Sumber: Bintang Merah. Tahun ke-IX, 1954, 2-3, Februari/Maret. Kongres Nasional Ke-V Partai Komunis Indonesia. Yayasan Pembaruan, Jakarta 1954.
Bintang Merah, Majalah Teori dan Politik Marxisme-Leninisme. Penanggungjawab: Djaetun. Diterbitkan oleh Yayasan "Pembaruan", Jalan Perunggu J. 4 - Galur, Jakarta, dengan surat izin pembagian kertas No. 1176/I/B2/247.
Tidak begitu lama lagi, untuk pertama kalinya di dalam sejarah Indonesia, rakyat kita yang berpuluh-puluh juta ini akan mengeluarkan suara di dalam suatu pemilihan umum. Rakyat kita akan mendapat kesempatan untuk menetapkan sendiri, pemerintah macam apakah yang mereka kehendaki, kepada partai dan pemimpin-pemimpin manakah kepercayaan mereka akan mereka limpahkan.
Pemerintah yang bagaimanakah yang sesungguhnya dibutuhkan oleh rakyat Indonesia?
Akibat Persetujuan KMB
Sudah hampir 5 tahun berselang sejak persetujuan Konferensi Meja Bundar dibikin oleh Hatta-Roem-Sultan Hamid dan Belanda. Ketika mau memaksakan persetujuan KMB itu, Hatta dan sebangsanya mengatakan seolah-olah persetujuan KMB itu satu-satunya jalan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Baik pemerintah Hatta maupun pemerintah-pemerintah Masyumi Natsir dan Sukiman, sudah cukup banyak mendapat kesempatan untuk melaksanakan janjinya, bahwa persetujuan KMB itu berarti kedaulatan dan kemerdekaan. Tetapi apa yang kita lihat, apa yang kita alami dan kita rasakan?
Sumber-sumber ekonomi kita seperti perkebunan-perkebunan, pabrik-pabrik, tambang-tambang, pengangkutan, sentral listrik, bank, dan lain-lain, yang di zaman Revolusi 1945-1948 dikuasai dan diusahakan oleh republik dan rakyat, dikembalikan kepada Belanda atau “pemilik-pemilik” asing yang lain. Menurut persetujuan KMB Indonesia tidak bisa melakukan satu tindakan pun di lapangan hubungan keuangan atau perdagangan dan politik luar negeri pada umumnya, jika belum dirundingkan dengan Belanda, seperti misalnya dalam hal politik gunting uang Sjafrudin. Indonesia terikat oleh apa yang dinamakan Uni Indonesia-Belanda yang berada di bawah Ratu Belanda. Pegawai-pegawai kolonial bangsa Belanda, sipil maupun militer, tetap di Indonesia dan bekerja sebagai “penasihat-penasihat” atau “pegawai-pegawai ahli” dengan gaji dan jaminan-jaminan yang jauh lebih besar daripada pegawai-pegawai bangsa Indonesia.
Di tahun 1951 saja kaum kolonialis Belanda mengangkut dari Indonesia perampasan keuntungan sebesar 4.500.000.000 rupiah. Kalau jumlah ini tidak dirampas oleh Belanda, dan dibagi-bagikan kepada kaum tani miskin Indonesia, maka saban tahun tiap-tiap keluarga petani miskin bisa membeli sekurang-kurangnya seekor sapi.
Sementara itu kaum buruh lelaki dan wanita hidup dalam keadaan yang semakin celaka. Bukan saja upah yang rendah, harga-harga barang yang tinggi dan kesukaran perumahan, tetapi juga massa-onslah, sel penjara dan perlakuan sewenang-wenang dari alat-alat negara yang reaksioner menjadi hal-hal yang lumrah.
Nasib kaum tani lelak dan wanita juga semakin celaka. Tanah-tanah mereka dirampas oleh onderneming-onderneming asing, pengisapan tuan tanah, tengkulak dan lintah darat tambah menjadi-jadi, dan kehidupan kaum tani itu tidak hanya terancam oleh kelaparan, tetapi juga oleh penjara, trakor maut dan pelor bedil.
