinta damai yang sekarang sedang tumbuh diseluruh dunia.
Tetapi hasilnya bukanlah seperti yang diinginkan oleh klik Tito. Kaum Komunis bukannya terpecah belah, tetapi malahan makin kokoh bersatu padu. Hanya dikalangan kaum nasionalis di negeri-negeri Arab, sampai batas-batas tertentu, Tito berhasil menimbulkan pecah belah. Hal ini sangat kita sesalkan, karena ini sedikit atau banyak dapat melemahkan front internasional anti-kolonial dan cinta damai.
Dalam hubungan ini kita ingin menyebut kedunguan Presiden Nasser dari Mesir yang telah mengorbankan nama baiknya sebagai pejuang anti-kolonial dengan mengikuti jejak klik Tito menjalankan politik anti-Komunis yang reaksioner dari kaum imperialis.
Padahal, kenyataanya sekarang ialah bahwa pemimpin-pemimpin nasional di negeri-negeri Asia-Afrika yang baru merdeka dapat dengan lega dan bangga berkata, bahwa negeri mereka tidak akan “mati” jika diboikot oleh AS dan negeri-negeri imperialis lainnya, karena ada negeri-negeri Sosialis yang setiap saat bersedia mengulurkan tangannya untuk membantu dengan tanpa syarat. (Tepuk tangan). Mungkinkah ada kebanggan demikian jika tidak ada kubu Sosialis yang kuat? Jawabnya yang jujur ialah: jika tidak ada kubu Sosialis yang kuat yang dipelopori oleh Uni Sovyet, kaum imperialis masih akan merajalela di Asia-Afrika dan di negeri-negeri yangs ekarang sudah merdeka masih bertahta gubernur-gubernur jenderal kulit putih dan raja-raja yang mesum dan korup. Adanya kubu Sosialis objektif menguntungkan dan membantu mempercepat kemenangan perjuangan kemerdekaan nasional, tidak perduli apakah kebenaran ini diakui atau tidak. (Tepuk tangan).
Adanya RRT telah mengubah wajah dunia. Tetapi untuk Asia, adanya RRT mempunyai arti yang lebih penting lagi. Dengan adanya Republik Rakyat Tiongkok yang berpenduduk kira-kira 700 juta ditambah lagi dengan penduduk Republik Rakyat Mongolia, Republik Rakyat Demokrasi Korea dan Republik Demokrasi Vietnam, berarti bahwa lebih separoh dari penduduk Asia sudah masuk kubu Sosialis dan merupakan benteng yang sangat kuat dalam perjuangan menghancurkan sisa-sisa kekuasaan imperialis di Asia. (Tepuk tangan). Bayangkan betapa rupanya Asia sekarang jika Tiongkok masih dikuasai oleh Tjiang Kai-sek dan Amerika Serikat. Dan lihatlah sekarang sesudah Tiongkok menjadi anggota kubu Sosialis yang kuat! Perjuangan kemerdekaan nasional negeri-negeri Asia-Afrika menjadi lebih dipermudah, kaum imperialis tidak berani lagi berbuat serampangan mereka akan menanggung akibat-akibatnya yang berarti kehancuran mereka sendiri.
Adanya RRT telah memungkinkan lahirnya monumen bersejarah dalam diplomasi dan politik internasional, yaitu Lima Prinsip Tjou En-lai – Nehru, yaitu prinsip saling menghormati keutuhan wilayah dan kedaulatan, non-agresi, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri masing-masing, persamaan dan saling menguntungkan, serta hidup berdampingan secara damai. Lima Prinsip Tjou-Nehru ini sangat membantu dalam kita meninjau berbagai persoalan dan pertikaian internasional. Lima Prinsip ini merupakan senjata di dalam tangan Rakyat didunia untuk menilai kebijaksanaan politik luar negeri pemerintahnya masing-masing, untuk mengawasi politik luar negeri imperialis dan mengenal serta menilai politik luar negeri Sosialis. Lima Prinsip tsb. adalah Lima Prinsip Keamaan dan Perdamaian Internasional. Ini adalah sumbangan Asia pada dunia diplomasi dan politik internasional, salah satu pernyataan daripada hembusan angin Timur yang mengalahkan angin Barat. Ini adalah juga pembenaran apa yang secara profetis sudah dikatakan oleh Lenin dalma tahun 1913 tentang “Eropa yang terbelakang dan Asia yang maju”. (Tepuk tangan).
Dengan demikian jelaslah, bahwa gerakan Komunis sedunia dan kubu Sosialis belum pernah begitu kuat dan begitu bersatu seperti sekarang ini, terutama setelah sukses-sukses besar dalam pembangunan Sosialisme, khususnya berhubung dengan dimulainya pembangunan Komunisme di URSS dan gerakan Komune Rakyat yang jaya di RRT.
Kawan-kawan!
Demikianlah kenyataan masyarakat dunia sekarang. Dua sistem sosial, kapitalisme dan Sosialisme, adalah sebagai kenyataan dan hidup berdampingan. Yang satu, kapitalisme, sistem yang sudah lapuk dan sedang dalam proses menuju keruntuhannya. Yang lain, Sosialisme, sistem dunia baru, yang mendapat simpati kaum pekerja disemua negeri, sistem yang sedang berkembang dengan cepatnya, yang mempunyai hari depan yang gemilang dengan kemungkinan-kemungkinan yang tak terhingga. Memang hal ini tidak bisa terus berlangsung selama-lamanya dan harus disudahi sistem mana yang objektif dan sesuai dengan kebutuhan dan kemajuan hidup umat manusia. Soalnya ialah bagaimana cara menyudahinya, dengan saling bermusuhan, saling mengisolasi dan berperang, atau dengan bersaing secara damai.
Mengenai hal ini, kaum Komunis sudah lama menunjukkan jalan keluar yang paling demokratis dan paling menguntungkan bagi seluruh umat manusia, yaitu jalan yang dikemukakan Lenin tentang prinsip hidup berdampingan antara negara-negara yang sistem sosialnya berlainan, prinsip ko-eksistensi secara damai antara negara-negara kapitalis dan Sosialis. Sejak tahun 1917 sejarah sudah membuktikan bahwa sistem kapitalisme tidak mungkin bisa dipaksakan dengan jalan apapun, juga tidak dengan jalan perang kepada suatu masyarakat yang memang sudah cukup syarat-syaratnya untuk Sosialisme.
Sosialisme sebagai sistem dunia yang baru adalah suatu kenyataan. Adalah pula suatu kenyataan bahwa kapitalisme sebagai sistem dunia masih ada dan belum lenyap sama sekali dari dunia. Tidak bisa lain, kapitalisme dan Sosialisme harus hidup berdampingan dan bersaing secara damai, dan harus melakukan hubungan-hubungan yang normal dan damai antara satu sama lain dilapangan sosial, kebudayaan, ekonomi dan politik. Dalam laporannya kepada Kongres ke-21 PKUS, Kawan Chrusjov mengatakan bahwa “rencana yang disahkan oleh Kongres kita itu ditujukan untuk menjamin hidup berdampingan secara damai dan memperkuat ikhtiar untuk perdamaian diseluruh dunia” dan bahwa “Program ekonomi dari pembangunan damai di URSS untuk jangka waktu 1959-1965 memberikan perspektif-perspektif yang luas untuk memperkembangkan perdagangan Uni Sovyet dengan semua negeri-negeri” dan Uni Sovyet “Sekurang-kurangnya bisa dua kali memperbesar perdagangan luar negeri”.
Salah satu pernyataan yang sangat penting daripada prinsip hidup berdampingan secara damai adalah diadakannya hubungan dagang yang bebas, normal, dan ramai antara Barat dan Timur. Adalah satu kenyataan bahwa ditahun-tahun belakangan ini perdagangan antara negara-negara kapitalis sendiri pada umumnya menurun, sedangkan perdagangan antara Barat dan Timur menaik sampai dua kali lipat, yaitu US $ 6.000 juta dalam tahun 1957 dan US $ 3.000 juta dalam tahun 1953. Pemimpin-pemimpin Uni Sovyet sudah berulang kali memajukan ajakan dan tawaran berdagang bebas kepada barat, hal mana, jika diterima oleh Barat akan merupakan saluran jalan keluar dan bantuan yang meringankan kesulitan-kesulitan ekonomi yang sedang dihadapi oleh Barat sekarang.
Pernyataan lain yang penting daripada prinsip ko-eksistensi secara damai adalah pertukaran internasional antara wakil-wakil pemerintah dan wakil-wakil Rakyat dari berbagai negeri. Dalam rangka ini adalah penting sekali disadari arti dan pengaruh yang sangat baik daripada kontak-kontak peribadi dan pergaulan-pergaulan secara langsung dari para pemimpin negara-negara seperti yang misalnya dilakukan dengan kunjungan Wakil-Wakil PM Anastas Mikojan dan kemudian Frol Kozlov ke AS, kunjungan PM Inggris MacMillan dan Wakil Presiden Amerika Serikat Richard Nixon ke Uni Sovyet dan saling kunjung yang akan diadakan antara Nikita Chrusjov dan Dwight Eisenhower dalam tahun ini juga. Tak dapat dilupakan betapa pentingnya arti pergaulan erat yang pernah terjadi antara para Perdana Menteri yang telah berhasil melahirkan Konferensi Asia-Afrika yang bersejarah di Bandung dan demikian pula kontak-kontak dan pertemuan-pertemuan langsung antara Presiden Sukarno dengan para pemimpin tertinggi dari negara-negara lain. Hal ini perlu diperluas lebih lanjut, terutama dengan kontak-kontak dan pergaulan-pergaulan langsung dari para sarjana, seniman, olahragawan, wartawan dan wakil-wakil organisasi Rakyat Indonesia dengan para terkemuka negeri-negeri lain.
Satu-satunya alternatif daripada ko-eksistensi secara damai adalah jalan perang, jalan bencana pembunuhan dan penghancuran secara massal. Sudah jelas bahwa jalan perang adalah jalan keneraka, jalan anti kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan. Kaum Komunis akan terus berbuat segala-galanya untuk mencegah jangan sampai jalan perang bisa dipaksakan kepada dunia. Dalam “Deklarasi” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh ditegaskan bahwa “soal perang atau ko-eksistensi secara damai sekarang menjadi soal yang menentukan dalam politik dunia” (halaman 15). Satu-satunya pilihan yang benar adalah jalan damai, jalan ko-eksistensi dan bersaing secara damai antara sistem kapitalisme dan sistme Sosialisme!
Tidaklah mengherankan apabila umat manusia makin meninggalkan kapitalisme dan makin mengerumuni Sosialisme. Inilah sesungguhnya yang menjadi hakekat pokok dari perkembangan dan pergolakan internasional sekarang.
(4) Situasi Politik Internasional
Keadaan masyarakat dunia seperti diuraikan diatas beserta persoalan-persoalannya tercermin jelas dalam persoalan-persoalan dan pertikaian-pertikaian politik internasional, yang pada dasarnya terbagi dalam dua aliran, yaitu aliran yang membela dan memperjuangkan kapitalisme dan aliran yang membela dan memperjuangkan Sosialisme. Pertarungan antara kedua aliran ini meliputi seluruh dunia dan juga terdapat di Indonesia dan di negeri-negeri non-Sosialis lainnya di Asia, Afrika dan di Amerika Latin.
Kedua aliran ini memang mencerminkan proses objektif yang sedang terjadi di masyarakat dunia. Oleh karenanya, adalah suatu kepalsuan reaksioner untuk menjadikan situasi yang objektif ini sebagai hanya soal pertentangan kepentingan ekonomi dan politik antara Amerika Serikat dan URSS semata-mata.
Sejarah perjuangan untuk Sosialisme sudah membuktikan dalam teori dan praktek bahwa yang ternyata teruji benar adalah Sosialisme ilmu seperti yang telah disimpulkan lebih lanjut oleh W.I. Lenin dan pemimpin-pemimpin Partai-Partai Komunis lainnya.
Aliran politik yang membela dan memperjuangkan Sosialisme tampil kemuka dengan tujuan yang jujur dan dinyatakan secara terus terang seperti yang tercermin dalam politik Partai-Partai Komunis dan diplomasi Sosialis. Aliran politik ini, yang mewakili proses sosial yang objektif dan benar, tidak memerlukan penipuan atau bersembunyi dibelakang semboyan-semboyan yang kosong dan palsu.
Tetapi sebaliknya, aliran yang hendak membela dan mempertahankan kapitalisme terpaksa dan terbukti harus bersembunyi dibelakang semboyan-semboyan kosong dan palsu dan harus membonceng kepada demagogi “sosialis”, seperti yang dilakukan oleh Perdana Menteri Nehru dari India. Ini tidak lain ialah karena tujuan orang-orang dari aliran ini berlawanan dengan proses objektif, dan oleh karena itu sukar untuk mendapatkan pasaran dikalangan massa Rakyat. Hal ini juga terlihat di Indonesia. Ada pembela-pembela setia dari kapitalisme dan mati-matian memusuhi Sosialisme, tetapi dalam omongan sehari-hari mereka berkedok dibelakang merk “sosialis” dan “Marxis”. (Tawa). Berbagai variasi semboyan “sosialis” dipergunakannya, misalnya oleh kaum sosialis kanan, tetapi pada hakekatnya kesemuanya itu hanyalah bentuk-bentuk konsepsi borjuasi yang sedang mencoba untuk membela kepentingan kelasnya yang memusuhi Sosialisme. Ini sekali lagi membuktikan apa yang sudah digambarkan oleh Lenin dalam tahun 1913 dengan perkataan: “Dialektika sejarah adalah demikian rupa sehingga kemenangan teoritis Marxisme memaksa musuh-musuhnya menyamar sebagai kaum Marxis” (Lenin dalam “Nasib Sejarah Ajaran Karl Marx”).
Pertarungan antara kedua aliran ini dalam politik internasional mengambil berbagai bentuk dan mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan yang menyangkut kepentingan umum seluruh dunia. Yang terpokok diantaranya adalah masalah perang dan damai, masalah perang dingin, masalah kolonialisme, masalah pangkalan militer dinegeri lain, masalah perdagangan bebas dan normal antara Timur dan Barat, masalah larangan digunakannya senjata-senjata nuklir, masalah dihentikannya percobaan-percobaan bom nuklir, masalah perlucutan persenjataan, dan masalah-masalah hangat lainnya seperti misalnya masalah remiliterisasi Jepang, masalah penyatuan kembali Vietnam dan Korea, masalah Berlin Barat, masalah perjanjian perdamaian dengan Jerman, masalah pakt-pakt militer agresif SEATO, NATO dll. semua soal itu menyangkut kepentingan dan keamanan umum dunia, termasuk Indonesia. Oleh karena itu Rakyat Indonesia tidak boleh bersikap pasif terhadap masalah-masalah tersebut, tetapi harus menghadapinya dan mengambil bagian aktif dalam menyelesaikannya.
Diantara semua masalah hangat itu, masalah Berlin Barat dan Jerman adalah yang paling mendesak dewasa ini. Adalah memang tidak masuk akal bahwa setelah hampir 15 tahun perang dunia berakhir Berlin Barat masih saja diduduki oleh tentara asing dan perjanjian perdamaian dengan Jerman belum lagi ditandatangani. Politik damai dan demokratis dari Uni Sovyet dan semua negeri Sosialis ditujukan untuk mengakhiri situasi yang pincang di Eropa ini. Sebaliknya, negara-negara Barat hendak terus memelihara kepincangan ini, karena dengan berbuat demikian mereka berharap dapat mempertahankan kekuasaannya di Eropa. Adenauer dan Pemerintah Jerman Barat yang mewakili kepentingan kaum imperialis Jerman, merupakan biang keladi utama yang bersama dengan negara-negara Barat lainnya terus menunda-nunda penyelesaian masalah Berlin Barat dan masalah Jerman. Hal ini ditentang secara luas oleh Rakyat Jerman sendiri. Imperialis Jerman yang dihidupkan kembali dengan bantuan kaum monopolis AS merupakan bahaya yang sangat mengganggu keamanan dan perdamaian di Eropa. Untuk menyelesaikan masalah-masalah ini Uni Sovyet sudah sampai mengusulkan diadakannya Konferensi Tingkat Tertinggi dari Empat Besar. Pihak Barat bukannya kompak dalam menghadapi usul-usul Sovyet itu. Tiga Besar Barat, yaitu Amerika Serikat, Inggris dan Perancis, masing-masing berusaha untuk menjalankan politiknya sendiri-sendiri, sekalipun keluar nampaknya satu. Tetapi bagi dunia demokratis dan cinta damai, termasuk Rakyat Indonesia, sudahlah sewajarnya ntuk menyokong politik diadakannya KTT, karena politik ini langsung memperkuat perdamaian. (Tepuk tangan).
Kawan-Kawan!
Sejalan dengan berlangsungnya dua proses didunia, yaitu proses kehancuran kapitalisme dan proses kenaikan Sosialisme, maka dalam politik dan diplomasi internasional terdapat dua macam kebijaksanaan, dengan tujuan, cara-cara dan semangatnya sendiri-sendiri. Yang satu adalah politik luar negeri imperialis yang membela dan mempertahankan penghisapan dan penindasan, kolonialisme dan perang. Yang lain politik luar negeri negara-negara Sosialis yang berjuang untuk menghapuskan penghisapan, kolonialisme dan perang, dan untuk menciptakan masyarakat baru didunia yang adil dan makmur, damai dan maju.
Berturut-turut dan terus menerus imperialisme melakukan intervensi dan agresi terhadap negeri-negeri lain, dan berturut-turut dan terus menerus pula negeri-negeri Sosialis menentangnya dan membela hak dan kepentingan negara-negara korban intervensi dan agresi imperialis. Berturut-turut dan terus menerus negeri-negeri Sosialis mengambil inisiatif dan memajukan usul-usul damai dan demokratis serta memberi contoh untuk mengurangi ketegangan-ketegangan internasional, tetapi berturut-turut dan terus menerus pula Amerika Serikat dan negara-negara imperialis lainnya menolak dan menggagalkannya.
Dalam Kongres Nasional ke-V Partai kita telah mengkonstatasi perimbangan kekuatan internasional dan prospek perkembangannya menuju kearah yang makin lebih menguntungkan bagi kemerdekaan nasional, perdamaian dan Sosialisme. Dalam periode sesudah itu perkembangan internasional benar-benar menunjukkan pergeseran kekiri, kearah yang makin memencilkan dan merugikan kaum imperialis, terutama imperialis AS yang terus menerus nekad mempertahankan kolonialisme, terus menimbulkan ketegangan-ketegangan baru, terus mengadakan subversi, intervensi dan agresi dan mengubah perang dingin menjadi perang panas. Sebagai akibatnya, belum pernah imperialisme Inggris-Perancis begitu terisolasi dan begitu dibenci Rakyat sedunia seperti diwaktu mereka melancarkan agresi militernya terhadap Mesir. Juga belum pernah kaum imperialis AS-Inggris begitu terisolasi dan begitu dibenci Rakyat sedunia seperti diwaktu mereka mendaratkan pasukan-pasukannya di Libanon dan Jordania.
AS mendapat pukulan bukan main hebatnya dengan meletusnya revolusi di Irak pada tanggal 14 Juli 1958. Peristiwa ini menandakan adanya pasang baru dalam gerakan revolusi nasional sedunia. Revolusi Irak ini kemudian diikuti oleh proklamasi Republik Aljazair dan Guinea. Belum pernah AS begitu terpencil sendirian seperti ketika AS melakukan agresi terhadap RRT disekitar Selat Taiwan. Bandingkanlah keadaan ini dengan keadaan ketika pada tanggal 25 Juni 1950 AS melancarkan agresinya terhadap Korea yang berlangsung terus sampai tanggal 27 Juli 1953. Pada waktu itu AS masih dapat memaksakan kehendaknya pada banyak negeri didunia, termasuk Indonesia, misalnya mengenai embargo terhadap RRT.
Pendapat umum sedunia makin mengenal betapa tidak sungguh-sungguhnya AS dalam mengusahakan persetujuan internasional untuk menghentikan percobaan-percobaan senjata nuklir dengan segera, tanpa syarat dan untuk selama-lamanya. Padahal Uni Sovyet sudah menunjukkan kemauan baiknya dengan menghentikan secara sepihak mulai tanggal 31 Maret 1958 percobaan-percobaan senjata nuklir untuk waktu 6 bulan. Uni Sovyet terus menerus mengajak AS dan Inggris untuk mencapai persetujuan internasional mengenai hal ini, meskipun jumlah percobaan bom nuklir yang sudah dilakukannya kurang daripada yang pernah dilakukan oleh AS maupun oleh Inggris. Tetapi usaha baik ini tidak berhasil., Amerika dan Inggris tetap mau meneruskan percobaan-percobaan senjata nuklir.
Kebangunan anti-kolonial dari bangsa-bangsa Asia dan bangsa-bangsa Arab terus meluas dan mencapai kemajuan-kemajuan penting. Beberapa pengalaman dan pelajaran penting dapat disimpulkan dari perlawanan sengit bangsa-bangsa Arab terhadap kaum imperialis. Yang terpenting diantaranya adalah tersesatnya jalan Nasser dari Mesir. Pengalaman Mesir ini memberi pelajaran bahwa tidak mungkin politik luar negeri yang maju dipertahankan, selama politik dalam negerinya anti-demokratis dan anti-Komunis. Pengalaman Mesir telah membuktikan bahwa politik anti-Komunis, politik mengekang dan menindas hak-hak demokratis dari Rakyat Mesir dan Siria, adalah berlawanan dengan prinsip-prinsip anti-kolonial dan cinta damai dari Putusan-Putusan Banding, dan nyatanya sejalan dengan politik imperialis yang memertahankan kekuasaan koloialnya dinegeri-negeri Arab, di Asia dan di bagian-bagian dunia lainnya. Politik anti-demokratis ini juga dijalankan oleh kalangan yang berkuasa di India, khususnya yang merupakan tindakan membubarkan Pemerintah negara-bagian Kerala yang dipimpin oleh kaum Komunis, yang setia pada konstitusi India dan yang telah bertindak menguntungkan Rakyat Kerala. Ini merupakan pelajaran praktis bagi Rakyat pekerja sedunia, betapa gampangnya borjuasi melemparkan UUD dan demokrasi jika kepentingan mereka terancam, dan betapa borjuasi tidak sukarela menerima jalan damai untuk perubahan sosial yang ditempuh oleh proletariat.
Berbeda dengan Mesir adalah Irak, yang setelah kemenangan Revolusi 14 Juli 1958 menjalankan politik luar dan dalam negeri yang bersandar atas kepentingan dan kekuatan Rakyatnya, yang tidak anti-Komunis, yang anti-kolonial dan cinta damai dan bekerjasama dengan kubu Sosialis menuju kekebangunan dan persatuan Arab. Jalan Mesir dan jalan Irak merupakan konfrontasi pilihan bagi dunia arab. Tidak disangsikan lagi bahwa jalan Irak sekarang, jalan kerjasama Nasional dan Komunis, adalah jalan Arab dan jalan kemerdekaan nasional yang sejati. (Tepuk tangan).