Sarjana-sarjana dan seniman-seniman terpaksa bekerja dalam keadaan yang sukar sekali dan banyak yang tidak mungkin bekerja untuk mengembangkan bakatnya. Mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar terpaksa belajar sambil bekerja dalam keadaan yang sukar sekali dan banyak yang tidak mungkin meneruskan pelajarannya.
Pegawai-pegawai negeri menerima gaji yang tidak cukup untuk hidup dan tidak mendapat jaminan-jaminan sosial yang pantas.
Prajurit-prajurit, bentara-bentara, dan sebagian dari perwira-perwira tidak dapat dikatakan hidup pantas, dan hak-hak mereka banyak dibatasi.
Pedagang-pedagang kecil tidak bisa hidup baik karena kekurangan modal dan sangat merosotnya daya beli rakyat.
Akhirnya, industrialis-industrialis dan pedagang-pedagang nasional tidak terbilang yang terpaksa gulung tikar, bukan saja karena peraturan-peraturan yang menyulitkan, tetapi terutama karena dibiarkan menjadi mangsa kapital monopoli asing dan karena susutnya pasar dalam negeri.
Sedang kehidupan begitu sukar, keamanan hidup rakyat diancam, diteror dan dirampok oleh gerombolan-gerombolan bandit DI, TII, Pusa (Masyumi) dan lain-lain yang membela kepentingan dan dibiayai oleh onderneming-onderneming asing dan tuan-tuan tanah Indonesia.
Sedang penghidupan begitu sukar, ekonomi negeri terus semakin buruk, inflasi menjadi-jadi, harga-harga barang terus membumbung, dan pengangguran mencapai jumlah yang belum pernah dicapai di dalam sejarah bangsa kita.
Industrialisasi tidak bisa diadakan. Dan ini terjadi di suatu negeri yang sumber-sumber kekayaan alaminya melimpah-limpah dan rakyatnya rajin bekerja!
Pertanian tetap terbelakang. Dan ini terjadi di suatu negeri yang tanahnya sangat subur dan rakyatnya terkenal pandai bercocok tanam!
Buta huruf masih meliputi 70% dari rakyat. Dan ini terjadi di suatu negeri yang sejarah dan tradisi kebudayaannya gilang-gemilang!
Jadi, dengan persetujuan KMB bikinan Hatta-Roem-Sultan Hamid memang ada kemerdekaan, yaitu kemerdekaan bagi imperialisme asing, bagi tuan tanah dan bagi kaki tangan imperialisme untuk mengisap rakyat Indonesia, kemerdekaan untuk mengeduk kekayaan Indonesia, kemerdekaan untuk aktivitas spionase dan teror, kemerdekaan untuk menghalangi kemajuan-kemajuan Indonesia.
Dengan singkat, persetujuan KMB telah membikin Indonesia menjadi negeri setengah jajahan dan setengah feodal.
Pemerintah Wilopo dan Pemerintah Ali Sastroamdjojo
Pemerintah-pemerintah Hatta, Natsir, dan Sukiman, yang ketiga-tiganya dikuasai oleh orang-orang Masyumi-PSI, terlalu banyak menjalankan tindakan-tindakan reaksioner seperti gunting uang, larangan mogok, Razzia Agustus, embargo, MSA dan lain-lain. Sjahrir dan orang-orangnya, yang di dalam kata-kata saja menolak persetujuan KMB, tetapi di dalam perbuatan membela persetujuan KMB dengan setia, turut bertanggung jawab atas semua tindakan ini.
Pemerintah Wilopo terbentuk sesudah rakyat dengan sengit memberikan perlawanan terhadap serangan-serangan pemerintah Sukiman yang reaksioner. Partai Komunis bersama-sama partai-partai dan golongan-golongan demokratis lainnya menyokong pemerintah Wilopo yang menyanggupi tindakan-tindakan yang maju kepada rakyat adalah agak baik jika dibanding dengan pemerintah Sukiman atau pemerintah lain yang menyerupai pemerintah Sukiman. Partai Komunis bersama-sama partai-partai dan golongan-golongan demokratis lainnya memberikan sokongannya kepada pemerintah Wilopo, selama ia bertindak agak maju dan memberikan kebebasan demokratis kepada gerakan rakyat. Tetapi begitu ia menindas gerakan rakyat dengan kekerasan, terutama karena politik reaksioner dari menteri-menteri Masyumi-PSI, yaitu dalam peristiwa penembakan kaum tani di Tanjung Morawa, begitu ia kehilangan sokongan rakyat, dan jatuh.