Dalam tahun-tahun belakangan ini imperialisme makin terpukul lagi dengan makin meluapnya perjuangan anti-imperialisme dari Rakyat-Rakyat di Afrika dan di Amerika Latin. Konferensi se-Afrika di Accra, Ghana, yaitu Konferensi Pemerintah Negara-Negara se-Afrika pada bulan April 1958 dan Konferensi Rakyat-Rakyat se-Afrika, juga di Accra, pada bulan Desember 1958, melanjutkan dan memperluas semangat anti-kolonial Bandung ke Benua Afrika. Aksi-aksi massa sesudah Accra sangat meluas ke Kongo, Nyasa, Rhodesia dan kehampir semua negeri di Afrika Barat, Tengah dan Selatan. Perlawanan bersenjata tidak lagi hanya terbatas pada aljazair, tetapi sudah meluas ke daerah Kamerun, Uganda dan Afrika Tengah. Juga di Amerika Latin aksi-aksi massa demokratis makin meluas dan mencapai kemenangan-kemenangan. Negeri-negeri seperti Argentina, Venezuela, Brazilia, Chili dll., menjadi daerah-daerah yang tidak aman lagi bagi kapital AS. Kemenangan Revolusi di Kuba merupakan sumber inspirasi yang penting bagi perjuangan pembebasan Rakyat di seluruh Amerika Latin. (Tepuk tangan lama).
Kemenangan mutlak “Partai Aksi Rakyat” dalam pemilihan umum di Singapura pada awal tahun ini merupakan demonstrasi penolakan Rakyat terhadap penjajahan Inggris di Pulau inim dan sekaligus menelanjangi kebangkrutan politik pro-inggris Tengku Abdul Rachman dari Malaya. (Tepuk tangan).
Pukulan-pukulan dan kekalahan-kekalahan bertubi-tubi yang diderita oleh imperialisme dunia mengharuskan Rakyat untuk makin mempertinggi kewaspadaaannya. Imperialisme tidak akan mau menyerah secara sukarela tetapi harus dipaksa untuk menyerah oleh kekuatan aksi massa proletariat dan massa Rakyat lainnya sedunia. Tiap usaha imperialis untuk menyeret dunia kedalam api peperangan dunia baru bersama-sama dengan kehancuran mereka harus dilawan.
Meluapnya kebangkitan anti-kolonial ini yang sekarang meliputi seluruh daerah Asia, Afrika dan Amerika Latin sangat berpengaruh di dalam mengubah imbangan kekuatan internasional yang menguntungkan kemerdekaan, demokrasi, Sosialisme dan perdamaian.
Dalam hubungan ini harus diyakini arti internasional yang amat penting dari gerakan dunia untuk menentang perang dan membela perdamaian abadi. “Deklarasi” 12 Partai Komunis dan Partai Buruh menegaskan: “Partai-Partai Komunis memandang perjuangan untuk perdamaian sebagai tugas mereka yang terutama. Mereka, bersama-sama dengan semua kekuatan yang cinta damai, akan berusaha dengan sekuat tenaga mereka mencegah perang”. (halaman 17). (Tepuk tangan).
Pengalaman Rakyat sendiri telah memberi pelajaran betapa benarnya kesimpulan yang telah diambil oleh Biro Perdamaian Dunia dalam sidangnya di Moskow pada tanggal 21-25 Februari 1959, yaitu bahwa musuh-musuh perdamaian adalah pula musuh-musuh kemerdekaan bangsa, dan bahwa gerakan perdamaian dan gerakan anti-kolonial adalah satu dan tak bisa dipisah-pisahkan. Gerakan kemerdekaan nasional tanpa gerakan perdamaian tidak akan dapat mencapai hasil sepenuhnya. Hal ini sesuai sekali dengan semboyan Rakyat Indonesia: “Kami cinta perdamaian, karena kami cinta kemerdekaan.” Tepat sekali apa yang sering dikatakan oleh Presiden Sukarno, bahwa tidak ada perdamaian selama masih ada kolonialisme. Oleh karena itu, gerakan perdamaian dunia yang sekarang sudah menjadi gerakan massa demokratis yang paling luad didunia, adalah gerakan untuk mencegah peperangan dan anti-kolonial. Penghentian sama sekali percobaan-percobaan senjata nuklir dan pelarangan penggunaan senjata-senjata tersebut, pengakhiran perang dingin, serta terjaminnya kemerdekaan bagi semua bangsa adalah tuntutan-tuntutan terpenting daripada gerakan perdamaian dunia.
Rakyat Indonesia telah memberikan sumbangannya kepada tercapainya cita-cita perdamaian dunia. Peranan Rakyat dan Pemerintah Indonesia dalam pembelaan hal Mesir ketika menghadapi agresi militer Inggris, Perancis dan Israel, dan dalam mensukseskan Konferensi Asia-Afrika di Bandung, adalah sumbangan-sumbangan penting dan berharga. Pernyataan-pernyataan dan pidato-pidato yang bersemangat anti-imperialisme dan cinta damai dari Presiden Sukarno di Washington, di Moskow, di Peking, di Ankara, di Pnompenh, di Hanoi, dan pada kesempatan-kesempatan lain mempunyai pengaruh yang baik dalam meluaskan dan membesarkan kekuatan-kekuatan damai didunia. Pengakuan segera oleh Pemerintah Indonesia atas desakan Rakyat terhadap Republik Irak, Pemerintah Sementara Aljazair, Republik Ghana dan Guinea penting sekali artinya bagi perjuangan anti-kolonial dan cinta damai.
Pengalaman perjuangan Rakyat telah pula membuktikan betapa benarnya kesimpulan Partai selama ini bahwa kebangunan nasional dalam bentuk meluapnya gerakan dan aksi-aksi anti-kolonial dari bangsa-bangsa di Asia, Afrika dan Amerika Latin bukanlah merupakan suatu kekuatan yang tersendiri di dunia atau merupakan kekuatan blok ketiga yang berdiri diantara kekuatan imperialis dan Sosialis, melainkan satu kekuatan bagian yang memang amat penting dari kebangunan seluruh umat manusia, yang bersama kubu Sosialis menentang imperialisme, menuju kekemerdekaan nasional semua bangsa, demokrasi, perdamaian dan Sosialisme. (Tepuk tangan).
Adalah suatu kenyataan, bahwa imbangan kekuatan internasional yang menguntungkan bagi Sosialisme merupakan syarat objektif yang menentukan bagi berhasilnya perjuangan mempertahankan perdamaian dunia dan mencegah pecahnya perang dunia yang baru. Tentang ini Kawan Mikojan antara lain mengatakan, bahwa “imbangan kekuatan baru itu dan prospek-prospek selanjutnya dari perkembangan memberikan alasan untuk menyatakan pada Kongres ke-21 PKUS bahwa ‘suatu kemungkinan yang nyata tentang disingkirkannya perang dunia dari kehidupan masyarakat akan mendapat bentuk, malahan sebelum Sosialisme menang diseluruh dunia, dengan kapitalisme masih berlangsung dibeberapa bagian dunia’. Ini akan merupakan sumbangan Sosialisme yang tak ternilai pada sejarah manusia, perwujudan harapan-harapan serta hasrat-hasrat yang paling dikandung semua Rakyat”.
Partai kita telah mengkonstatasi adanya front internasional anti kolonial dan cinta damai. Partai telah menyimpulkan bahwa Indonesia sudah semestinya menempatkan diri sebagai partisipan yang aktif dalam front ini, sesuai dengan jiwa dan tujuan Proklamasi 17 Agustus 1945 yang bercita-cita masyarakat Indonesia yang adil dan makmur dan masyarakat dunia yang aman dan damai. Partai selalu berusaha untuk mendorong Pemerintah Indonesia supaya bertindak dan menjalankan kebijaksanaan politik luar negeri kearah ini.
Bagi kaum komunis pekerjaan dalam gerakan perdamaian dunia bukanlah suatu muslihat atau sikap pura-pura sebagaimana yang selalu difitnahkan oleh kaum imperialis dan kaki tangan-kaki tangannya, tetapi adalah merupakan tugas perjuangan yang serius dan sungguh-sungguh harus dilakukan dengan sepenuh hati.
Seluruh kekuatan Rakyat anti-kolonial, kekuatan pejuang-pejuang perdamaian dan kekuatan Sosialis merupakan suatu front internasional yang luas dan meliputi semua negeri, menghadapi satu musuh, yaitu imperialisme dunia yang dikepalai oleh Amerika Serikat. Front international ini, yang disukai atau tidak berintikan kubu Sosialis, harus terus menerus diperkuat, diperluas dan dikonsolidasi untuk keselamatan umat manusia, untuk keamanan internasional dan untuk kemajuan umat manusia diseluruh dunia.
(5) Soalnya Bukan “Memilih Blok”, Tetapi Menjalankan Politik Luar Negeri yang menguntungkan Rakyat Indonesia.
Sejarah Republik Indonesia sendiri cukup membuktikan bahwa kerjasama dengan Uni Sovyet dan negeri-negeri kubu Sosialis lainnya dalam front internasional untuk perdamaian dan anti kolonial memberikan jaminan bagi keselamatan, kemajuan dan hari depan yang lebih baik bagi Rakyat Republik Indonesia. Ini bukan “memilih blok” tetapi ini hanyalah soal mengakui suatu kenyataan semata-mata. Seribu kali orang bisa mengatakan “Indonesia tidak memilih salah satu blok” tetapi nyatanya ialah, bahwa tiap kebijaksanaan yang memusuhi Uni Sovyet dan kubu Sosialis sudah terbukti menguntungkan imperialisme, dan ini adalah bertentangan dengan kepentingan Indonesia dan pasti menemui kegagalan. Sebaliknya, tiap tindakan yang bersahabat dan kerjasama dengan Uni Sovyet dan negeri-negeri Kubu Sosialis lainnya adalah sesuai dan sejalan dengan kepentingan Indonesia dan pasti berhasil. Seorang kepala batu anti-Komunis seperti Dr. Hatta (tawa) terpaksa mengakui kebenaran ini dan mengatakan pada pertengahan tahun 1948, bahwa “benar juga bahwa Sovyet Rusia membela kemerdekaan negeri-negeri yang terjajah, berdasarkan kepada ideologinya sendiri” (Hatta dalam “Mendayung Diantara Dua Karang”).
Hanya dengan meluaskan kerjasama dengan negeri-negeri Sosialis, politik luar negeri yang bebas dan aktif menuju perdamaian dan anti-kolonial bisa diletakkan diatas sendi-sendi dan dalam proporsi yang sebenarnya. Hanya dengan demikian, politik ini tidak akan salah tumbuh menjadi suatu politik netral yang banci dan tidak berani memihak dalam menghadapi berbagai masalah internasional, atau tumbuh menjadi suatu politik “tidak pilih kasih antara kedua blok” yang berarti bersikap dan memberikan perlakuan yang sama baiknya kepada imperialisme seperti kepada Sosialisme. Disinilah tepatnya apa yang berulangkali dikatakan oleh Presiden Sukarno, bahwa dalam masalah perang dan damai, dalam masalah imperialisme dan kemerdekaan, kita tidak netral tetapi tegas berpihak pada perdamaian dan kemerdekaan. Inilah politikluar negeri yang sungguh-sungguh anti-kolonial dan cinta damai, politik yang pasti akan mencapai sukses dan akan membawa kemajuan bagi Indonesia.
Apa sesungguhnya politik yang bebas dan aktif yang dianut oleh pemerintah Indonesia?
Pada mulanya apa yang dinamakan politik bebas adalah ciptaan Sutan Syahrir (soska) yang menguasai politik luar negeri Indonesia dalam tahun-tahun pertama Revolusi Agustus, dan kemudian dilanjutkan oleh Dr. Hatta ketika ia memegang pemerintahan. Sementara kalangan ada yang hendak menonjolkan seolah-olah Sutan Syahrir adalah pembentuk politik luarnegeri Indonesia yang dijalankan sekarang.
Tetapi apakah sesungguhnya konsepsi politik luarnegeri Syahrir? Dalam tulisannya “Perjuangan Kita” yang ditulis dua bulan sesudah Republik Indonesia berdiri, antara lain dikatakannya bahwa “Letak Indonesia di dalam lingkungan daerah pengaruh kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika. Nasib Indonesia tergantung daripada nasib kapitalisme-imperialisme Inggris-Amerika (halaman 12). Alangkah malangnya Rakyat Indonesia, karena nasibnya digantungkan pada nasib kaum imperialis Inggris-Amerika !
Selanjutnya dikatakan oleh Syahrir dalam tulisannya tersebut, bahwa dalam batas-batas pertentangan antara kepentingan politik AS dan politik Inggris, yang masing-masing dikatakannya ingin menggunakan kekuasaan Belanda di Indonesia, terletak “kemungkinan untuk kita mendapat kedudukan yang baru yang cocok dengan kehendak politik raksasa Pasifik ini” (halaman13). Dari konsepsinya itu Syahrir mengakui, bahwa kemerdekaan yang mungkin kita dapat tidak lebih daripada “kemerdekaan” seperti yang terlihat dari negeri-negeri lain yang berada dibawah pengaruh negara imperialis besar, yaitu berupa kemerdekaan dalam nama saja. Jelaslah bahwa konsepsi politik luarnegeri Syahrir hanya mengakui suatu maksimum objektif yang tidak lebih daripada suatu kemerdekaan boneka model Filipina, Malaysia, Vietnam Selatan atau Korea Selatan.
Inipun hanya bisa didapat, kata Syahrir, jika Pemerintah RI bisa “menghindarkan kekacauan yang akan mengancam keinginan dan kemungkinan modal luar negeri”, sebab, demikian katanya selanjutnya, “jika dianggapnya benar-benar merugikan, ia (kaum kapitalis luarnegeri) akan mengerahkan sekalian tenaga untuk menentang kita, serta ia akan tidak ragu-ragu menyebabkan intervensi militer untuk membela kepentingan modalnya” (halaman 9). Kiranya tidak perlu di-ragu-ragukan lagi, bahwa fikiran kapitulasi ini pulalah yang menyebabkan tuan Hatta mengeluarkan Manifes Politik 1 November 1945 yang menjamin akan dikembalikannnya perusahaan-perusahaan imperialis, termasuk perusahaan-perusahaan Belanda.
Pendeknya, sudah sejak semula Syahrir memegang peranan penting dalam politik luarnegeri Indonesia, ia sudah menakut-nakuti Rakyat Indonesia dan menganjurkan supaya menyerah kepada imperialisme dan supaya jangan merugikan atau membikin marah kaum imperialis. Politik kapitulasi ini diselimuti dengan istilah “politik kekuatan tiga”. Apa yang dapat diharapkan dari konsepsi politik seperti ini, selain daripada kapitulasi dan sekali lagi kapitulasi?
Jadi jelaslah, bahwa politik bebas Syahrir langsung bertentangan dengan politik luarnegeri yang bebas dan aktif untuk perdamaian dan anti-kolonial yang dengan disokong oleh Rakyat dijalankan oleh Pemerintah-Pemerintah Indonesia sejak Kabinet Ali Sastroamidjoyo yang pertama dan kedua sampai sekarang. Syahrir bukan pembentuk politik luarnegeri Indonesia yang sekarang didukung oleh Rakyat Indonesia, sebaliknya, ia adalah lawannya.
Dalam kata-kata maupun dalam praktek politik luarnegeri Hatta tidak lebih daripada kelanjutan politik luarnegeri Sutan Syahrir yang hianat itu. Dalam jawaban Dr. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri kepada Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dalam bulan September 1948 antara lain dikatakan, bahwa “berhubung dengan letak tanah air kita ditengah-tengah perhubungan Internasional itu, yang masa sekarang masih dilingkungi oleh negera-negara besar kapitalis, adalah suatu politik yang bijaksana bahwa kita tidak memperbesar lingkungan musuh kita” (dalam ”Mendayung Diantara Dua Karang”). Kata-kata ini diucapkan oleh Hatta justru pada saat semangat anti-imperialisme daripada Rakyat sedang meluap-luap, dan ketika AS lewat “penasehat-penasehatnya” secara langsung mencampuri persoalan dalam negeri Republik Indonesia untuk mengadakan pengejaran terhadap kaum Komunis. Oleh sebab itu menjadi jelaslah bahwa dengan “politik bebas”nya itu Hatta bermaksud agar Indonesia tidak memusuhi dan tidak menimbulkan amarah imperialis. Kelanjutannya ialah, karena kaum imperialis menghendaki supaya mengejar-ngejar dan menteror kaum Komunis, maka agar kaum imperialis tidak marah, dijalankanlah kehendak imperialis itu. Agar kaum imperialis tidak marah dan tidak memusuhi Indonesia maka ditimbulkanlah tragedi nasional Provokasi Madiun. Karena kaum imperialis menghendaki Indonesia menyerah pada Belanda , maka dilahirkanlah persetujuan KMB yang hianat. Karena kaum imperialis menghendaki Indonesia sekali lagi mengejar-ngejar kaum Komunis agar dengan “tentram dan aman” bisa ditandatangani persetujuan MSA yang tidak marah, berdasarkan “politik bebas” model Syahrir-Hatta diadakanlah Razia Agustus oleh tuan Sukiman. Inilah praktek politik bebas Syahrir dan Hatta yang didasarkan atas politik menyerah kepada imperialisme. Padahal siapakah musuh kemerdekaan Indonesia kalau bukan imperialisme? Bagaimana bisa mempertahankan kemerdekaan dengan tidak mengambil sikap menentang imperialisme? “politik bebas” mereka adalah politik bebas memilih imperialisme!
Politik luarnegeri Syahrir dan Hatta yang meremehkan kekuatan Rakyat Indonesia sendiri dan kekuatan anti-kolonial didunia dan yang sebaliknya menyerah pada intimidasi-intimidasi dan kehendak-kehendak imperialisme akhirnya tumbuh menjadi politik komprador, yaitu politik tunduk pada imperialisme dan memusuhi perjuangan kemerdekaan Rakyat Indonesia untuk membela dan menyempurnakan Republik Indonesia. Memang ini adalah politik luarnegeri Syahrir dan Hatta yang hanya menghendaki kemerdekaan semacam Filipina, dimana pada hakekatnya bukan Rakyat Filipina yang berkuasa ditanah airnya. Atau seperti Malaysia sekarang, dimana pemerintah Malaysia tidak lebih daripada perisai Inggris untuk menghancurkan kekuatan Rakyat Malaysia yang sejati, yang dipelopori oleh Tentara Pembebasan Rakyat dan Partai Komunis Malaysia (Tepuktangan lama).
Bagaimana Irian Barat akan dapat dimasukkan kedalam wilayah kekuasaan RI, jika sejak semula sudah berpendirian tidak melawan imperialis? Tidaklah mengherankan apabila politik luarnegeri Syahrir dan Hatta yang ternyata telah bangkrut dan mencelakakan Indonesia itu dipuju-puji oleh kaum imperialis disatu pihak, sedangkan dipihak lain ditentang oleh Rakyat Indonesia, sehingga sekarang sudah menjadi politik yang sudah tidak laku lagi.
Yang perlu diperhatikan ialah bahwa politik luarnegeri Syahrir-Hatta yang anti-nasional dan pro-imperialis, dewasa ini belum lagi lenyap sama sekali. Diantara para diplomat dan para penguasa dalam politik luar negeri Republik Indonesia masih terdapat cukup banyak oknum-oknum yang dalam jalan fikirannya dan dalam praktek pekerjaannya sesungguhnya masih berjiwa dan bersemangat konsepsi politik luar negeri Syahrir-Hatta. Ini sangat menghambat perkembangan dan kemajuan RI sehingga oleh karenanya perlu segera dibersihkan oleh pemerintah mana saja yang ingin politik luar negerinya diabdikan kepada cita-cita Revolusi Agustus 1945 dan perdamaian dunia.
Sesungguhnya tradisi politik luar negeri Republik Indonesia semenjak berdirinya adalah berdasar hubungan dan kerjasama persahabatan dengan Timur, walaupun Sutan Syahrir merintangi ini. Pembelaan pertama terhadap RI oleh wakil Ukraina Soviet dalam PBB, D. Manuilsky, adalah salahsatu sendi penting yang telah diletakkan untuk menegakkan kedudukan Indonesia dalam dunia internasional. Ini diperkuat lagi oleh berhasilnya perlawanan Rakyat terhadap politik pro-Barat Syahrir dengan diadakannya hubungan diplomatik pertama tingkat duta antara Republik Indonesia dengan Republik Cekoslowakia dalam tahun 1947 dan kemudian hubungan konsuler dengan Uni Soviet dalam bulan Mei tahun 1948. Negara-negara Sosialis adalah pembela-pembela dan penyokong-penyokong setia yang sejak tahun-tahun pertama Revolusi sudah membela Republik Indonesia. Ini menguntungkan Indonesia. Juga menguntungkan Indonesia, dan tidak mungkin diabaikan arti pentingnya bantuan dan pengakuan negara-negara Asia-Afrika pada tahun-tahun permulaan Revolusi. Semuanya ini adalah bukti, bahwa sahabat-sahabat tradisional RI dan sahabat-sahabatnya di waktu-waktu yang sulit adalah negara-negara Timur dan bukan negara-negara Barat. (Tepuktangan). Tidak ada satu hidungpun dapat membantah, bahwa pada saat-saat Indonesia dalam kesukaran, negara-negara Barat selamanya berdiri dipihak Belanda.
Dalam hubungan ini Rakyat Indonesia perlu menyatakan penghargaan dan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada proletariat Nederland beserta partainya, yaitu Partai Komunis Nederland yang dari sejak semula selalu melawan politik kolonial Pemerintah Nederland dan selalu membela kemerdekaan Indonesia dan hak Republik Indonesia atas Irian Barat, Juga terimakasih Rakyat Indonesia perlu dinyatakan kepada proletariat dan Rakyat sedunia yang selamanya memihak Rakyat Indonesia dalam perjuangan sucinya. (Tepuktangan).
Dalam perkembangannya lebih lanjut, ternyata bahwa politik bebas model Syahrir-Hatta tidak bisa dipertahankan karena bertentangan dengan kepentingan Indonesia dan bertentangan dengan hasrat Rakyat Indonesia. Keadaan inilah yang menyebabkan adanya penyesuaian-penyesuaian tertentu sehingga akhirnnya dinamakan “politik luarnegeri yang bebas dan aktif menuju perdamaian” dari Kabinet Wilopo, kabinet pertama yang disokong oleh PKI semenjak adanya KMB. Semenjak itu politik bebas Syahrir dan Hatta mulai ditinggalkan, tetapi kesanggupan untuk menempatkan Indonesia tegas-tegas dalam front internasional anti-kolonial dan cinta damai belum cukup pada kabinet Wilopo. “Politik Bebas” berada dalam krisis dan terombang ambing antara disatu pihak kenyataan bahwa kepentingan Republik Indonesia memang terletak dan terjamin dalam kerjasama dengan negara-nega kubu sosialis, sedangkan dipihak lain masih kuat keragu-raguan dan ketakutan borjuis yang berkuasa untuk menentang dan melawan imperialis. Dalam keadaan demikian Partai menghadapi tugas penting untuk membantu dan mendorong borjuis nasional dan Pemerintah Indonesia supaya berani dan sanggup melawan politik perang imperialis, melawan kolonialisme dan berani serta sanggup bekerja sama yang jujur dengan negeri-negeri kubu Sosialis.