Pemerintah Ali Sastroamidjojo terbentuk sebagai hasil pertentangan di kalangan yang berkuasa dan atas desakan kekuatan massa yang sudah tidak menyukai duduknya pemimpin-pemimpin Masyumi dan PSI di dalam pemerintah. Partai Komunis, demikian juga partai-partai dan golongan-golongan demokratis lainnya, menyokong pemerintah ini. Ketika menyatakan sokongannya di muka parlemen, PKI memajukan tuntutan-tuntutan untuk dijalankan oleh pemerintah Ali Sastroamidjojo, kalau ia mau maju ke suatu Indonesia yang merdeka, aman dan sanggup membangun diri. Tuntutan ini kemudian dirumuskan dengan jelas di dalam Program PKI.
Beberapa di antara tuntutan-tuntutan PKI memang dilaksanakan oleh pemerintah Ali Sastroamidjojo. Pemerintah mengambil sikap yang tegas terhadap DI, TII, dan gerombolan-gerombolan pengacau lainnya, pemerintah mengambil tindakan untuk memulangkan MMB, pemerintah menunjukkan kemauan untuk mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah sah dari Republik Indonesia, pemerintah juga mengambil tindakan-tindakan terhadap komplotan Belanda yang merusak dan mengacaukan kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia.
Tetapi di pihak lain, pemerintah Ali Sastroamidjojo sampai sekarang ternyata tidak menjamin kebebasan yang cukup bagi serikat-serikat buruh. Undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengekang serikat buruh masih berlaku terus, demikian juga penangkapan-penangkapan, pengejaran-pengejaran dan penuntutan-penuntutan terhadap pemimpin-pemimpin kaum buruh dan kaum tani. Pemerintah juga ternyata sampai sekarang tidak memberikan tanah-tanah yang tidak dikerjakan, kepada kaum tani. Pemerintah tidak cukup konsekuen dalam menjalankan politik luar negerinya, dalam membatalkan undang-undang kolonial dan dalam membersihkan aparat-aparat negara, sipil dan militer, dari pengkhianat-pengkhianat bangsa, penggelap-penggelap dan koruptor-koruptor.
Mengapa? Sebab, di dalam pemerintah Ali Sastroamidjojo tidak duduk wakil-wakil partai kelas buruh, yaitu partai yang konsekuen dan tinggi kewaspadaannya, yang dengan tak kenal ampun akan menggagalkan tiap-tiap sabotase, baik ia datang dari pihak Belanda, maupun dari pihak Masyumi, PSI, dan kaum Trotkis. Wakil-wakil kelas buruh adalah kekuatan yang dengan konsekuen berpegangan kepada program yang progresif, dan karena tidak mempunyai sifat mengutamakan kepentingan diri sendiri dan tidak mempunyai kepentingan klik, setia melaksanakan program itu untuk kepentingan rakyat dan untuk kemerdekaan Indonesia.
Pemerintah yang Dibutuhkan oleh Indonesia Sekarang
Untuk mengangkat Indonesia dari lumpur krisis ekonomi, untuk menjamin perlawanan yang tak kenal ampun terhadap Belanda dan reaksi-reaksi dalam negeri, untuk menyelamatkan nasib kaum buruh dan kaum tani serta lapisan-lapisan masyarakat lainnya yang menderita, dan untuk mencapai Indonesia yang merdeka, bersatu dan demokratis, maka haruslah dibentuk suatu pemerintah yang terdiri dari wakil-wakil semua tenaga nasional, pemerintah yang mewakili kelas-kelas, partai-partai dan golongan-golongan maupun perseorangan yang demokratis, pendeknya suatu pemerintah rakyat, pemerintah Demokrasi Rakyat.
Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Demokrasi Rakyat?
Di dalam Program PKI sudah dijelaskan dengan seterang-terangnya, apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Demokrasi Rakyat. Ia tidak akan melaksanakan Sosialisme, apalagi Komunisme, karena Sosialisme dan apalagi Komunisme tidak mungkin dilaksanakan di Indonesia sekarang. Pemerintah Demokrasi Rakyat bukan Pemerintah Sosialis atau Pemerintah Komunis. Pemerintah Demokrasi Rakyat akan merupakan suatu pemerintah, yang mampu mempersatukan semua partai dan golongan yang anti-feodal dan anti-imperialis, pemerintah yang mampu menjamin kemerdekaan nasional serta perkembangannya, melalui jalan demokrasi dan kemajuan.
Untuk mencapai kemerdekaan nasional, pemerintah ini akan membatalkan persetujuan KMB, menyita dan menasionalisasi pabrik-pabrik, perkebunan-perkebunan, dan perusahaan-perusahaan lainnya milik penjajah Belanda di Indonesia, mempertahankan Irian Barat sebagai wilayah yang sah dari Republik, dan mengusir semua agen kolonialisme, baik yang menyamar sebagai “penasihat”, “pegawai ahli” atau pun sebagai “orang-orang partikelir”.
Pemerintah Demokrasi Rakyat akan merupakan kekuasaan rakyat, sebab pemerintah Demokrasi Rakyat tidak berarti lain kecuali bahwa kekuasaan negara, dari atas sampai ke bawah, ada di tangan wakil-wakil yang langsung dipilih oleh rakyat dan yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh rakyat, jika tidak menjalankan program rakyat. Pemerintah Demokrasi Rakyat akan menjamin hak memilih dan dipilih bagi setiap warga negara yang sudah mencapai umur 18 tahun, dan menjamin hak-hak asasi manusia, menjamin kebebasan-kebebasan demokratis dan menjamin kemerdekaan beragama dan berkeyakinan. Pemerintah Demokrasi Rakyat selanjutnya akan mengadakan peraturan pajak yang ringan untuk yang kecil dan berat untuk yang besar, mengadakan wajib belajar dengan cuma-cuma untuk anak-anak Indonesia, menjamin pemakaian dan perkembangan bahasa dan sastra daerah, dan mencurahkan usaha sebanyak-banyaknya untuk memperbaiki dan menjamin kesehatan rakyat.
Untuk kepentingan kaum tani dan kemajuan pertanian, pemerintah Demokrasi Rakyat akan menyita semua tanah tuan tanah, asing maupun bumiputera, dan membagi-bagikannya dengan cuma-cuma dan sebagai milik perseorangan kepada kaum tani, pertama-tama kepada kaum tani tak bertanah dan kaum tani miskin. Pemerintah Demokrasi Rakyat tidak akan menyita tanah-tanah kaum tani kaya dan akan melindungi tanah-tanah kaum tani sedang. Pemerintah Demokrasi Rakyat akan menghapuskan rodi, polorogo dan perbudakan-perbudakan feodal lainnya, akan menghapuskan hutang-hutang kaum tani, nelayan, dan tukang-tukang kerajinan tangan kepada tuan tanah dan lintah darat, dan sebaliknya akan memberikan kredit panjang yang gampang dan murah kepada mereka itu. Selanjutnya pemerintah Demokrasi Rakyat akan membantu kaum tani memperbaiki dan memperbarui sistem irigasi, dan menyelenggarakan dengan berangsur-angsur pemindahan sukarela sebagian penduduk dari pulau-pulau yang padat penduduknya (terutama pulau Jawa) ke pulau-pulau lainnya dengan jaminan tanah, alat-alat bekerja, alat kesehatan dan kredit yang cukup.
Untuk kepentingan kaum buruh dan kemajuan industri, pemerintah Demokrasi Rakyat akan melindungi industri-industri nasional terhadap persaingan asing dan akan mengembangkannya, menuju ke industrialisasi negeri dengan menggunakan semua tenaga dan sumber-sumber negara. Pemerintah Demokrasi Rakyat akan menetapkan upah minimum yang menjamin penghidupan yang berperikemanusiaan bagi kaum buruh dan pegawai, mengadakan kerja 6 jam sehari untuk kaum buruh tambang di bawah tanah dan industri-industri lain yang mengganggu kesehatan, mengadakan liburan sekurang-kurangnya 14 hari setahun dengan upah penuh, mengadakan jaminan-jaminan sosial lainnya atas biaya negara dan kaum kapitalis. Selanjutnya pemerintah Demokrasi Rakyat akan menjamin upah sama untuk pekerjaan sama bagi kaum wanita, melarang pekerjaan yang mengganggu kesehatan untuk wanita dan anak-anak, menjamin perkembangan bebas bagi serikat-serikat buruh, dan mengadakan kontrol keras atas harga-harga barang.