Salah satu akibat dan puncak dari politik anti-komunis dan politik luarnegeri anti-Timur yang terbukti anti-Indonesia adalah yang dilakukan oleh kaum pemberontak bersenjata “PRRI-PERMESTA” yang dilakukan dengan mendapat inspirasi atas perongkosan dan perintah AS. Keselamatan dan keutuhan Republik telah dapat tertolong oleh kebijaksanaan Pemerintah Juanda yang mau mengakui kenyataan-kenyataan dan sampai batas-batas tertentu mau meninggalkan politik anti-Komunis dan politik luar negeri yang anti-Timur.sekarang kelanjutan keamanan dan kemajuan Republik sepenuhnya tergantung kepada kesetiaan dan kesanggupan Pemerintah untuk meneruskan dan mengembangkan pekerjaan dalam arah yang benar ini.
Atas desakan kekuatan progresif, dasar politil luarnegeri Indonesia yang agak maju telah diletakkan, terutama oleh Kabinet Ali Sastroamidjoyo yang telah berhasil mendorong lahirnya Prinsip-prinsip dan Semangat Bandung yang Bersejarah. Politik luarnegeri ini dilanjutkan oleh Kabinet Juanda dengan menunjukkan tanda-tanda kesediaan untuk memperbesar kerjasama ekonomi dan kebudayaan dengan negeri-negeri kubu Sosialis dan dengan menempuh politik “jalan lain” mengenai Irian Barat. Umum mengetahui betapa politik “jalan lain” mengenai Irian Barat ini mengakibatkan timbulnya kekuatan-kekuatan baru dalam negeri dan menggoncangkan kedudukan kelas yang berkuasa di Nederland.
Dengan politiknya yang tegas menentang pendaratan tentara AS di Pekan Baru pada awal tahun 1958, pemerintah Juanda dengan dukungan Rakyat Indonesia telah berhasil menyelamatkan RI. Politik luarnegeri RI akan dapat lebeih banyak menguntungkan Rakyat Indonesia, jika dilanjutkan dan dikembangkan kerjasama yang lebih erat dengan Timur, hidup berdampingan secara damai dengan semua Negara dan teguh menentang intervensi asing. Tetapi bahwasanya hal ini masih saja belum wajar, ternyata diantaranya dari sikap Pemerintah RI yang belum juga mau mengadakan hubungan dengan Republik Rakyat Demokrasi Korea dan dengan Republik Demokrasi Jerman, padahal dengan Jerman Barat Indonesia sudah lama mengadakan hubungan diplomatic dan ekonomi yang sangat luas.
Adalah menjadi tugas Partai untuk lebih mengembangkan lagi hasil-hasil positif yang telah dicapai oleh politik luarnegeri Indonesia. Yang pertama-tama perlu mendapat perhatian adalah pelaksanaan yang kongkrit dan sungguh-sungguh dari Putusan-Putusan Bandung. Sangat disayangkan, bahwa dalam menghadapi persoalan-persoalan politik internasional yang sangat mendesak seperti misalnya usul mengadakan Konferensi Tingkat Tertinggi, usul untuk menghentikan percobaan-percobaan senjata nuklir, agresi militer AS terhadap Libanon dan agresi militer Inggris terhadap Yordania, agresi militer AS terhadap RRT disekitar Selat Taiwan, pengacauan AS dan SEATO di Laos, Konferensi 4 Besar Menlu di Jenewa mengenai masalah Berlin Barat dan perjanjian perdamaian dengan Jerman, danl lain-lain. Lagi, para anggota teremuka dari kerjasama Asia-Afrika, khususnya Lima Negara Kolombo tidak sampai bisa bersama membicarakannya dan memberikan suara-suaranya, sedangkan Indonesia tidak menunjukan inisiatifnya kearah ini.
Di dalam lingkungan PBB kerjasama kelompok A-A perlu dipererat dan lebih diaktifkan lagi, karena syarat-syarat objektif ada bagi kelompok ini untuk mengeluarkan suara dan sikapnya yang berpengaruh dibadan internasional ini. Kepada Rakyat Indonesia terletak tugas untuk lebih mengaktifkan saluran-saluran baik resmi maupun organisasi-organisasi Rakyat, dan bentuk–bentuk kerja sama Asia-Afrika sebagai pelaksanaan dan kelanjutan dari putusan–putusan Bandung.
Satu segi positif yang penting dari Putusan–putusan Bandung adalah masalah hubungan tetangga baik atas dasar azas–azas memelihara perdamaian dan anti–kolonial.Untuk keselamatan dan keamanan RI sendiri adalah penting sekali untuk menjamin agar Indonesia dilingkungi oleh negara–negara tetangga yang bersahabat dan yang politik luar negerinya sejiwa dengan putusan-putusan Konferensi A-A di Bandung. Untuk ini Pemerintah perlu mengandalkan usaha-usaha yang intensif terhadap negara tetangga satu persatu. Usaha ini akan lebih berhasil apabila dilakukan bersama oleh Pemerintah dan Rakyat. Bagi Indonesia, masalah politik tetangga baik adalah masalah yang kongkrit dan mendesak. Haruslah menjadi kesadaran yang dalam bahwa Indonesia berada dibarisan terdepan dalam melawan SEATO yang berarti menghadapi tugas nasional dan internasional yang tidak enteng. Pengalaman dengan pemberontakan DI-TII dan “PRRI-Permesta” jelas membuktikan kebenaran ini.
Sekarang Belanda menjalankan taktik bersekutu dengan SEATO melalui Australia untuk maksud mempertahankan kekuasaannya di Irian Barat. Ini berarti bahwa bagi Indonesia politik tetangga baik adalah sama dengan politik melawan dan mengalahkan SEATO. Adalah menjadi kepentingan Rakyat Indonesia untuk menyokong perjuangan Rakyat-rakyat Malaysia, Laos, Kamboja dll., untuk mencegah negeri-negeri ini masuk menjadi anggota SEATO, dan menyokong perjuangan Rakyat-rakyat Filipina, Muangthai, Pakistan, dan Australia untuk dapat membebaskan negeri-negeri mereka dari ikatan SEATO serta tekanan-tekanan AS. (Tepuktangan).
Rakyat Indonesia sudah seharusnya dengan teliti memperhatikan Jepang yang berada dibawah kekuasaan AS dan kaum monopolis Jepang sendiri. Golongan yang berkuasa di Jepang sampai sekarang masih belum menunjukan kesadaran untuk menjalankan suatu politik luarnegeri yang cinta damai, demokratis dan bersahabat terhadap negeri-negeri tetangga di Asia. Sikap pemerintah Jepang yang memusuhi RRT dan yang hendak meneruskan politik “saudara tua”-nya terhadap bangsa-bangsa di Asia Tenggara yang pernah dijajahnya menimbulkan antipati dan kegusaran yang besar dikalangan Rakyat-rakyat Asia. Sikap ini menunjukkan bahwa imperialisme Jepang masih merupakan bahaya yang mengganggu perdamaian dan kemerdekaan negeri-negeri Asia. Sikap ini bertentangan dengan hasrat dan kepentingan Rakyat Jepang sendiri yang dengan gigih melawan kekuasaan pendudukan Amerika dan Penindasan imperialism Jepang dan yang pada waktu-waktu belakangan ini mencapai kemajuan-kemajuan penting. Dengan teguh dan setia Rakyat Jepang berjuang untuk persamaan dan persahabatan antara bangsa-bangsa Asia, untuk perdamaian kekal di Asia dan didunia. Ini mendapat simpati dan setiakawan sepenuhnya dari Rakyat Indonesia. Tetapi sebaliknya oknum-oknum borjuis tertentu di Indonesia harus lekas tahu diri, lekas meninggalkan sikap menjilat terhadap kaum monopolis yang berkuasa di Jepang dan supaya menjungjung kehormatan bangsa Indonesia yang merdeka. (Tepuktangan).
Adalah satu politik luarnegeri yang realis dan sesuai dengan aspirasi-aspirasi nasional Rakyat Indonesia jika Pemerintah Indonesia ber-sama-sama dengan kelompok A-A meneruskan perjuangan dengan lebih teguh di dalam PBB dan diforum internasional lainnya untuk memasukkan RRT dan Republik Rakyat Mongolia di PBB, untuk menghapuskan perbedaan rasial di Afrika Selatan dan di-bagian-bagian dunia lainnya, dan untuk memelihara keamanan internasional di Timur Tengah dan Timur Jauh dengan menuntut penarikan mundur semua tentara asing dari daerah-daerah tersebut dan untuk pembentukan daerah perdamaian dan per-tama-tama daerah bebas atom di Timur Tengah, Timur Jauh an diseluruh Pasifik. (Tepuktangan).
Mengenai perjuangan pembebasan Irian Barat politik luarnegeri mempunyai tugas yang tidak kecil. Adalah kewajiban Pemerintah Indonesia untuk meneruskan perjuangan Irian Barat di dalam dan diluar PBB dan dengan lebih meyakinkan negara-negara didunia, terutama negara-negara di Asia, Afrika dan juga negara-negara sahabat di Amerika Latin tentang adil dan benarnya tuntutan Indonesia. Rakyat Indonesia tidak mungkin menyetujui sikap dan kebijaksanaan yang tidak mau membawa masalah Irian Barat ke PBB, karena ini berarti tidak menggunakan semua jalan dan menutupi kejahatan politik colonial AS yang menolak tuntutan Indonesia atas Irian Barat dan menyokong Belanda untuk terus bercokol di wilayah RI ini. Untuk perjuangan Irian Barat Pemerintah harus bertindak lebih bijaksana dengan mengadakan konsultasi dan kerjasama yang lebih erat dengan organisasi-organisasi Rakyat.
Dilapangan hubungan ekonomi luarnegeri pada waktu-waktu belakangan ini kelihatan kemajuan-kemajuan, terutama karena lebih banyaknya bantuan ekonomi dari negeri-negeri Sosialis dan lebih banyaknya kesediaan dari pihak Pemerintah Indonesia untuk berhubungan dagang dengan negeri-negeri Sosialis.
Dilapangan kebudayaan dan kerjasama ilmu dan teknik terdapat sedikit kemajuan dengan dikirimkannya lebih banyak mahasiswa Indonesia untuk belajar di-negeri-negeri tersebut dsb.
Tetapi jika dibandingkan dengan politik luarnegeri Pemerintah yang agak maju dalam melawan kolonialisme dan cinta damai, luasnya kerjasama dilapangan ekonomi, kebudayaan,ilmu dan teknik dengan negeri-negeri Sosialis masih belum seimbang, masih terlalu sedikit, masih berat ke Barat.
Menghadapi situasi politik internasional yang serba pelik seperti sekarang ini, terutama sekali perlu ada kejernihan dan kejelasan dalam pandangan dan pengertian politik luarnegeri, bahwa yang menjadi musuh dan penghalang utama dari keselamatan dan keutuhan Republik Indonesia adalah imperialism dunia yang dikepalai oleh AS. Karena adanya imperialismelah maka kedudukan dan kemerdekaan Indonesia menjadi terancam terus-menerus. Tiap fikiran, tiap kemauan dan tiap tindakan yang tidak melawan imperialism adalah merugikan Indonesia, adalah bertentangan dengan kepentingan nasional Rakyat Indonesia.
Adalah menjadi kebiasaan dan sifat dari sifat dari politik imperialis untuk menggunakan cara-cara intimidasi dan intervensi terhadap negeri-negeri lain agar dapat menguasainya. Bagi Indonesia dan bangsa-bangsa yang hendak membela dan mempertahankan keselamatan dan keutuhan negerinya, tidaklah ada sikap dan jalan lain kecuali menghadapinya dan melawannya dengan sungguh-sungguh. Sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa kekuatan imperialis bukannya tidak terbatas, bahwa imperialism adalah macan-kertas yang bukannya tidak terkalahkan. Bukti sudah terlalu banyak bahwa kaum imperialis mundur jika dilawan. (Tepuktangan).
Pemerintah selamanya akan berhasil dalam politik luarnegerinya, jika Pemerintah dengan sadar menggunakan sistem konsultasi dengan organisasi-organisasi Rakyat untuk makin memperbaiki pekerjaannya dibidang politik internasional. Rakyat Indonesia dewasa ini sudah lebih dewasa dan tidak akan mungkin bias ditinggalkan dalam hal-hal yang mengenai kepentingan negaranya. Sejarah diplomasi menunjukan bahwa massa Rakyat mempunyai pengaruh dan rol yang tidak kecil dalam menentukan arah dan kebijaksanaan politik luarnegeri. Zaman diplomasi rahasia, yang merahasiakan segala sesuatu terhadap Rakyat, sekarang sudah lalu dan sudah diganti dengan diplomasi terbuka, yaitu diplomasi bersama dan untuk Rakyat.
Dengan tak henti-henti dan tak jemu-jemunya PKI selalu dan terus akan membantu dan mendorong Pemerintah untuk menentang dan melawan intervensi imperialis di Indonesia dan dinegeri manapun juga.
Partai harus selalu waspada dan selalu waspada dan selalu memimpin dan memobilisasi Rakyat untuk melawan intervensi imperialis terhadap Indonesia yang dilakukannya melalui politik pro-imperialis Masyumi-PSI. melalui gerombolan teroris DI-TII, melalui pemberontakan anti-Republik dari “PRRI-Permesta” dan mealui beberapa petualang politik Indonesia yang atasnama semboyan “anti-Komunis” ingin menjual kemerdekaan Indonesia kepada imperialis AS dengan tujuan memasukan Indonesia kedalam pak militer SEATO.
Sudah menjadi kenyataan sejarah, bahwa politik anti-komunis sama artinya dengan mengundang subversi dan intervensi imperialis dan ini berarti menciderai kepentingan nasional Rakyat Indonesia. Rakyat harus senantiasa waspada terhadap berbagai macam pandangan dan usaha yang pada dasarnya memusuhi Rakyat Indonesia, yang mula-mula hanya bermain mata, tapi kemudian bekerjasama dengan imperialis dengan menjalankan konsepsi “politik berdamai” dengan imperialis. “politik minta-minta” kepada imperialis. Ini adalah bentuk baru dari politik “kekuatan ketiga” Syahrir dan Hatta yang sudah bangkrut dan dikutuk Rakyat itu. Adalah bijaksana apabila Pemerintah juga waspada dan menjauhi politik semacam ini, demi keselamatan Indonesia, demi kemajuan Republik Indonesia.
Untuk pelaksanaan semua pekerjaan tersebut diatas, Pemerintah perlu mempunyai aparatur yang dapat dipercaya dan mampu, yang patriotic, demokratis dan ahli. Elemen-elemen “PRRI-Permesta” dan elemen-elemen anti-Republik lainnya yang masih bersembunyi di-aparat-aparat Kementerian Luarnegeri dan di Perwakilan-perwakilan RI diluarnegeri harus dibersihkan. (Tepuktangan lama).
Kawan-kawan !
Demikianlah kedudukan internasional Indonesia dan tugas-tugas Partai dan Rakyat Indonesia dilapangan politik luarnegeri. Sejalan dengan perkembangan kekuatan front persatuan nasional didalamnegeri, dan sesuai dengan semangat dan jiwa Revolusi Agustus 1945, maka juga dibidang politik luarnegeri terdapat cukup syarat-syarat yang memungkinkan tercapainya persatuan antara semua golongan demokratis, dan antara Pemerintah dengan Rakyat, untuk mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan nasional Indonesia dan untuk perdamaian di Asia dan didunia. (Tepuktangan).
(1) Perkembangan Partai Antara Kongres Nasional ke-V dan ke-VI
Kawan-kawan !
Selama masa antara Kongres Nasional ke-V dan ke-VI, bersamaan dengan makin majunya gerakan untuk kemerdekaan nasional yang penuh dan demokrasi dinegeri kita, Partai telah mengalami perubahan-perubahan yang besar, telah berkembang meluas keseluruh negeri sedangkan dibeberapa pulau juga sudah mulai mendalam dan berakar. Dilihat dari jumlah pengikutnya, Partai sekarang dengan pemilihnya yang lebih dari 8 juta sudah merupakan Partai terbesar dinegeri kita. (tepuktangan). Kemajuan melompat daripada Partai tidak hanya dalam peningkatan kesadaran ideology, politik dan organisasi.
Perbandingan antara anggota dan calon anggota Partai, yang seluruhnya sekarang berjumlah lebih dari 1.500.000, adalah hampir sama. Jadi berbeda dengan ketika Kongres Nasional ke-V dimana anggota berjumlah 49.042 dan calon anggota 116.164, artinya calon anggota merupakan kira-kira 70% daripada seluruh keanggotaan.
Jumlah anggota pada waktu sekarang seharusnya sudah jauh lebih banyak daripada jumlah calon anggota, tetapi karena adanya kelengahan sementara Komite dan karena keadaan diberbagai daerah yang dikacau kaum pemberontak kontra-revolusioner, maka peningkatan calon anggota menjadi anggota tidak dapat dilakukan tepat pada waktunya. Masih banyak calon anggota yang sudah ber-tahun-tahun lamanya mengerjakan tugas-tugas Partai dengan baik dan bersemangat, tetapi karena hal-hal tsb. Mereka belum ditingkatkan menjadi anggota. Kelengahan ini telah menyebabkan perbandingan antara anggota dengan calon anggota tidak cepat dapat diperbaiki. Lebih daripada itu, ketentuan dalam Konstitusi tidak berjalan dengan baik dan hak calon anggota yang baik untuk menjadi anggota tepat pada waktunya sudah diabaikan oleh Komite-komite yang bersangkutan.
Dengan makin baiknya pekerjaan Partai dikalangan kaum tani, presentase keanggotaan Partai dari kalangan ini sekarang sudah lebih besar jumlahnya. Kalau dalam Kongres yang lalu anggota yang berasal dari kaum tani kurang dari 50% dari seluruh keanggotaan, maka sekarang mayoritas anggoa Partai adalah berasal dari kaum tani. (tepuktangan). Juga perbaikan pekerjaan Partai dikalangan intelektual dan wanita telah menyebabkan lebih banyak dari kalangan-kalangan ini yang masuk menjadi anggota atau bersimpatipada Partai. Dari elemen buruh juga sudah bertambah banyak di dalam Partai kita, tetapi presentasinya tidak mengalami perubahan penting.
Ringkasnya, peluasan keanggotaan Partai telah mengaami lompatan-lompatan sbb, ; Ketika Konferensi Nasional Partai pada permulaan tahun 1952 tercatat jumlah anggota dan calon anggota 7.910. Konferensi ini memutuskan meluaskan keanggotaan menjadi 100.000 dalam 6 bulan. Ketika akhir tahun 1952 diperiksa hasil perluasan, maka tercatat 126.671 anggota dan calon anggota. Pada waktu Kongres Nasional ke-V Partai yaitu pada bulan Maret 1954 tercatat anggota dan calon anggota 165.206. pada pertengahan 1959 sudah tercatat lebih dari 1.500.000 anggota dan calon anggota dimana terdapat kira-kira 250.000 atau 17% wanita. (Tepuktangan). Pada waktu Konferensi Nasional tahun 1952 anggota-anggota dan organisasi-organisasi Partai baru tersebar di Jawa dan Sumatera, dan tersebarnya juga sangat tidak merata. Sesudah peluasan keanggotaan dalam tahun 1952, organisasi Partai mulai tersebar juga di Madura, Sulawesi, Kalimantan, Nusatenggara dan Maluku. Sekarang tersebarnya organisasi Partai diseluruh negeri sudah lebih merata, sedangkan di Jawa dan Sumatera sudah lebih intensif daripada di-pulau-pulau lain.
Penyebaran Partai secara merata dan intensif lebih didorong lagi dengan dilaksanakannya Plan 3 Tahun Pertama Mengenai Organisasi Dan Pendidikan yang diputuskan oleh Sidang Pleno ke-IV CC dalam bulan Juli 1956.
Sebagian besar anggota Partai kita telah mengalami penggemblengan dalam perjuangan revolusioner. Sebagian dari anggota Partai yang masuk sebelum Konferensi Nasional tahun 1952 telah mengalami pukulan-pukulan yang berat dari kaum kolonialis Belanda, diantaranya ada yang dipenjarakan sampai bertahun-tahun atau dibuang ke Digul (Irian Barat), sebagian lagi mengalami perjuangan berat melawan militerisme Jepang, dan sebagian besar telah ambil bagian aktif dalam Revolusi 1945-1948, dalam perang-perang gerilya melawan agresi Belanda, dalam melawan provokasi Madiun tahun 1948 dan Razia Agustus Sukiman tahun 1951.
Mereka yang masuk Partai sesudah Konferensi Nasional 1952, jadi sesudah pembaruan dalam pimpinan sentral Partai, telah ambil bagian aktif dalam perlawanan terhadap percobaan-percobaan kudeta kontra-revolusioner yang mau memfasiskan system pemerintahan, terhadap berbagai kekejaman yang ditujukan kepada kaum buruh dan kaum tani, terhadap gerombolan-gerombolan teroris DI-TII, terhadap provokasi-provokasi yang dilancarkan terhadap Partai, terhadap penyalahgunaan Undang-undang Keadaan bahaya dan terhadap pemberontakan kontra-revolusioner “PRRI-Semesta”. Yang terakhir ini terutama di Sumatera Barat,Riau Daratan,Tapanuli, Sulawesi Utara dan Tengah. Perlawanan-perlawanan gagah berani dan pengorbanan besar yang sudah diberikan oleh anggota-anggota Partai ini telah mengembleng seluruh barisan Partai kita, telah sangat meningkatkan martabat Partai kita di mata Rakyat, telah lebih mengeratkan hubungan Partai kita dengan massa Rakyat dan dengan alat-alat negara yang patriotic. Bersamaan dengan itu ia juga telah membacakan persatuan di dalam Partai, persatuan di kalangan pimpinan atasan, persatuan antara pimpinan atasan dengan bawahan dan persatuan antara pimpinan dengan massa anggota. (Tepuk tangan).
Kecintaan dan solidaritas antara sesama Komunis adalah semangat yang berkuasa di dalam Partai kita, dan semangat ini pulalah yang telah memberi inspirasi kepada anggot-anggota Partai untuk lebih sungguh-sungguh mengabdikan diri kepada kepentingan tanah air dan Rakyat pekerja.
Apa sebabnya dapat dijalankan peluasan organisai dan keanggotaan Partai begitu cepat? Apa sebabnya PKI bisa menjadi Partai massa yang besar?
Sejak Revolusi Agustus 1945 sampai sebelum terjadinya teror putih dalam Peristiwa Madiun tahun 1948 pengaruh Partai adalah luas dan meliputi semua golongan. Pengaruh Partai tidak hanya dikalangan kaum buruh dan kaum tani, tetapi juga dikalangan pemuda dan pelajar, dikalangan Angkatan Perang dari tamtama sampai perwira, dikalangan pegawa-pegawai negeri, dikalangan pengusaha-pengusaha nasional dan dikalangan pekerja-pekerja kebudayaan. Akan tetapi simpati yang begitu besar terhadap Partai tidak diorganisasi dan di konsolidasi secara sistimatis. Partai tidak memberikan program perjuangan yang tepat untuk menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Revolusi Indonesia dan massa Rakyat. Sebaliknya Partai melakukan kesalahan-kesalahan di lapangan politik dan organisasi seperti yang sudah dibahas dalam resulasi “Jalan Baru Untuk Republik Indonesia”. Dalam politik front nasional Partai pada waktu itu lebih mementingkan kerjasama dengan kaum sosialis kanan yang tidak mempunyai tradisi revolusioner dan tidak dikenal oleh Rakyat, daripada mementingkan kerjasama dengan kaum nasionalis yang mempunyai tradisi revolusioner dan dikenal oleh Rakyat; selanjutnya pada waktu itu ada 3 Partai politik yang menamakan dirinya Partai Marxis-Leninis, yaitu Partai Komunis Indonesia, Partai Sosialis dan Partai Buruh Indonesia.