Untuk memelihara dan memperkuat perdamaian dunia, pemerintah Demokrasi Rakyat akan setia menjalankan politik perdamaian, melarang propaganda perang dan melakukan segala usaha untuk mencegah tiap-tiap bahaya perang, menuntut pelarangan mutlak atas pemakaian senjata-senjata atom, hidrogen, kuman, dan senjata-senjata pembunuhan massal lainnya, menuntut penarikan semua tentara asing dari negeri manapun di dunia, dan memajukan hubungan diplomatik, dagang dan kebudayaan atas dasar persamaan dan saling menguntungkan dengan semua negeri.
Demikianlah tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Demokrasi Rakyat, untuk kepentingan front nasional dan rakyat Indonesia, untuk kemerdekaan sejati Indonesia dan untuk perdamaian dunia.
Jaminan akan terlaksananya program Demokrasi Rakyat
Ada orang yang mengatakan: “Tujuan PKI itu baik, seandainya dia tidak mau mengadakan diktator rakyat. Mengapa diktator rakyat? Mengapa diktator?”
Diktator bukannya baru mau diadakan. Diktator sudah ada di dunia sejak masyarakat berkelas ada. Juga di tanah air kita ini. Bedanya, diktator yang ada selama ini adalah diktator tuan tanah terhadap kaum tani, diktator kaum kapitalis terhadap kaum buruh, diktator kaum imperialis terhadap bangsa-bangsa terjajah, sedang diktator yang akan kita dirikan ialah diktator rakyat terhadap kaum imperialis, komprador, dan tuan tanah. Bedanya, diktator yang ada selama ini adalah diktator golongan kecil terhadap golongan besar, sedangkan diktator yang akan kita dirikan ialah diktator golongan yang sangat terbesar terhadap golongan penindas yang kecil jumlahnya. Bedanya, diktator yang ada selama ini adalah diktator yang anti-demokratis dan sewenang-wenang, sedangkan diktator yang akan kita dirikan ialah diktator yang demokratis dan adil.
Diktator Rakyat berarti kekuasaan kaum buruh, kaum tani, kaum inteligensia, kaum pengusaha kecil dan pengusaha nasional, pendeknya kekuasaan semua tenaga nasional yang demokratis, terhadap kaum imperialis, kaum komprador, kaum tuan tanah dan golongan-golongan pengisap lainnya. Sonder diktator rakyat tidak mungkin mencapai Indonesia yang merdeka penuh dan demokratis.
Ada lagi orang yang mengatakan: “Pemerintah Demokrasi Rakyat itu memang baik, seandainya dia tidak dipimpin oleh kelas buruh. Mengapa mesti dipimpin oleh kelas buruh?”
Pimpinan kelas buruh bukan sesuatu yang meragu-ragukan, melainkan sesuatu yang memberi jaminan. Pimpinan kelas buruh bukan sesuatu yang merugikan melainkan yang menguntungkan. Pimpinan kelas buruh sama sekali tidak berarti bahwa yang akan memegang kekuasaan pemerintah, yang akan jadi menteri-menteri dan yang akan jadi anggota-anggota Parlemen ialah kaum buruh yang masih terbelakang dan yang dianggap “tak tahu apa-apa”, dan sekali-kali tidak berarti bahwa kaum inteligensia, seniman-seniman dan kaum pengusaha hanya menjadi “orang-orang tidak penting yang harus menerima perintah”. Pimpinan kelas buruh berarti bahwa ideologi yang menjadi pedoman negara haruslah ideologi kelas buruh, dan bahwa pimpinan pemerintah ada di tangan siapa saja, dari golongan manapun asalnya, tetapi yang menganut ideologi kelas buruh dan yang sanggup jujur dan setia akan menjalankannya. Ini perlu sekali, sebab, kelas buruh adalah satu-satunya kelas yang anti segala penindasan, anti segala pengisapan dan satu-satunya kelas yang sudah terlatih dalam disiplin, dan oleh sebab itu ideologi kelas buruh adalah satu-satunya ideologi yang konsekuen. Ideologi kelas buruh bukan untuk mendapat keenakan atau keuntungan buat beberapa orang saja, ideologi kelas buruh bukan untuk mendapat lisensi, prioritas, fasilitas atau keuntungan-keuntungan lain yang mengutamakan diri sendiri atau kelas sendiri. Ideologi kelas buruh berjalan terus, selama di dunia ini ada penindasan. Ideologi kelas buruh berjalan terus, selama dunia ini masih pincang dan belum adil. Ideologi kelas buruh adalah ideologi pembebasan semua kelas dari penindasan kaum kapitalis dan tuan tanah. Ideologi kelas buruh adalah ideologi yang memikul kewajiban sejarah untuk pembebasan seluruh umat manusia.
Ada lagi orang yang mengatakan: “Kita tak usah pergi ke Demokrasi Rakyat, susunan masyarakat sekarang sudah baik, kalau sekarang masih banyak kekurangan, ini karena negara kita masih muda”.
Susunan sekarang boleh dikatakan “sudah baik”, dan memang begitu, tetapi hanya untuk kaum imperialis, kaum komprador, kaum tuan tanah, kaum koruptor, kaum birokrat dan tukang tarik untung lainnya. Tetapi untuk rakyat, untuk setiap orang yang mempunyai rasa keadilan, upah rendah bukannya baik, kekurangan tanah bukannya baik, banyak pengangguran bukannya baik, kelaparan bukannya baik, buta huruf bukannya baik, merajalelanya pelacuran bukannya baik, banyaknya penyakit dan kematian anak-anak bukannya baik, bangkrutnya perusahaan-perusahaan nasional bukannya baik, teror DI-TII bukannya baik, keterbelakangan dan kebodohan bukannya baik, mahalnya harga buku untuk anak-anak sekolah bukannya baik. Apa jaminannya bahwa mempertahankan susunan masyarakat sekarang tidak akan berarti kepincangan bertambah-tambah, ketidakadilan merajalela, pengekangan hak-hak demokrasi, penindasan dan korupsi menjadi-jadi? Apa jaminannya bahwa mempertahankan susunan masyarakat sekarang tidak akan menyebabkan Indonesia menjadi Filipina kedua atau Taiwan kedua? Sama sekali tidak ada! Tentang alasan “negara ini masih muda” alasan ini sesungguhnya bukan alasan. “Alasan” ini dicari-cari saja, “alasan” ini hanya untuk menutupi ketidakmampuan kelas yang berkuasa sekarang. Kita menjadi saksi, bahwa makin tua umur negara ini, keadaannya bukannya semakin baik, tetapi semakin jelek. Negara Vietnam lebih muda daripada Indonesia, meskipun begitu, sambil melakukan perlawanan yang sengit terhadap penjajah Perancis, pemerintah Vietnam sudah membawa rakyatnya demikian majunya, sehingga tidak ada lagi orang yang buta huruf dan semua penyakit menular bisa dibasmi. Republik Rakyat Tiongkok jauh lebih muda daripada Republik Indonesia, tetapi apa yang belum dicapai oleh RRT? Kemajuan industri yang luar biasa, kemajuan pertanian yang sangat cepat, mulai lenyapnya pengangguran, penyakit, pelacuran, buta huruf, kebodohan dan perkembangan kebudayaan yang sangat subur, – lihatlah. RRT adalah contoh yang hidup bahwa “umur muda” bukan alasan bagi sesuatu negara untuk tidak memajukan rakyatnya. Soalnya bukan muda-tuanya umur negara, soalnya ialah tahu-tidaknya pemerintah yang berkuasa akan jalan yang tepat untuk pembebasan rakyat, soalnya ialah ada-tidaknya kejujuran pada mereka yang berkuasa untuk berbuat baik guna rakyat, berbuat baik guna tanah air dan bangsa.
Akhirnya ada orang yang mengatakan: “Semua itu baik, tetapi apa jaminannya bahwa PKI bisa menjalankan semua itu? Apa jaminannya, bahwa PKI tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti pemerintah-pemerintah yang sudah-sudah?”