Menjelang Peristiwa Madiun orang-orang Komunis yang agak baik terorganisasi dan terdidik dari 3 Partai Marxis-Leninis tsb, berjumlah hanya kira-kira 10.000 orang. Sudah tentu dengan kaum Komunis yang hanya 10.000 orang, sedangkan penduduk Indonesia kira-kira 80.000.000 ketika itu dan tersebar diribuan pulau besar dan kecil, pekerjaan revolusioner tak mungkin dapat terpimpin dengan baik. Ketika terjadi teror putih Hatta akibat-akibat dari kesalahan-kesalahan politik dan organisasi tsb. Diatas sangat terasa. Berjuta-juta orang yang selama itu mengelilingi Partai, tetapi tidak diorganisasi dan tidak mendapat pendidikan politik dan teori revolusioner dari Partai, menjadi takut dan malahan sebagian memihak kaum kontra-revolusioner: tetapi yang paling berat dirasakan ialah kekurangan pekerjaan Partai dikalangan kaum tani.
Pengalaman-pengalaman pahit tsb. Diatas telah mendorong Politbiro baru yang dibentuk pada permulaan tahun 1951 untuk merombak Partai menjadi Partai massa yang luas, yang meliputi seluruh negeri dan mempunyai jumlah anggota yang besar. Tetapi untuk mencapai tujuan itu harus terlebih dulu diperbaiki kesalahan-kesalahan fundamental dari Partai dilapangan politik dan organisasi. Maka dirumuskanlah garis politik front persatuan nasional yang konsekwen anti-imperialisme dan yang berbasiskan persekuatuan buruh dan tani dibawah pimpinan klas buruh. Kerjasama dengan kaum nasionalis diperbaiki. Dengan berpedoman pada resolusi “Jalan Baru” organisasi Partai dibangun kembali. Untuk bisa menarik kaum tani menjadi sekutu klas buruh yang tersetia, Partai menyusun program agraria. Selain itu Partai senantiasa memperluas hubungannya dengan Rakyat diluar kaum buruh dan kaum tani, yaitu dengan massa borjuis kecil, kaum intelektual, kaum pengusaha nasional dan golongan-golongan penduduk lainnya. Mereka berangsur-angsur memandang Partai kita sebagai satu-satunya Partai yang jujur dan yang dapat secara tepat menganalisa dan memecahkan persoalan-persoalan nasional yang dihadapi oleh Rakyat Indonesia. (Tepuktangan lama).
Program Partai untuk mencapai kemerdekaan nasional dengan melepaskan Indonesia dari Uni Indonesia-Belanda; mengirim kembali “Misi Militer Belanda” dan semua “penasehat” Belanda serta membatalkan persetujuan KMB; menasionalisasi semua perusahaan-perusahaan vital kepunyaan kaum penjajah Belanda, dan selanjutnya mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah sah Republik Indonesia dimengerti dan disokong kuat oleh massa Rakyat. Demikian juga politik Partai yang menuntut perlindungan bagi Industri nasional terhadap persaingan barang-barang asing, yang menuntut persiapan syarat-syarat mengindustrialisasi negeri, perjuangan Partai supaya ada kesempatan kerja yang lebih luas dan perlakuan-perlakuan istimewa terhadap para ahli Indonesia yang dengan sungguh-sungguh bekerja untuk kemajuan ilmu dan kebudayaan. Semuanya ini menarik lebih banyak massa Rakyat yang luas, termasuk kaum pengusaha dan kaum intelektual disekeliling Partai.
Bagi Rakyat Indonesia sudah merupakan kenyataan bahwa Partai kita tidak hanya bisa berpropaganda, akan tetapi juga mampu menunjukan jalan-jalan pemecahan yang tepat bagi persoalan-persoalan nasional dan persoalan-persoalan lain yang dihadapi oleh Rakyat Indonesia. Selanjutnya Partai juga sudah menunjukan kemampuanya mengambil dan mengembangkan sari-sari yang berharga yang bersifat nasional dan progresif dari sejarah, kebudayaan dan tradisi-tradisi Rakyat kita. Inilah antara lain sebab-sebabnya mengapa Partai kita bisa dalam waktu yang singkat mempunyai jumlah keanggotaan yang besar dan tumbuh menjadi Partai massa. Kenyataan ini adalah jawaban yang paling jitu pada semua fitnahan terhadap Partai. Kebenaran politik Partai telah sangat besar artinya bagi pekerjaan pembangunan Partai, bagi pekerjaan memperkuat dan memperluas Partai.
Hubungan Partai kita dengan Partai-partai sekawan makin hari makin bertambah erat, baik dengan jalan mempelajari pengalaman Partai-partai sekawan. Ikutsertanya wakil-wakil Partai kita dalam Konferensi Partai Komunis dan Partai Buruh di Moskow dalam bulan November 1957, yang telah melahirkan “Deklarasi” dan “Manifes Perdamaian” sangat mempererat hubungan Partai kita dengan Partai-partai sekawan. “Deklarasi” dan “Manifes Perdamaian” telah sangat besar artinya dalam mengkonsolidasi Partai kita dilapangan politik dan ideologi.
Dalam rangka mempererat hubungan Partai kita dengan Partai-partai Marxis-Leninis sekawan, sangatlah penting arti daripada hadirnya delegasi persahabatan PKI dalam Kongres ke-21 PKUS, tidak hanya karena Kongres ini adalah Kongres kaum pembangun Komunisme, tetapi juga karena dalam Kongres ini Kawan Chrusjov menegaskan bagaimana seharusnya hubungan antara Partai-partai Komunis. Kawan Chrusjov antara lain mengatakan bahwa :
“dalam gerakan Komunis dan juga dalam kubu Sosialis baik dulu maupun sekarang, ada persamaan-persamaan hak-hak dan kemerdekaan antara semua Partai Komunis dan Partai Buruh dan antara negeri-negeri Sosialis. Sesungguhnya PKUS samasekali tidak memimpin Partai lain, Uni Sovyet tidak memimpin negara-negara lain. Dalam gerakan Komunis tak ada Partai atasan dan bawahan. Semua Partai Komunis dan Partai Buruh sama dan bebas, semua bertanggungjawab atas nasib gerakan Komunis, atas kekalahan dan kemenangannya.” (Tepuktangan!).
Bagi kaum Komunis dan gerakan buruh sedunia, apa yang ditegaskan oleh Kawan Chrusjov ini adalah menggambarkan keadaan yang sesungguhnya, dan puluhan tahun yang lalu sudah diajukan oleh Lenin. Tetapi diajukannya soal ini dalam situasi sekarang, dimana kaum imperialis dan begundal-begundalnya sedang memperhebat fitnahannya terhadap kaum Komunis, adalah penting artinya. Penegasan ini tidak hanya untuk membantah fitnahan kaum reaksioner, tetapi juga merupakan dorongan bagi kaum Komunis di tiap-tiap negeri untuk dapat melihat dengan jelas apa yang menjadi tugas-tugas klas, tugas-tugas nasional dan tugas-tugas internasionalnya. Dengan jelasnya semua tugas ini, maka juga kita kaum Komunis Indonesia akan lebih mampu menghimpun banyak kaum demokrat dan patriot sejati di sekeliling Partai kita.
(2) Pendidikan Marxisme-Leninisme Syarat Mutlak Untuk Persatuan Di dalam Partai
Ketika pada pertengahan tahun 1948 Partai kita mengadakan koreksi besar, sangat ditekankan tentang pentingnya pekerjaan dilapangan organisasi. Ini adalah tepat, karena pada waktu itu, sesudah kesalahan dilapangan politik pada pokoknya selesai dikoreksi, maka kelemahan dilapangan organisasi adalah yang paling menonjol. Pada waktu itu ada 3 Partai yang berazaskan Marxisme-Leninisme dan jumlah anggota dari semua Partai ini haya 10.000. Partai memang telah membikin kesalahan yang serius di lapangan organisasi.
Kesalahan dilapangan organisasi ini sudah lama kita perbaiki. Dengan kebanggaan Komunis dapat kita simpulkan bahwa garis umum pembangunan Partai yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V, yaitu “meneruskan pembangunan PKI yang dibolsjewikkan, yang meluas diseluruh negeri, yang mempuyai karakter massa yang luas, yang sepenuhnya terkonsolidasi dilapangan ideologi, politik dan organisasi.” Pada pokoknya sudah kita kerjakan dengan baik. (Tepuktangan). Tetapi pelaksanaan sepenuhnya daripada garis umum pembangunan Partai ini bukanlah sesuatu yang dapat dilaksanakan dalam masa antara Kongres Nasional ke-V dan ke-VI. Penyempurnaan pelaksanaan garis umum pembangunan Partai masih harus kita teruskan.
Dalam hubungan dengan pembangunan Partai, sekarang timbul persoalan yang sangat mendesak sebagai akibat dari bertambahnya jumlah anggota Partai dengan cepat. Bertambahnya keanggotaan dengan cepat akan tidak baik akibatnya jika tidak disertai dengan pendidikan secara besar-besaran di dalam Partai. Mengingat hal ini, maka setiap kali dilakukan gerakan perluasan keanggotaan semenjak tahun 1952, selalu disertai dengan gerakan mempelajari program dan Konstitusi Partai untuk anggota-anggota baru, sedang anggota-anggota lama diwajibkan mempelajari dokumen-dokumen Partai serta buku-buku teori Marxisme-Leninisme.
Ketika Sidang Pleno ke-IV CC dalam bulan Juli 1956 menyusun Plan 3 Tahun Pertana partai yang pada waktu itu sudah beranggota lebih dari 1 juta, pimpinan sentral Partai telah memperingatkan tentang tidak boleh dilupakan, bahwa massa anggota Partai berasal dari bermacam-macam klas, bahwa lingkungan keluarga mereka sekarang juga bermacam-macam dan bahwa tingkat kebudayaannya serta pengalaman revolusionernya ber-beda-beda. Maka tidak heran, bahwa masih terdapat dan terus akan terdapat bermacam-macam fikiran dikalangan kaum Komunis. Jadi, soal persatuan dalam fikiran dikalangan kaum Komunis adalah soal pendidikan bagi seluruh anggota Partai. Sidang Pleno ke-IV CC itu juga mengambil keputusan untuk memperkuat pekerjaan pendidikan dan penyelidikan keadaan kongkrit guna mempertinggi taraf Marxisme-Leninisme daripada Partai. Disinilah arti yang sangat penting daripada Plan 3 Tahun Pertama Mengenai Organisasi Dan Pendidikan.
Berdasarkan Plan 3 Tahun Pertama, maka diadakan pendidikan diseluruh Partai tentang prinsip-prinsip fundamental Marxisme-Leninisme dab tentang mempertahankan pendirian, pandangan dan metode klas buruh. Pendidikan ini mula-mula untuk kader-kader tinggi Partai, kemudian semua fungsionaris Partai dan selanjutnya ditujukan kepada semua anggota partai. Pendidikan dihubungkan secara erat dengan tugas-tugas Partai, dan dipandang sebagai usaha untuk menghilangkan rintangan-rintangan ideologis agar tuigas-tugas Partai sekarang dapat dilaksanakan dengan baik dan agar para kader tidak asing mengenai tugas yang akan dilakukan dikemudian hari.
Sekarang mayoritas daripada kader-kader sentral sampai ke Komite-komite basis sudah terdidik menurut plan pendidikan baru. Tetapi mayoritas daripada anggota belum terdidik menurut plan ini. Salahsatu pekerjaan Partai sesudah Kongres ke-VI ialah mendidik semua fungsionaris dan aktivis partai, dan mendidik mayoritas daripada massa anggota menurut sistem pendidikan baru. Dalam jangka waktu Plan 3 Tahun Kedua Partai semua anggota yang masuk Partai sebelum Kongres ke-VI dan sebagian besar anggota yang masuk sesudah Kongres ke-VI harus selesai dididik menurut sistem pendidikan yang baru.
Dengan dilaksanakannya plan pendidikan, maka kebulatan fkiran menjadi terjamin, semangat Komunis menjadi lebih kuat berkuasa di dalam Partai. Pilihan matapelajaran untuk seluruh tingkatan pendidikan, yaitu tentang sejarah perkembangan masyarakat, tentang soal-soal pokok revolusi Indonesia, tentang front persatuan nasional dan tentang pembangunan Partai sudah diuji ketepatannya.
Matapelajaran filsafat dan matapelajaran tentang gerakan buruh internasinal yang selama ini hanya diberikan di Sekolah-sekolah Partai yang diselenggarakan oleh CC dan CDB-CDB tertentu, sudah waktunya dijadikan matapelajaran disemua Sekolah dan Kursus Partai.
Matapelajaran tentang gerakan buruh internasional sangat penting artinya bagi pelaksanaan politik Partai dalam memadukan semangat patriotisme dan internasionalisme, politik untuk mengalahkan nihilisme nasional dan sovinisme borjuis. Untuk mempertinggi taraf teori kader-kader Partai sangat penting arti konferensi –konferensi teori, konsultasi-konsultasi teori dan keharusan bagi para kader tinggi dan menengah untuk mempelajari buku-buku teori klasik, baik yang itentukan oleh CC maupun yang dipilihnya sendiri.
Agar semua anggota dapat ambil bagian dalam menikmati belajar sendiri dari harian dan penerbitan-penerbitan Partai lainnya, maka pekerjaan memberantas butahuruf di dalam barisan Partai harus lebih digiatkan, disamping juga terus menggiatkan pemberantasan butahuruf diluar barisan Partai. Bersamaan dengan itu kader-kader Partai tidak boleh henti-hentinya meningkatkan pengetahuan umumnya dan mampertinggi keahlian dalam jurusan atau vaknya masing-masing. (Tepuktangan).
Tepat sekali kesimpulan yang pernah diambil oleh Partai kita yaitu, bahwa “Persatuan di dalam Partai hanya mungkin jika didasarkan atas persatuan fikiran, persatuan ideologi, yaitu fikiran atau ideologi Marxisme Leninisme. Hanya jika ada persatuan fikiran dari orang-orang Komunis, barulah ada persatuan yang sungguh-sungguh di dalam politik dan organisasi Partai Komunis, barulah ada persatuan di dalam aksi-aksi Rakyat yang dipimpin oleh Partai Komunis”. Oleh karena itu, semua bentuk dan jalan yang dapat mempersatukan fikiran seluruh anggota Partai harus ditempuh oleh Partai.
Kongres Nasional ke-V Partai telah memberi jawaban mengenai semua masalah penting dan pokok daripada Revolusi Indonesia. Kongres itu telah meletakkan dasar-dasar untuk pekerjaan Partai yang lebih baik dalam menggalang front persatuan nasional ,telah memberikan jawaban tentang semua masalah pokok pembangunan Partai. Perkembangan sesudah Kongres menunjukan bahwa semua nya ini adalah benar. Berdasarkan pengalaman-pengalaman selama masa yang kita tinjau, dapatlah kita simpulkan bahwa pada pokoknya, garis politik dan garis organisasi yang sudah ditetapkan oleh Kongres Nasional ke- V masih tetap berlaku sampai sekarang, sehingga pada pokoknya ia adalah juga garis daripada Kongres Nasional ke-VI. Tntu saja kita harus mengadakan perubahan-perubahan disana sini; bagian yang sudah lewat waktu harus kita tiadakan, bagian-bagian yang kurang harus kita tambah, sedangkan yang kurang tepat harus dibikin lebih tepat.
Dalam melaksanakan garis politik dan garis organisasi yang sudah di tetapkan oleh Kongres Nasional ke- V Partai tentu ada kesukaran-kesukaran yang kita temui dan ada kesalahan-kesalahan yang kita buat. Hal-hal ini tidak bisa dihindari. Jika tidak terdapat pada CC, maka terdapat pada Komite-komite bawahan atau pada ke dua-duanya. Juga dimasa yang akan datang kitapun tidak akan terluput dari kesukaran-kesukaran dan kemungkinan-kemungkinan membuat kesalahan.
Yang penting ialah asal kita selamanya mengerti apa yang menjadi sebab daripada semua kesukaran dan kesalahan itu. Dalam Kongres Nasional ke- V sudah kita simpulkan bahwa segala kesalahan, baik kesalahan karena dogmatisme maupun kesalahan karena empirisisme, sdalah bersumber pada ideologi subjektivisme. Dalam melaksanakan tugas kita selanjutnya, dan tugas ini pasti akan lebih berat karena makin peliknya keadaan dan makin tajamnya pertentangan-pertentangan di antara klas-klas di dalam masyarakat kita, maka kitapun pasti akan menemui lagi kesukaran-kesukaran dan kemungkinan-kemungkinan akan membuat kesalahan-kesalahan.
Pengalaman kita selama ini juga menunjukkan, bahwa setiap kali Partai memperoleh kemajuan dan kemenangan, setiap kali pula timbul sesulitan-kesulitan baru dan timbul kemungkinan membuat kesalahan-kesalahan baru. Ini adalah satu hukum. Oleh karena itu adalah kewajiban pimpinan Partai untuk mempelajari dan menganalisa kesalahan-kesalahannya di masa lampau, menarik pelajaran dari kesalahan-kesalahan yang lampau itu agar sebagaimana dikatakan oleh Kawan Liu Sau-ci “dalam pekerjaan selanjutnya membuat lebih sedikit kesalahan, dan sedapat mungkin tidak mengulangi kesalahan yang pernah terjadi serta tidak menyebabkan kesalahan kecil menjadi besar” (Laporan Politik CC PKT kepada Kongres Nasional ke-VIII). (Tepuk tangan)
(3) Subyektivisme Harus Terus Kita Perangi
Dalam Kongres Nasional ke-V sudah kita simpulkan, bahwa untuk melawan subyektivisme di dalam Partai adalah sangat penting untuk melawan dua hal : Pertama, mengajar anggota-anggota Partai untuk memakai metode Marxis Leninis dalam menganalisa situasi politik dan dalam mengukur kekuatan klas. Dengan demikian kita menentang analisa dan perhitungan secara subjektif. Kedua, memimpin perhatian anggota-anggota kearah penyelidikan dan studi dilapangan sosial dan ekonomi agar dapat menentukan taktik perjuangan dan metode kerja, dan dengan demikian membikin kawan-kawan kita mengerti bahwa kesalahan dalam penyelidikan sesuatu keadaan yang nyata akan menyebabkan mereka tenggelam dalam fantasi dan avonturisme.
Melakukan dua hal tersebut diatas berarti bahwa kita mempertinggi taraf Marxisme Leninisme daripada Partai. Ini berarti bahwa kita harus dengan sepenuh hati mempelajari Marxisme Leninisme secara sistimatis, terutama dikalangan kader tinggi, agar mereka pandai menggunakan pendirian, pandangan dan metode klas buruh untuk meninjau dan memecahkan soal-soal praktis yang dihadapi. Ini berarti, bahwa kader-kader Partai harus mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan dengan sikap sungguh-sungguh dan jujur terhadap massa dengan memakai carakerja “dari massa kembali kemassa”. Pokoknya kita harus memadukan teori dengan praktek. Pekerjaan ini hanya bisa berhasil dan dapat dikonsolidasi jika kita mendidik dan menyusun barisan pekerja-pekerja teori Partai untuk pekerjaan-pekerjaan ilmiah mengenai Marxisme Leninisme dan meneruskan gerakan “turun kebawah”.
Singkatnya, kita harus tahu Marxisme Leninisme dan kenal keadaan untuk meningkatkan hasil pekerjaan. Tahu Marxisme Leninisme dan kenal keadaan, inilah semboyan belajar dan semboyan bekerja kita.
Dalam Kongres Nasional ke-V Partai telah kita simpulkan bahwa sumber sosial daripada subjektivisme ialah karena negeri kita sekarang adalah negeri burjuis kecil. Partai kita seperti sebuah perahu yang sedang berlayar dilautan burjuis kecil. Partai tidak hanya dilingkungi oleh klas berjuis kecil, tetapi juga sebagian besar anggota Partai berasal dari klas ini. Jadi, bahwa kemurnian ideologi Partai dapat dicairkan oleh ideologi klas yang tidak sah di dalam Partai bukanlah sesuatu kemustahilan. Dalam kita terus-menerus melawan ideologi burjuis kecil di dalam Partai, kita tidak boleh melupakan bahwa ideologi burjuis adalah juga ancaman yang terus-menerus terhadap kemurnian ideologi dan politik Partai. Demikianlah kalau dilihat sumber sosial daripada kesalahan-kesalahan kita.
Tapi kesalahan-kesalahan kita bisa juga tidak berpangkal pada sumber sosial, tetapi berpangkal pada sumber pengertian yang salah. Tentang ini dikatakan oleh Kawan Liu Sau tji sbb. : “Jika seseorang tidak mengetahui, bahwa pendapat yang tepat itu tidak lain daripada pencerminan objektif yang meliputi segala sudut dari kenyataan, dan bertindak menurut keinginannya yang subyektif dan beratsebelah, maka dia tetap akan membikin kesalahan yang besar atau kecil, sungguhpun segala motifnya itu mengandung maksud yang baik. Karena itu, untuk mengelakkan kesalahan kita harus dengan tepat memahami kenyataan obyektif dan dengan tepat membedakan mana yang benar dan mana yang salah”.
Sejarah Partai kita menunjukan, bahwa sejak berdirinya sampai tahun 1951 Partai membikin kesalahan-kesalahan, atau oportunisme kanan dan oportunisme “kiri”, atau kedu-duanya sekaligus, yang sudah menimbulkan banyak kerusakan dan kerugian pada Partai. Tapi sejak tahun 1951, yaitu tahun pembaruan pimpinan sentral Partai, kita tidak lagi membikin kesalahan yang demikian seriusnya. Dan kemungkinan membikin kesalahan yang demikian menjadi lebih diperkecil sesudah ada garis politik, ada program Partai dan garis organisasi Partai yang tepat yang ditetapkan oleh Kongres Nasional ke-V.
Kenyataan pada waktu sekarang ialah, bahwa kaum reaksioner sukar memukul politik Partai, karena begitu satunya politik Partai dengan kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik yang langsung daripada massa Rakyat dan dengan kepentingan-kepentingan nasional. Mereka juga sukar menyerang program Partai, karena menyerang ini berarti menyerang kepentingan vital daripada Rakyat dan bangsa.
Oleh karena itu mereka lebih banyak mencurahkan kegiatannya dalam gelanggang ideologi, dimana mereka secara diam-diam menyelundupkan pandangan-pandangan dunia idealis dalam menjelaskan masalah-masalah politik, hukum, kesenian, dsb., sehingga menimbulkan kekacauan dalam dunia ideologi. Dengan demikian mereka berharap dapat menghalang-halangi kemajuan gerakan progresif, kemajuan perjuangan anti-imperialisme dan anti-feodalisme pada umumnya.
Dalam filsafat, kaum imperialis dan kakitangannya serta kaum borjuis dalamnegeri pada hakekatnya berada dalam satu front dan sangat aktif menyerang benteng filsafat kelas buruh. Menghadapi serangan frontal dilapangan filsafat ini adalah keliru sekali untuk bersikap pasif, karena ini berarti membiarkan benteng filsafat kelas buruh dimasuki dan diobrak-abrik oleh elemen-elemen perusak, yang akan melemahkan semua bidang kegiatan gerakan buruh dan gerakan rakyat pekerja pada umumnya.