Jawaban atas pertanyaan ini akan terletak dalam kenyataan, bahwa, di atas segala-galanya, pemerintah Demokrasi Rakyat akan merupakan pemerintah yang dikemudikan oleh rakyat banyak, dan bukan oeh segolongan kecil kaum kaya. Pemerintah Demokrasi Rakyat akan lain sekali daripada pemerintah-pemerintah yang sudah-sudah, yang reaksioner, yang korup dan birokratis. Administrasi negara yang efektif, yang bersih dan tidak korup, akan terjamin, karena sendi dari badan-badan pemerintah rakyat nanti ialah organisasi-organisasi rakyat yang kuat, yang melakukan perjuangan terhadap kaum penindas, yang membela keadilan bagi rakyat, yang bersatu, teguh dan terlatih. Pemerintah Demokrasi Rakyat adalah pemerintah yang dari atas sampai ke bawah dipilih dan dikontrol oleh rakyat, oleh front persatuan nasional daripada rakyat. Birokrasi, korupsi dan cara-cara kongkalikong akan dihancurkan dan sebagai gantinya, pemerintah rakyat akan merupakan organisasi negara yang pimpinannya dari bawah sampai ke atas, terdiri dari orang-orang yang langsung dipilih oleh rakyat dan yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali oleh pemilihnya.
PKI tidak datang kepada rakyat dengan janji-janji yang dibikin-bikin. PKI mempunyai rencana yang konkret sebagaimana diumumkan di dalam programnya. Dan jika rakyat memilih PKI, ia bersama-sama dengan partai-partai dan golongan-golongan demokratis lainnya akan menyusun dengan cermat dan teliti rancangan pekerjaan sampai hal yang sekecil-kecilnya, akan mengajukan rancangan-rancangan itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan akan melaksanakannya bersama-sama dan di bawah pengawasan organisasi-organisasi rakyat untuk kepentingan rakyat.
Organisasi PKI bukan organisasi yang baru atau muda. Organisasi PKI terlatih di dalam perjuangan yang berat selama lebih dari 34 tahun. Organisasi PKI terlatih di dalam membela kepentingan-kepentingan urgen dari rakyat terhadap penindasan kolonialis Belanda, terhadap penindasan fasis Jepang, terhadap elemen-elemen fasis dalam negeri, dan terhadap reaksi-reaksi lainnya dari mana pun datangnya. Sejarah membuktikan bahwa orang-orang Komunis tidak pernah mementingkan diri sendiri, bahwa orang-orang Komunis tidak gentar menghadapi pembuangan Digul, kamp-kamp konsentrasi, bui maupun tiang gantungan. Kepentingan PKI adalah satu dan sama dengan kepentingan rakyat terbanyak. Kepentingan PKI tidak bisa dipisahkan dari kepentingan-kepentingan rakyat terbanyak. Oleh sebab itu, juga di hari datang, untuk kepentingan rakyat dan kemerdekaan tanah air, orang-orang komunis akan memberikan seluruh tenaga dan kecakapannya dan jika perlu, jiwanya. Kecuali semua itu, PKI tidak akan segan-segan untuk selalu membersihkan dirinya dengan jalan melakukan kritik dan otokritik.
Apabila rakyat memberikan kepercayaannya kepada PKI untuk memegang pemerintahan, PKI tidak akan mengecewakan kepercayaan yang diberikan kepadanya itu. PKI tidak akan berbuat seperti yang diperbuat oleh pemimpin-pemimpin PSI, Masyumi dan pemimpin-pemimpin reaksioner lainnya selama ini. PKI akan membuktikan, bahwa yang menjadi hukum baginya ialah, membalas tiap-tiap kepercayaan dengan perbuatan yang lebih besar.
Bersatu menuju ke kotak pemilihan untuk suatu Pemerintah Demokrasi Rakyat!
Tidak ada dan tidak mungkin ada pemecahan lain bagi Indonesia selain pembentukan suatu pemerintah demokrasi rakyat, pendeknya suatu pemerintah front nasional yang mewakili semua kelas, partai, golongan dan perseorangan yang anti-imperialisme dan anti-feodalisme, suatu pemerintah yang bersendikan persekutuan kaum buruh dan kaum tani, sebagai golongan yang paling menderita dan paling banyak jumlahnya di Indonesia.