Jelaslah bahwa salahsatu tugas terpenting sekarang, ialah meneruskan pembangunan Partai dengan penekanan pada segi pembangunan ideologi. Dengan mengemukakan ini tidak berarti bahwa kita boleh menganggap remeh masalah pembangunan organisasi. Pembangunan organisasi adalah tetap penting, tetapi lebih penting lagi pembangunan ideologi.
Jika kita sekarag lebih mementingkan ideologi Partai, tidaklah berarti bahwa selama ini belum ada usaha Partai dilapangan ideologi, tetapi yang dimaksud ialah bahwa pekerjaan kita belum cukup banyak dan belum cukup baik dalam membentuk ideologi anggota-anggota Partai. Untuk memperbaiki pekerjaan Partai dalam lapangan ideologi, dimasa-masa datang kita harus lebih mengutamakan pelajaran filsafat Marxisme-Leninisme, yaitu filsafat materialisme dialektik dan histori. Kita harus lebih banyak mengajarkannya kepada kader-kader Partai dan memperkenalkannya kepada massa anggota baik dengan menjadikannya matapelajaran di Sekolah-sekolah dan Kursus-kursus Partai, maupun dengan melalui berbagai matapelajaran lain dan dengan menghubungkan filsafat Marxisme-Leninisme dengan semua lapangan kehidupan.
Mengenai pentingnya pembangunan ideologi pada waktu-waktu belakangan ini sudah mulai disadari sungguh-sungguh oleh kader-kader Partai. Sudah semakin semakin disadari bahwa Partai kita adalah Partai yang berdisiplin baja, tetapi disiplin tidak bisa hanya bersandar pada organisasi saja, melainkan harus terutama bersandar pada kesadaran anggota. Ini berarti bahwa lebih tinggi kesadaran anggota, lebih tinggi pula rasa disiplinnya. Juga makin disadari bahwa tidak ada tugas Partai yang dapat dilaksanakan dengan baik jika tidak ada persiapan ideologi, dan Partai hanya bisa kokoh jika bersandar pada kesatuan ideologi. Oleh karena itu bagi kita kaum Komunis, ideologi adalah jenderal. Tanpa ideologi yang tepat tidak ada yang bisa berjalan beres sebagaimana halnya tanpa jenderal yang baik tidak ada tentara yang bisa menang.
Fikiran sementara anggota bahwa filsafat sama dengan mistik adalah keliru. Begitu juga anggapan bahwa filsafat sukar dimengerti dan hanya bisa dimengerti oleh ahli-ahli dan teoritikus-teoritikus adalah keliru. Penghancuran fikiran-fikiran yang keliru ini merupakan syarat pertama untuk bisa meluaskan pelajaran filsafat dalam Partai kita. Mempelajari filsafat adalah sama saja dengan mempelajari teori-teori Marxisme-Leninisme lainnya. Jika mempelajari filsafat terlepas dari kenyataan, maka menjadi sukar dipahami. Tetapi jika filsafat dipelajari sebagaimana mestinya, yaitu menghubungkan dengan praktek kehidupan, dengan kenyataan-kenyataan, dengan dokumen-dokumen Partai, dengan garis umum dan politik sehari-hari daripada Partai, maka mempelajari filsafat tidak akan menimbulkan kesukaran-kesukaran yang besar, karena persoalannya menjadi kongkrit.
Selama ini masih banyak anggota-anggota Partai yang dapat mengatakan bahwa garis umum dan politik Partai adalah baik dan tepat, tetapi mereka tidak bisa menerangkan mengapa baik dan mengapa tepat. Hanya dengan memahami filsafat Marxisme-Leninisme, kader-kader Partai dapat menguraikan mengapa garis umum dan politik Partai tepat. Dengan memahami filsafat bagi mereka akan menjadi jelas bahwa filsafat itu adalah dasar teori daripada segala taktik, garis, pedoman dan politik Partai, dan dengan demikian kader-kader tidak hanya “tahu kebenaran”, tetapi juga “tahu sebab kebenaran” garis politik Partai.
Kesalahan politik yang paling mungkin dibikin oleh Partai sesudah ada garis politik dan Program Partai yang tepat, ialah bahwa kita tidak bisa membedakan antara Program Partai yang umum, yang akan dilaksanakan oleh partai jika partai memimpin pemerintah, dengan program tuntutan atau program khusus yang harus diperjuangkan oleh Partai, yang harus dituntut oleh Partai kepada kekuasaan yang ada sekarang.
Karena subyektifitas, kita bisa membikin kesalahan menuntut pelaksanaan Program Umum sepenuhnya sekarang. Sebagai contoh tentang kesalahan subyektifitas ialah Manifes Pemilihan Umum Parlemen yang pertama yang disahkan dalam Kongres nasional ke-V, tetapi yang kemudian dikoreksi oleh Sidang Pleno ke-III CC. Kesalahan ini tidak sampai menimbulkan akibat-akibat yang sangat merugikan berkat selalu adanya kebulatan dalam pimpinan Partai.
Sebaliknya, juga karena subyektivisme, yaitu karena tidak mengutamakan kepentingan bagian yang sangat terbesar daripada Rakyat, kita bisa tidak menerangkan kepada Rakyat tidak tahu perbedaan antara program kita dengan program partai-partai borjuis liberal.
Kemudian membikin kesalahan subyektivisme seperti tersebut diatas sudah sangat diperkecil sesudah Sidang Pleno ke-IV CC, dimana dengan tegas kita bedakan antara Program Umum dengan program Khusus atau program tuntutan, tetapi dengan tegas pula kita tunjukan hubungan yang satu dengan yang lain. Dengan Program Umumnya Partai memperlengkapi tugas-tugas dan semboyan-semboyan Revolusi Agustus 1945. jika tugas-tugas dan semboyan-semboyan ini dilaksanakan sama artinya dengan menyelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus yang bersifat nasional dan demokratis sampai keakar-akarnya. Program tuntutan kita adalah tuntutan-tuntutan pada kekuasaan yang ada sekarang, yang bisa berubah-ubah sesuai dengan perubahan dan perbedaan keadaan.
Dalam memperjuangkan program tuntutan harus dicegah gejala birokrasi yang menghinggapi sementara fungsionaris Partai, yaitu kurang cepat memberikan tuntutan aksi dalam memenangkan tuntutan-tuntutan massa yang mendesak dan tidak cukup memikirkan, bagaimana membikin tuntutan itu menjadi persoalan massa dan kegiatan massa. Rasa puasdiri karena sudah dapat membikin pernyataan atau membikin pidato didewan-dewan perwakilan rakyat dan ditempat-tempat lain yang dilengkapi dengan angka-angka dan fakta-fakta harus dihindarkan. Membuktikan segala sesuatu dengan angka-angka dan fakta-fakta tanpa memecahkan persoalannya sehingga dapat membangkitkan, memobilisasi, dan mengorganisasi massa, untuk melaksanakan program tuntutan Partai pada tiap-tiap situasi.
Pendeknya pada waktu sekarang partai sudah diperlengkapi dengan strategi dan taktik-taktikpokokyang terang, sehingga tidak mudah lagi terjerumus menjadi mangsa daripada fiiran kekiri-kirian dan fikiran menyerah, tidak mudah lagi terprovokai dan tidak mudah lagi menjadi lupa daratan jika memperoleh kemenangan-kemenangan.
Tetapi mengerti strategi dan taktik-taktik pokok saja belumlah cukup. Partai kita harus senantiasa menguasai situasi yang sedang berjalan secara lengkap atau agak lengkap, menetapkan sikap terhadap situasi itu dan menentukan langkah-langkah dan aksi-aksi yang menguntungkan Rakyat serta mendorong maju gerakan revolusioner. Dengan demikian kita tidak hanya mengerti taktik-taktik pokok tetapi juga taktik sehari-hari. Adalah tepat sekali putusan CC untuk mengintensifkan pemeriksaan dan penyelidikan atas berbagai keadaan dan penghidupan massa, dan putusan bahwa semua anggota CC dan kader-kader penting lainnya harus turun kebawah buat ambil bagian dalam pemeriksaan dan penyelidikan ini dan bertanggung jawab akan kemajuan organisasi Partai Lokal yang meliputi sejumlah organisasi-organisasi basis yang pemeliharaannya diserahkan kepadanya. Ini salahsatu jaminan bahwa pemimpin-pemimpin Partai kita tidak akan terpisah dari massa anggota dan dari kehidupan massa Rakyat pekerja.
Hendaklah senantiasa diingat, bahwa diantara strategi dan taktik-taktik pokok Partai atau garis politik Partai yang sudah benar, dengan pelaksanaannya masih ada jarak pemisah. Walaupun kita sudah belajar teori Marxisme-Leninisme,sudah berusaha mengenal keadaan, dan juga menguasai garis politik Partai dengan baik, kemungkinan membuat kesalahan masih ada. Untuk mengurangi kemungkinan membuat kesalahan ini, Partai kita sudah dipersenjatai dengan senjata yang ampuh, yaitu senjata kritik dan selfkritik. Dengan melakukan kritik dan selfkritik secara serius, tetapi juga secara sabar dan bijaksana, maka kira akan berhasil menemnkan kesalahan-kesalahan dan kekurangan-kekurangan dalam pekerjaan kita, agar dengan demikian kita dapat “menarik pelajaran dari kesalahan yang sudah-sudah sebagai peringatan bagi hari kemudian” dan kita juga dapat “mengobati penyakit untuk menyembuhkan si sakit”.
Di dalam Partai harus dibagunkan keberanian melakukan Kritik, terutama kritik dari bawah kepada atasan, dengan berpegang pada pedoman yang dikemukakan oleh Kawan Mau Tje-tung yaitu “yaitu bertitik pangkal pada kemauan bersatu, dan melalui kritik dan selfkritik,mencapai persatuan baru atas dasar yang baru”. Dengan setia mengamalkan kritik dan selfkritik berarti kita memerangi subjektivisme, dan dengan demikian kemungkinan membikin kesalahan menjadi di perkecil serta persatuan di dalam Partai lebih diperkuat.
Hanya dengan terus-menerus memerangi subjektivisme, baik dalam cara berfikir maupun dalan carakerja, Partai kita dapat menjadi pimpinan yang objektif dan realis, dapat mengikis birokratisme dan sektarisme dalam mengembangkan Partai, dalam menggalang persatuan Rakyat di mana-mana dan dalam mengorganisasi aksi-aksi massa sehingga dapat memimpin dan menjuruskan perkembangan situasi. Dengan melaksanakan semuanya itu kita mewujudkan suatu langgam kerja yang membedakan Partai kita dengan Partai-partai lain,yaitu langgam kerja Partai yang dengan singkat dapat dirumuskan sbb : Memadukan teori dengan praktek, berhubungan erat dengan massa Rakyat dan melaksanakan selfkritik. {Tepuk tangan lama}.
(4) Teruskan Bekerja Dengan Plan 3 Tahun
Putusan Sidang Pleno ke-IV CC untuk memimpin perkembangan Partai dengan mengadakan Plan 3 Tahun Pertama tentang Organisasi dan pendidikan adalah putusan yang bersejarah. Inilah untuk pertama kalinya perkembangan yang meluas dan mendalam daripada Partai dipimpin oleh suatu Plan yang jangka waktunya agak panjang, mengenai semua organisasi Partai dan semua anggota Partai. Plan ini telah menimbulkan suasana baru, telah membawa kesegaran dan kegembiraan bekerja dalam barisan Partai. Di dalam Partai mulai dibiasakan cara kerja yang rasional dan efektif. Para fungsionaris dan aktivis Partai menjadi makin terlatih untuk bekerja “banyak segi”, pandangan mereka tidak lagi hanya terbatas pada lapangannya masina-masing, tetapi sudah melihat hubungan lapangannya sendiri dengan pekerjaan Partai keseluruhannya. Dengan adanya Plan ini para fungsionaris dan aktivis Partai menjadi lebih didorong untuk memperdalam pengertian mereka pekerjaan-pekerjaan masing-masing, untuk mempelajari lebih baik keadaan daerahnya masing-masing dan keadaan sukubangsa-sukubangsa yang ada di daerahnya. Tanpa melakukan semuanya ini, para fungsionaris dan aktivis Partai tidak dapat ikut ambil bagian yang aktif di dalam pelaksanaan Plan 3 Tahun Partai.
Mengenai lapangan pendidikan, di Sekolah-sekolah dan Kursus-kursus Partai dilakukan pendidikan pejuang-pejuang revolusioner, untuk memberikan semangat dan pandangan dunia Komunis, yang akan membikin anggota-anggota Partai dalam keadaan bagaimanapun tetap yakin, bahwa jalan revolusioner yang sudah dipilihmya adalah jalan yang tepat-tepatnya, jalan hidup baru dan untuk masyarakat baru. Berdasarkan Plan 3 Tahun Partai semua Komite ambil bagian aktif dalam penyelenggaraan plan pendidikan, sedangkan anggota-anggota yang terpilih untuk mengikuti Sekolah atau Kursus Partai menerima penetapan itu sebagai suatu kehormatan yang tinggi.
Dengan adanya perlombaan dalam melaksanakan Plan 3 Tahun Pertama Partai, pimpinan kolektif dan pekerjaan massa daripada Partai menjadi lebih berkembang, sebab pelaksanaan Plan tidak mungkin berhasil baik jika tidak ada pimpinan kolektif yang di sertai kritik dan selfkritik, demokrasi di dalam Partai menjadi berkembang dan dengan ini berkembang pula kepribadian, daya cipta dan militansi para anggota Partai. Berkembangnya demokrasi di dalam Partai memperkuat sentralisme Partai.. {Tepuk tangan}.
Garis massa berangsur-angsur menjadi sungguh-sungguh garis politik, garis organisasi dan garis moral daripada Partai. Telah menjadi keyakinan Partai kita bahwa untuk suksesnya Plan dan untuk suksesnya semua pekerjaan Partai dan semua pekerjaan Massa daripada Partai. Partai harus setia pada pimpinan kolektif, pada kritik dan selfkritik dan pada garis massa. Hanya dengan memadukan pimpinan kolektif dengan kritik dan selfkritik dan dengan garis massa kita akan mewujudkan pimpinan kolektif yang kritis, objektif dan realis, yang sempurna dan kuat, yang akan memperbesar kemampuan dan otoritet Partai.
Tetapi situasi revolusioner berkembang cepat, lebih cepat daripada perkembangan Partai. Perjuangan anti-kolonialisme Rakyat Indonesia makin sengit dan meningkat ke fase yang baru, yaitu kembalinya semangat Revolusi Agustus 1945 yang di sertai dengan keadaan :Rakyat tentang besarnya kekuatannya sendiri, kesadaran tentang murninya dan pentingnya sokongan Rakyat pekerja di seluruh dunia dan sokongan negara-negara kubu Sosialis. Ini disatu fihak, sedangkan difihak lain tumbuhnya kesadaran Rakyat akan terbatasnya kekuatan imperialis dan kekuatan kaum reaksioner dalam negeri. Di dalam situasi yang demikian inilah berlangsung Sidang Pleno ke VI CC yang mengambil resolusi tentang keharusan untuk menyesuaikan badan-badan pimpinan Partai dengan perkembangan situasi revolusioner yang cepat yang dimulai dari CC sampai kepada Komite-komite yang paling bawah. Dengan tindakan penyesuaian ini dimaksudkan agar hubungan Partai dengan massa dapat lebih di eratkan lagi agar semua persoalan massa dapat terjawab atau terpecahkan oleh Partai. Penyesuaian ini tidak hanya terbatas pada badan-badan pimpinan Partai, tetapi juga mengenai seluruh Partai dan seluruh organisasi massa revolusioner yang berada dibawah pimpinan Partai.
Pimpinan Sentral Partai di sempurnakan dengan membentuk Dewan Harian Politbiro CC; untuk melancarkan pekerjaan Sekertariat CC dibentuk Biro-biro baru yang ditujukan untuk mengurus daerah-daerah tertentu; di CC dan Comite-comite bawahan di bentuk Biro Plan yang mengontrol pelaksanaan Plan 3 Tahun; Departemen-departemen dan bagian-bagian baru di bentuk; promosi kader dilakukan di seluruh Partai dan mutasi kader dilakukan ke tempat-tempat yang sangat kekurangan kader. Semuanya ini telah meningkatkan semangat dan hasil pekerjaan Partai.
Perkembangan situasi revolusioner yang cepat seperti di terangkan di atas tidak mungkin kita tampung jika seandainya kita tidak mempunyai Plan 3 Tahun, artinya jika kita tidak mempunyai pengalaman bekerja sistimatis dan tidak meluaskan Partai serta mendidik anggota-anggota Partai. Oleh karena itu, kita harus meneruskan pekerjaan dengan Plan Tiga Tahun, jika selesai dengan yang pertama harus disusul dengan yang kedua dan seterusnya. Kontrol yang intensif, yang sistimatis dan terus-menerus mengenai pelaksanaan Plan harus dianggap sebagai salahsatu pekerjaan terpenting untuk suksesnya Plan. Disamping itu kita harus meninggalkan subjektivisme dalam menyusun Plan.
Bagaimana mengenai jatah-jatah yang ditetapkan dalan Plan 3 Tahun Pertama?. Dilapangan organisasi: penggrupan tiap anggota: peningkatan calon anggota menjadi anggota setelah melalui masa calon yang terpimpin ; pengaktifan bagian-bagian daripada Komite-komite; penyelenggaraan konferensi-konferensi dan rapat-rapat periodik dari Komite-komite dan Grupgrup; pemecahan masalah perlengkapan kantor dan perpustakaan Partai oleh tiap Komite; pengintensifan pengumpulan iuran serta peluasan donasi dan usaha-usaha produktif, dsb. Pelaksanaan jatah-jatah di lapangan organisasi seperti yang di tetapkan dalam Plan 3 Tahun Pertama sudah sangat membantu dalam usaha meluaskan dan mengkonsolidasi Partai tetapi masih belum berhasil seluruhnya sehingga masih perlu mendapat penekanan-penekanan lagi dalam Plan 3 Tahun Kedua.
Jatah dalam lapangan pendidikan meliputu pengorganisasian Sekolah-sekolah Partai, Kursus-kursus Partai dan Sekolah-sekolah Politik. Juga ditetapkan jatah mengenai jumlah konferensi-konferensi teori yang harus di selenggarakan; jatah yang harus dicapai dalam pemberantasan buta huruf; selanjutnya ketentuan tentang mendirikan badan-badan pendidikan bagi orang-orang progresif diluar Partai dengan mendirikan “Universitas Rakyat” di ibukota Republik dan kota-kota lainnya. Jatah mengenai peluasan penerbitan dan peredaran literatur Partai, khususnya mengenai kenaikan oplah “Harian Rakyat”.
Pada umumnya jatah-jatah yang di capai dalam lapangan pendidikan lebih baik daripada jatah-jatah yang di capai dalam lapangan organisasi, bahkan beberapa Komite sampai berhasil melampaui jatah yang di tetapkan mengenai penyelenggaraan Sekolah Partai atau Kursus Partai. Tetapi ada juga bagian-bagian penting yang belum tercapai, diantaranya yang sangat serius ialah mengenai peredaran literatur Partai, khususnya peningkatan oplah “Harian Rakyat”.
Mengenai pentingnya HR di dalam kehidupan Partai sehari-hari sudah cukup jelas dan sudah cukup dipahami oleh kader-kader Partai. Tetapi mengenai pekerjaan praktis untuk perbaikan distribusi HR masih belum cukup disadari. Belum cukup disadari bahwa distribusi HR adalah pekerjaan politik yang penting. Perluasan pengaruh Partai lewat HR sangat tergantung pada besarnya oplah HR, dan oplah hanya dapat diperbesar jika distribusinya luas dan baik. Masalah distribusi adalah masalah pemeliharaan para langganan dengan telaten, masalah ketelitian dalam pembukuan dan dalam surat-menyurat, dan selanjutnya masalah ketertiban dalam penyetoran uang langganan kepada administrasi HR.(Tawa). Hal-hal inilah yang tidak dilakukan secara baik oleh Komite sementara.
Yang paling baik ialah jika Komite Partai sendiri memegang semua keagenan HR, akan tetapi pada tingkat organisasi kita sekarang hal yang demikian terlampau banyak meminta tenaga dan fikiran dari fungsionaris-fungsionaris Komite. Oleh karena itu adalah keliru, jika sesuatu Komite mengambil alih keagenan dari agen yang sudah berjalan lancar, hanya dengan alasan bahwa agen tersebut bukan orang yang ditunjuk oleh Komite. Tindakan semacam itu mungkin bisa memecahkan kesulitan keuangan Komite yang bersangkutan untuk waktu yang sangat pendek, tetapi sebaliknya bisa menimbulkan waktu yang sangat pendek, tetapi sebaliknya bisa menimbulkan kerugian-kerugian yang besar dalam politik dan organisasi Partai.
Jadi, titikberat dalam memajukan HR sekarang ialah dalam memperbaiki distribusi. Distribusi HR harus dianggap sebagai pekerjaan politik yang penting. Hanya dengan perbaikan distribusi oplah HR dapat ditingkatkan, dan hanya jika oplahnya besar pengaruh politik Partai yang dibawa HR dapat mencapai massa yang luas. Masalah distribusi HR harus menjadi tanggungjawab sekretaris-sekretaris Komite dan semua kader penting Partai.
Ditengah-tengah kesibukan seluruh Partai melaksanakan Plan tiga Tahun Paertama dan menyesuaikan organisasi Partai dengan situasi revolusioner yang berkembang cepat, ada beberapa kawan kita yang mau tahu semuanya ini. Kawan-kawan ini bukanya sibuk dengan mengkonsolidasi Partai dan kemenangan-kemenangan Rakyat, tetapi mereka sibuk dengan “mengkonsolidasi diri”, yaitu “memperkaya diri”. (tawa), menjadi “pahlawan keluarga” (tawa) atau tenggelam dalam kemesuman moral borjuis. Sebagai orang yang mendapat kepercayaan Rakyat dan Partai untuk duduk di Dewan-dewan perwakilan Rakyat pusat atau daerah di dewan-dewan pemerintah daerah atau dikedudukan-kedudukan lain mereka bukannya mebncurahkan segenap tenaga dan pkirannya, untuk memenuhi mandat Rakyat dan Partai, tetapi sibuk dengan “urusan sendiri”. Kita mengetahui bahwa kawan-kawan ini sering berkata dalam hatinya, bahwa orang-orang Partai-partai lain yang berkedudukan sama dengan mereka berbuat jauh lebih buruk. Tetapi kawan-kawan, bukanlah orang-orang yang berbuat buruk itu harus dicontoh! (tawa).
Dalam masalah ideologi pimpinan Partai tidak kenal ampun, tetapi tidak akan buru-buru mengambil tindakan memecat kawan-kawan ini dan akan dengan telaten menyadarkan mereka bahwa mereka sedang berada dijalan yang salah dan supaya kembali kejalan yang benar. Pimpinan Partai selamanya menyayang dan mencintai anggota-anggota partai, dan jika ada yang berbuat salah, pimpinan dengan telaten, sabar dan dengan cara yang meyakinkan berusaha mengembalikannya ke jalan yang benar selama yang bersangkutan masih mau memperbaiki diri. Tetapi jika ternyata bahwa keadaannya sudah berlarut-larut dan tidak ada tanda-tanda bahwa ada “sisakit” akan sembuh, malahan sudah ada tanda-tanda bahwa penyakitnya akan menular kepada kawan-kawan lain sehingga akan mengendorkan persatuan dan disiplin di dalam Partai, maka tidak ada jalan lain kecuali terhadap pembawa “penyakit menular” itu harus diambil tindakan disiplin dengan memecatnya dari Partai bedasarkan Konstitusi partai, (tepuk tangan lama)
Tetapi senantiasa hendaklah diingat, bahwa kelemahan ideologi di dalam partai tidak mungkin diberantas hanya dengan memecati elemen-elemen yang korup dan bermoral bejat saja. Ia harus diatasi dengan meningkatkan kesadaran Marxis-Leninis diseluruh Partai, dan oleh karena itulah bagian pendidikan dari Plan Tiga Tahun Partai harus senantiasa mendapat perhatian yang utama, baik ketika menyusun Plan maupun dalam pelaksanaannya.
Berhubung dengan itu di dalam menyusun Plan Tiga Tahun ke-dua yang akan datang pelajaran filsafat Materialisme Dialektik dan Histori harus menjadi matapelajaran terpenting disemua Sekolah dan Kursus Partai. Selanjutnya Sekolah Partai Sentral dan sekolah-sekolah Partai Daerah Besar harus menjamin kesatuan teori Marxisme-Leninisme dengan praktek revolusi Indonesia disamping merupakan perpaduan badan penyelidikan (research). Sekolah Partai Sentral dan Sekolah Partai Daerah Besar selanjutnya mempunyai tugas untuk mendidik kader-kader pekerja teori : harus meneruskan mendidik pekerja-pekerja politik dan organisasi ; dan selanjutnya mendidik guru-guru untuk berbagai matapelajaran untuk sekolah-sekolah Partai Daerah Besar. Berhubung dengan itu syarat-syarat untuk menjadi siswa harus lebih disesuaikan dengan tugas-tugas ini dan Akademi Ilmu Sosial “Aliarcham” harus ambil bagian penting dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut.
Mengingat pengalaman dalam menyusun dan kemudian merevisi Plan Tiga Tahun Pertama, maka penyusunan dan penetapan Plan Tiga tahun Kedua harus dilakukan oleh obyektif dan realis. Untuk ini, laporan-laporan detail yang obyektif dari CDB-CDB kepada Biro Plan CC merupakan Syarat yang tidak boleh tidak harus di penuhi.
(5) Memperkuat, Memperluas, dan Memperbaharui partai
Di dalam menghadapi tugas-tugas baru dari Partai yang akan diletakkan oleh Kongres Nasional ke-VI, kita harus membikin Partai dan gerakan Massa kita menjadi satu tubuh perkasa, yang berdiri tegak, dan menatap kedepan, karena mempunyai tulang punggung yang kuat. Tulang punggung Partai ialah pemimpin-pemimpinnya yang sudah terdidik dan terus mendidik diri dalam ilmu Marxisme-Leninisme dan dalam perjuangan revolusioner. Tulangpunggung gerakan massa ialah seluruh partai kita. Dengan tulang punggung Partai yang kuat kita menjadikan seluruh Partai tulang punggung daripada gerakan massa.
Tugas-tugas urgent daripada Partai sesudah Kongres Nasional ke-VI pada pokoknya masih tetap seperti sebelum Kongres Nasional ke-VI, yaitu menggalang Front persatuan Nasional dalam arti memperbaiki pekerjaan dilapangan ini, dan bersamaan dengan itu meneruskan pembangunan Partai dalam arti mengkonsolidasi dan meluaskan Partai. Dua tugas ini tak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain. Berhubung dengan ini harus terus digembleng kesatuan pikiran dan kesatuan sikap di dalam Partai mengenai front persatuan nasinal, sebab kalah atau menangnya Klas Proletar menggalang Front persatuan nasional. Tetapi supaya Partai bisa bulat mengenai persoalan front persatuan nasional, maka haruslah senantiasa terdapat kebulatan mengenai ideologi, mengenai ajaran-ajaran Marxisme-Leninisme dan penerapannya di Indonesia.
Setiap fikiran dan perbuatan yang merugikan Front persatuan nasional, harus dianggap sebagai suatu kesalahan terhadap Partai terhadap rakyat, terhadap Revolusi, dan harus segera diambil tindakan untuk membetulkannya. Setiap pikiran dan perbuatan yang merugikan persatuan di dalam Partai, yaitu syarat utama untuk ada dan kuatnya front persatuan nasional, harus dianggap sebagia suatu pelanggaran terhadap konstitusi partai, dan oleh sebab itu tidak boleh dibiarkan.
Sejak bulan Maret 1958 pekerjaan menyesuaikan organisasi partai dengan situasi yang berkembang cepat sudah kita mulai secara menyeluruh. Ini berarti terus menyesuaikan organisasi dengan kebutuhan gerakan revolusioner, sehingga dapat diselesaikan dengan tepat dan pada waktunya kontradiksi antara organisasi dan situasi, antara pimpinan dan anggota, antara Partai dan massa. Tetapi, walaupun tidak sedikit jumlah kader yang sudah dipromosikan dan diberi tgas-tugas yang lebih bertanggung jawab, walaupun pembagian pekerjaan dan pembagian waktu sudah diatur lebih efisien, kenyataannya pekerjaan masing-masing kader tidak bertambah ringan, bahkan sebaliknya. Kenyataan ini membuktikan, bahwa sebelum penyesuaian banyak hal-hal yang harus dikerjakan, tetapi tidak dikerjakan, banyak persoalan Rakyat yang harus dipecahkan, tetapi tidak dipecahkan.
Sekarang, sesudah dimulai dengan penyesuaian memang rangkapan pekerjaan masing-masing kader umumnya belum berkurang, tetapi kita sudah menjadi lebih mampu dalam memecahkan semua persoalan dan dalam mengerjakan semua pekerjaan Partai dan massa. Pekerjaan penyesuaian masih jauh dari selesai dan masih harus lebih dipercepat, antara lain dengan jalan memperluas jumlah anggota-anggota Pleno Komite-komite Partai, mengadakan pembagian pekerjaan dan pembagian waktu kerja yang lebih rasioanl, menemukan bentuk-bentuk baru yang lebih cepat dalam mendidik dan melatih kader disektor-sektor yang diperlukan. Satuhal yang sudah pasti ialah, bahwa sesudah dimulai dengan penyesuaian pada umumnya kader-kader Partai bekerja dengan gembira, dengan penuh jiwa, dan penuh semangat, karena semua persoalan yan dihadapi oleh Partai dan massa dapat dipecahkan, dan semua pekerjaan yang harus dikerjakan dapat dilaksanakan.
Kewajiban kita sekarang ialah meneruskan pembangunan Partai, Semboyan kita untuk ini sekarang ialah “memperkuat, memperluas, dan memperbaharui Partai.” Hanya dengan partai yang demikian akan ada jaminan untuk mencapai sukses dalam memperbaiki pekerjaan front persatuan nasional dinegeri kita.
Memperkuat Partai berarti pertama-tama mengkonsolidasi dan mengembangkan hasil-hasil Plan 3 Tahun pertama : menyusun Plan 3 Tahun kedua yang lebih obyektif dan realis serta mensukseskan pelaksanaannya; memeriksa kembali seluruh barisan partai untuk mencari kelemahan-kelamahan Partai supaya dapat dilikwidasi, selain itu mempergiat pekerjaan untuk memelihara kemurnian ideologi Partai. Kita harus tidak henti-hentinya mengintensifkan pelajaran teori Marxisme-Leninisme, terutama dikalangan pimpinan Partai disemua tingkat. Kita harus meningkatkan gerakan Komunis yang sudah besar sekarang sudah menjadi organisasi Komunis, yang tidak hanya Besar karena ia meliputi seluruh negeri dan suku bangsa melainkan juga merupakan organisasi yang aktif dan yang memimpin ditiap-tiap lingkungan Rakyat yang berjuang untuk perbaikan nasib dan hari depan yang lebih baik, sampai pada lingkungan yang sekecil-kecilnya.(Tepuk tangan). Setiap anggota Partai harus merupakan elemen yang aktif di lingkungannya masing-masing, berarti mengembangkan individualitet masing-masing anggota untuk tujuan membangktkan, memobilisai dan mengorganisasi massa.
Ringkasnya, memperkuat Partai berarti mempertinggi kualitas Partai, pempertinggi kualitas dari semua organisasi Partai, yaitu Komite, Fraksi, Basis, Grup dan Badan-badan Partai lainnya, dan semuanya ini berarti mempertinggi kualitas tiap anggota Partai. Dengan Partai yang diperkuat bukan hanya kepribadian dan kewibawaan Partai terhadap Rakyat menjadi lebih besar, tetapi bersamaan dengan itu kepribadian dan kewibawaan itu Rakyat Indonesia juga menjadi lebih besar. (Tepuk tangan).
Memperluas Partai berarti mengembangkan dan mengeratkan hubungan Partai dengan Rakyat dari semua suku bangsa diseluruh negeri. Ini berarti menyempurnakan badan-badan transmisi daripada Partai dan memperbanyaknya, mulai dari serikat-serikat buruh sampai kepada organisasi-organisasi kepanduan, olahraga, rekreasi, turisme, gerakan dan pendidikan kanak-kanak, dsb. Yang dapat menghubungkan Partai dengan massa penduduk yang paling terbelakang atau paling acuh-tak-acuh terhadap persoalan-persoalan umum,yang sampai sekarang masih paling sulit di organisasi. Pekerjaan massa dari pada Partai harus lebih disempurnakan, pertama-tama dengan meresapkan pengertian di dalam Partai bahwa antara kepentingan Partai dengan kepentingan massa tidak ada perbedaan. Kita harus terus mengadakan perlawanan terhadap sektarisme yang berakibat menjauhkan Partai dari massa banyak dan bisa membikin Partai terisolasi dan akhirnya memperluas Partai berarti menambah jumlah anggota dan jumlah organisasi Partai. Hanya dengan jumlah anggota yang besar dan masing-masing aktif bisa dibangun front persatuan nasional yang luas dan betul-betul kokoh. Hanya dengan organisasi Partai yang luas bisa diciptakan gerakan massa yang luas, yang memusat dan kuat untuk mempertahankan dan meluaskan hak-hak politik daripada Rakyat dan untuk mengubah imbangan kekuatan. Hanya dengan meluasnya keanggotaan dan organisasi Partai, bisa terjadi perkembangan yang cepat, dan hanya dengan demikian Partai mamusatkan kecerdasan Rakyat seluruh negeri dan menjadikan kecerdasan itu sebagai tekad yang bulat dan aksi yang berdisiplin.
Ringkasnya, dengan memperbesar jumlah anggota dan organisasi Partai, dengan lebih mengkonsolidasi dan memperluas hubungn-hubungan seluruh anggota Partai dengan berjuta-juta Rakyat pekerja Indonesia dengan perjuangan yang lebih gigih dalam mempertahankan kepentingan-kepentingan pokok Rakyat pekerja dan seluruh Rakyat Indonesia,kaum Komunis Indonesia akan melaksanakan dengan penuh kehormatan tugas-tugas yang dihadapinya dalam zaman kini.
Memperbaharui Partai pertama-tama berarti memperbaharui Konstitusi Partai, yaitu memasukkan ke dalam Konstitusi Partai kemenangan-kemenangan yang telah di capai semenjak Kongres Nasianak ke-V dalam lapangan politik dan organisasi. Seluruh konstitusi Partai dan tiap pasal daripada konstitusi harus mencerminkan kebenaran prinsip-prinsip organisasi Partai tipe Lenin. Pasal-pasal daripada konstitusi di tujukan untuk memperbesar daya memobilisasi,daya mengorganisasi serta daya memimpin dari pada Partai.
Memperbaharui Partai juga berarti bahwa Partai harus senantiasa bekerja menurut Plan,Plan yang meliputi seluruh Partai dan seluruh negeri. Selanjutnya kadier-kader Partai tidak boleh bekerja secara spontan atau dengan meraba-raba, atau menetapkan politik dan bekerja hanya berdasarkan perasaan saja, tetapi mereka harus bekerja berdasarkan hasil-hasil penyelidikan (research) atau bekerja secara ilmiah untuk memperbaiki pekerjaan praktis mereka dalam membangkitkan, memobilisasi, dan mengorganisasi massa, terutama massa kaum buruh dan kaum tani. Ini berarti bahwa Partai kita harus membiasakan diri bekerja secara ilmiah, bekerja dengan mengadakan penyelidikan-penyelidikan, experimen-experimen, pencatatan tiap-tiap perkembangan dengan teliti yang di susul dengan perenungan. Yang terakhir, dan ini yang masih sering dilupakan oleh kawan-kawan kita, ialah penyimpulan daripada hasil-hasil penyelidikan-penyelidikan, experimen-experimen, pencatatan-pencatatan dan perenungan-perenungan. Kemalasan atau kelengahan menyimpulkan ini berati mengerjakan pekerjaan separoh-separoh, tidak serius dan dengan sendirinya tidak membantu mengembangkan pekerjaan Partai. Hanya dengan bekerja secara ilmiah kita dapat menghindari bekerja sebagai mesin yang mejemukan, dan setiap persoalan, juga yang nampaknya biasa dan remeh, dapat kita pecahkan secara kreatif sesuai dengan tempat dan waktunya.
Memperbaharui Partai juga di artikan mempertinggi kehidupan Intern Partai, terutama dengan senantiasa setia pada azas sentralisme-demokratis dan dengan mengembangkan kritik dan selfkritik. Partai harus senantiasa berada dalam suasana berlomba dalam melaksanakan Plan, dalam mengembangkan daya cipt masing-masing anggota dan dalam memperkuat kesatuan Partai dalam segala hal. Oleh sebab itu pasal-pasal mengenai hal-hal anggota harus dijungjung tinggi dan setiap pelanggaran atas hak-hak anggota itu harus dianggap sebagai kesalahan yang serius.
Memperbaharui Partai sama sekali tidak berarti membikin “Partai Baru”. Partai kita adalah tetap Partai tipe Lenin, Partai yang terus menerus memperbaharui diri agar selamanya dapat memimpin keadaan.
Dalam rangka memperbaharui Partai adalah sangat penting untuk mengadakan gerakan memperbaiki cara-cara memimpin yang didasarkan atas perpaduan seruan-seruan umum dengan tuntunan-tuntunan kongkrit dan perpaduan pimpinan dengan massa. Gerakan memperbaiki cara-cara memimpin ini di mulai oleh kader-kader atasan yang bertanggung jawab, dengan semboyan “atasan memberi contoh kepada bawahannya”. Perbaikan cara-cara memimpin ini terutama ditujukan untuk mencegah cara memimpin yang birokratis, sektaris dan subjektif, singkatnya yang tidak konsekwen memegang garis massa. Perbaikan cara-cara memimpin ini akan membawa partai lebih cepat terkonsolidasi di lapangan politik, organisasi dan ideologi dan akan lebih mengeratkan hubungannya dengan massa Rakyat sebagai jaminan untuk dapat mendorong perkembangn situasi lebih cepat.
Semboyan “atasan memberi contoh kepada bawahan” tidak boleh dibatasi pada lapangan kehidupan politik dan kehidupan organisasi saja, melainkan secara berangsur-angsur seluruh kehidupan sehari-hari dari kader-kader atasan harus dapat dijadikan contoh, misalnya tentang kesederhanaan, kebijaksanaan dan tantang moral Komunis.
Memperkuat,memperluas dan memperbaharui Partai hanya dapat terlaksana jika di dalam Partai betul-betul terjamin hegemoni daripada ideologi proletariat, jika ideologi borjuis kecil dan ideologi borjuis selalu dikikis dan dibersihkan dari Partai sehingga terjamin kemurnian Partai dilapangan Politik, organisasi dan ideologi.
Pekerjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai bukan “pekerjaan musiman”, tetapi pekerjaan yang terus-menerus harus kita lakukan. Dengan demikian kita menciptakan syarat bagi Partai untuk selamanya dalam kedudukan berinisiatif dan selamanya militan.
Pekerjaan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai berarti juga, bahwa kesalahan-kesalahan yang sudah pernah diperbuat di usahakan jangan sampai terulang lagi dan dipelajari sungguh-sungguh sumber-sumber daripada kesalahan-kesalahan itu. Di sinilah pentingnya bagi kader-kader Partai untuk mempelajari se-dalam-dalamnya sejarah Partai kita, sejarah kesalahan-kesalahan, kegagalan-kegagalan dan sukses-suksesnya. Jika terdapat kesalahan baru harus diusahakan melokalisasinya, dan melawannya dalam waktu yang pendek. Jika satu kesalahan sudah dapat diatasi jangan ada fikiran se-olah-olah kita sudah sembuh sama sekali daripada penyakit itu sehingga mengurangi kewaspadaan kita.
Yang terpenting sekarang dalam mempertinggi kewaspadaan adalah melawan dengan sekuat tenaga bahaya revisionisme-modern. Melawan ini berarti menegakkan semua prinsip Marxisme-leninisme; melawan segala fitnahan terhadap benteng utama Sosialisme dan perdamaian, yaitu Uni Sovyet dan terhadap PKUS; aktif menjelaskan peranan menentukan dan peranan pelopor dari PKUS dan Uni Sovyet dalam menghancurkan imperialisme sampai ke akar-akarnya. (Ttepuk tangan lama). Melawan revisionisme-modern berarti melawan sovinisme sebagai musuh terbesar daripada perjuangan proletariat internasional untuk membebaskan dirinya, berarti menegakkan panji-panji internasionalisme proletar dan membikin internasionalisme proletar menjadi sesuatu yang wajar dikalangan Rakyat yang sedang menjalankan perjuangan anti-imperialis. Melawan revisionisme-modern berarti melawan rasa puas diri yang bersumber pada subjektivisme burjuis kecil.
Gerakan Komunis di Indonesia, seperti halnya dengan gerakan Komunis sedunia, sekarang ini sudah lebih kokoh daripada masa-masa yang lampau. Gerakan Komunis Sedunia yang semakin monolit (bulat) telah memberikan pukulan yang menentukan pada revisionisme-modern. Akan tetapi kaum Marxis-Leninis tidak boleh menganggap sepi kenyataan bahwa revisionisme Tito masih ada, dan oleh karena itu perjuangan melawan revisionisme, bahaya utama dalam gerakan Komunis Sedunia, tidak boleh menjadi lemah. (Tepuk tangan lama).
Untuk memelihara kewaspadaan di dalam Partai harus dikembangkan kebiasaan yang sudah kita tanamkan sesudah Kongres Nasional ke-V, yaitu kebiasaan mengadakan gerakan pembetulan fikiran. Partai sudah berkali-kali mengorganisasi gerakan pembetulan fikiran dengan mewajibkan anggota-anggota Partai mempelajari buku-buku teori yang ditentukan atau melaksanakan suatu instruksi yang khusus untuk tujuan itu. Sebagai contoh, untuk melawan fikiran ke kiri-kirian semua kader Partai diwajibkan mempelajari buku Lenin “komunisme Sayap Kiri, Penyakit Kanak-Kanak”, untuk memperbaiki pekerjaan dilapangan front Nasional diwajibkan mempelajari buku Kawan Mau Tje-tung “Tentang Mengurus Secara Tepat Kontradiksi Dikalangan Rakyat”: untuk mempertahankan kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari dan jangan menjadi sombong sesudah Partai keluar sebagai pemenang dari tiga kali pemilihan, Politbiro pernah mengeluarkan instruksi gerakan pembetulan fikiran; ketika persatuan kaum Komunis Sedunia diserang oleh revisionis –revisionis LKJ, Politbiro melancarkan garakan pembetulan fikiran untuk mempertebal semangat patriotisme dan internasionalisme proletar. Begitulah selanjutnya Partai harus sering melancarka garakan-gerakan pembetulan fikiran untuk mempertinggi kewaspadaan dan memperbaiki pekerjaan Partai.
(6) Pimpinan Partai Pada Gerakan Massa
Perjuangan untuk memperkuat, memperluasa dan memperbaharui Partai tidak mungkin berhasil jika tidak erat dihubungkan dengan perjuangan untuk memperkuat dan memperluas demokrasi. Sedangkan perjuangan untuk memperkuat dan memperluas demokrasi tidak akan berhasil dengan baik jika tidak secara erat dihubungkan dengan pimpinan Partai pada gerakan massa melawan kaum kapitalis monopoli dan monopoli tuan tanah-tuan tanah atas tanah. Undang-Undang Dasar sekarang memang tidak memuat tentang melikuidasi hubungan-hubungan produksi kapitalis, tetapi ia memungkinkan adanya perubahan-perubahan (reform-reform) yang bersifat menggerogoti susunan pra-kapitalis yang sangat terbelakang dan mengurangi atau menghapuskan susunan-susunan monopoli yang paling menindas dan paling menghisap (parasiter).
Perjuangan melawan kapitalis-kapitalis monopoli dan perjuangan melawan monopoli tuan tanah-tuan tanah atas tanah untuk mengadakan reform-reform berarti mengkonsolidasi dan meluaskan gerakan massa dibawah pimpinan Partai berdasarkan politik persatuan seluruh massa Rakyat. Ini berarti bahwa PKI harus meneruskan dan memperbaiki pekerjaannya membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa,terutama kaum buruh dan kaum tani. Meneruskan pembangunan Partai tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan massa ini.
Sampai sekarang pekerjaan massa daripada Partai masih belum memuaskan. Salah satu sebab mengapa belum memuaskan ialah karena masih belm cukup banyak perhatian yang diberikan kader-kader Partai pada persoalan-persoalan praktis dari pada massa. Sementara kader yang bekerja di dalam organisasi-organisasi massa ada yang meremehkan pekerjaan-pekerjaan praktis sehari-hari, sebab dianggapnya “kurang penting” dan “kurang revolusioner”. Perhatian mereka terbatas pada “pekerjaan-pekerjaan yang berat”, umpamanya memimpin rapat raksasa dan demonstrasi, memimpin pemogokan dan aksi-aksi berkobar-kobar lainnya. Semua pekerjaan ini memang penting, tetapi ini bukan pekerjaan saban hari. Tidak mungkin tiap hari ada rapat raksasa, demonstrasi dan mogok. Apakah jika tidak ada pekerjaan-pekerjaan ini berarti Partai tidak ada kerjanya? Sudah tentu tidak demikian! Massa mempunyai banyak sekali persoalan sehari-hari yang pemecahannya mengharapkan bantuan Komunis. Umpamanya disatu pabrik, si-buruh-muda ingin berolahraga tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan waktu terluangnya, si-buruh-tua memikirkan hari tuanya, si-buruh-ahli ingin memperdalam pengetahuan kejuruannya, sebagian lagi ingin membangun atau mengembangkan koperasi, yang lain ingin berekreasi, dsb. Semuanya ini adalah persoalan sehari-hari kaum buruh, dan Partai harus membantu mereka dengan pekerjaan massa sehari-hari.
Jadi, anggota-anggota Partai yang bekerja dikalangan massa harus membantu memecahkan kesulitan-kesulitan sehari-hari dari pada massa, harus melakukan pekerjaan sehari-hari untuk massa. Tanpa pekerjaan sehari-hari yang baik tidak mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang berkobar-kobar.