Apakah yang diperlukan untuk mencapai pemerintah demokrasi rakyat itu?
Di atas segala-galanya, yang paling dibutuhkan ialah persatuan, persatuan yang tidak pandang tua-muda, tak pandang laki-laki atau wanita, tak pandang kepercayaan agama, keyakinan, suku bangsa, dan lain-lain, persatuan di antara semua tenaga, partai, golongan dan perseorangan yang demokratis untuk mencegah berkuasanya kembali pemimpin-pemimpin Masyumi-PSI.
Memberikan suara di dalam pemilihan umum nanti bukan hanya memberikan suara saja. Memberikan suara di dalam pemilihan umum nanti berarti turut menentukan apakah kita biarkan Indonesia ini dikuasai oleh mereka yang membela kaum imperialis, komprador dan tuan tanah, dan dengan demikian membiarkan pendindasan, pengisapan, korupsi, birokrasi, kekacauan terus berlangsung, atau kita selamatkan Indonesia kita dari keruntuhannya, kita hancurkan segala rintangan yang menghambat kemajuannya dan kita buka jalan raya yang menuju ke kemerdekaan dan kesejahteraan.
Kalau tidak menginginkan krisis ekonomi berlangsung terus, janganlah diserahkan pimpinan pemerintah kepada Masyumi-PSI. Memilih Masyumi-PSI berarti bahwa gunting uang akan kembali lagi, larangan mogok akan kembali lagi, Razzia Agustus dan kudeta 17 Oktober akan kembali lagi, DI-TII makin mengganas, harga barang makin meningkat dan harga karet tambah merosot. Memilih Hatta berarti bahwa Provokasi Madiun akan berulang kembali.
Sebaliknya, kalau menginginkan krisis ekonomi bisa diatasi, serahkanlah pimpinan pemerintah kepada partai kelas buruh, partai yang terpercaya, partai yang terlatih dan teruji: Partai Komunis Indonesia.
Bagi kaum buruh, memilih PKI berarti beras, upah yang pantas dan jaminan sosial yang adil.
Bagi kaum tani, memilih PKI berarti tanah.
Bagi kaum intelejensia, memilih PKI berarti kesempatan dan syarat kerja yang cukup untuk memajukan ilmu guna kebahagiaan manusia.
Bagi prajurit-prajurit dan anggota-anggota alat negara lainnya, memilih PKI berarti jaminan hak-haknya dan gaji yang adil.
Bagi pegawai negeri, memilih PKI berarti gaji dan jaminan sosial yang adil.
Bagi pedagang kecil, memilih PKI berarti kredit dan pasar.
Bagi pengusaha, memilih PKI berarti perlindungan terhadap saingan modal monopoli.
Bagi seniman, memilih PKI berarti kebebasan mencipta dan syarat kerja yang cukup.
Bagi pelajar dan mahasiswa, memilih PKI berarti kesempatan dan syarat belajar yang baik.
Bagi pemuda, memilih PKI berarti jaminan pekerjaan dan hari depan yang baik.
Bagi kaum wanita, memilih PKI berarti emansipasi dan jaminan persamaan hak.
Bagi kaum agama, memilih PKI berarti pemerintah yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan.
Memilih PKI berarti rakyat berkuasa atas nasibnya sendiri, berarti lenyapnya kabut yang suram dan datangnya fajar baru!
Singkatnya, memilih PKI berarti memilih kemerdekaan penuh, memilih demokrasi, memilih kesejahteraan dan perdamaian!
Bersatu, menuju ke kotak pemilihan untuk memilih PKI dan partai-partai demokratis lainnya!
Bersatu, menuju ke kotak pemilihan untuk suatu pemerintah rakyat yang demokratis!
Bersatu, menuju ke kotak pemilihan untuk mengalahkan Masyumi-PSI!
Bersatu, menuju ke kotak pemilihan untuk kemerdekaan nasional, demokrasi dan perdamaian!
Hidup Republik Indonesia dan tanah air Indonesia yang indah dan jaya!