Untuk memperbaiki pekerjaan massa dari pada Partai kita harus berpedoman “berjalan dengan kaki”, yaitu mengkombinasikan pekerjaan berkobar-kobar diartikan pekerjaan yang mengobarkan semangat massa Rakyat seperti gerakan pembatalan KMB, anti-subversi asing, untuk pelaksanaan konsepsi Presiden Sukarno, untuk pembebasan Irian Barat, untuk penghancuran “Dewan-Dewan Partikelir”, untuk pembasmian DI-TII dan “PRRI-Permesta”, untuk mendekritkan Undang-Undang Dasar 1945 dsb. Gerakan yang berkobar-kobar adalah penting, sebab ia mendemonstrasikan kebulatan tekad dan kekuatan persatuan Rakyat, dan membikin gerakan kemerdekaan dan gerakan untuk demokrasi tidak pernah berhenti, tetapi terus maju dengan langkah-langkah yang makin lama makin tegap.
Gerakan berkobar-kobar bisa terjadi dari dua jurusan, yang pertama ialah yang dari semula sudah bersifat Nasional seperti sudah terbukti dari gerakan dengan semboyan-semboyan “bebaskan Irian Barat”, “laksanakan konsepsi Presiden Sukarno”, “dekritkan Undang-Undang Dasar ‘45”, “cabut larangan kegiatan politik”, “batalkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing” dsb. Yang kedua ialah dimulai sebagai gerakan lokal, tetapi kemudian menjadi gerakan Nasional, seperti gerakan “stop traktor maut”, gerakan “bebaskan Maesuri”, dsb. Gerakan berkobar-kobar ada juga yang hanya meliputi selapangan kerja, seperti umpamanya gerakan “batalkan UU darurat Tejasukmana”. Pengalaman Rakyat Indonesia membuktikan, bahwa gerakan yang berkobar-kobar adalah sangat penting guna mengembangkan gerakan revolusioner. Hanya kaum reaksioner yang takut dan berusaha menghalangi adanya gerakan massa yang berkobar-kobar. Ini bukan soal baru, Bung Karno biasa menyebutnya massa-aksi. Hanya kaum kepala batu yang anti massa-aksi. (tepuktangan lama).
Tetapi hanya dengan gerakan berkobar-kobar saja tidak akan membawa hasil yang banyak. Sebab itu pekerjaan yang mendalam dan teliti, pekerjaan yang memecahkan persoalan-persoalan praktis sehari-hari daripada massa adalah perlu sekali. Umpamanya memekikkan “Ambilalih perusahaan Belanda!” adalah tidak sukar, akan tetapi untuk maleksanakannya kita menghadapi soal-soal yang pelik. Untuk mengambil alih sebuah kapal KPM yang sedang berlayar ditengah laut banyak persoalan yang harus dipecahkan, baik sebelum maupun sesudah pengambil alihan. Begitu juga menyerukan “bebaskan Irian Barat!” adalah gampang, tetapi untuk melaksanakannya banyak persoalan yang harus dipecahkan dan dikerjakan. Usaha untuk memecahkan seribu satu persoalan ini, itulah yang termasuk dalam pekerjaan sehari-hari, pekerjaan tekun, yang meliputi pekerjaan organisasi, pendidikan, politik dan ideologi. Tanpa mengerjakan pekerjaan sehari-hari dengan teliti dan telaten jangan diharapkan akan adanya aksi yang berkobar-kobar yang berdisiplin. Hanya dengan mengerjakan pekerjaan tekun dengan baik maka gerakan yang berkobar-kobar dapat membawa hasil seperti yang diharapkan.
Jadi pekerjaan yang mendalam dan teliti adalah penting sekali dan dikerjakan sebelum gerakan berkobar-kobar. Semua persoalan harus difikirkan secara komplit dan baru dan baru kemudian sesudah diteliti dengan seksama Partai menentukan garis yang bisa melahirkan gerakan yang berkobar-kobar. Selanjutnya sesudah selesai gerakan berkobar-kobar itu harus kembali bekerja dikalangan massa secara tekun untuk lebih mempertinggi kesadaran politik dan kesadaran organisasi daripada massa dengan menemukan segala kekurangan serta menarik pelajaran-pelajaran baru dari gerakan berkobar-kobar yang sudah berjalan itu. Tetapi tidak selalu harus dimulai denagn pekerjaan tekun, sebab kebalikannya bisa juga terjadi, yaitu dimulai dengan gerakan berkobar-kobar. Tetapi yang perlu ialah mengkombinasikan kedua pekerjaan itu sehingga kita selalu “berjalan dengan dua kaki”.
Kapan dapat dikatakan bahwa pekerjaan massa daripada Partai itu sudah baik, bahwa gerakan berkobar-kobar sebagai kelanjutan dari pekerjaan tekun sudah membawa hasil yang diharapkan? Aksi yang berhasil dari sesuatu organisasi massa selamanya mengeratkan persatuan diantara anggotanya dan memperkokoh serta memperluas organisasi basis dari organisasi massa itu. Sesuatu aksi dapat dikatakan berhasil jika membawa persatuan yang lebih erat dikalangan massa, bersamaan dengan itu, berhasil mengkonsolidasi pengaruh Partai dan selanjutnya berhasil mempertinggi kualitas cara kerja Partai dan mempertinggi tingkat ideologi aktivis-aktuvis Partai. Jika tidak demikian, maka aksi itu tidak berhasil, dan aksi yang pasti tidak akan berhasil sudah semestinya tdak diadakan.
Pekerjaan massa daripada Partai kita selama ini dapat berhasil, karena Partai mampu mengeluarkan seruan-seruan politik yang sesuai dengan kehendak dan perasaan massa yang luas, seperti ketika Partai menyerukan pembasmian DI-TII dan “PRRI-Permasta “. Rakyat didaerah-daerah yang bersangkutan, bahkan diseluruh negeri bangkit serentak dan menjadi seruan itu sebagai seruannya sendiri yang akan dilaksanakannya sendiri. Begitu juga sekarang dengan seruan yang tepat dari Partai mengenai tuntutan 6 : 4, yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak dan perasaan buruh tani dan tani miskin Indonesia, kita yakin bahwa berjuta-juta buruh tani dan tani miskin di seluruh tanah air akan bangun dan menjadikan tuntutan Partai itu menjadi tuntutannya sendiri. (Tepuk tangan lama).
Sampai sekarang pekerjaan Partai dikalangan kaum tani masih tetap belum memuaskan. Hal ini tidak boleh dibiarkan. Anggota-anggota Partai yang berasal dari kalangan tani, walaupun sudah banyak bertambah jika dibandingkan dengan ketika Kongres Nasional ke-V Partai, tetapi menurut perbandingan belumlah banyak. Kader-kader Partai umumnya belum mengerti benar tentang hubungan-hubungan agraria. Fungsionaris-fungsionaris Partai masih banyak yang menghindari pekerjaan di desa. Semua kekurangan ini mesti diatasi dengan segala kekuatan.
Apa yang sekarang sudah mulai kita kerjakan, seperti misalnya mengirim anggota pimpinan Partai yang penting ke desa-desa untuk mengadakan penyelidikan tentang hubungan agraria dan penghidupan kaum tani untuk waktu yang agak lama, mengadakan seminar-seminar dan konferensi-konferensi tentang hubungan agraria dan penghidupan kaum tani semuanya ini harus kita teruskan dengan lebih teratur dan lebih sungguh-sungguh. Pekerjaan mengkonsolidasi dan meluaskan organisasi tani revolusioner harus menjadi pekerjaan yang utama daripada Partai. Kita tetap berpegang teguh pada apa yang sudah disimpulkan dalam Kongres Nasional ke-V, bahwa “tidak mungkin ada front nasional yang sungguh-sungguh”, dan bahwa “tidak mungkin kita berbicara tentang peranan memimpin dari Partai Komunis dalam front ini selama Partai kita belum dapat mengorganisasi dan memimpin massa kaum tani yang luas”.
Gerakan “turun ke bawah” dengan menjalankan “tiga sama” telah membikin lebih terang bagi kita tentang hubungan-hubungan agraria , tentang masih mendalamnya sisa-sisa feodalisme di desa-desa. Pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh secara langsung ini adalah jauh lebih berharga dan lebih berkesan daripada pengetahuan yang kita peroleh dari membaca berpuluh-puluh buku mengenai persoalan yang sama. Gerakan ini juga telah membikin jelas, bahwa persoalan pokok dalam gerakan tani ialah masalah sandaran dan masalah pimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun juga kita harus selalu bersandar pada buruh tani dan tani miskin, selanjutnya hanya dengan pimpinan kaum Komunis gerakan kaum tani bisa menjadi sekutu yang akrab dari klas buruh dalam melawan semua musuh Rakyat pekerja.
Pekerjaan mengkonsolidasi organisasi tani revolusioner tidak boleh dianggap sama seperti mengkonsolidasi serikat buruh. Menurut sifatnya organisasi serikat buruh selalu menghendaki pemusatan, sampai pada pemusatan secara nasional dan pemusatan secara internasional. Sebaliknya sasaran dari organisasi tani revolusioner terdapat di tiap desa yang masing-masing mempunyai ke khususannya. Berhubung dengan itu cara-cara pengorganisasian kaum buruh pabrik tidaklah dapat digunakan oleh organisasi tani, karena hal ini hanya akan membikin gerakan tani kaku dan sulit berkembang.
Pengalaman yang lain yang diperoleh dari gerakan “turun ke bawah” itu ialah bahwa untuk bisa memobilisasi sebanyak-banyaknya kaum tani diperlukan tidak hanya sebuah organisasi tani revolusioner dan sebuah organisasi koperasi, tetapi berpuluh-puluh macam bentu organisasi lain yang sesuai dengan keadaan penghidupan di desa dan dengan tingkat kebudayaan penduduk yang pada umumnya masih rendah. Semua bentuk perkumpulan, walaupun hanya untuk menghadapi sesuatu kejadian atau keadaan tertentu, seperti perkumpulan arisan atau kumpulan kematian, pendeknya semua usaha yang dapat mempersatukan kaum tani gena meringankan penderitaannya, harus didirikan dan didorong.
Selanjutnya memperbaiki pekerjaan Partai dikalangan kaum tani tidak dapat dipisahkan dari pekerjaan memperkuat ideologi Partai, sebab hany dengan kebulatan ideologi bisa terdapat antusiasme yang penuh di dlam melaksanakan politik agraria Partai. Seperti telah dijelaskan di atas, politik perubahan agraria dari Partai tidaklah di laksanakan sekaligus, melainkan selangkah demi selangkah, dan pada tingkat sekarang ini Partai baru tampil dengan tuntutan “turun sewa” dan tuntutan “kecil hasil” lainnya yang bersifat tuntutan bagian.
Pelaksanaan tiap tuntutan bagian memerluka kebulatan tekad di dalam pimpinan organisasi tani revolusioner yang langsung memimpin gerakan itu, dan juga menuntut kebulatan ideologi di dalam Komite-komite Partai. Umpamanya untuk mensukseskan tuntutan secara nasional 6 : 4 harus tidak ada kontradiksi antara kepentingan perseorangn dari anggota pimpinan organisasi tani revolusioner secara fungsionaris Partai yang bertugas dengan tujuan dari gerakan itu. Dengan perkataan lain, tidak boleh terdapat ideologi tuan tanah dalam pimpinan supaya gerakan bisa berkembang dan terpimpin secara antusias.
Dalam melancarkan gerakan-gerakan nasional yang berat harus senantiasa disesuaikan ideologi pimpinan dengan tujuan gerakan, jika perlu dengan menjalankan perubahan di dalam pimpinan; kebulatan ideologi dalam pimpinan akan melahirkan aksi-aksi yang antusias, dan sebaliknya aksi-aksi yang demikian akan mengkonsolidasi pimpinan dan gerakan. Sudah barang tentu hal ini tidak boleh diartikan penggantian pimpinan terus menerus pada tiap kali pelaksanaan sesuatu aksi, dan tidak seharusnya di artikan pemecatan atau pengisolasian terhadap fungsionaris yang perlu di geser itu.
Konferensi Nasional Tani PKI yang dilangsungkan pada pertengahan April 1959 adalah sangat penting artinya dalam usaha perbaikan pekerjaan Partai dikalangan kaum tani. Dalam Konferensi itu antara lain disimpulkan bahwa:
Tugas terpenting revolusi Indonesia pada tingkat sekarang ialah menggulingkan kekuasaan musuh dari luar, yaitu imperialisme, dan menggulingkan kekuasaan tuan tanah feodal dalam negeri. Tetapi dikatakan juga dalam dokumen-dokumen Partai kita bahwa yang primer ialah menggulingkan imperialisme. Jadi ada 2 musuh pokok, yaitu imperialisme dan feodalisme, tetap musuh yang terpokok ialah imperialisme.
Dalam pelaksanaan garis umum ini, yaitu pelaksanaan dari dua tugas pokok ini, ada dua kecenderungan terdapat dikalangan kader-kader Partai. Yang pertama ialah kecenderungan mau memisahkan dua tugas ini, se-olah-olah satu sama lain tidak ada hubungannya. Sedangkan yang kedua ialah kecenderungan yang mau membikin identik (sama) dua tugas ini sejak permulaan. Kedua kecenderungan ini harus kita lawan.
Dilihat dari sudut strategi atau dilihat dari tugas menyelesaikan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya, dua tugas tersebut diatas sangat erat hubungannya dan tak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Strategi kita atau penyelesaian Revolusi Agustus sampai ke akar-akarnya berarti menggulingkan imperialisme dan feodalisme.
Selanjutnya di simpulkan, bahwa:
Dilihat dari sudut taktik, dua tugas tsb, diatas, yaitu tugas menggulingkan kekuasaan imperialisme dan kekuasaan feodalisme tidak bisa dilakukan sekaligus. Dilihat dari sudut taktik pada waktu dan keadaan tertentu seperti sekarang ini, ujung tombak daripada revolusi pertama-tama harus ditujukan kepada musuh-musuh asing (imperialisme) dan tuan tanah-tuan tanah serta burjuasi yang menjadi agen-agen musuh-musuh asing itu. (Tepuk tangan).
Tetapi dengan kesimpulan-kesimpulan di atas tidaklah berarti bahwa PKI sekarang tidak menggabungkan diri pada kaum tani dalam melawan kaum tuan tanah. PKI tetap berdiri dibarisan paling depan sekarang dan kemudian hari. Dalam membela kaum tani, dan tentang ini disimpulkan sbb:
Berdasarkan garis umum tsb, diataslah, maka dalam program tuntutan PKI tidak dicantumkan soal mensita milik tanah semua tuan tanah. PKI hanya menuntut supaya milik tuan tanah-tuan tanah imperialis asing dan milik tanah tuan tanah-tuan tanah bumiputera yang memihak DI-TII dan “PRRI-Permesta” disita dan di bagikan dengan cuma-cuma kepada kaum tani. (Tepuk tangan, Seruan: “Betul!’). Ini adalah adil dan ini adalah keharusan jika kita meu mengalahkan sampai ke akar-akarnya gerombolan-gerombolan bandit DI-TII dan “PRRI-Permesta”, karena disamping dapat bantuan kaum imperialis gerombolan-gerombolan bandit ini mempunyai penyokong-penyokong dari kalangan tuan tanah bumiputera.
Berdasarkan garis umum tsb, diatas, dalam program tuntutannya PKI hanya menuntut pengurangan sewa tanah bagi penggarap. Jika sekarang pada umumnya pembagian hasil panen antara penggarap dan tuan tanah diatur 5 :5, maka sekarang PKI menuntut supaya pembagian diatur 6:4, artinya untuk penggarap minimum 6 bagian sedangkan untuk tuan tanah maksimum 4 bagian. Bahwa PKI tidak bermaksud mensita tanah-tanah tuan tanah yang tidak memihak imperialis, jelas sekali dari kesimpulan, bahwa tuan tanah tidak akan mendapat kurang dari 25%, kecuali yang selama ini memang sudah mendapat kurang dari 25%.
Kesimpulan penting lainnya yang diambil oleh konferensi Nasional Tani ialah mengenai pembentukan koperasi Rakyat pekerja di-desa-desa. Partai sudah bertekad bulat untuk mengibarkan tiga bendera koperasi, yaitu koperasi kredit, koperasi produksi dan koperasi jual beli, guna melawan penindasan dan pemerasan serta untuk memperbaiki penghidupan Rakyat pekerja di desa.
Juga telah disimpulkan, bahwa lewat koperasi-koperasi produksi orang-orang Komunis harus mengusahakan sedapat mungkin supaya produksi pertanian meningkat dengan mengajuka 5 prinsip mengerjakan tanah, yaitu : “Luku dalam,tanam rapat, perbanyak rabuk,perbaiki bibit dan pengairan”. (Tepuk tangan). Disamping 5 prinsip ini sudah tentu ada prinsip-prinsip lain yang harus dilaksanakan untuk menjamin produksi pertanian yang lebih besar, misalnya “siangi sawah, lawan hama, perbaiki alat pertanian, dsb.”. di sementara daerah 5 prinsip anjuran Partai ini sudah disambut dengan gairah oleh kaum tani. Kaum tani percaya penuh akan maksud Partai dan karena itu menyambut dengan gembira Regu-regu Kerja bakti Partai yang membantu kaum tani mengerjakan tanahnya dalam rangka menyambut Kongres Nasional ke-VI Partai. Regu-regu kerjabakti ini harus kita bentuk sebanyak-banyaknya, sebagai tanda bukti bahwa Partai kita memang ingin sungguh-sungguh bersatupadu dengan kaum tani dan sebagai alat pendorong perkembangan koperasi-koperasi produksi didesa-desa.(tepuk tangan).
Dengan sungguh-sungguh melaksanakan putusan-putusan Konferensi Nasional Tani yang dilangsungkan pada pertengahan april 1959 Partai melaksanakan anjuran guru besar kita, Friedrich Engels, yang mengatakan bahwa “………. Untuk memenangkan kekuasaan politik partai ini harus pertama-tama pergi dari kota-kota kedesa, harus menjadi satu kekuatan didesa”. (Tepuktangan). (Fiedrich Engels dalam “ Masalah Tani di Perancis dan Jerman”). Karena Indonesia negeri kepulauan, maka “kedesa” harus juga diartikan kepantai untuk membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi berjuta-juta kaum nelayan yang pada umumnya senasib dengan kaum tani. Persiapan politik dan ideologi untuk kedesa dan kepantai sudah cukup, sekarang langkah-langkah yang tegap dan organisasi yang rapi harus menyusul segala persiapan yang sudah ada. Lumpur sawah menyuburkan padi dan PKI, para petani bersatu, berjuang, berjanji dan menari. (tepuk tangan).
Terus-menerus memperbaiki pekerjaan dikalangan kaum tani tidaklah berarti harus menelantarkan pekerjaan Partai dikalangan kaum buruh. Sebaliknya PKI harus terus menerus memperkuat kedudukannya dikalangan kaum buruh dan menarik bagian yang terbesar daripada massa kaum buruh kepihaknya. Sudah ternyata bahwa pelaksanaan tuntutan-tuntutan atas dasar prinsip “kecil hasil” dan prinsip”keadilan, menguntungkan dan tahu batas” telah mempertinggi otoritas Partai dikalangan kaum buruh. Itu berarti bahwa bekerja ber-kobar-kobar dari Partai dikalangan kaum buruh sudah semakin baik, dan selanjutnya yang masih harus lebih diperbaiki ialah pekerjaan yang tekun, mendalam dan teliti dikalangan massa kaum buruh yang meliputi pekerjaan ideologi, pendidikan dan mempersatukan seluruh kaum buruh.
Berdasarkan pengalamannya kaum buruh Indonesia telah menyadari bahwa perjuangannya untuk tuntutan-tuntutan sosial-ekonomi tidak mungkin dapat dipisahkan dari perjuangan politik, dan adalah perlu sekali untuk meluaskan kesadaran ini dalam rangka melawan sisa-sisa penyakit “ekonomisme” dalam gerakan serikat buruh. Disamping itu setiap perjuangan politik serikat buruh, seperti politik menuntut terbentuknya Kabinet Gotongroyong, politik ambil-alih perusahaan-perusahaan Belanda , harus selalu disertai dengan perjuangan perbaikan nasib. Demikian juga politik mengambil alih perkebunan-perkebunan Belanda oleh kaum buruh perkebunan tak dapat dipisahkan dari politik meluaskan transportasi laut agar dapat mengangkut hasil-halsil perkebunan itu.
Pekerjaan dibasis-basis serikat buruh harus mendapat perhatian lebih besar. Ketidakstabilan ekonomi dinegeri kita sudah tentu membawa akibat yang buruk bagi kehidupan sehari-hari daripada Rakyat: massa-onslah masih terus mengancam kaum buruh: ditambah lagi dengan usaha-usaha mengurangi hak-hak serikat buruh. Semuanya ini menimbulkan rasa gelisah dikalangan massa kaum buruh dan dapat mengakibatkan tindakan-tindakan putus asa atau tindakan-tindakan radikal-radikalan jika tidak mendapat pimpinan yang tepat. Itulah sebabnya mengapa harus lebih banyak dicurahkan perhatian untuk memperbaiki pekerjaan dibasis-basis.
Serikat buruh-buruh Indonesia tidak seharusnya ragu-ragu untuk memberikan pendidikan-pendidikan Sosialisme kepada massa anggotanya, sebab tidak diragukan lagi bahwa massa kaum buruh Indonesia memandang Sosialisme sebagai satu-satunya yang dapat mengakhiri nasibnya yang celaka untuk selama-lamanya.
Harus diciptakan segala macam usaha guna mempertahankan dan meluaskan demokrasi di basis-basis: penempelan koran-koran progresif dipabrik-pabrik tidak seharusnya hanya bersifat insidentil tetapi harus menjadi aktifitas sehari-hari dari serikat buruh-buruh. Semua kegiatan ini harus dipadukan dengan tuntutan-tuntutan politik dan ekonomi dari kaum buruh dipabrik yang bersangkutan. Hanya dengan demikianlah serikat buruh-buruh kita berangsur-angsur menjadi sekolahan bagi Komunisme.
Pada tahun-tahun belakangan ini bersama denganseluruh Rakyat kaum buruh Indonesia memusatkan aktifitasnya untuk turutambil bagian dalam menghancurkan pemberontakan-pemberontakan kontra revolusioner diberbagai daerah. Selain itu kaum buruh Indonesia telah membuktikan ketangkasannya dalam melaksanakan politik ambil alih perusahaan-perusahaan Belanda.
Kaum buruh Indonesia juga telah membuktikan kemampuan untuk turut memecahkan kesulitan-kesulitan ekonomi negeri kita. Kecuali semakin cakap untuk membela nasibnya, juga makin tinggi rasa tanggungjawab nasionalnya. Serikat buruh-buruh mengajukan usul-usul yang kongkrit dan praktis guna melancarkan transportasi, menyehatkan jawatan-jawatan dan mempertinggi produksi serta memperbaiki kualitasnya. Dalam hubungan ini semakin jelas bahwa pekerjaan kita dikalangan buruh transportasi masih belum sesuai dengan tuntutan situasi yang dihadapi negeri dewasa ini. Begitu juga masih harus diprbaiki pekerjaan untuk mempersatukan pegawai-pegawai dan mendorong mereka supaya memiliki semangat Revolusi Agustus 1945, sehingga mereka menduduki tempat yang terhormat sebagai pegawai yang patriotik dan setia mengabdi kepada kepantingan Rakyat dan kepentingan revolusi. Kaum buruh yang bagian terbesar sudah memihak Partai harus terus menerus dididik dan ditingkatkan kesadaran politiknya oleh Partai.
Bekerja dikalangan kaum buruh dan kaum tani tetap merupakan bentuk kegiatan yang terpenting dan pokok daripada PKI. Berhasil atau tidaknya pekerjaan front nasional sangat tergantung pada berhasil atau tidaknya pekerjaan dilapangan kaum buruh dan tani. Front nasional adalah front persatuan antara Rakyat pekerja, yaitu klas buruh, kaum tani dan borjuasi kecil diluar kaum tani, dengan kaum penghisap, yaitu borjuasi nasional. Tanpa adanya front persatuan yang kuat antara Rakyat pekerja, terutama klas buruh dan kaum tani, tidak mungkin ada front persatuan nasional yang kuat dan konsekwen anti- imperialisme. Front nasional tanpa persekutuan buruh dan tani yang kuat adalah front nasional tanpa basis yang tahan uji.
Bekerja dikalangan massa pemuda pada waktu sekarang adalah salah satu pekerjaan massa yang terpenting daripada Partai. Pemuda Rakyat dalam Kongres kelimanya, yaitu dalam bulan November tahun 1956 telah memutuskan bahwa organisasi pemuda ini senantiasa akan berusaha untuk menjadi pembantu yang setia dan terpercaya dari Partai dalam melaksanakan tugas-tugas politiknya.(Tepuktangan). Ini adalah kemenangan yang besar bagi Partai kita, dan Partai harus menjaga supaya pernyataan kesediaan Pemuda Rakyat menjadi pembantu Partai harus disertai dengan kesediaan dan kesanggupan seluruh Komite Partai memberi pimpinan dan pendidikan yang lebih baik kepada Pemuda Rakyat. Ini tidak berarti bahwa Partai membatasi diri hanya dengan bekerja dikalangan Pemuda Rakyat. Partai harus mendorong maju seluruh gerakan pemuda dan menjadikannya pengabdi yang setia kepada Rakyat pekerja, tanah air dan revolusi.
Sifat organisasi massa daripada Pemuda Rakyat harus senantiasa dijaga, tetapi bersamaan dengan itu Pemuda Rakyat adalah organisasi massa pemuda yang mempunyai kesadaran klas buruh, organisasi pemuda yang paling revolusioner, paling militan dan paling patriotik. Sifat-sifat yang baik ini hanya mungkin dimiliki oleh Pemuda Rakyat dibawah pimpinan Partai Komunis, dengan belajar Marxisme-Leninisme dan dengan terus menerus memperkuat kepercayaan dan kesetiaannya pada Partai Komunis. Pendidikan teori dan politik revolusioner sudah menjadi soal yang urgent dalam Pemuda Rakyat yang sekarang beranggota lebih kurang 1 juta orang. (tepuktangan).
Untuk memperbaiki pekerjaan Partai dikalangan intelektual, persoalan intelektual diIndonesia perlu mendapat peninjauan yang lebih mendalam. Proses kelahiran dan pertumbuhan dari kaum intelektual di negeri kita tidak dapat dipisahkan dari perjuangan melawan kolonialisme.(tepuktangan). Seluruh “pendidikan” yang diberikan oleh kaum penjajah kepada kaum intelektual Indonesia ditujukan untuk kepentingan ekploitasinya dan oleh karena itu, dibatas hanya pada apa yang dibutuhkan oleh sistem penjajahan. Dengan demikian jumlah orang yang mendapat pendidikan menengah atau tinggi sangat terbatas dan pekerjaan dalam lapangan mengembangkan ilmu oleh putra-putra Indonesia selalu dihalang-halangi. Oleh sebab itu, semenjak zaman penjajahan kaum intelektual Indonesia bersama Rakyat sudah bangkit untuk melawan penindasan dan penghinaan sehingga dengan demikian lahirlah suatu tipe kaum intelektual yang patriotik dan berjiwa anti-kolonialisme. (tepuktangan). Sejarah kebangkitan nasional bangsa Indonesia mencatat puncak-puncak seperti lahirnya Budi Utomo pada tahun 1908, lahirnya Sumpah Pemuda pada tanhun 1928 danmeletusnya Revolusi Rakyat pada 17 Agustus 1945. ketiga peristiwa sejarah ini juga ditandai oleh aktivitas revolusioner dari kaum pelajar Indonesia. Bagian tertentu dari mereka tidak ragu-ragu memihak Rakyat dan gerakan Revolusioner.
Cita-cita yang terkandung di dalam Revolusi Agustus 1945 mempertemukan dan mempersatukan seluruh kekuatan yang hendak menumpas kolonialisme sampai ke akar-akarnya. Cita-cita revolusi itu mempersatukan kaum buruh dan tani dengan kaum intelektual seerta sampai batas-batas tertentu mempertemukan ilmu dengan praktek revolusi Rakyat, sehingga dengan demikian mendekatkan ilmu pada Rakyat dan menanamkan semangat kerakyatan pada kaum intelektual Indonesia.
Tetapi sesudah revolusi Rakyat 1945 mengalami kegagalan dan kaum borjuis Indonesia sudah terbukti tidak mampu memberikan jalan keluar dari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh Rakyat dan negeri kita, maka dikalangan kaum intelektual nampak gejala-gejala pesimisme. Kedudukan Borjuasi Indonesia yang sangat lemah dilapangan ekonomi dan politik, yang memaksa mereka harus menyesuaikan diri dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh kaum imperialis, mendapatkan pencerminannya pada ideologi dari sebagian kaum intelektuil yang juga menunjukkan sifat bimbang dan tidak konsekwen yang merugikan dunia keilmuan. Malahan juga ideologi kaum kepala batu mendapatkan pembela-pembelanya dikalangan intelektuil seperti Prof. Dr. Sumitro dan Prof, Drs. Tan Goan Po yang menjadi tokoh-tokoh kaum pemberontak kontra-revolusioner “LPRRI-Permesta”. Demikian juga usaha-usaha dari segolongan kaum terpelajar untuk menentang Konsepsi Presiden Sukarno dengan dalih-dalih “ilmiah” dan penyelenggaraan diskusi-diskusi terbuka diantara kaum intelektual dan ditujukan untuk mentorpedo pelaksanaan “gagasan kembali ke UUD `45.tidaklah mempertinggi martabat kaum intelektuil tersebut, dari Rakyat banyak. (Tepuk tangan).
Disamping mensinyalir gejala-gejala buruk yang ada, dengan rasa bangga Partai
Kita dapat berbicara tentang kaum intelektuil yang sudah mulai dilahirkan dan diciptakan oleh Rakyat pekerja Indonesia yang berusaha melanjutkan tradisi kerakyatan dari kaum intelektuil Indonesia.
Tetapi adalah satu kenyataan bahwa kemajuan pekerjaan Partai dikalangan kaum intelektuil masih terlampau lambat dan tidak seimbang dengan kemajuan-kemajuan yang diperoleh di-lapangan-lapangan lain. Sebab itu para kader Partai dilingkungan kaum intelektuil saja menjadi contoh dlam memperkaya dan mengembangkan ilmu untuk kepentingan Rakyat.
Partai bersama Rakyat akan tetap memberikan penghormatan yang tinggi kepada kaum intelektuil yang berjiwa progresif, seperti Dr. A. Rivai, Dr. Tjiptomangunkusumo dan Dr. Ki Hajar Dewantara, dan yang sekarang antara lain diwakili oleh Presiden Dr. Ir. Sukarno. (Tepuk tangan lama. .Partai harus selalu memberikan bantuan dan dorongan dalam mempersatukan kaum intelektuil Indonesia dan dalam usahanya yang mulia untuk menumpas semua yang kolot dan lapuk serta memperkaya dan mempertinggi taraf ilmu dineger kita.
Para sarjana dan pekerja-pekerja kebudayaan anggota Partai, di samping mempertinggi mutu pengertian Marxisme-Leninisme masing-masing, mereka berkewajiban memperluas dan memperdalam keahlian dan pengetahuannya untuk membantu Partai dalam memberi jawaban yang se-baik-baiknya mengenai soal-soal yang timbul dilapangan ilmu dan kebudayaan atau mempersiapkan diri se-baik-baiknya agar dapat menjawab soal-soal apa saja yang dihadapi oleh negeri dan Rakyat. Para guru anggota Partai, disamping harus berusaha untuk menjadi Marxis yang baik, juga harus menjadi pengajar dan pendidik tipe baru, juga ahli dalam paknya dan dicintai oleh para murid dan orangtua-orangtua murid.
Partai harus meneruskan pekerjaannya di kalangan kaum mahasiswa dan pemuda pelajar sekolah menengah. Sebagaimana juga massa pemuda, maka kaum mahasiswa dan pelajar sekolah menengah, kecuali yang sudah menjadi korban racun ideologi imperialis dan tuantanah, juga mempunyai semangat revolusioner dan tekad untuk mengabdi kepada Rakyat pekerja. Sukses-sukses yang dicapai oleh Partai dalam pekerjaan di kalangan para mahasiswa dan pelajar sekolah menengah pada waktu-waktu belakangan ini menunjukkan, bahwa di kalangan mehasiswa dan pelajar sekolah menengah Partai mempunyai banyak sahabat dan pecinta. Pergeseran ke kiri daripada seluruh kehidupan politik di negeri kita telah mempengaruhi golongan-golongan ini, telah membukakan mata mereka bahwa kaum sosiales kanan (PSI), Masyumi dan kaum reaksioner lainnya bukanlah sahabat Rakyat dan bukan mengabdi kepentingan Indonesia. Dalam hubungan dengan ini adalah sangat penting, bahwa anggota-anggota Partai yang menjadi mahasiswa atau pelajar sekolah menengah dengan sungguh-sungguh menjadi mehasiswa atau pelajar yang rajin dan baik.
Mayoritet yang sangat terbesar dari massa wanita adalah yang paling tertindas hidupnya sebagai akibat daripada krisis ekonomi terus-menerus mencengkeram negeri kita. Mereka adalah korban pertama daripada merajalelanya pengangguran, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan ekonomi dan sosial di negeri kita. Baik secara umum maupun di dalam Partai sendiri. Partai memberikan perhatian khusus terhadap masalah wanita. (Tepuk tangan).
Peristiwa penting telah terjadi dalanm kehidupan Partai kita dengan dilangsungkannya Konferensi Wanita Komunis, baik yang secara regional maupun secara nasional. Partai mendidik para wanita Komunis menjadi wanita-wanita yang inteleknya, kemauannya dan perasaannya berkembang seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya, agar mereka tidak hanya dapat membeberkan kekurangan-kekurangan masyarakat sekarang, tetapi juga tahu menjinari semua problem perjuangan wanita untuk emansipasi dan untuk Indonesia Baru dan dunia baru daru semua segi, agar semua problem dapat dipecahkan. Bersamaan dengan mengkonsolidasi dan meluaskan keanggotaan Partai di kalangan wanita, adalah kewajiban Partai kita untuk menggalang organisasi massa wanita revolusioner yang besar, yang anggotanya ber-juta-juta, sebagai syarat yang penting untuk memperkuat seluruh gerakan wanita dan gerakan massa pekerja Indonesia pada umumnya.
Pekerjaan khusus Partai untuk mengembangkan kebudayaan dan meningkatkan taraf kesadaran politik sukubangsa-sukubangsa merupakan pekerjaan yang sangat penting berhubung di negeri kita terdapat banyak sukubangsa yang tidak sama besar dan tingkat kemajuannya,. Mengenai hal ini dalam program umum Partai sudah di jelaskan, bahwa kita menghendaki pemerintahan-pemerintahan daerah yang demokratis dan otonomi sukubangsa yang luas, sedangkan program tuntutan PKI menyetujui otonomi daerah, artinya belum otonomi sukubangsa, asal untuk daerah-daerah itu diadakan pemilihan-pemilihan DPRD-DPRD dan Kepala-kepala Daerah secara secara demokratis dan dibentuk DPD-DPD berdasarkan perwakilan berimbang. Dengan duduknya kaum Komunis dalam pemerintaha-pemerintahan daerah, bahkan disejumlah daerah swatantra II Kepala Daerahnya orang Komunis dan meyoritet mutlak anggota DPRD-nya terdiri dari orang-orang Komunis, pekerjaan Partai di kalangan sukubangsa-sukubangsa dapat kemajuan-kemajuan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman, jalan untuk memperbaiki pekerjaan di kalangani sukubangsa ialah terutama dengan memperbaiki Pekerjaan Partai di kalangan kaum tani tiap-tiap sukubangsa, karena kaum tani merupakan golongan terbesar dari penduduk tiap daerah. Kecuali itu , usaha Partai untuk mengembangkan kebudayaan sukubangsa perlu lebih dipergiat.
Selanjutnya mengenai pekerjaan Partai dikalangan minoritet keturunan asing, seperti keturunan Arab, Tionghoa dan Eropa, perlu diperhatikan bahwa kaum sovinis selalu berusaha untuk mengobarkan rasa purbasangka rasial terhadap warganegara-warganegara keturunan asing dengan ber-macam-macam dalih seperti”melindungi kepentingan ekonomi nasional”, “melindungi kaum yang lemah” dll. Politik rasial yang berbahaya ini tadinya di kobar-kobarkan oleh “Gerakan Asaat” , yaitu gerakan yang dipimpin Asaat, sekarang tokoh pemberontakan “PRRI-Permesta”. Tapi sekarang nampaknya politik ini juga dianut oleh bagian-bagian tertentu daripada golongan tengah, sehingga perhatian mereka tidaklah per-tama-tama ditujukan kepada musuh nasional kita yang pokok, yaitu imperialisme. Sebaliknya mereka mencari “musuh” yang sebenarnya bukan musuh.
Partai berpendapat dan berkeyakinan bahwa warganegara keturunan asing tidak berbeda dengan warganegar-warganegara lainnya dan mereka merupakan potensi yang berguna dalam membangun suatu Indonesia baru yang demokratis. Partai harus senantiasa menjelaskan kepada Rakyat bahwa musuh yang sebetulnya dari Rakyat Indonesia adalah imperialisme. Kita harus mengakui kenyataan, bahwa pekerjaan Partai masih belum cukup intensif di kalangan warganegara-warganegara keturunan asing, sedangkan mereka di dalam menghadapi serangan-serangan rasial dan sovinis itu sangat memerlukan bantuan. Bantuan yang jujur hanya dapat diberikan oleh Partai kita karena patriotisme dan internasionalisme proletarnya yang bebas dari segala bentuk sovinisme dan rasialisme. (Tepuk tangan).
(7) Jadikan Koperasi Juga Senjata di Tangan Rakyat Pekerja
Pekerjaan yang selama ini sangat kurang mendapat perhatian Partai ialah perkerjaan mengembangkan koperasi Rakyat pekerja. Ini mudah dimengerti karena kader-kader Partai yang terbatas jumlahnya harus di tempatkan dalam organisasi-organisasi massa yang paling mendesak dan langsung untuk pembangunan Partai sendiri.
Kita akan tetap waspada dan menentang tiap-tiap propaganda dari kaum reaksioner, yang mengatakan se-olah-olah dengan koperasi saja kita dapat mengakhiri kekuasaan imperialis, bahwa kalau koperasi sudah besar dan luas,ekonomi imperialis “dengan sendirinya” akan tidak berdaya lagi. Ini adalah propaganda agen-agen imperialis yang bermaksud, membius Rakyat Indonesia supaua tidur pulas dengan rayuan lagu koperasi, agar Rakyat Indonesia tidak mengorganisasi dan memobilisasi diri untuk secara revolusioner mengakhidri kekuasaan imperialis dan tuantanah. Kita juga akan terus menentan penggunaan nama “koperasi” oleh perusahaan-perusahaan kapitalis dengan maksud untuk menghindari kewajiban-kewajiban sebagai perusahaan kapitalis dan untuk menipu rakyat.
Tetapi, adalah keliru jika kaum Komunis tidak dengan sungguh-sungguh memakai jalan koperasi untuk mempersatukan Rakyat pekerja, untuk mengurangi penghisapan-penghisapan tuantanah, lintah darat dan kapitalis atas diri Rakyat pekerja, dan untuk meningkatkan hasil produksinya.
Semboyan-semboyan “tanah untuk kaum tani”, “pembagian tanah kepada kaum tani” dan “turunkan setoran dan bunga uang”, “naikkan upah buruh tani” dll, adalah semboyan-semboyan dan tuntutan-tuntutan yang tepat. Semboyan-semboyan dan tuntutan-tuntutan ini dapat mempersatukan seluruh kaum tani berkerumun disekeliling Partai. Kaum buruh tani dan tani miskin menyambut hangat semboyan-semboyan dan tuntutan-tuntutan ini, sedangkan kaum tani sedang dapat menyokongnya.
Tetapi jangan kita lupakan, bahwa tani sedang dan tanimiskin yang mempunyai sedikit tanah, menginginkan agar mereka dapat lepas dari cengkeraman tukang ijon dan lintah darat sekarang juga, agar mereka dapat pasar yang baik bagi hasil pertaniannya, dapat membeli barang-barang kebutuhan mereka dengan harga yang pantas, dan bahwa mereka juga ingin supaya produksi pertaniannya meningkat. Untuk ini tidak ada jalan lain kecuali kaum tanisedang dan tanimiskin harus diorganisasi di dalam koperasi-koperasi yang dapat memberikan kredit, dapat mengusahakan pasar yang baik bagi barang-barang produksi mereka, dapat membeli barang-barang konsumsi dengan harga yang pantas dan dapat membantu mempertinggi produksi pertanian, -perternakan dan perikanan. Kaum tanimiskin dan tanisedang yang hanya mungkin mencapai kebebasannya dengan pimpinan proletariat, akan lebih tebal kepercayaannya kepada proletariat, jika Partai proletaria dapat mengorganisasi dan memimpin mereka dalam koperasi-koperasi untuk meringankan beban mereka sekarang juga.
Koperasi tidak hanya dapat dijadikan senjata kaum tani, tetapi juga dapat dijadikan senjata Rakyat pekerja lainnya. Kaum kerajinan tangan dan kaum nelayan memerlukan organisasi koperasi agar mereka dengan teratur dan dengan harga yang pantas mendapatkan bahan-bahan dan alat-alat untuk bekerja, dan agar hasil pekerjaan mereka tidak jatuh ke tangan tengkulak sehingga harganya sangat murah. Kaum buruh, para pegawai dan kaum miskin kota juga membutuhkan koperasi agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka akan barang-barang konsumsi dengan harga yang pantas. Kaum pedagang kecil juga dapat di koperasikan agar mereka dapat mengurangi penghisapan kaum kapitalis besar dan lintah darat. Ia, kaum pelajar sekolah menengah dan mahasiswa dapat menggunakan koperasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitannya akan rumah pondokan,akan buku, menggunakan masa libur, rekreasi dsb.
Undang-undang koperasi yang sudah ada sekarang dapat dipakai untuk memajukan gerakan koperasi asal dipimpin oleh orang-orang jujur. Untuk suksesnya, gerakan koperasi harus merupakan gerakan yang berdiri sendiri, mempunyai Peraturan Dasar yang demokratis dan dapat mempersatukan sebanyak mungkin Koperator-koperator secara sukarela . kesukarelaan adalah syarat mutlak daripada koperasi. Selain daripada itu, sifat berdiri sendiri dan sifat non-politik dari koperasi harus dijaga dengan keras.
Dalam membangun koperasi janganlah kita lupa akan satu kenyataan, yaitu bahwa Rakyat pekerja Indonesia sudah sejak lama dikecewakan oleh koperasi-koperasi karena di pimpin oleh orang-orang yang tidak jujur dan tidak cakap, oleh orang-orang yang mendirikan koperasi untuk dengan sengaja menipu rakyat, kaum Komunis harus memberikan bukti, bahwa ada perbedaan besar antara koperasi-koperasi yang dipimpin oleh kaum Komunis yang dipimpin oleh borjuasi. Komite-komite Partai harus mengawasi dengan teliti dan keras anggota-anggota Partai yang memimpin koperasi, dan tepat pada waktunya mengkritik mereka atau menarik mereka dari koperasi jika ternyata mereka berbuat merugikan kepentingan Rakyat pekerja yang tergabung dalam koperasi yanga dipimpinnya. Elemen-elemen yang militan dan tidak mementingkan diri sendiri, yaitu elemen pemuda harus banyak ditarik dalam kegiatan koperasi, sebagai pembantu-pembantu yang setia daripada koperasi. (Tepuk tangan).
***
Kawan-kawan!
Partai kita yakin, bahwa dengan memperkuat dan memperluas gerakan massa, dengan memperkuat dan memperluas demokrasi dan dengan memperkuat, memperluas dan memperbaharui Partai, PKI akan mencapai hasil-hasil yang lebih besar dalam mengubah imbangan kekuatan antara kaum imperialis, klas tuan tanah dan borjuasi komprador di satu pihak, dan kekuatan Rakyat di pihak lain. Ini berarti bahwa kita mencari jalan keluar dari keadaan negeri kita yang belum merdeka penuh dan setengah feodal sekarang.
Kawan-kawan, marilah kita tetap bersatu untuk dengan segenap kekuatan yang ada pada kita masing-masing membangkitkan, memobilisasi dan mengorganisasi massa, untuk melaksanakan tuntutan-tuntutan mendesak dari Rakyat dan Partai kita, yaitu perluasan hak-hak demokrasi dan pembentukan Pemerintah yang memenuhi rasa keadilan Rakyat, pembentukan Kabinet Gotongroyong seperti yang dimaksudkan oleh Konsepsi Presiden Sukarno. (Tepuk tangan lama). Ini berarti kita mendekatkan Rakyat Indonesia kepada pelaksanaan tuntutan-tuntutan Revolusi Agustus 1945 sampai ke akar-akarnya,kepada Indonesia yang bebas dari segala imperialisme dan bebas dari feodalism, yaitu Indonesia Baru yang merdeka penuh dan demokratis. Ini berarti kita memperkuat front internasional anti-kolonial dan cinta damai. (Tepuk tangan lama).
Kawan-kawan!
Segera sesudah Kongres ini selesai kita akan berangkat ke medan perjuangan yang membentang dari Sabang sampai ke Merauke, dimana lebih dari 1,5 juta Komunis dengan hati berdebar-debar menanti-nantikan hasil-hasil Kongres yang bersejarah ini, dimana lebih dari 88 juta Rakyat Indonesia makin memerlukan adanya pengabdian yang tulus dari kaum Komunis, di mana seribu satu masalah besar dan kecil yang pelik menunggu pemikiran dan tenaga kaum Komunis untuk mendapat pemecahan yang tepat. Menghadapi semuanya itu, kawan-kawan, asal saja kita senantiasa menggunakan Marxisme-Leninisme yang jaya sebagai pedoman aksi-aksi kita, asal saja kita selalu kreatif melaksanakan hasil-hasil Kongres ini, akan dapat kita atasi dan dengan PKI di depan Rakyat Indonesia pasti akan dapat merebut kemenangannya satu-demi satu. (Tepuk tangan).
Hidup Rakyat Indonesia dan Partai Komunis Indonesia ! (Tepuk tangan. Pekik: “Hidup!”).
Hidup persatuan nasional dan Republik Indonesia! (Tepuk tangan. Seruan : Hidup!”).
Hidup Partai-partai Komunis dan Partai-partai Buruh di seluruh dunia, Partai-partai Lenin yang menjadi inspirator dan organisator Rakyat pekerja untuk dunia baru, dunia damai dan sosialisme ! (Tepuk tangan lama sekali. Semua berdiri dan berseru : “Hidup PKI ! Hidup Kawan Aidit !”).